Connect with us

EKONOMI

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN Capai Rp 151,25 T

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah telah menganggarkan total biaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun yang dialokasikan untuk enam sektor dimana total realisasi hingga minggu pertama Agustus adalah Rp151,25 triliun sudah dilaksanakan atau 21,8 persen dari pagu program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Lebih rinci, realisasi di sektor kesehatan Rp7,1 triliun, sektor perlindungan sosial Rp86,5 triliun, sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda Rp8,6 triliun, sektor dukungan UMKM Rp32,5 triliun, dan sektor insentif usaha sudah mencapai Rp16,6 triliun dan sektor pembiayaan korporasi masih belum terdapat realisasi.

Dari total anggaran Rp695,20 triliun sendiri, realisasi untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari DIPA sudah dikeluarkan sebesar Rp313,2 trilliun dan yang belum dimasukkan ke DIPA sebanyak Rp226,1 triliun dan anggaran yang tanpa DIPA sebesar Rp155,9 triliun dalam bentuk berbagai insentif pajak.



Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pada media briefing secara virtual mengenai Update Perkembangan Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pembayaran Gaji ke-13, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Senin (10/8/2020).

“Penyerapannya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan di mana kita juga telah memutuskan bahwa seluruh program terutama yang berhubungan dengan bantuan sosial sudah diperpanjang hingga Desember. Kita juga sudah mempercepat proses usulan baru dari berbagai macam klaster dari mulai kesehatan, UMKM, bansos dan juga dari sektoral serta pemerintah daerah. Pemerintah juga melakukan redesain kalau dianggap adanya program yang sejak awal didesain ternyata tidak mengalami peningkatan pelaksanaan dan mendapatkan halangan yang cukup besar karena berbagai hal, maka kita akan selalu melakukan perubahan desainnya agar bisa betul-betul maksimal memulihkan ekonomi kita, dan tentu kita terus mempercepat dan mensimplifikasi proses-proses birokrasinya,” jelas Menkeu.

Dalam program penyerapan PEN terlihat bahwa penyerapan akan lebih cepat dan lebih optimal untuk program-program yang memang sudah ada dan sudah berjalan seperti PKH, kartu sembako karena sudah memiliki mekanisme dan datanya sudah jelas meskipun ini masih perlu untuk diupdate. Sementara untuk program-program yang sifatnya usulan baru, masih harus menghadapi berbagai persoalan dari mulai bagaimana memvalidasi dan memverifikasi data-data.

Dengan kualitas data yang lebih baik, diharapkan kebijakan perlindungan sosial dalam program PEN bisa semakin tepat sasaran. Kemenkeu berperan sentral dalam menentukan prioritas, mengurai masalah, dan menghilangkan hambatan (bottle necking), sehingga kendala yang timbul dalam penyerapan anggaran dapat segera dihilangkan, khususnya terkait regulasi & tata kelola.

“Pemerintah akan terus melakukan berbagai ikhtiar untuk perbaikannya, juga program-program yang di lakukan revisi DIPA-nya kita lakukan secara cepat dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan semuanya diminta untuk secara aktif jemput bola. Usulan-usulan baru kami mintakan kepada kementerian/lembaga yang menyiapkan supaya mereka betul-betul bisa segera melakukan sehingga penguatan dari belanja pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi,” pungkas Menkeu. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Himpunan Bank Negara Harus Perkuat Sektor UMKM

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menekankan bahwa penempatan dana Pemerintah sebesar Rp 10 triliun pada sejumlah Himpunan Bank Negara (Himbara), dapat dijadikan momentum untuk memperkuat sektor UMKM. Menurutnya, pelaku usaha pada sektor tersebut saat ini masih dianggap sebelah mata oleh banyak pihak. Padahal, kekuatan perekonomian dalam negeri masih bersandar pada sektor UMKM.

“Sekarang pertumbuhan ekonomi kita turun ini banyak dikontribusi dari UMKM karena banyak masyarakat tidak melakukan kegiatan akibat pandemi. Ke depan kalau kita ingin memperkuat ekonomi kita, basis UMKM ini sangat penting. Kami ingin UMKM menjadi perhatian khusus dari BNI dan BTN. Kalau keempat bank Pemerintah (Himbara) memperkuat UMKM, pasti dampak ekonominya akan besar,” kata Mekeng dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direksi BNI dan BTN secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Oleh karena itu, politisi Fraksi Golkar ini mendorong perbankan lebih memanfaatkan teknologi digital dalam penguatan sektor UMKM di masa mendatang. “Ini sudah mulai harus dipikirkan oleh bankir-bankir ini, oke BNI fokus pada korporasi dan BTN pada perumahan, tetapi jangan mengecilkan peranan UMKM ini. Makanya saya berpesan agar UMKM lebih difokuskan, mungkin porsi UMKM lebih diperbesar baik dari sisi SDM dan sistemnya,” imbau Melchi, sapaan akrab Melchias Mekeng.



Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Direktur Utama BTN Pahala Mansury. Berbeda dengan Bank BRI dan Bank Mandiri yang mendapat penempatan dana Pemerintah masing-masing Rp 10 triliun, dana Pemerintah yang didapatkan oleh Bank BNI dan BTN hanya senilai masing-masing Rp 5 triliun.

Di tengah ancaman resesi yang akan dihadapi perekonomian Indonesia,  legislator dapil Nusa Tenggara Timur I itu berharap kepada pimpinan direksi kedua bank yang hadir untuk mempertahankan nasabah agar tidak lebih terpukul akibat pandemi. Sementara, semua pihak diuji dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sehingga sebaiknya semua pihak kita harus beorientasi pada untung besar yang ingin didapatkan.

“Kita nggak usah pikir harus untuk yang besar tapi risikonya semakin besar karena sekarang semua negara mengumumkan telah jatuh pada jurang resesi. Saya hanya titip pesan agar BNI dan BTN tetap menjadi bank yang sehat, nasabah-nasabah yang ada pun tetap di-maintain agar mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya meski dengan pace yang lebih lambat. Kalau ekonomi sudah membaik BNI dan BTN nantinya bisa ikut menyehatkan perekonomian kita ini,” tutup Melchi. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Bursa Efek Indonesia Raih The Best Islamic Capital Market

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Badan Pusat Statistik se-Jawa Barat (Jabar) melakukan pencacahan penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (tunawisma) dan awak kapal berbendera Indonesia. Di Bandung, BPS Jabar mendatangi Terminal Cicaheum.

Kepala BPS Jabar Dyah Anugrah Kuswardani menyatakan kegiatan Hari Sensus atau dikenal juga dengan istilah Census Night diselenggarakan di 27 kabupaten/kota se- Jabar, bahkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. 

“Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi data hasil Pemeriksaan Daftar Penduduk dan Verifikasi Lapangan secara door to door oleh Petugas Sensus BPS sejak 1 September 2020 lalu,” ujarnya.



Kegiatan Census Night menyasar penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan awak kapal berbendera Indonesia. Di Jabar sendiri pendataan awak kapal berbendera Indonesia dilakukan di Pelabuhan Cirebon. Adapun pencacahan penduduk tunawisma dilakukan di seluruh kabupaten kota, dengan lokasi pendataan di kawasan terminal, stasiun, pasar, kolong jembatan, emperan toko, tempat umum atau berbagai fasilitas umum lainnya, gelandangan di trotoar, manusia gerobak, dan lainnya.

Dyah juga menyampaikan bahwa BPS sendiri tidak sendirian melakukan kegiatan ini, tetapi berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RW/RT, serta petugas keamanan. Bersama dengan aparat,  petugas BPS yang disebut dengan tim task force menyusuri setiap lokasi sasaran bersama tim terkait untuk mendata tunawisma maupun awak kapal berbendera Indonesia yang telah bertugas setahun lebih. 

“Data yang dikumpulkan adalah nama, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan jenis kelamin,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Dyah juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya seluruh penduduk Jabar yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Sensus Penduduk 2020.

Rangkaian Sensus Penduduk 2020 yang dimulai dengan Sensus Penduduk Online pada 15 Februari-29 Mei 2020, dilanjutkan dengan Sensus Penduduk September 2020, disempurnakan dengan pencacahan penduduk tunawisma dan awak kapal berbendera Indonesia pada Hari Sensus. 

“Terima kasih telah berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020, bersama kita Mencatat Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia”. (jbr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Banggar Setujui Postur Anggaran TKDD 2021 Rp 795 Triliun

Published

on

Wakil Ketua Banggar, Muhidin Mohamad Said. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 795 triliun. Diharapkan dengan anggaran tersebut, dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

“Kita baru saja pengambilan keputusan transfer ke daerah, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa yang kemudian diskresi Presiden,” ujar Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said saat rapat dengan Pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Politisi F-Golkar itu menjelaskan, dalam RAPBN 2021 yang disepakati Banggar, anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 723,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun tersebut, naik 1,1 persen dari alokasi pada tahun ini yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Ia mengatakan, peningkatan anggaran Dana Desa menjadi Rp 72 triliun diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas.



Adapun fokus pemulihan perekonomian desa meliputi; penguatan kesinambungan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai, memberdayakan UKM dan sektor usaha pertanian, mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital serta melanjutkan program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan pedesaan dan peningkatan peran BUMDesa.

Selain itu, masih kata Muhidin, Banggar juga mendukung pengembangan sektor prioritas, di antaranya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital, pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata, mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan. Mendukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan program padat karya tunai.

Kemudian, pengembangan program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, peningkatan gizi dan penurunan stunting di desa. “Seperti program padat karya yang kita inginkan kemudian proyek-proyek yang banyak melibatkan masyarakat itu sendiri. Dengan kondisi Covid-19 ini dikaitkan dengan pemulihan ekonomi dengan melihat banyaknya masyarakat yang putus lapangan kerjanya, maka kita harapkan uang itu bisa beredar di desa, sehingga ada perputaran ekonomi di desa,” jelas legislator dapil Sulteng itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto mengatakan, arah kebijakan TKDD antara lain, mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi dan dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan UMKM.

Kemudian mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan human capital (Pendidikan dan Kesehatan), mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerja sama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN, dan redesain pengelolaan TKDD  terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Selanjutnya, meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar. Secara rinci, Dana transfer ke daerah terdiri atas tiga bagian. Pertama, Dana Perimbangan yang sebesar Rp 688,67 triliun. Dana Perimbangan terbagi atas Dana Transfer Umum Rp 492,25 triliun dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp 196,42 triliun.

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp 101,96 triliun dan Dana Alokasi Umum Rp 390,29 triliun. Kedua, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 13,500 triliun. Ketiga, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 19,982 triliun dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta sebesar Rp 1,32 triliun. Kemudian, untuk Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 72 triliun. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017