Connect with us

POLITIK

Rocky Gerung : Jokowi Dimenangkan Secara Legal, Tapi Legitimasi Ada pada Prabowo

Published

on

Pengamat Politik Indonesia, Rocky Gerung.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ada hal di luar kebiasan pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilpres 2019. Prabowo Subianto terlihat gembira sementara Joko Widodo malah gugup.

Padahal, MK dalam putusannya menolak gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Dengan arti, MK menguatkan keputusan KPU yang menetapkan Jokowi-Maruf sebagai pemenang pilpres.

“Yang mengagetkan saya melihat potongan di layar Tv adalah pak Prabowo justru gembira-gembira saja menghadapi soal ini. Yang agak gugup malah kubu pak Jokowi karena menunggu kepastian kapan rekonsiliasi dengan pak prabowo,” kata pengamat politik, Rocky Gerung saat menjadi pembicara program Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan tema ‘Setelah Vonis MK: Seperti Apa Wajah Demokrasi Kita?”, Selasa (2/7/2019) malam.



Jadi jelas Rocky, agak ajaib seorang yang memenangkan pilpres yang seharusnya berpesta justru hatinya tidak lega. Menurutnya, itu yang menerangkan bahwa Jokowi dimenangkan secara legal tapi legitimasi ada pada Prabowo.

Ahli filsafat ini mengungkapkan, ada yang belum tuntas dengan putusan MK, kedua kuasa hukum masih saling berargumen, dan masyarakat masih terbelah.

“Saya membayangkan demokrasi kita akan kembali berhadapan pada hal yang sama mungkin 10 bulan kedapan saat Pilkada serentak 2020, dan ini akan caaryover ke situ problem ini, karena tidak ada formulasi untuk menyelesaikan,” tutur Rocky.

Namun, dia tidak setuju MK dianggap tidak memiliki kemampuan, yang ada lembaga yang dipimpin Anwar Usman itu tidak berani memanfaatkan kemampuan secara maksimal. MK gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum.

“Kan dokter enggak bisa bilang penyakit anda enggak bisa kami kenal, sudah pergi ke dukun saja, enggak bisa begitu. Sama dengan problem ini, publik merasa ada kecurangan datang ke MK, MK bilang itu persoalan etis, kami tidak bisa putuskan. Lalu gimana? Berdoa!” ujar Rocky.

Padahal, MK dibuat agar orang tidak terlalu banyak berdoa dan supaya langit lebih dekat dengan bumi.

“Seluruh problem itu diselesaikan dengan filosofi yang disebut judicial activism, itu prinsip yang diberikan pada MK. Ambil diskresi seabsolute mungkin soal justice. Itu yang tidak dilakukan MK,” sebut Rocky, sambil menambahkan itu dasarnya kenapa publik masih terpecah. Demikian, seperti dikutip Rmol.co.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Bamsoet Patuhi Instruksi Golkar Larang Kader Tinggalkan Jakarta

Published

on

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa dirinya akan mematuhi instruksi partainya yang melarang para anggota Fraksi Partai Golkar meninggalkan Jakarta hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pada 6 Desember 2019.

“Sebagai kader Golkar, kami harus patuh pada keputusan partai,” kata Bamsoet usai bertemu pimpinan DPP PAN di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Bamsoet yang merupakan Ketua MPR RI itu menilai surat edaran tersebut ditujukan kepada kader partai untuk melakukan konsolidasi internal.



Menurut dia, semua anggota Fraksi Partai Golkar pasti telah mendapatkan surat tersebut.

“Pasti semua anggota DPR dapat surat. Ya ini mungkin kebutuhannya kita perlu konsolidasi menjelang Munas,” ujarnya.

Beredar surat dengan logo lambang Golkar dan kop surat Fraksi Golkar tertanggal 11 November 2019 yang ditujukan kepada seluruh anggota Fraksi Golkar DPR.

Isi surat itu menyebutkan berdasarkan instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, seluruh anggota FPG DPR RI dilarang meninggalkan Jakarta sampai dengan selesainya Munas Partai Golkar tanggal 6 Desember 2019.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kahar Muzakir. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

PAN : Pertemuan Bersama NasDem Bicarakan Pilkada 2020

Published

on

Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan pertemuan antara partainya dengan Partai NasDem pada akhir November 2019, akan membicarakan berbagai hal, salah satunya persiapan Pilkada 2020.

“Agenda terdekat bagaimana kita bisa kerjasama di berbagai daerah untuk agenda Pilkada 2020. Juga mungkin ada hal-hal lain namun kami lagi lakukan juga komunikasi politik dengan yang lain, ya kita cair,” kata Eddy di Kantor DPP PAN, di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Dia mengatakan, PAN sudah berbicara dengan Partai NasDem dan juga partai lain, sebagai bagian dari komunikasi politik yang dijalani partainya, dan cukup intensif dalam rangka Pilkada 2020.



Menurut dia, di sela-sela pembicaraan Pilkada serentak itu, juga ada silahturahmi antara PAN dengan PDIP, Partai NasDem dan partai lain.

“Jadi saya kira itu adalah budaya yang sehat, bagaimana pun juga segala sesuatu bisa diselesaikan. Jadi kalaupun ada rencana kunjungan NasDem ke PAN, kami kita sambut dengan tangan dan pintu terbuka tetapi ada juga ada pembicaraan dengan partai lain karena akan memberikan perlakuan yang sama,” ujarnya.

Eddy mengatakan pertemuan antar-pimpinan parpol merupakan bagian dari sebuah tradisi demokrasi yang sangat baik dan saling menyamakan persepsi serta mengutamakan kepentingan publik.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani mengatakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh akan bertemu dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan pada akhir bulan November 2019.

“Rencana sama PAN di akhir November, tapi itu dalam rangka silaturahim kebangsaan juga ya,” kata Irma di sela-sela Kongres Ke-8, Partai NasDem di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Dia mengatakan pertemuan tersebut bukan dalam rangka membuat poros koalisi baru, karena partainya belum berpikir sejauh itu.

Menurut dia, NasDem masih dalam posisi koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf, dan tidak mungkin berkhianat. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Presiden Jelaskan Evaluasi untuk Pemilu yang Lebih Baik

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menjelaskan dalam pertemuan dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibahas evaluasi atas Pemilu 2019 guna menciptakan proses Pemilu yang semakin baik.

“Kita ingin bersama-sama mengevaluasi, mengoreksi, dari apa yang sudah terjadi di Pemilu yang lalu untuk perbaikan Pemilu ke depan,” kata Presiden ditemui usai mengunjungi pameran foto di Mall Neo Soho, Jakarta pada Selasa (12/11/2019) petang.

Menurut Presiden, jika evaluasi tersebut telah dipertimbangkan ulang, maka regulasi yang mengatur Pemilu mungkin dapat direvisi.



“Evaluasi, kemudian dikaji lagi, baru menuju ke kemungkinan revisi,” jelas Presiden.

Regulasi yang mengatur Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang tersebut diatur Pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada Pasal 2 dijelaskan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebelumnya Komisioner KPU dipimpin oleh Ketua KPU Arief Budiman telah bertemu Presiden Jokowi pada Senin (11/11/2019).

Arief juga menyerahkan buku Laporan Pelaksanaan Pemilu yang diserahkan kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan, salah satunya mengenai evaluasi Pemilu 2019 dan usulan kedepan.

Setelahnya dalam jumpa pers, Arief menjawab pertanyaan wartawan mengenai sistem pemilihan yang akan diberlakukan dalam Pilkada 2020, bahwa merujuk kepada Undang-Undang, maka pemilihan masih dilakukan secara langsung.

Arief menambahkan jika pemerintah bersama DPR hendak merevisi Undang-Undang Pemilu, maka revisi peraturan harus sudah selesai 3 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu.

“Jadi 2021 kami berharap revisi Undang-Undang sudah selesai. Sehingga 1 tahun, 2021-2022 kita gunakan untuk sosialisasi, menyusun Peraturan KPU, kemudian 2023-2024 kita tinggal memasuki tahapan penyelenggaraan,” demikian Arief, seperti dikutip Antara. (bay)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending