Connect with us

NASIONAL

Presiden Keluarkan Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger dan telah ditandatangani pada 26 Juli 2019 lalu.

Dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (12/8/2019), pertimbangan Perpres ini adalah untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger, pemerintah memandang perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.

“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger diberikan Tunjangan Kataloger setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Besaran Tunjangan Kataloger sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dibagi dua jenjang, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian dan jenjang jabatan fungsional ketrampilan.

Untuk jenjang jabatan fungsional keahlian ini dibagi tiga nilai tunjangannya, yakni Kataloger Ahli Madya Rp1,260 juta, Kataloger Ahli Muda Rp960 ribu dan Kataloger Ahli Pertama Rp340 ribu.

Sedangkan jenjang jabatan fungsional ketrampilan dibagi empat nilai tunjangannya, yakni Kataloger Penyelia Rp780 ribu, Kataloger Pelaksana Lanjutan/Mahir Rp450 ribu, Kataloger Pelaksana/Terampil Rp360 ribu dan Kataloger Pelaksana Pemula Rp300 ribu.

Tunjangan Kataloger yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Pusat, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian Tunjangan Kataloger, tegas Perpres ini, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Kataloger, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laloy pada 31 Juli 2019. Demikian, seperti dikutip Antara. (jok)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Presiden Jokowi Undang Tokoh Papua ke Istana Kepresidenan Pekan Depan

Published

on

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan persnya terkait kondisi di Papua yang sudah berangsur normal, di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019) petang.

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Presiden Joko Widodo mengaku akan mengundang para tokoh Papua pekan depan ke Istana Kepresidenan sebagai tindak lanjut dari kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019 yang berbuntut kerusuhan di Papua.

“Saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama ke Istana, bicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua,” ujarnya kepada awak media saat konferensi pers di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019) petang.

Menurutnya, undangan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, serta Menko Polhukam Wiranto kepada para tokoh di Papua.

Di samping itu, kondisi di tanah Papua kini menurutnya sudah berangsur normal. Pasalnya, ia mengaku terus mengikuti perkembangan kondisi di tanah Papua.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua, dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali,” tutur Jokowi.

Menurutnya, permintaan maaf atas rentetan kejadian itu sudah disampaikan sebagai wujud kebesaran hati pemerintah dan masyarakat Papua untuk saling memaafkan. Terlebih, ia mengaku sudah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak para oknum yang terlibat.

“Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi, ras dan etnis yang rasis secara tegas,” ucapnya, menegaskan, seperti dikutip Antara. (fik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Presiden Jokowi Sebut Kondisi di Papua Sudah Kembali Normal

Published

on

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan persnya terkait kondisi di Papua yang sudah berangsur normal, di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019) petang.

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Presiden Jokowi Widodo menyebutkan bahwa kondisi di Tanah Papua kini sudah berangsur normal, pascakerusuhan atas reaksi dari pengepungan mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019 lalu.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Papua, dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali,” ujar Jokowi kepada awak media saat konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019) petang.

Menurutnya, permintaan maaf atas rentetan kejadian itu sudah disampaikan sebagai wujud kebesaran hati pemerintah dan masyarakat Papua untuk saling memaafkan. Terlebih, ia mengaku sudah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak para oknum yang terlibat.

“Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi, ras dan etnis yang rasis secara tegas,” tuturnya.

Adapun permasalahan yang terjadi belakangan mengenai pemblokiran di sebagian wilayah Papua menurutnya dilakukan demi keamanan bersama. Antara lain, untuk mencegah situasi memanas kembali.

“Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” kata Jokowi, seperti dikutip Antara. (fik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Menkopolhukam Sampaikan Salam Persaudaraan dari Presiden

Published

on

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI Purn, Wiranto.

Indonesiaraya.co.id, Manokwari – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI Purn Wiranto menyampaikan salam persaudaraan dari Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah tokoh dan masyarakat Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8/2019).

Wiranto yang hadir bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, sebelum berangkat ke Papua Barat, ketiganya bertemu dengan Presiden Jokowi.

“Tujuan kami datang ke sini bukan untuk mengawasi, memata-matai atau mengarahkan, tetapi kami menyalami saudara-saudara kita yang ada di Papua Barat ini, terutama setelah terjadi suatu insiden yang kita sesalkan sehingga bisa terjadi hal seperti itu,” ujar Wiranto.

Ketiganya sampai di Manokwari sekitar pukul 15.30 WIT, setelah melakukan kunjungan di Sorong.

Wiranto menyebut insiden yang terjadi di Tanah Papua bukan karena unsur-unsur yang disengaja, melainkan adanya oknum-oknum yang tidak bisa menahan diri.

“Modal kita mengadapi hasutan, hinaan, cercaan, adu domba, harus dengan sabar berpikir positif dan kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain,” ucap dia.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat dan agama serta pimpinan pemuda yang membangun rasa kesadaran bersama bahwa insiden itu tidak perlu dilanjutkan dan diperpanjang.

Kericuhan yang terjadi awal pekan ini merembet ke beberapa daerah di Papua Barat, di antaranya Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak.

Upaya rekonsiliasi yang ditempuh Pemprov bersama Polda dan Kodam dilakukan dengan berkoordinasi dengan seluruh tokoh dan pemangku kepentingan di daerah masing-masing.

Di Manokwari pertemuan dengan tokoh adat, agama serta aktivis sudah dilakukan pada Rabu (21/8/2019), menyusul Sorong dan Fakfak. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending