Connect with us

MEDIA

PWI Bali Usulkan Bj Habibie di Nobatkan Sebagai Bapak Kemerdekaan Pers

Published

on

Mantan Presiden RI ke-3, Alm. B.J. Habibie.

Indonesiaraya.co.id, Denpasar – Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, mengusulkan penobatan mantan Presiden BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers dan usulan itu didukung peneliti media dari Universitas Udayana (Unud) Bali Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si, yang menyebut BJ Habibie sebagai presiden yang berperan dalam menghapus perizinan yang menghalangi penyelenggaraan media massa.

“Bagi kita sebagai orang pers, almarhum BJ Habibie adalah tokoh kunci dari kemerdekaan pers di Tanah Air, karena UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah produk UU pada era kepemimpinan beliau,” kata Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, di Denpasar, Jumat (13/9/2019).

Oleh karena itu, pimpinan media cetak di Pulau Dewata itu menyatakan presiden ketiga RI itu layak dinobatkan sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia, karena ia memiliki peran penting bagi kalangan media dengan menandatangani UU Pers saat menjabat presiden atau tepatnya pada 23 September 1999.



“Jadi, sangat wajar kalau beliau dinobatkan sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia pada 23 September mendatang, karena UU Pers yang berusia hampir 20 tahun itu merupakan produk kepemimpinan beliau. Jadi, 23 September 2019 adalah momentum penobatan itu,” katanya.

Apalagi, almarhum BJ Habibie sebagai tokoh demokrasi juga tidak pernah ada masalah dengan pers. “Beliau sangat demokratis dan menghargai pers. Pendek kata, almarhum adalah orang yang sangat berjasa kepada pers Indonesia,” katanya.

Senada dengan itu, peneliti media dari Universitas Udayana (Unud) Bali Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si, menyatakan sepakat dengan penilaian BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers, karena di tangannya terjadi penghapusan SIUP (surat izin usaha pers).

“Dengan SIUP dihapus, maka keran kebebasan berekspresi terbuka, jadi beliau adalah Bapak Kemerdekaan Pers,” kata dosen FISIP Unud itu.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Umar Ibnu Alkhatab menilai BJ Habibie memang tokoh yang sangat demokratis, bahkan tidak hanya kepada kalangan pers, namun otonomi daerah juga memiliki landasan kuat melalui UU Otonomi Daerah pada era BJ Habibie menjadi presiden.

“Pers dan daerah sangat diuntungkan dengan kepemimpinan beliau, karena otoritarianisme dan sentralisasi menjadi hilang, sehingga demokrasi semakin terbuka. Beliau melakukan desakralisasi kekuasaan dengan memberikan kemerdekaan yang sangat luas bagi kehidupan pers dan daerah,” katanya.

Terkait kekecewaan sebagian masyarakat atas lepasnya Timor Timur dari NKRI, ia menilai langkah BJ Habibie terkait Timor Timur itu sebenarnya bukan sikap demokratis yang salah atau berlebihan, namun Timor Timur memang memiliki sejarah yang berbeda dengan Maluku, Papua, dan pulau-pulau lain di Indonesia.

“Ibaratnya, Timor Timur adalah kerikil yang ada dalam sepatu bernama Indonesia. Langkah beliau sudah tepat, karena sejarah Timor Timur memang mirip kerikil yang akan selamanya mengganggu bangsa Indonesia untuk maju. Buktinya, keluarnya kerikil itu telah membuat bangsa ini bisa lebih leluasa untuk bergerak maju dan bangsa Timor Timur akhirnya justru belajar kepada kita,” katanya.

Sementara itu, masyarakat Bali juga terlihat merasa kehilangan, seperti jamaah Musholla Al-Hidayah Gatsu, Jalan Gatsu VI, Lumintang, Denpasar yang langsung membacakan Surat Fatihah dan Yasin di musholla setempat setelah mendengar kepergian almarhum pada Rabu (11/9/2019) malam atau bakda Sholat Isya’. Esok harinya atau Kamis (12/9/2019) pagi, masyarakat Kota Denpasar pun terlihat mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda berduka. Demikian, seperti dikutip Antara. (emy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

MEDIA

Presiden Jokowi : Pemerintah Sedang Siapkan Regulasi untuk Lindungi Dunia Pers Nasional

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo saat menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2020 pada Minggu (9/2/2020) yang digelar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Indonesiaraya.co.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk melindungi atau memproteksi dunia pers nasional terkait ancaman platform digital dari luar. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Tadi malam saya sudah berbincang dengan para pemred. Saya minta segera disiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers kita,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarbaru, Banjarmasin, Sabtu (8/2/2020).

Menurutnya, dunia pers terancam dijajah platform digital jika regulasi tersebut belum ada. Karena aturan pers nasional belum mengatur secara detail soal itu. Sedangkan, platform digital tidak punya aturan dan dengan bebas meraup iklan untuk mengeruk keuntungan.



“Saya menyerap semua aspirasi Pak Ketum PWI. Jangan sampai semuanya diambil oleh platform digital dari luar. Pajak juga tidak bayar, aturan maupun regulasi tidak ada,” ujar Jokowi.

Masih kata Presiden, Saat ini, bahwa hampir semua negara mengalami hal yang sama. Tanpa adanya aturan, barang-barang tersebut sudah masuk ke semua negara. Karena informasi yang baik, memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik pula.

“Saya berharap ekosistem media terlindungi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik. Untuk itu diperlukan industri pers yang sehat. Momentum HPN tahun ini saatnya kita bangkitkan pers yang dapat melindungi bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan dunia luar,” imbuhnya. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Ketua DPR : Pers Adalah Mitra Kritis DPR

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Indonesiaraya.co.id, Kalimantan Selatan – Pers merupakan mitra kritis bagi lembaga perwakilan rakyat. Pasalnya, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang dalam proses menjadi parlemen yang modern, terbuka, partisipatif dan akuntabel. Demikian dikatakan Ketua DPR-RI, Puan Maharani di sela-sela peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020).

“Dalam pidato pertama saya sebagai Ketua DPR RI, saya sudah menyampaikan DPR tidak antikritik. Kami justru ingin pers menjadi mitra yang kritis bagi kami,” ujarnya.

Puan mengatakan, lembaganya terbuka menerima pers ketika sedang menjalankan tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. “Kami sering mendapatkan informasi dari pers melalui berita yang kami baca. Informasi itu kemudian kami tindak lanjuti dalam berbagai rapat dengan pemerintah,” tuturnya.



Mantan Menteri PMK ini berharap, bahwa kemitraan yang terbangun dengan pers ke depan akan meningkatkan kualitas kinerja DPR. Pers juga bisa menjadi garda terdepan dalam melawan hoaxs atau kabar bohong.

“Di era digital saat ini, kabar hoaks dan disinformasi mudah menyebar lewat media sosial dan platform digital lain, sehingga kehadiran pers nasional yang profesional dan bertanggung jawab semakin dibutuhkan, sebagai alat untuk melawan hoaks,” tuturnya.

Lebih lanjut Puan mengatakan, terpaan hoaks yang masif, terus menerus dan dengan penyebaran cepat seringkali membuat publik lebih memercayai informasi di media sosial dibanding informasi yang benar yang diberitakan pers. Oleh karena itu meminta masyarakat mengecek ulang informasi-informasi yang diperoleh dari media sosial dan grup-grup percakapan digital dengan membaca berita-berita dari media arus utama.

“Menurut saya, media arus utama sudah melewati proses jurnalistik profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu dalam perayaan Hari Pers Nasional 2020, saya mengajak masyarakat untuk menjadikan pers nasional sebagai rujukan informasi dalam menangkal hoaks. Selamat Hari Pers Nasional,” pungkasnya. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Jokowi Akui Sering Gugup Hadapi Wartawan

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo saat menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2020 pada Minggu (9/2/2020) yang digelar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Indonesiaraya.co.id, Kalimantan Selatan – Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengaku jika dirinya sering gugup dan gagap saat hadapi wartawan yang ingin melakukan doorstop interview pada dirinya.

Hal itu ia ungkapkan saat menyambut puncak Hari Pers Nasional 2020 pada Minggu, 9 Januari yang digelar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu 8 Januari 2020.

Jokowi menyebutkan jika Insan pers adalah temannya sehari-harinya.



“Tahukah Anda siapa yang kerap membuat saya jadi gugup Mereka adalah para wartawan. Insan pers yang mengejar saya sehari-hari, menghadang saya untuk doorstop interview, yang menyebabkan saya kadang-kadang gugup dan gagap, tidak siap ditanya sesuatu,” tulis dia di media sosialnya.

Kemudian orang nomor satu di Indonesia itu pun menuturkan bahwa wartawan lebih setia daripada para menteri, karena kemana pun ia pergi yang selalu ikut bersamanya adalah para wartawan.

“Menteri kadang-kadang tidak ikut, tetapi wartawan pasti ikut. Hubungan saya dengan pers ini jadinya bukan benci tapi rindu, tetapi selalu di hati dan selalu rindu hehe,” tambahnya. (lel)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending