Connect with us

EKONOMI

Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Optimistis Tercapai

Published

on

Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin. (Foto : bumn.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) optimis dapat merealisasikan target penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2020.

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin saat jumpa pers dengan media asing di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (2/9/2020), menjelaskan hingga akhir tahun nanti, anggaran sebesar Rp695 triliun untuk penanganan Covid-19 ditargetkan dapat terserap ke dalam 6 program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Keenamnya ialah program bidang Kesehatan, Insentif Usaha, Perlindungan Sosial, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Program Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemda, serta Pembiayaan Korporasi. Untuk 4 program terakhir menjadi tanggung jawab Satgas PEN dengan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp400 triliun dengan realisasi per September ini mendekati Rp200 triliun.



“Kami akan memastikan masyarakat termiskin di lapisan terbawah mendapatkan bantuan selama masa sulit ini melalui program Perlindungan Sosial. Kita juga akan fokus pada sektor UMKM, karena itu dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 90% masyarakat Indonesia, juga berkontribusi lebih dari 55% ekonomi nasional,” ungkap Budi.

Pada program Perlindungan Sosial pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp204,95 triliun dan sudah terserap sebesar Rp101,06 triliun atau 49,31%. Lalu pada sektor UMKM, anggaran yang harus disalurkan sebesar Rp123,46 triliun dengan serapan Rp52,03 triliun atau 42,14%.

Untuk Sektor K/L dan Pemda alokasi anggarannya sebesar Rp106,5 triliun dan sudah terserap Rp14,92 triliun atau 14,06%. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi tersedia anggaran sebesar Rp53,60 triliun.

Dari realisasi saat ini, Budi menyebut hingga akhir tahun ini Satgas PEN harus bisa merealisasikan sisa penyaluran lagi yang sekitar Rp218 triliun. Ia optimis anggaran tersebut akan tersalurkan dalam program-program yang akan membawa manfaat besar.

Ia merincikan program yang mendapat alokasi cukup besar ada pada Perlindungan Sosial, seperti Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp37,4 triliun. Realisasi saat ini sudah mencapai 71% dengan target penerima sebanyak 10 juta Kepala Keluarga (KK) termiskin.

“Kami yakin kami akan mencapai target penyaluran Rp37 triliun hingga akhir tahun 2020. Saat ini sudah tersalurkan sebesar Rp27 triliun,” katanya. Ia menunjukkan melalui grafik, ada kenaikan realisasi sebesar 13% sejak Juli hingga September atau dalam 40 hari pertama sejak ia memimpin Satgas PEN bekerja.

Lalu program lain yang juga akan membawa dampak besar bagi masyarakat ialah Program Kartu Sembako. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp43,6 triliun dan terealiasi 62,5% dengan target sebanyak 20 juta KK atau sekitar 80 juta jiwa yang masuk kategori termiskin.

“Sejauh ini realisasi sudah tercapai sekitar Rp27 triliun dari Rp42 triliun anggarannya. Kami yakin ini dapat tercapai,” tegas Budi.

Namun ia juga mengakui ada beberapa program Perlindungan Sosial yang masih terus diupayakan realisasinya dapat tercapai. Yakni Program Bantuan Langsung Tunai Desa dengan anggaran Rp31,8 triliun dan realisasi tercapai sebesar 30% atau baru Rp10 triliun.

Target penerima sebanyak 11 juta KK. Meskipun demikian penyalurannya tetap mengalami kenaikan 10% sejak diluncurkan pada Juli lalu.

“Setelah kami diskusikan bersama, kami menyadari bahwa kami perlu melakukan penyesuaian metode penyalurannya. Daripada menyerahkan uang secara langsung pada masyarakat miskin di desa, yang mana mereka mungkin sudah mendapat bantuan dari program serupa lainnya, maka kami bisa menyalurkan dalam bentuk program lain yang diperuntukkan bagi desa-desa,” jelasnya.

Lalu program lainnya yang perlu dibenahi yaitu pada sektor UMKM. Dalam Program Subsidi Bunga UMKM, anggaran yang disediakan sebesar Rp35 triliun. Tetapi realisasinya baru tercapai Rp3 triliun atau persentasenya 7,20%. Namun dana yang sudah tersalurkan itu sudah menjangkau 7,8 juta UMKM dengan kredit tersalurkan mencapai Rp317 triliun.

“Kami menyadari mungkin anggaran yang dialokasikan cukup besar. Makanya kami akan menyesuaikan kembali besarannya dan mengalihkan sebagian anggaran untuk program-program produktif lainnya yang berhubungan UMKM,” jelas Budi.

Disamping itu ada tambahan program besar terbaru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Yang pertama menyasar sektor pelaku usaha mikro, yaitu Bantuan Presiden Produktif dengan DIPA anggaran Rp22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro. Realisasi saat ini sudah mencapai 31,79%.

“Kami cukup bangga bahwa dalam dua minggu sejak diluncurkan, program ini terserap sebanyak Rp27 triliun. Kami yakin akan mencapai target pada September ini dan melakukan percepatan dalam penyalurannya,” jelasnya.

Lalu program selanjutnya yang baru diluncurkan ialah Subsidi Gaji pada para karyawan perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Anggaran tersedia Rp37,8 triliun dengan target 15,72 juta pekerja, dengan proyeksi serapan pada September ini mencapai Rp19 triliun atau 7,9%.

“Presiden berulang kali mengatakan untuk berjuang yang terbaik pada kuartal ini (ketiga) agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik,” sampai Budi.

Budi menginformasikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar USD 1 triliun atau sekitar Rp14.500 triliun. Jadi jika dibagi 4, maka maka tiap kuartal sekitar Rp3.600 triliun. Pada kuartal lalu ia mengakui ada pertumbuhan negatif, sebesar minus 5%.

“Jika kita katakan 5% dari Rp3.600 triliun, yang mana didapati sekitar Rp180 triliun, jadi jika kita bisa menyalurkan ke masyarakat sebesar Rp180 triliun per kuartal, maka itu akan menutupi minus 5% GDP growth (pertumbuhan PDB),” tandasnya. (set)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

DPR Dorong Bank Himbara Akselerasi Penyaluran Stimulus PEN

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (Foto: Instagram @puterikomarudin)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menuju penghujung kuartal III-2020, Pemerintah terus memaksimalkan pelaksanaan berbagai stimulus yang termuat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada Konferensi Pers APBN KITA September 2020, Senin (22/9/2020) lalu, Kementerian Keuangan menyampaikan kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat telah mencapai 49,5 persen dari pagu anggaran. 

Sementara itu, penyerapan stimulus PEN tumbuh 27,3 persen (mtm) atau mencapai realisasi 36,6 persen dari total pagu senilai Rp 695,2 triliun. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin kali ini mendorong perbankan, khususnya bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara, untuk mengakselerasi penyaluran stimulus PEN yang telah dimandatkan oleh pemerintah.

“Cukup banyak stimulus PEN yang penyalurannya melibatkan bank Himbara seperti restrukturisasi kredit, penjaminan kredit, subsidi bunga, hingga stimulus yang baru-baru ini diluncurkan yakni Bantuan Produktif Usaha Mikro, KUR Super Mikro, serta bantuan subsidi gaji bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta. Walaupun beberapa bank Himbara telah berhasil menyalurkan kredit melebihi target yang ditetapkan, kita tetap perlu dorong agar stimulus lainnya dapat diakselerasi serta dipantau pelaksanaannya,” kata Puteri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2020).



Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama bank Himbara pada Kamis (17/9/2020) lalu, masing-masing bank menyampaikan kinerja keuangan hingga semester I-2020 dan realisasi terkini atas penyaluran berbagai stimulus pemerintah. Puteri pun menyoroti pentingnya proses bisnis yang efektif dan mengapresiasi terobosan inovasi pelayanan digital yang dilakukan oleh bank-bank Himbara untuk memaksimalkan implementasi dan pengawasan penyaluran stimulus.

“Memastikan ketersediaan anggaran atas suatu desain stimulus serta ketersediaan data penerima tentu menjadi hal yang pertama dan utama. Jika datanya belum sempurna, maka perlu divalidasi terlebih dahulu. Kami mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan oleh bank-bank Himbara dalam menerapkan inovasi sistem pelayanan digital. Tentunya digitalisasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran stimulus agar lebih tepat sasaran dan tepat guna,” papar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Langkah transformasi ini tidak terlepas dari pesatnya penggunaan teknologi dan informasi selama masa pandemi Covid-19. Namun, Puteri mengingatkan bahwa hal ini tetap perlu diiringi dengan sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat, baik mengenai stimulus yang dapat dimanfaatkan maupun sistem pelayanan digital yang baru diaplikasikan, agar manfaatnya dapat lebih optimal.

Menutup keterangannya, legislator dapil Jawa Barat VII menekankan pentingnya evaluasi efektivitas penyaluran berbagai stimulus PEN yang tidak hanya bertujuan untuk mendukung kelangsungan dunia usaha, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Evaluasi perlu dilakukan dengan mencermati irisan penerima manfaat antar stimulus untuk memastikan penyaluran yang sesuai peruntukannya dan meminimalkan tumpang tindih penerima manfaat. Tentu saja, dengan proses bisnis yang baik dan terobosan infrastruktur digital yang memadai diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan stimulus PEN dengan spektrum target yang beragam ini. Harapannya, pemanfaatan stimulus dapat berjalan efektif dan berkontribusi terhadap pulihnya perekonomian,” tandas Puteri. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Gawat, Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2020 Minus 1,7 Hingga 0,6 Persen

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan revisi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2020 dari semula minus 1,1 persen hingga 0,2 persen menjadi minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen.

“Kementerian Keuangan melakukan revisi forecast pada September ini yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini minus 1,1 hingga positif 0,2 kemudian forecast terbaru kita adalah kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen,” kata Sri Mulyani di Jakarta Selasa (23/9/2020).

Sri Mulyani menyatakan hal itu menandakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III mendatang akan berada dalam teritori negatif sedangkan kuartal IV mendekati nol persen.



“Kita upayakan kuartal IV untuk bisa mendekati nol persen atau positif,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan pada kuartal III dari sisi konsumsi RT dan LNPRT masih diperkirakan berada di zona kontraksi yaitu minus 3 hingga 1,5 persen dengan total outlook 2020 di kisaran kontraksi 2,1 hingga minus 1 persen.

Kemudian untuk konsumsi pemerintah pada kuartal III diperkirakan mengalami mengalami pertumbuhan positif yang sangat tinggi yaitu 9,8 persen hingga 17 persen karena adanya akselerasi belanja.

“Untuk keseluruhan tahun kita ada antara di positif 0,6 persen hingga 4,8 persen untuk konsumsi pemerintah. Jadi pemerintah sudah melakukan all out melalui kebijakan belanja atau ekspansi fiskalnya untuk counter cyclical,” katanya.

Di sisi lain, PMTB pada kuartal III diperkirakan masih dalam posisi yang cukup berat yaitu minus 8,5 persen hingga minus 6,6 persen sehingga untuk keseluruhan tahun diprediksikan minus 5,6 persen hingga minus 4,4 persen.

Untuk ekspor pada kuartal III masih dalam kisaran antara negatif 13,9 persen hingga negatif 8,7 persen sehingga secara keseluruhan tahun akan kontraksi antara minus 9 persen hingga minus 5,5 persen.

Kemudian dari sisi impor pada kuartal III diperkirakan berada dalam zona negatif antara 26,8 persen hingga 16 persen sehingga untuk keseluruhan tahun akan terkontraksi lebih dalam yaitu minus 17,2 persen hingga sampai minus 11,7 persen.

“Keseluruhan tahun 2020 proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Kalau kita lihat kontribusi dari negatif dua-duanya ini terbesar adalah dari investasi konsumsi dan ekspor kita,” kata Sri Mulyani. Demikian, seperti dikutip Antaranews.com (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Ahok Kritik Digitalisasi Paperles Peruri, Legislator Angkat Suara

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy. (Foto : Instagram @dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy angkat bicara menanggapi kritik Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang sempat menyebut bahwa Perusahaan Umum Percetakaan Uang Negara (Peruri) meminta Rp 500 miliar untuk proyek digitalisasi melalui program paperless. Terlepas dengan segala polemik yang ada, menurut Vera, permasalahan tarif otentifikasi atau legalitas dari tanda tangan digital tersebut harusnya tidak perlu semahal itu.

“Segala sesuatu yang mengarah pada digitalisasi itu kita dukung, namun terkait program paperless tanda tangan itu yang punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security itu PT. Peruri Digital Security sebagai anak perusahaan Perum Peruri. Nah, harusnya itu dibuka luas dan siapa saja bisa menggunakan tanpa harus ada semahal itu biaya yang harus dikeluarkan, sampai Rp 500 miliar hanya untuk sebuah otentifikasi,” kata Vera di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Perum Peruri, Karawang, Jawa Barat, Jumat (18/9/2020).

Pada era keterbukaan teknologi informasi seperti sekarang ini, Vera menyebut ada banyak aplikasi tanda tangan digital, seperti DocuSign dan aplikasi tidak berbayar lainnya. “Sekarang pertanyaannya kenapa Pemerintah harus memberlakukan otentifikasi yang ditunjuk oleh satu perusahaan. Padahal sekarang kan sangat gampang, harusnya dibebaskan aja,” kritik Poltisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.



Terkait polemik ini, sejumlah Anggota Komisi XI DPR telah mempertanyakan kepada Dirut Peruri Dwina Septiani Wijaya. Namun, jawaban dan penjelasannya akan diberikan secara tertulis. Berdasarkan data yang disampaikan saat pemaparan, Peruri memang memiliki tiga produk digital yakni Peruri Code, Peruri Sign, dan Peruri Trust. Peruri Sign atau tanda tangan digital inilah yang diklaim bisa menjamin kerahasiaan data, keaslian isi dokumen, san jaminan nirsangkal dari suatu dokumen sehingga dapat diketahui keabsahan dan keasliannya.

Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, dalam pernyataan resmi berjudul “Peruri Rp 500 Miliar” yang dilansir dari laman pribadinya, mengungkap bahwa sudah menjadi hak Peruri untuk menawarkan harga berapapun untuk software otentifikasi miliknya. Sebab, hanya anak Peruri yang punya izin terkait itu dan Peruri sebagai induk perusahaan memiliki izin security printing. Sehingga permasalahan tersebut hanya soal transaksi bisnis biasa, atau business to business.

“Tentu Peruri merasa punya hak untuk meminta harga tinggi. Hanya Peruri yang mendapat izin untuk itu. Berarti ini transaksi bisnis bisa, hanya saja karena Peruri satu-satunya pemilik izin security mungkin menaruh harga tinggi. Tentu Pertamina bisa menawar, atau menolak penawaran itu. Biasa saja, bisnis biasa. Maka sebenarnya ada hal lain yaang tidak heboh, BTP (Ahok) membisiki Presiden Jokowi atau Menkominfo untuk mengatur ulang perizinan digital security. Itu sepenuhnya wewenang pemerintah,” tulis Dahlan.

Sejalan dengan itu, Vera mengatakan bahwa pihaknya juga sempat mengusulkan kepada Pemerintah terkait pembentukan undang-undang teknologi finansial atau fintech. Tidak hanya mengatur soal transaksi elektronik dan uang digital, menurutnya aturan itu nantinya juga bisa mengatur soal tanda-tangan digital. 

“Yang kita tahu pengaturannya sampai sekarang belum jelas, sedangkan peraturan Bank Indonesia sendiri kita tidak tahu sejauh mana pengaturan transaksi digital, kalau fintech dibuat tentu akan mengatur seluruh aturan terkait produk turunan yang terkait digitalisasi,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

Ke depannya, permasalahan tarif digitalisasi tanda tangan ini harus ditangani secara serius. Vera mewanti-wanti agar tidak ada lagi praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan negara dengan mengatasnamakan pengesahan atau otentifikasi terhadap penandatanganan secara resmi. Untuk itulah, perlu adanya aturan yang bisa mengatur base line atau tarif dasar yang digunakan dalam pemberlakukan tanda-tangan digital. 

“Sebenarnya itu mudah saja, tinggal kita bicara ke Presiden, kemudian DPR menyampaikan, atau dari Pemerintah menyampaikan RUU tersebut kemudian kita sahkan. Itu akan sangat memberi kejelasan pengaturan terkait produk-produk digitalisasi khususnya sistem pembayaran digital, dan termasuk juga tanda-tangan berbasis elektronik,” tutup legislator daerah pemilihan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta tersebut. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017