Connect with us

NASIONAL

Presiden Jokowi Ungkap Dukungan kepada Republik Rakyat Tiongkok

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Indonesia, Ir. H. Joko Widodo mengungkapkan dukungannya terhadap negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Rabu (12/02/2020).

Melalui media sosial, Ia mengatakan sejak Pukul setengah delapan malam kemarin, Selasa (11/02/2020) dirinya sudah berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden RRT, Xi Jinping dan menyampaikan ucapan duka cita dan simpati terhadap para korban virus korona di Tiongkok.

Selain itu, Jokowi mengutarakan bahwa Indonesia akan selalu bersama dengan RRT dalam masa-masa yang sulit seperti saat ini. Dirinya pun yakin, RRT bisa menyelesaikan virus korona dalam waktu secepatnya serta ia pun menawarkan apabila diperlukan, Indonesia siap memberikan bantuan-bantuan.



Hal itu juga mendapat tanggapan dari Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun yang mengungkapkan rasa terima kasihnya. (lel)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Tjahjo Usulkan ASN/PNS Pensiun Dapat Rp1 Miliar

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahyo Kumolo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memberi usulan menarik yakni untuk aparatur sipil negara (ASN) diberikan dana pensiun sebesar Rp 1 miliar. Tjahyo bahkan sudah membahas hal tersebut dengan Menteri Keuangan serta pihak Bank Tabungan Negara (BTN).

“Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan soal bagaimana meningkatkan pensiun pegawai. Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun minimal dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik,” kata Tjahjo di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Berkaitan dengan dugaan korupsi di Asabri, Tjahjo telah mengusulkan Asabri agar dipindahkan ke Taspen.



“Kalau boleh Asabri pindah aja ke Taspen karena sekarang ada 60 persen menguap uang TNI dan Polri. Saya kira itu contoh kecil yang harus ada konsolidasi,”.

Tjahjo juga membahas soal tunjangan kinerja ASN dengan Menteri Keuangan. Ia membahas tunjangan kinerja meskipun sudah ada gaji ke 13 dan 14. Dalam pembahasan itu, ia mencoba melakukan pemerataan tunjangan kinerja ASP di tiap daerah agar tidak jomplang,

“Tunjangan kinerja memang ada gaji 13 dan 14. Ibu Menkeu juga sudah setuju ada tunjangan kinerja. Sekarang masing-masing kementerian sedang dicek mengenai reformasi birokrasinya dengan baik, akutanbilitasnya dengan baik,” kata Tjahjo.

Jika akutanbilitasnya baik, maka akan ada kenaikan hingga lima jutaan.

“Ini sedang disesuaikan. Kalau semua bisa di atas 80 persen, kan lumayan karena ada daerah yang Rp 500 ribu kenaikannya, ada yang Rp 5 juta kenaikannya. Saya kira ini penataan dalam konteks reformasi birokrasi,” .

Tjahjo mengatakan peningkatan uang pensiun bagi ASN masuk dalam bagian reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi bukan sekedar pemangkasan eselon.

“Tapi juga mengidentifikasi struktur jabatan yang ada dan memilah mana yang bisa masuk ke jabatan fungsional dan mana yang tidak, sampai pada tunjangan kerja, pada peningkatan gaji, dan sisem pemberian pensiun,”. (tvl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

NU soal Ketua BPIP : Tunjukkan Letak Agama Musuh Pancasila

Published

on

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menilai pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi ngawur ketika menyebut musuh terbesar Pancasila adalah agama.

Helmy menyayangkan jika Yudian memang benar bicara demikian. Ia mengaku bakal mengonfirmasi pernyataan itu langsung ke Yudian yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

“Tapi kalau betul-betul itu dinyatakan oleh kepala BPIP, pernyataan yang ngawur itu,” kata Helmy, Rabu (12/2/2020).



Helmy mengatakan berani berdebat tentang keselarasan Pancasila dengan nilai-nilai agama Islam. Menurutnya, kelima sila dalam Pancasila itu juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran.

“Tunjukan kepada saya di mana letak agama itu adalah musuh Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas sekali dalam Alquran disebutkan surat Al Ikhlas,” ujarnya.

“Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, keempat, kelima, semuanya, dalam Alquran sejalan, dalam pendekatan itu Islam. Begitu juga saya kira dengan agama lain,” kata Helmy melanjutkan.

Oleh karena itu, kata Helmy, PBNU meminta Yudian yang masih menjabat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta itu untuk menjelaskan maksud pernyataan itu kepada masyarakat. Jika memang salah, Yudian harus meminta maaf.

“Kami minta lah kepada Prof Yudian untuk menjelaskan maksudnya apa, tapi kalau memang kekhilafan karena keseleo lidah, ya dia harus minta maaf. Mungkin dia kelelahan atu apa. Tapi pernyataan itu menurut saya pernyataan yang ngawur,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada tim Blak-blakan detik.com, mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Yudian Wahyudi untuk meminta penjelasan lebih rinci ihwal pernyataan yang dia ucapkan tersebut. Namun, yang bersangkutan belum merespons. (ktn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Staf Presiden Isyaratkan Tak Menutup Kemungkinan Reshuffle Kabinet

Published

on

Presiden Jokowi akan merombak kabinet tersebut didasari pertimbangan kepala negara agar Kabinet Indonesia Maju dapat bergerak lebih efektif.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, paska mengisi acara diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020), mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan terjadi perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin,

Menurut Donny kemungkinan bahwa Presiden Jokowi merombak kabinet tersebut didasari pertimbangan kepala negara agar Kabinet Indonesia Maju dapat bergerak lebih efektif.

“Ya kita lihat periode pertama ada reshuffle, jadi periode kedua tak menutup kemungkinan,” kata Donny Gahral Adian di Jakarta.



Namun Donny tidak dapat memastikan kapan waktu perombakan kabinet tersebut dan siapa saja yang terkena perombakan kursi menteri itu. Namun Donny mengingatkan bahwa segala kritik ke Istana akan menjadi bahan evaluasi bagi Presiden.

Menurut Donny, Presiden Jokowi juga akan melihat dan menilai apakah program-program yang dtelah disusun dan dipaparkan para Menteri tersebut dikerjakan oleh para Menteri dan benar-benar tercapai atau hanya disampaikan saja.

“Tapi kan kita tak bisa mendahului bahwa Presiden akan me-reshuffle. Persoalan reshuffle, evaluasi, itu kita serahkan pada Presiden karena saya kira presiden akan menerima masukkan dengan seobjektif mungkin,” kata Donny.

Donny juga memastikan bahwa Presiden terus memantau dan melakukan evaluasi kinerja para Menteri, termasuk memperhatikan masukan dari berbagai pihak, baik itu berdasarkan laporan atau informasi di media sosial.

Jokowi merupakan sosok pemimpin yang sangat terbuka terhadap berbagai opini dan Jokowi membaca dinamika di akar rumput. Bahkan Jokowi juga turun ke lapangan untuk mendapat masukkan langsung.

“Tapi apa masukkannya, bagaimana dampaknya terhadap keputusan Presiden, itu kami tak tahu dan kami tak bisa mengatakan mana yang akan direshuffle, karena semua kembali pada Presiden sendiri,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon, sebelumnya menyoroti beberapa menteri yang dianggap tidak bekerja maksimal selama 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurut Simbolon, para Menteri yang perlu dievaluasi jabatannya antara lain Menteri Keungan Sri Mulyani, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Wishutama, dan Mendikbud Nadiem Makarim. (jer)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending