Connect with us

NASIONAL

Ryamizard Ryacudu : Papua Bagian Integral NKRI Sampai Kapanpun

Published

on

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan Papua dan Papua Barat merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai kapanpun.

“Presiden sudah menyampaikan sikap tegas pemerintah untuk menjaga Papua tetap menjadi wilayah yang damai dan aman. Papua adalah bagian integral NKRI yang tidak terpisahkan sampai kapanpun,” kata dia dalam rapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Ia mengatakan guna menjamin kondisi keamanan yang kondusif di Papua pihaknya telah mendesain pendekatan smart power berbasis semesta yang merupakan kombinasi sinergis antara pembangunan hard power dan soft power.

“Kekuatan hard power adalah dengan kekuatan TNI sebagai efek gentar dan kekuatan soft power melalui bela negara dan diplomasi kawasan dan negara-negara besar,” ujar Ryacudu.

Ia mengaku telah meminta Menteri Luar Negeri untuk mengakselerasi diplomasi dengan negara luar agar tidak ada dukungan negara lain atas Papua merdeka.

Ia juga mengatakan diterjunkannya TNI ke Papua sudah memenuhi persyaratan, di mana di wilayah itu terdapat kelompok pemberontak bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Kelompok pemberontak bersenjata ini, kata dia masuk dalam definisi ancaman nyata terhadap pertahanan negara.

“Dari definisi ancaman, tercermin ancaman pemberontakan bersenjata sudah masuk ancaman terhadap pertahanan negara dengan pelibatan TNI sebagai komponen pertahanan negara dan akan dihadapi dengan sistem pertahanan semesta,” kata dia.

Ia pun mempertanyakan pihak-pihak yang ingin TNI keluar dari wilayah Papua. Ia mengutip pernyataan Presiden kelima RI Megawati bahwa seribu kali pejabat daerah, gubernur, bupati di Papua diganti, maka Papua tetap ada disana, namun sekali saja TNI ditarik maka Papua akan merdeka.

“Ini harus menjadi acuan kita, karena banyak sekali orang menyuruh TNI pulang, ini maksudnya apa,” kata dia.

Menhan minta pemberontak Papua dibasmi dengan operasi. Demikian, seperti dikutip Antara. (ran)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Pemerintah Belum Setuju Dana Abadi Pesantren

Published

on

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifudin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta– Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah belum dapat menyetujui adanya dana abadi pesantren yang diatur dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren, yang masih dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi VIII DPR.

“Kami minta Pasal 49 RUU Pesantren untuk ditunda, ada tiga alasan mengapa kami belum menyetujui keberadaan dana abadi pesantren,” kata Lukman Hakim dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I RUU Pesantren, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia menjelaskan, pertama, keberadaan dana abadi pesantren itu menjadi beban negara dan ada dua beban yang harus dibayarkan karena harus ada biaya yang dibayarkan dan negara harus bayar kembali nilai dari dana pinjaman.

Kedua menurut dia, dengan ada dana abadi maka pengelolaannya diberikan kepada pemerintah dan nanti ada beban pada pemerintah.

Ketiga menurut Lukman, dengan dana abadi itu dikhawatirkan belum bisa dioptimalkan penggunaannya untuk pemberdayaan pesantren.

“Dari pada andalkan dana abadi, namun bagaimana berikan afirmasi pada kementerian/lembaga untuk pengembangan pesantren,” ujarnya.

Dia menilai Pasal 48 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan Pemerintah Daerah membantu pesantren dengan APBD.

Dalam Pasal 49 ayat (1) RUU Pesantren disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren. Pasal 49 ayat (2) disebutkan Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Hingga berita ini dibuat, pembahasan RUU Pesantren masih berlangsung. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota Selesaikan Tugas Akhir September

Published

on

Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota menargetkan akan menyelesaikan tugasnya pada masa akhir DPR periode 2014-2019, akhir September 2019.

“Kalau bisa akhir periode ini kita bisa menghasilkan. Kita memang ditargetkan harus selesai periode ini, berarti September 2019,” kata Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Pansus yang dipimpinnya akan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk merespons permintaan pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota dan disertai surat serta kajian yang cukup tebal.

“Dari kajian yang tebal itu, kami klasifikasikan dalam tiga kelompok besar,” ujarnya.

Ketiga pengelompokan itu, menurut dia, pertama, terkait sumber pendanaan dan infrastruktur; kedua, rencana lokasi, lahan, dan lingkungan; dan ketiga, aparatur dan produk-produk regulasi yang akan dihasilkan dalam rekomendasi tersebut.

Amali mengatakan, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah yang terkait dengan pengelompokan tersebut.

“Kami akan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah di pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan daerah kami batasi dua saja, daerah yang ditempati calon ibu kota yang baru dan yang ditinggalkan yaitu pemerintah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut dia, Pansus akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait pemindahan ibu kota.

Selain itu, menurut Amali, Pansus akan mengundang dunia usaha dan masyarakat terkait rencana ibukota baru. Demikian, seperti dikutip Antara. (imb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Pansus Petakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Published

on

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara DPR menggelar rapat perdana untuk memetakan kajian yang disampaikan pemerintah.

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali mengatakan rapat perdana tersebut membahas tiga hal. Salah satunya terkait sumber pembiayaan.

“Ada tiga hal pokok menjadi bahasan dalam pansus ini, pertama adalah ide ini tentu punya dasar. Dasar yang pertama adalah tentang darimana sumber pembiayaannya kemudian infrastruktur yang akan dibangun nanti,” kata Amali di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Kedua, adalah tentang bagaimana tempat atau lokasi lebih spesifik lahan dan lingkungan, bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial.

Ketiga, menurut dia, akan dibahas mengenai aparatur dan regulasi yang mengaturnya.

“Saya kira akan mengkaji tentang tiga pokok besar itu, tentu ada elaborasinya ke bawah akan kita temukan dalam diskusi di internal pansus. Dan secara pribadi kita lihat perspektif lebih banyak hal-hal kuantitatif dan selebihnya kualitatif,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam membahas hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota tidak bisa hanya narasi dan retorika saja, butuh data kualitatif dan kuantitatif.

Amali menilai 70 persen adalah kajianā€kajian yang kuantitatif dan sisanya sebesar 30 persen, yaitu kualitatif sehingga diperoleh kajian objektif, apakah surat pemerintah ini layak diteruskan atau tidak.

“Kita tidak boleh berdasarkan kepada pikiran-pikiran suka atau tidak suka atau subjektifitas kita karena masing-masing fraksi yang ada di dalam Pansus ini terwakili. Kita melepaskan terlebih dahulu subjektivitas kita sehingga kajiannya menjadi objektif,” katanya.

Amali mengatakan, pansus tidak membahas UU terkait pemindahan ibu kota, namun membahas apa sikap dan respon DPR terkait usulan pemerintah tersebut.

Menurut dia, kalau DPR setuju atas usulan pemindahan ibu kota maka akan diikuti langkah-langkah berikutnya dari pemerintah. Namun kalau tidak setuju, akan ada pembicaraan lebih lanjut.

“Saya sepintas sudah membaca ya kajian dari pemerintah memang itu masih secara global. Tentu harus kita dalami dan kita mengundang kembali pemerintah, pemerintah pusat akan kita mintai penjelasannya lagi,” ujarnya.

Menurut dia, pansus akan meminta pendapat pemerintah daerah minimal pemerintah daerah tempat rencana lokasi Ibu kota negara dan pemerintah daerah yang akan ditinggalkan, yaitu Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending