Connect with us

BALI

Ratusan Jurnalis Bali Tolak Pemerintah Beri Remisi Pembunuh Wartawan

Published

on

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe, Agustiar Ismail (kanan), ketua advokasi AJI, Khaidir (kiri) menujukkan seruan "Cabut Remisi Pelaku Pembunuh Jurnalis" di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (24/1/2019).

Indonesiaraya.co.id, Denpasar – Ratusan jurnalis, mahasiswa dan tokoh masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak keputusan remisi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada terpidana seumur hidup, I Nyoman Susrama, karena melakukan pembunuhan terhadap wartawan Radar Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Narendra Prabangsa, 11 Februari 2009.

Koordinator Solidaritas Jurnalis Bali, Nandhang R. Astika, dalam orasinya di Denpasar, Jumat siang (25/1/2019), mengatakan hari ini seluruh solidaritas jurnalis Bali melakukan aksi demonstrasi di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi, Renon, Denpasar dan Kantor Kakanwil Kemenkumham Bali guna menentang remisi pembunuhan terhadap jurnalis yang sangat keji ini.

“Aksi ini tidak hanya berlangsung di Bali, namun dilajukan jurnalis nasional. Karena remisi ini dinilai langkah mundur dalam kebebasan pers,” kata Ketua AJI Denpasar itu.

Ia menegaskan bahwa kasus pembunuhan wartawan ini salah satu dari sekian kasus pembunuhan wartawan yang terungkap di Indonesia. “Ini salah satu kasus yang kemunduran hukum. Khususnya mencederai kebebasan pers,” katanya.

Setelah dari Monumen Bajra Sandi, Denpasar, peserta solidaritas jurnalis Bali pun berjalan kaki sambil meneriakan yel-yel dan orasi agar remisi tersebut dicabut, massa aksi berjalan kali menuju Kantor Wilayah Hukum HAM Bali.

Para Jurnalis Bali menilai pemberian remisi yang merupakan perubahan dari hukuman penjara seumur hidup menjadi pidana sementara penjara 20 tahun itu mencederai hukum dan kebebasan pers.
Pembunuhan wartawan Radar Bali , Anak Agung Ngurah Narendra Prabangsa terjadi pada 11 Februari 2009 di Kabupaten Bangli,

Para pengunjukrasa mendesak Kepala Kanwilkumham Bali, Sutrisno, menandatangani surat pernyataan memastikan menyampaikan petisi kepada Menetri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Setelah satu jam melakukan demonstrasi, para pengunjuk rasa menutup aksi dengan berdoa bersama. Sebelumnya, Prabangsa tewas dianiaya oleh sejumlah orang atas perintah Nyoman Susrama.

Jasad korban ditemukan di perairan Padang Bai, Karangasem, setelah beberapa hari dinyatakan hilang. Penyidik Polda Bali menemukan motif pembunuhan korban terkait pemberitaan tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan Susrama yang juga mantan Bupati Bangli.

Kuasa Hukum Solidaritas Jurnalis Bali (SJB), I Made Suardana mengatakan telah terjadi kecacatan hukum dalam pemberian remisi terhadap Susrama tersebut. “Saya ingin kasus ini dibuka dulu pada publik, karena tidak adanya dengar pendapat, kita menganggap remisi ini terselubung yang nyaris kita tidak dapat ketahui,” katanya.

Selain itu, tindak pidana yang dilakukan Susrama dinilai berbeda dengan kasus hukum lainnya. Hal itu karena, menyangkut korban yang dibunuh merupakan jurnalis sehingga telah meruntuhkan pilar demokrasi.

Kedua, kasus ini begitu mendapatkan atensi publik. Pemerintah dinilai tidak melakukan kecermatan dalam memberikan catatan khusus terhadap Susrama sehingga remisi bisa dia dapatkan. Demikian, seperti dikutip Antara . (mad/nfy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BALI

Gubernur : Kemendagri Setuju Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Dibentuk

Published

on

Gubernur Bali, Wayan Koster.

Indonesiaraya.co.id, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru, menindaklanjuti perubahan Perda Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Astungkara berkat doa kita semua usulan ini disetujui Kemendagri tinggal harmonisasi saja,” kata Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Perubahan Ranperda Provinsi Bali No 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Denpasar, Selasa (20/8/2019).

Koster mengemukakan dinas yang akan menjalankan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat itu sebelumnya direncanakan bernama Dinas Pemajuan Desa Adat.

Hanya saja setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri, kemungkinan namanya berubah menjadi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. “Menurut saya secara substansi tidak masalah,” ucapnya.

Dengan telah diketok palu ranperda tersebut menjadi perda, lanjut Koster, maka untuk pertama kalinya desa adat di Bali akan diakomodasi dan dikelola oleh perangkat daerah tersendiri di Provinsi Bali.

“Ini bagus untuk memperkuat kewenangan desa adat,” ujar gubernur kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng itu.

Sementara itu, Ngakan Made Samudra, Koordinator Pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bali No 10 Tahun 2011 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatakan berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri dan melalui diskusi yang sangat hangat dan konstruktif memang dari Kemendagri menyoroti tentang pembentukan OPD baru Dinas Pemajuan Desa Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.

“Baik dari segi legal formal aturan atasannya, kewenangan, maupun penganggarannya, maka telah disepakati dan disetujui dengan catatan agar dirapikan administrasinya, baik tipe, tupoksi, maupun kode rekening kedua OPD baru itu,” ucap Ngakan.

Ngakan menambahkan, demikian juga berdasarkan hasil rapat dengan para kepala OPD yang digabung urusannya, pada prinsipnya juga dapat memahami dan menyepakati, dengan usulan tambahan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan.

Terkait dengan Dinas Pemajuan Desa Adat, DPRD Bali mengusulkan agar diakomodasi terkait bidang-bidang lembaga adat, hukum adat dan ekonomi adat. Demikian, seperti dikutip Antara. (nlr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BALI

Presiden ke Bali Hadiri Pembukaan Kongres V PDIP

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk menghadiri peresmian Pembukaan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Presiden beserta Ibu Negara Iriana Widodo pada Kamis (8/8/2019), telah bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 09.10 WIB.

Menurut keterangan pers Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setpres, saat tiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Presiden dan rombongan disambut oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose.

Presiden pun langsung menuju Hotel Grand Inna Bali Beach di Sanur Kaja, Kota Denpasar untuk menghadiri peresmian tersebut.

Usai acara itu, Presiden akan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk lepas landas menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia.
Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad untuk membahas sejumlah hal terkait kedua negara.

Sejumlah hal akan dibahas oleh Jokowi bersama Mahathir antara lain mengenai perbatasan, persoalan TKI, serta diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa.

Setibanya di Kuala Lumpur, Presiden Jokowi akan langsung menuju hotel tempatnya menginap selama berada di Negeri Jiran.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Bali, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho. Demikian, seperti dikutip Antara. (bps)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BALI

Bandara Ngurah Rai Musnahkan “Prohibited Item” Sitaan

Published

on

Pemusnahan itu sesuai peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa kegiatan penerbangan selalu dalam keadaan aman dan selamat.

Indonesiaraya.co.id, Badung – Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, memusnahkan ribuan barang-barang dilarang atau prohibited items hasil sitaan.

“Pemusnahan barang dilarang ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga standar keamanan dan keselamatan penerbangan,” ujar Airport Security Senior Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, I Made Sudiarta di Badung, Rabu (7/8/2019).

Ia mengatakan, pemusnahan itu sesuai peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa kegiatan penerbangan selalu dalam keadaan aman dan selamat.

Menurut dia, keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dalam pengoperasian bandar udara.

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai salah satu bandar udara tersibuk di Indonesia melayani rata-rata 63 ribu penumpang serta 400 pergerakan pesawat udara setiap harinya.

“Padatnya lalu lintas ini membuat kami terus konsisten dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam penerbangan,” katanya.

Prohibited items yang dimusnahkan tersebut disita dari penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi pesawat udara selama periode Maret-Mei 2019. Narang-barang itu tidak sesuai dengan aturan yang mengatur tentang barang yang diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam pesawat udara.

Barang-barang dilarang yang dimusnahkan itu terdiri dari 217 unit power bank, 112 unit korek api, 855 unit tongkat swafoto serta satu karung berisi berbagai benda tajam seperti gunting, pisau dan cutter.

Ia menjelaskan, prosedur penyitaan barang dilarang didasarkan pada aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 dalam poin 6.2.8 a, yaitu jika dalam pemeriksaan keamanan ditemukan barang dilarang yang dibawa oleh penumpang atau di dalam bagasi kabin, harus dilakukan penyitaan oleh personel keamanan bandar udara.

“Jadi penyitaan ini telah sesuai dengan ketentuan dan sah secara hukum,” kata Made Sudiarta.

Kegiatan pemusnahan barang-barang dilarang itu merupakan yang kedua kalinya dilakukan sepanjang tahun 2019.

Sebelumnya, pada pelaksanaan akhir bulan Februari lalu, telah telah dimusnahkan barang dilarang berupa 268 unit power bank, satu kardus korek api dan satu kardus berisi benda tajam.

Made Sudiarta menambahkan, pihaknya terus akan memberikan penyuluhan dan memberikan informasi kepada para penumpang terkait ketentuan dalam membawa serta barang-barang ke dalam pesawat udara.

Pengetahuan penumpang akan terkait prohibited items juga turut menjadi faktor kunci dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan penerbangan.

“Mudah-mudahan dengan keterbukaan informasi, para pengguna jasa dapat semakin memahami aturan dalam membawa barang ke dalam pesawat udara sehingga standar keamanan dan keselamatan penerbangan dapat terjamin,” ujarnya, seperti dikutip Antara. (mnf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending