Connect with us

MEDIA

PWI Bali Usulkan Bj Habibie di Nobatkan Sebagai Bapak Kemerdekaan Pers

Published

on

Mantan Presiden RI ke-3, Alm. B.J. Habibie.

Indonesiaraya.co.id, Denpasar – Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, mengusulkan penobatan mantan Presiden BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers dan usulan itu didukung peneliti media dari Universitas Udayana (Unud) Bali Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si, yang menyebut BJ Habibie sebagai presiden yang berperan dalam menghapus perizinan yang menghalangi penyelenggaraan media massa.

“Bagi kita sebagai orang pers, almarhum BJ Habibie adalah tokoh kunci dari kemerdekaan pers di Tanah Air, karena UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah produk UU pada era kepemimpinan beliau,” kata Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, di Denpasar, Jumat (13/9/2019).

Oleh karena itu, pimpinan media cetak di Pulau Dewata itu menyatakan presiden ketiga RI itu layak dinobatkan sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia, karena ia memiliki peran penting bagi kalangan media dengan menandatangani UU Pers saat menjabat presiden atau tepatnya pada 23 September 1999.



“Jadi, sangat wajar kalau beliau dinobatkan sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia pada 23 September mendatang, karena UU Pers yang berusia hampir 20 tahun itu merupakan produk kepemimpinan beliau. Jadi, 23 September 2019 adalah momentum penobatan itu,” katanya.

Apalagi, almarhum BJ Habibie sebagai tokoh demokrasi juga tidak pernah ada masalah dengan pers. “Beliau sangat demokratis dan menghargai pers. Pendek kata, almarhum adalah orang yang sangat berjasa kepada pers Indonesia,” katanya.

Senada dengan itu, peneliti media dari Universitas Udayana (Unud) Bali Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si, menyatakan sepakat dengan penilaian BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers, karena di tangannya terjadi penghapusan SIUP (surat izin usaha pers).

“Dengan SIUP dihapus, maka keran kebebasan berekspresi terbuka, jadi beliau adalah Bapak Kemerdekaan Pers,” kata dosen FISIP Unud itu.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Umar Ibnu Alkhatab menilai BJ Habibie memang tokoh yang sangat demokratis, bahkan tidak hanya kepada kalangan pers, namun otonomi daerah juga memiliki landasan kuat melalui UU Otonomi Daerah pada era BJ Habibie menjadi presiden.

“Pers dan daerah sangat diuntungkan dengan kepemimpinan beliau, karena otoritarianisme dan sentralisasi menjadi hilang, sehingga demokrasi semakin terbuka. Beliau melakukan desakralisasi kekuasaan dengan memberikan kemerdekaan yang sangat luas bagi kehidupan pers dan daerah,” katanya.

Terkait kekecewaan sebagian masyarakat atas lepasnya Timor Timur dari NKRI, ia menilai langkah BJ Habibie terkait Timor Timur itu sebenarnya bukan sikap demokratis yang salah atau berlebihan, namun Timor Timur memang memiliki sejarah yang berbeda dengan Maluku, Papua, dan pulau-pulau lain di Indonesia.

“Ibaratnya, Timor Timur adalah kerikil yang ada dalam sepatu bernama Indonesia. Langkah beliau sudah tepat, karena sejarah Timor Timur memang mirip kerikil yang akan selamanya mengganggu bangsa Indonesia untuk maju. Buktinya, keluarnya kerikil itu telah membuat bangsa ini bisa lebih leluasa untuk bergerak maju dan bangsa Timor Timur akhirnya justru belajar kepada kita,” katanya.

Sementara itu, masyarakat Bali juga terlihat merasa kehilangan, seperti jamaah Musholla Al-Hidayah Gatsu, Jalan Gatsu VI, Lumintang, Denpasar yang langsung membacakan Surat Fatihah dan Yasin di musholla setempat setelah mendengar kepergian almarhum pada Rabu (11/9/2019) malam atau bakda Sholat Isya’. Esok harinya atau Kamis (12/9/2019) pagi, masyarakat Kota Denpasar pun terlihat mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda berduka. Demikian, seperti dikutip Antara. (emy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

MEDIA

Wapres Minta KPI Jaga Obyektivitas dalam Mengawasi Media Penyiaran

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Penyiaran Indonesia menjaga obyektivitas dalam melakukan tugasnya mengawasi media penyiaran, baik stasiun televisi atau radio, di Indonesia.

“Memang tidak mudah menjaga itu karena tidak ada aturan yang bisa mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Norma dan etik itu sangat subyektif, jadi apa yang melanggar atau tidak itu pasti debatable,” kata Wapres JK saat membuka Rapat Pimpinan KPI Tahun 2019 di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Menekankan obyektivitas dalam pengawasan terhadap media penyiaran, lanjut JK, menjadi solusi penting di tengah tren industrialisasi media. Media massa saat ini menjadi industri yang harus memenuhi tuntutan publik supaya tetap bertahan di tengah menjamurnya media alternatif.



“Kalau dulu media membawa pesan dari pemerintah, dari masyarakat dan ada ideologi yang masuk; sekarang yang masuk ke media itu adalah industri. Industri itu soal untung atau rugi,” kata JK.

Oleh karena itu, selain kontrol dari masing-masing media televisi dan radio, KPI juga perlu menerapkan obyektivitas dalam mengawasi media penyiaran. KPI juga harus menjunjung independensi dalam pengawasannya, sehingga tidak memiliki kepentingan dengan pemilik modal.

“Jadi, anda (KPI) bekerja tidak bisa hanya berdasarkan undang-undang karena nanti anda hanya bicara soal melanggar norma. Jadi memang harus dipertaruhkan itu obyektivitas dan juga independensi dari pemilik modal,” ujar Wapres.

Rapim KPI Tahun 2019 dibuka Wapres JK di Istana Wapres, Rabu, dengan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan pimpinan KPI Pusat dan perwakilan KPI daerah.

Agenda Rapim KPI antara lain membahas revisi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS), penyusunan panduan online single submission (OSS) dan implementasi sistem stasiun berjaringan (SSJ) melalui siaran konten lokal. Demikian, seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Dewan Pers Minta di Libatkan dalam Pembahasan RKUHP

Published

on

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Pers meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terkait dengan pengaturan pers setelah DPR dan pemerintah menunda pengesahan RUU itu.

“Terkait pers, Dewan Pers dan konstituen akan mengawal dan berharap terlibat dalam prosesnya,” ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Secara prinsip Agung mengatakan bahwa Dewan Pers mengapresiasi dan berterima kasih atas penundaan pengesahan RUU KUHP.



Namun, selanjutnya RUU KUHP harus memenuhi rasa keadilan dalam demokrasi, sementara sejumlah pasal dalam RUU KUHP justru membatasi kebebasan pers.

Secara terpisah, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan pun mendesak DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi komunitas pers agar pasal-pasal dalam RUU KUHP sejalan dengan semangat reformasi.

“Kami mendesak DPR mencabut pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers, setidaknya ada 10 pasal itu atau mengkaji ulang,” kata Manan.

Pasal tersebut adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, dan Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Selanjutnya, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Habibie Hadirkan Perubahan Besar bagi Kemerdekaan Pers

Published

on

Mantan Presiden RI ke-3, Alm. B.J. Habibie.

Indonesiaraya.co.id, Purwokerto – Presiden Ketiga Republik Indonesia BJ Habibie dinilai telah menghadirkan perubahan besar bagi kemerdekaan pers di Tanah Air.

“Satu warisan penting dari Pak Habibie, khususnya bagi insan pers adalah deregulasi pers. Beliau pula yang menandatangani UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang hingga kini menjadi payung bagi kemerdekaan pers,” kata akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Edi Santoso di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (12/9/2019).

Edi yang merupakan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Unsoed
mengatakan, kendati BJ Habibie telah tutup usia namun warisannya akan selalu dirasakan dan dikenang.



“Habibie membawa perubahan besar, pada era Beliau, siapapun bisa membuat koran, asal punya modal. Kebijakan Habibie pada saat itu seperti antitesis Orde Baru,” katanya.

Berdasarkan hal tersebut, kata dia, dirinya sangat sepakat jika ada usulan untuk menobatkan BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia.

“Saya sepakat jika ada usul agar beliau dinobatkan sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia. Beliau telah membawa perubahan besar, ketika Habibie di puncak kekuasaan, lahirnya UU Pers itu seperti oase,” katanya.

Dia juga menambahkan, warisan Habibie terkait kemerdekaan pers tersebut masih terus dirasakan hingga saat ini.

Habibie tutup usia pada Rabu, 11 September 2019 pukul 18.05 WIB karena usia yang sudah tua, 83 tahun dan gagal jantung.

Habibie meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, setelah menjalani perawatan selama 11 hari sejak 1 September 2019.

Kepergian pria kelahiran Parepare Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 itu menyentakkan Bangsa Indonesia. Ucapan duka cita terus mengalir ke rumah duka.

​​​​​​​Pemerintah menetapkan tiga hari sebagai Hari Berkabung Nasional dan memberikan penghormatan dengan mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang.

Pewarta: Wuryanti Puspitasari


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending