Connect with us

POLITIK

RUU Omnibus Law Membuat Pendidikan Jadi Liberal dan Mahal

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Foto: DPR Ri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto menilai ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) sangat berbahaya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya banyak aturan penting dalam penyelenggaraan pendidikan akan dihapus dan diubah dengan ketentuan baru RUU ini.

“Sayangnya, ketentuan baru dalam RUU Cipta Kerja ini cenderung menjadikan pendidikan sebagai komoditas bisnis dan menanggalkan aspek kebudayaan dalam pendidikan,” ujar Mulyanto dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, baru-baru ini.  

RUU yang mengamandemen hampir 100 Undang-Undang, namun menghasilkan 500 peraturan baru ini, memuat 3 ketentuan penting yang akan mengubah wajah dunia pendidikan, yakni dicabutnya sifat nirlaba pada kelembagaan pendidikan, dihapusnya pembatasan bagi lembaga pendidikan asing, dan hilangnya pilar kebudayaan dalam pendidikan tinggi.



Soal badan hukum pendidikan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yang semula berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), diubah melalui pasal 68 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (6) RUU Ciptaker, menjadi dapat berprinsip nirlaba dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

Sementara terkait penyelenggaraan pendidikan asing. Pasal 68 ayat (6) dan Pasal 69 ayat (8) RUU Cipta Kerja telah menghapus beberapa ketentuan yang ada pada Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 90 ayat (4) serta ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, yang semula “wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan nasional, mengutamakan dosen, pengelola dan tenaga kependidikan WNI, serta wajib mendukung kepentingan nasional”, menjadi “tanpa adanya kewajiban-kewajiban tersebut.”

Sedangkan terkait kebudayaan, Pasal 69 ayat (1) RUU Ciptaker menghilangkan frasa “berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia” dalam ketentuan umum poin (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti yang berbunyi: “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”, menjadi: “Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”.

Tidak berlebihan jika kemudian politisi dari Fraksi PKS DPR RI ini menilai, bahwa RUU Ciptaker sangat mendorong komersialisasi pendidikan dengan semangat liberal-kapitalistik. Sehingga menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi dan barang dagang komersil industri jasa, yang longgar bagi lembaga pendidikan asing serta abai terhadap pengembangan aspek kebudayaan nasional.

“PKS menilai Pemerintah terkesan memaksakan pembahasan pasal-pasal terkait dengan pendidikan dalam RUU setebal lebih dari 1.000 halaman ini. Padahal sebenarnya, masalah ini tidak terkait langsung dengan upaya membangun kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja, yang menjadi inti dari RUU Ciptaker. Namun faktanya, semangat liberalisasi kapitalistik yang menjadi ruh RUU Omnibus Law ini ikut menyeret pengaturan pendidikan,” tambahnya.

Dilanjutkannya, UUD NRI tahun 1945, pasal 32 menyebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia…”. Bagaimana negara dapat memajukan kebudayan nasional, bila di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi nilai-nilai kebudayaan tidak dijadikan sebagai pilar. “Apalagi di dalam era globalisasi, dimana arus budaya antar bangsa mengalir deras melalui produk teknologi komunikasi digital-visual menembus ruang-ruang keluarga kita,” kata Mulyanto seolah bertanya.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan, pihaknya tidak ingin dunia pendidikan nasional sekedar menjadi pasar industri tersier dengan semangat liberalisme kapitalistik, menjadi bancakan lembaga pendidikan asing, serta menggerus nilai-nilai budaya adiluhung bangsa ini di tengah kompetisi dagang edukasi global.

“Masalah-masalah mendasar di atas harus dibahas secara komprehensif, mendalam, dan cermat oleh semua pihak yang terkait. Kita tidak boleh grasa-grusu dan sikap menggampangkan. Butuh suasana yang tenang. Pasalnya, pendidikan adalah masalah vital bangsa ini. Berkaitan langsung dengan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta masa depan kita,” pungkasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Perppu Pilkada Diharapkan Bisa Cegah Penyebaran Covid-19

Published

on

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi. (Foto : Kpu.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, saat ini diperlukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Penyebabnya, ada kekhawatiran munculnya klaster Covid-19  dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Memang perlu ada dorongan untuk perubahan dalam regulasi, salah satunya dengan mengeluarkan Perppu,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Minggu (20/9/2020).



Menurutnya, Perppu bisa mengatur beberapa hal teknis seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement atau pengaturan pemilihan khusus.

Seperti membolehkan memilih lewat pos, memperpanjang waktu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau pemilihan pendahuluan.

Khoirunnosa mengatakan, bahwa salah satu tantangan dalam Pilkada di tengah pandemi saat ini adalah UU Pilkada.

Dia menambahkan, regulasi tersebut masih mengatur teknis penyelenggaraan pilkada dalam situasi yang normal.

“Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak punya ruang gerak yang bebas dalam menyusun peratura,” katanya.

Dia mengatakan, situasi pelaksanaan tahapan Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga sulit jika hanya mengharapkan regulasi pada tataran PKPU saja.

Kendati, Perludem tetap menilai bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada adalah keputusan ideal yang diambil di tengah pandemi saat ini.

“Kalau semakin memperburuk situasi penyebaran Covid-19 lebih baik ditunda saja, jangan sampai mempertaruhkan kesehatan publik,” katanya

Sementara itu, draf Perppu untuk penegakan pelanggaran protokol Covid-19 pada Pilkada 2020 tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, KPU RI mengusulkan penggunanaan Kotak Suara Keliling (KSK), dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada 2020. 

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah pandemi Covid-19 di tanah air.

“Agar pengaturan tahapan-tahapan Pilkada lebih sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, maka KPU mengajukan beberapa usulan untuk penyusunan Perppu,” kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Pramono mengatakan, selama ini metode pemungutan suara hanya melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sedangkan, metode KSK hanya diperbolehkan untuk pemungutan suara bagi pemilih di luar negeri dalam pemilihan umum nasional.

Namun, Pramono mengatakan, metode KSK dapat menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS karena potensi risiko penularan Covid-19, pemilih positif, maupun pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

KPU Nyatakan 92 Komisioner di Daerah Positif Covid-19

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, menyatakan jajaran komisioner di daerah yang dinyatakan  positif Covid-19 mencapai 92 orang.

Saat ini sebagian di antaranya sedang dalam masa penyembuhan, dan lainnya sudah dinyatakan negatif Covid-19.

“Ketua dan anggota KPU R, Insya Allah sekarang sudah dua orang positif Covid-19, sedang Bu Evi sudah dinyatakan negatif,” kata Ilham melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).



Ilhammenyebutkan, Ketua KPU RI Arief Budiman dan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri karena tidak merasakan gejala.

Sedangkan, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik sudah negatif Covid-19.

Selain itu, jajaran sekretariat jenderal KPU RI ada 32 orang yang dinyatakan positif. Sampai saat ini yang sedang masa penyembuhan tiga orang.

Sementara, ada satu orang anggota KPU Provinsi yang terkonfimasi positif Covid-19.

Kemudian ketua/anggota KPU kabupaten/kota yang positif Covid-19 mencapai delapan orang dan pegawai sekretariat ada 19 orang yang dinyatakan positif Covid-19.

“Dan seluruhnya Insya Allah sudah dalam masa penyembuhan,” tegasnya.

Ditambah ada 29 anggota penyelenggara ad hoc yang juga dinyatakan positif Covid-19. KPU berharap jajarannya yang positif Covid-19 segera dinyatakan negatif.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan dirinya terkonfirmasi positif Covid-19 usai mengikuti swab test.

Namun, Pramono menegaslan kondisinya saat ini baik-baik saja, dan tidak merasakan gejala apapun.

“Saya ingin mengabarkan bahwa berdasarkan tes swab kemarin, yang hasilnya saya dapatkan tadi siang, saya dinyatakan positif terpapar Covid-19. Saat ini kondisi saya baik-baik saja. Saya tidak merasa ada gejala apapun,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya.

Dalam beberapa hari terakhir ini, Pramono mengaku memang melakukan beberapa tugas bersama Ketua KPU RI, Arief Budiman. 

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Kapolri Terbitkan Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. (Foto : humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat bernomor Mak/3/IX/2020 Tentang Kepatuhan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

“Pada hari ini tanggal 21 September 2020, Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pemilihan tahun 2020,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Argo menegaskan hal ini didasari bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. “Tentunya kita keluarkan agar menekan sekecil mungkin ditahapan klaster Pilkada,” jelas Argo.



Menurut dia, maklumat ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo tanggal 7 September 2020 agar mewaspadai klaster Covid-19 di kantor, keluarga dan Pilkada.

Dalam maklumat tersebut, Kapolri meminta agar keselamatan jiwa tetap diutamakan dalam Pilkada 2020 dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terhadap penanganan, pencegahan serta protokol kesehatan Covid-19.

Untuk penyelenggara, peserta, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahap pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid 19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Kemudian, pengerahan massa pada setiap pemilihan tidak melebihi batas jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

Setelah melaksanakan kegiatan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan atau konvoi dan sejenisnya.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas dia.

Selanjutnya, aparat kepolisian akan mensosialisasikan maklumat tersebut kepada masyarakat. “Setiap anggota Polri mulai hari ini juga dipersilahkan untuk mensosialisasikan maklumat tersebut,” terang dia.

Petugas Polri pun akan menindak tegas kepada setiap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan maklumat Kapolri ini. “Nanti kita bisa pakai undang- undang karantina, undang- undang kesehatan dan undang- undang KUHP,” tegas dia. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017