Connect with us

HUKUM

Risma Maafkan Penghinanya, Masalah Hukum Diserahkan Polisi

Published

on

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberi maaf kepada Zikria Dzatil, wanita yang melakukan penghinaan terhadap Risma melalui Facebooknya. Zikria meminta maaf kepada Risma lewat surat permohonan.

“Jadi saya mendapatkan surat permohonan maaf dari Zikria yang dibawa oleh pak Kapolres. Suratnya ada dua. Satu permintaan maaf ke saya dan yang satu ke warga kota Surabaya,” kata Risma saat konferensi pers di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Rabu (5/2/2020).

Dalam surat permohonan tersebut Zakria mengakui telah melakukan kesalahan karena menghinanya. Risma menyatakan wajib memaafkan, sebab Tuhan sendiri juga selalu membuka pintu maafnya bagi umatnya.



“Jadi intinya dia ngaku tidak pantas dengan apa yang dia lakukan di dunia maya. Jadi intinya seperti itu,” Kata Risma menambahkan “Yang bersangkutan sudah meminta maaf, maka saya juga wajib memaafkan, karena Allah pun memberikan maaf untuk umatnya yang salah.

Risma juga menanyakan mengapa disebut kodok oleh Zikria, penghinanya.

“Sebetulnya kemarin alasan saya kenapa saya melaporkan. Pertama terus terang itu pribadi saya, karena kalau saya kodok, berarti ibu, orang tua saya kodok. Saya tidak ingin orang tua saya direndahkan,”.

Risma bahkan mempertanyakan balik, bagaimana perasaannya kalau anak cucunya juga disebut kodok? Risma menambahkan ada akun lain yang juga mengikuti menyebutnya kodok.

Meskipun ia memaafkan penghinanya namun Risma menyerahkan masalah hukum pada kepolisian.

“Urusan hukum dan seterusnya saya akan serahkan ke Pak Kapolrestabes (Surabaya). Kalau saya, memaafkan, iya,” kata Risma.

Sebelumnya Polrestabes Surabaya menangkap Zikria karena melakukan penghinaan terhadap Walikota Surabaya, Risma. Zikria ditangkap di Bogor, walau sebelumnya telah berusaha menghilangkan jejak digitalnya dengan membuang Sim Cardnya. (tvl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Polri Sarankan untuk di Diskusikan Usulan Wacana Polsek Tak Melakukan Lidik dan Sidik

Published

on

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol, Asep Adi Saputra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Polsek tak melakukan penyelidikan dan penyidikan, terkait itu menurut Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra wacana ini akan didiskusikan (20/02/2020).

“Gini mungkin itu wacana yang akan di diskusikan, tapi sampai dengan hari ini ya bahwa penyelidikan, penyidikan itu wewenangnya sampai lingkungan polsek,” ucap Kombes Pol Asep Adi Saputra (19/2/2020).

Berdasarkan undang-undang bahwa anggota Polri memiliki surat keputusan tugas sebagai penyidik maupun penyelidikan dari mulai tingkatan Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek.



“Dia mempunyai tugas untuk penyelidikan dan penyidikan, jadi penyidik itu tidak sembarang, dia punya surat keputusan tentang kewenangan dia sebagai penyelidik maupun penyidik pembantu,” ujar Kombes Pol Asep Adi Saputra.

Wacana agar Polsek tak melakukan penyelidikan dan penyidikan ini masih banyak perlu pertimbangan dikarenakan melihat luasnya wilayah Indonesia dan peranan penting Polsek untuk pengamanan wilayah sektor.

“Jadi ada sekian Polda, ada sekian Polres, Polsek juga ribuan, mengapa ada Polsek tempat-tempat yang tertentu, memang diperlukan kehadiran Polisi disitu, nanti kita liat saja diskusinya seperti apa,” pungkas Kombes Pol Asep Adi Saputra.

Sementara itu Kombes Pol Asep Adi Saputra menyampaikan bahwa dimulai dari tingkatan Mabes Polri hingga Polsek, Seluruhnya memiliki tugas yang sama, melindungi, mengayomi masyarakat dan penegak hukum.

“Tugas kita ya mulai dari melindungi, mulai dari mengayomi dan menegakkan hukum, semua dalam kapasitas anggota Polri yang bertugas dijajaran tadi ya, mulai dari Mabes Polri sampai ke Polsek sama tugasnya,” tutup Kombes Pol Asep Adi Saputra. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Satu Ton Ganja dari Aceh Disergap BNN di Cipayung Jaktim

Published

on

Deputi Pemberantasan BNN Irjen, Arman Depari.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Enam orang pelaku yang membawa ganja dari Aceh, Medan, Lampung dan Jakarta berhasil dibekuk Jajaran BNN, di Parkiran Truk Samping Warung Mie Pidie Jaya Jl. Mabes Hankam Rt.13/03 kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jaktim, hari Selasa (18/02/2020). Barang bukti yang berhasil disita sebanyak 500 bungkus dengan berat brutto sekitar satu Ton.

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menjelaskan, mereka berhasil mengungkap kasus itu setelah pihaknya berhasil melakukan penggeledahan di Pool truck, Cipayung, Bambu Apus Jakarta Timur.

Dari penggeledahan tersebut ditemukan ganja dikemas dalam plastik dan di kamuflase dengan lapisan serbuk yang berbau tajam.



“untuk menghindarkan pemeriksaan Petugas, jika menggunakan anjing pelacak (K9),” kata Arman, Rabu (19/2/2020)

Pengungkapan ini berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya seorang supir truk sdr. Muhamad Agam 36 tahun, membawa ganja dikendaraan truk Jenis Fuso 220 PS warna orange No pol. BK.8884. ND yang dibawa dari Aceh. Truk tersebut diparkir di Jl. Mabes Hankam.

Truk dan isinya berhasil disergap oleh 30 anggota BNN dengan menggunakan 6 unit mobil, dipimp Irjen Pol Arman Depari (selaku Deputi Brantas BNN), dengan barang bukti 500 pak Ganja kering atau sekira berat 1 Ton.

“Barang haram tersebut akan dibawa ke daerah parung Bogor, untuk selanjutnya mereka akan mendistribusikan keseluruh Indonesia sesuai pemesanan”.

Adapun tersangka yang diamankan dalam penggrebekan tersebut adalah Jhon hari berasal dari Koja Jakut umur 59 tahun, Japarudin berasal dari loksumawe umur 55 Tahun, Kafrawi berasal dari Loksumawe umur 47 Tahun, Abdul Rajab berasal dari Simpang Kramat Aceh Utara umur 48 Tahun, Habil Blankdrun berasal dari Aceh Utara. 23 Tahun, Muhamad Agam (Driver) berasal dari Aceh umur 36 Tahun.

Tersangka dan Barang Bukti dibawa ke BNN Cawang Jaktim. (jer)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Bareskrim Polri Gagalkan Peredaran Uang Palsu Senilai 3,4 Miliaran

Published

on

Uang palsu ini diedarkan di wilayah Jakarta, Jawa Barat (Bogor, Bekasi dan Sukabumi) dan Jawa Tengah (Wonosobo) dengan target peredaran masyarakat kalangan bawah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dan juga Polisi berhasil mengamankan delapan orang tersangka.

Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Drs. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., mengatakan para pelaku menggunakan modus berpura-pura dapat menggandakan uang dan kemudian melakukan pencetakan uang dengan alat printer.

“Komplotan pemalsuan uang sudah dari dulu, jadi tim kita masuk membuat order atau undercover buying. Kita membeli lewat medsos setelah itu dapat jaringannya,” jelas Jenderal Bintang Satu tersebut.



Dari delapan tersangka yang diamankan Bareskrim masing-masing berinisial NI, FT, SD, RS, CC, STR, RW dan SY, sebagian besar adalah residivis yang berperan sebagai pengedar dan pencetak uang palsu. Uang palsu tersebut diedarkan para tersangka untuk dijual dengan perbandingan 1 uang asli dan 3 uang paslu. Tersangka melakukan iming-iming seolah dapat melakukan penggadaan uang, menggunakan media sosial untuk memasarkan uang palsu dan membentuk jaringan pengedaran uang palsu.

“Misalnya saya ada uang, mau beli atau enggak, misalnya saya kasih Rp1 juta kamu dapat Rp10 juta (uang palsu). Kalau Rp10 juta dia dapat Rp100 juta. Jadi dicetak sama dia sesuai penawaran,” jelas Dir Tipideksus Bareskrim Polri di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Diketahui, uang palsu ini diedarkan di wilayah Jakarta, Jawa Barat (Bogor, Bekasi dan Sukabumi) dan Jawa Tengah (Wonosobo) dengan target peredaran masyarakat kalangan bawah dan berdasarkan hasil pemeriksaan termasuk dalam kategori uang palsu dengan kualitas rendah.

Barang bukti yang disita diantaranya handphone, flash disk, komputer, Printer, kertas ukuran A4, uang palsu sebanyak 21.700 lembar yang terdiri dari pecahan Rp 50 ribu, Rp 100 ribu dan USD 100 dengan total Rp 2,1 Miliar dan dollar senilai Rp 1,3 Miliar, beserta uang asli hasil penjualan sejumlah Rp 20 juta.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 244 KHUP dan atau Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 36 Ayat (1), (2) dan Ayat (3), Pasal 37 UU No 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending