Connect with us

SEKTOR RIIL

Said Didu : Krakatau Steel Merugi karena Kurang Kasih Sayang

Published

on

Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, mengatakan Menteri BUMN Rini Marini Soemarno kurang memperhatikan BUMN yang merugi. Salah satunya adalah Krakatau Steel yang terus merosot kinerjanya.

Said Didu mengatakan Rini Soemarno hanya bangga terhadap perusahaan plat merah yang untung. Sehingga, beberapa perusahaan BUMN yang merugi sulit untuk hidup.

“Ibu Menteri itu hobinya merayakan ulang tahun BUMN. Enggak tahu kerjanya apa dan dia kurang suka memperhatikan BUMN yang merugi. Hanya suka datang ke pesta-pesta. Ibu Menteri BUMN pesta ulang tahun saja sibuknya, jadi kurang kasih sayang,” ujar Said Didu saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Said Didu pun menilai kerugian Krakatau Steel ibarat penyakit jantung yang sulit disehatkan. Karena perusahaan yang berfokus pada baja ini sudah merugi banyak.

“Ibarat orang penyakit jantung sistematik dan clash flow enggak punya, utang banyak, neraca negatif kemudian daya saing menurun karena masuknya industri baja China. Jadi sangat berat sekali (bagi Krakatau Steel),” jelasnya.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menyoroti kinerja keuangan Krakatau Steel yang masih merugi. Kinerja keuangan BUMN baja tersebut dinilai tidak mencerminkan program Presiden Joko Widodo yang memfokuskan kebijakannya pada pembangunan infrastruktur.

Rahayu menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama satu periode kepemimpinan Jokowi tidak dirancang untuk mendorong kinerja Badan Usaha Milik Negara. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Jokowi Kesal, Urusan Sampah Tidak ada Kemajuan

Published

on

Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas soal perkembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sore hari ini di Kantor Presiden, Selasa (16/7/2019).

Ia menyesalkan tidak ada kemajuan yang berarti terkait hal ini, padahal sudah sering dirapatkan di Istana.

“Ratas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seingat saya sudah enam kali, sejak saya jadi walikota saya ngomong apa adanya, urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan, pas jadi gubernur juga sama. Tapi sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala dan jadi. Moga-moga siang hari ini saya dapat laporan salah satu atau salah dua yang sudah selesai, tapi laporan terakhir yang saya terima, belum. Oleh sebab itu, kita langsung menuju ke masalah saja, jadi masalahnya apa?,” kata Jokowi.

Ia pun menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk Bupati, Walikota dan Gubernur, untuk menjelaskan duduk permasalahannya dan mencari solusi.

“Ini bukan persoalan listriknya, yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya, jadi listrik itu adalah ikutannya, kita selesaikan yang di darat saja belum rampung sudah harus selesaikan yang lain. Ini juga jadi masalah dunia, dan kita ini ada pada posisi yang mengenai sampah nomor dua. Saya ingin ada sebuah solusi pada hari ini, problemnya ada di mana, langsung dan waktu saya berikan pada bupati, walikota, gubernur, yang hadir langsung to the point saja,” paparnya.

Setkab: 4 Kota Siap Operasikan PLTSa Tahun Ini

Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung menjelaskan untuk tahun ini ada empat kota yang sudah siap untuk mengoperasikan PLTSa, yakni Surabaya, Bekasi, Solo dan DKI Jakarta.

Menurut Pramono permasalahan yang cukup menghambat pembangunan PLTSa di berbagai daerah saat ini adalah perbedaan tarif listrik dan ongkos pengelolaan sampah yang dihasilkan hingga menjadi listrik (tipping fee) antara PLN dan daerah. Seharusnya daerah, kata Pramono tidak perlu khawatir dengan hal ini, karena sudah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 mengenai Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 12 April 2018.

Berdasarkan amanat perpres ini, sebanyak 12 daerah dipilih untuk menjadi percontohan PLTSa yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

“Empat kota prioritas akan dikawal secara langsung oleh presiden, kelima adalah Bali sedangkan tujuh daerah lainnya membuat prototipe yang sama dengan daerah lain. Persoalan yang ada klasik yaitu soal tipping fee. Tiap daerah berbeda Jatim cukup murah hanya 150 padahal sudah diatur dalam perpres maksimal 500, sehingga sudah ada payung hukumnya. Semuanya tidak berani mengambil kebijakan, karena takut persoalan hukum. Maka presiden menegaskan risalah rapat hari ini adalah merupakan payung hukum, termasuk untuk payung hukum di dalam penyelesaian segala persoalan sampah. Itu rapat hari ini mudah-mudahan lima daerah selesai, tujuh daerah mengikuti,” ujar Pramono.

Ditemui usai ratas, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pengoperasian PLTSa yang pertama di Indonesia ini akan bisa dijalankan pada November mendatang, dengan kapasitas 11 megawatt di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Romokalisari di Kecamatan Benowo.

“Insya Allah, Surabaya fisiknya kan sudah 80 persen, tinggal masalah administrasi dengan PLN. Kalau ini kelar, katanya Juli ini diselesaikan, mungkin November sudah jadi,” ujar Risma.

Ditambahkannya, PLTSa ini nantinya bisa mengolah sampah hingga 1.400 ton per hari dan listrik yang dihasilkannya akan dijual ke PLN. Menurutnya semua jenis sampah bisa diolah menjadi listrik karena menggunakan teknologi gasifikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengatakan pembangunan PLTSa untuk DKI sendiri baru pada tahap peletakan baru pertama atau groundbreaking di Sunter, Jakarta Utara, dan ditargetkan baruakan beroperasi pada 2022.

Ia menjelaskan bahwa sebelum pembangunan dilanjutkan ada beberapa peraturan menteri (permen) yang harus segera diterbitkan dan perlu koordinasi dengan pihak PLN.

“DKI menargetkan PLTSa DKI akan mulai beroperasi pada 2022. Konstruksinya memerlukan waktu dua tahun, dan yang kita bangun ini kapasitasnya 2.200 ton sampah per hari, “ “ jelas Saefullah. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Faisal Minta Jokowi Merger Kemendag dan Kemenperin

Published

on

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ekonom UI, Faisal Basri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menggabungkan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, agar tidak terjadi tumpang tindih perihal kebijakan.

“Sudah saatnya digabungkan kembali (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian),” ujar Faisal dalam diskusi di Hotel Millenial, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Faisal mengatakan, penggabungan dua kementerian ini, diperlukan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan terutama perihal impor. Pasalnya, pengusaha acapkali dilema dengan kebijakan yang saling bertentangan.

Keluhan yang sering dialami pelaku usaha perihal pemenuhan kebutuhan barang dalam negeri. Selain itu, ia juga menyarankan agar posisi menteri tidak diisi oleh kalangan politik untuk menghindari adanya kepentingan golongan tertentu.

Menurut Faisal salah satu sebab yang membuat kinerja kedua kementerian itu tidak maksimal adalah posisi menteri yang diisi dari kalangan partai politik. “Harapan saya yang memimpin jangan dari kalangan partai lagi,” kata dia.

Saran dari Faisal ini mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman mengatakan, penggabungan dua kementerian ini dapat membuat sinkronisasi kebijakan.

“Saya setuju, karena kadang-kadang kebijakannya tidak bisa dipisahkan arahnya. Kalau pun masih dipisahkan harus tetap sinkron. Selama ini ada hal yang kadang satu kanan satu kiri,” kata dia.

Terkait siapa yang pantas mengisi kursi menteri apabila digabungkan, ia menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. “Yang penting kebijakan presiden dilaksanakan, orang politik bagus ada, pengusaha jelek juga ada. Tidak harus politisi, pengusaha, atau akademisi. Kalau bagus silahkan,” kata dia. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

INTERNASIONAL

Semen China Dijual Murah, Industri Domestik Terancam Bangkrut

Published

on

Harga semen lokal rata-rata Rp 51 ribu, sementara Conch dijual di harga Rp 34 ribu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Industri semen domestik sedang dalam ancaman. Terjadi kelebihan pasokan di pasar yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian.

Anggota DPR terpilih, Andre Rosiade menguraikan bahwa kondisi ini terjadi lantaran arus masuk semen asal Tiongkok yang begitu besar ke dalam negeri. Parahnya, semen-semen ini dijual di bawah harga pasaran.

“Kenapa itu bisa terjadi karena ada kebijakan predatory pricing, di mana investor semen Tiongkok yakni semen Conch dengan sengaja menjual semen di Indonesia dengan harga merugi,” kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7/2019).

Penjualan semen Conch, katanya berdampak langsung terhadap penjualan hingga produksi semen dalam negeri yang menurun.

Berdasarkan penelusurannya di situs jual beli online, harga semen tersebut dijual jauh lebih rendah dibanding semen lokal. Harga semen lokal rata-rata Rp 51 ribu. Sementara Conch dijual di harga Rp 34 ribu.

Hasilnya, pabrik semen di Aceh, Semen Padang, Semen Baturaja, Semen Gresik, dan Semen Tonasa terpaksa menurunkan kapasitas produksinya.

“Karena semen mereka tidak laku karena kalah bersaing. Juga karena kebijakan semen Conch yang terindikasi menggunakan predatory pricing itu,” tegas politisi Gerindra tersebut.

Demi menyelamatkan industri semen lokal, Andre mendesak Joko Widodo memanggil beberapa menteri terkait dan segera melakukan langkah-langkah solutif. Dengan begitu, BUMN di sektor semen bisa menjadi salah satu pondasi ekonomi bangsa.

“Apalagi asosiasi semen kita sudah berkirim surat kepada Menteri Perindustrian agar juga menghentikan dan moratorium pembangunan perusahaan semen baru dari investor luar, apalagi produksi semen kita sudah over supply,” bebernya, seperti dikutip Eramuslim.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending