Connect with us

OPINI

SALAH URUS MENHUB, TIKET MAHAL, ASING MASUK?

Published

on

Kenaikan harga Avtur berkontribusi besar meningkatkan beban biaya operasional karena menjadi kontributor utama pembentuk biaya operasional maskapai.

TINGGINYA harga tiket maskapai menyebabkan turun pengguna pesawat, antara 10%-15%, sedangkan penumpang moda transportasi lainnya naik hanya 5%. Kenaikan tiket yang disinyalir akibat kartel di dunia penerbangan. Hal ini karena adamya dugaan praktik kartel antara dua raksasa nasional, yakni Garuda Group dan Lion Group. Sebenarnya kalau kita melihat industry penerbangan, pertumbuhanya mengalami penurunan sejak, pemerintah memgenakan tarif berbiaya murah dengan menetapkan tarif batas bawah . Padahal aturan batas bawah tiket pesawat LCC sangat bertentangan dengan pertumbuhan industri penerbangan saat itu. Kita ketahui trend pertumbuhan penumpang pada 2009-2014 naik hingga dua kali lipat. Hal ini menyebabkan pelaku usaha berinvestasi besar-besaran untuk membeli pesawat dengan cara leasing. Namun sayangnya, sejak ada batas bawah harga tiket pada tahun 2014, trend penumpang pesawat mengalami penuruanan. Lalu pertanyaanya “Bagaimana salah urus bisa terjadi ?

Sebenarnya tiket LCC pada umumnya beroperasi, dengan menawarkan harga tiket super murah, bagi penumpang yang memesan jauh-jauh hari, disaat periode sepi. Sehingga membantu maskapai menjual lebih banyak jasanya. Aturan baru yang dibuat Menteri Ignasius Jonan menhub kala itu, membuat bisnis LCC mengetat. Sementara jumlah pesawat yang dioperasikan bertambah. Akibatnya menaikkan biaya pesawat tersebut. yang pada akhirnya menyebabkan beban yang berat bagi biaya pesawat lebih. Hal ini terlihat dari terus turunnya keterisian pesawat, meski jumlah penumpang dan barang yang diangkut secara akumulatif naik terus dari 2013-2017, akan tetapi biaya sewa pesawatnya terlanjur mahal.

Jumlah penumpang pesawat turun dari 83% (2013) menjadi hanya 77,6% 2014.. Sementara keterisian kargo juga turun dari 68,5% menjadi 62,1% pada periode yang sama. Sedangkan tagihan sewa pesawat jalan terus ditengah kinerja maskapai yang kembang kempis. Karena makin sulit menarik penumpang, maka kinerja maskapai mengalami tantangan berat dan cenderung memburuk. Saat ini ada dua tantangan kedepannya yang akan membuat maskapai semakin kesulitan yaitu : kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) dan depresiasi rupiah. Kenaikan harga Avtur berkontribusi besar meningkatkan beban biaya operasional karena menjadi kontributor utama pembentuk biaya operasional maskapai.Sedangkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan harga avtur yang naik signifikan pada 2018 memberikan tekanan besar tidak hanya pada seluruh operator maskapai di Indonesia. Harga avtur secara rata-rata naik 32,8% dari sekitar US$64/barel pada tahun 2017, menjadi US$85/barel pada tahun 2018.

Effek Kenaikan harga avtur setiap 1 sen dolar AS akan menambah beban sekitar US$4,7 juta sepanjang tahun. Karena biaya avtur berkontribusi 30%-35% terhadap biaya operasional maskapai. Sedangkan biaya sewa pesawat berada di posisi kedua sekitar 20%-25%, setelah itu baru biaya perbaikan pesawat berkontribusi 10%-15%. Sementara biaya SDM hanya sebesar 10%. Besarnya kenaikan biaya avtur dalam membebani kinerja maskapai, bisa dianalisis dari membandingkan biaya avtur dengan penumpang yang diangkut. Jika beban BBM cenderung ditekan, maka kapasitas penumpang akan naik.
Garuda, Lion,dengan Airasia, sepakat menaikkan tarif tiketnya, mengikuti tingginya harga avtur dan depresiasi rupiah, Sedangkan pemerintah menentangnya. Bukan-nya menurunkan atau memberikan subsidi harga avtur di bandara Indonesia yang lebih mahal 30% dari harga avtur International Air Transport Association (IATA), malah kita memilih mengenakan tarif batas atas untuk tiket pesawat.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang terjadi saat ini, akibat salah urus oleh Mentri perhubungan atas penetapan regulasi LCC.yang menetapkan batas bawah. Hal ini menyebabkan bencana yang menimpa maskapai Lion Air dan Garuda yaitu dugaan kartel atas harga tiket, dan diancam dengan masuknya pemain asing. Kalau sudah begini nasib maskapai Nasional, ibarat perusuh 22 Mei lalu, yang sudah jatuh, dipukulin dan diinjak-injak pula, sangat menyedihkan.

[Oleh: Helmi adam. Penulis adalah Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

TAK JADI PRESIDEN, PRABOWO TETAP KING MAKER HANDAL

Published

on

Mantan Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

PILPRES 2019 sudah berlalu. Semua rakyat tahu hasilnya. Meski kontroversial, tetap saja harus berpedoman pada konstitusi. Soal Prabowo ucapin selamat atau tidak, itu bukan hal yang fundamental. Megawati juga dua periode kalah, tak mengucapkan selamat kepada SBY. Bertemu saja tidak. Ini hanya masalah situasi saja. Untuk menjaga psikologi para pendukung. Prabowonya sendiri tak ada masalah.

Ucapan selamat tak perlu diributkan. Negara gak cacat tanpa ucapan selamat. Keputusan MK dan ketetapan KPU juga gak batal karena tak ada ucapan selamat. Toh mantan danjen kopassus ini sudah secara intens menjalin komunikasi dengan sejumlah elit istana. Kabarnya sudah berulangkali melakukan pertemuan. Sudah ketemu? Kapan? Sama LBP? Sama BG? Ah, kepo lu!

Tidakkah ini bagian dari i’tikad untuk rekonsiliasi? Rekonsiliasi dalam pengertian memulihkan hubungan agar normal kembali setelah agak tegang selama pilpres berlangsung. Rekonsiliasi dalam pengertian bagi-bagi kursi? Itu kan belum ada keputusan. Ente aja suka manas-manasin. Emang kalau gabung, ente juga mau minta jatah kursi? Hehe… Bercanda.

Soal kenapa rakyat, khususnya para pendukung Prabowo belum bisa terima hasil pilpres, ini menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Mesti ada upaya untuk melakukan: Pertama, pemerintah perlu bersikap dan berkomunikasi lebih persuasif. Merangkul bukan memukul. Jangan biarkan orang-orang yang sedang cari muka untuk bertindak seolah-olah membela dan melindungi Jokowi dengan gaya komunikasi yang keras dan kasar. Tindakan represi hanya akan menidurkan kemarahan rakyat untuk sementara waktu. Dalam jangka panjang kemarahan yang tertekan itu akan bangun dan meledak. Ini hanya soal momentum saja.

Kedua, tunjukkan kemampuan pemerintah menyelesaikan problem negara. Kalau negara aman-aman saja; ekonomi stabil, harga stabil, rakyat gak kelaparan, lapangan pekerjaan tersedia, listrik, tol dan TDL gak naik, maka ini bisa jadi obat yang menyembuhkan luka akibat Pilpres.

Ketiga, sikap adil. Sebagaimana Jokowi dalam sambutan kemenangannya mengungkapkan; ia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Saatnya membuktikan, bahwa ia bisa bersikap dan berprilaku adil terhadap semua rakyatnya. Terutama adil di aspek hukum. Tak lagi ada dikotomi antara pendukung dan non pendukung. Semua dilayani dan diperlakukan sama di depan hukum.

Jika tiga poin ini mampu direalisasikan Jokowi-Ma’ruf, dengan sendirinya rasa simpati dan respek rakyat akan tumbuh. Gak perlu ngajari rakyat bagaimana cara mengapresiasi. Gak perlu juga ada ancaman-ancaman. Cukup lakukan komunikasi yang baik, bersikap adil, dan tunjukkan prestasi dalam mengurus negara ini, rakyat dengan sendirinya akan mengapresiasi. Simpel!

Di sisi lain, bagimana dengan nasib Prabowo? Tetap sebagai ketua partai besar. Yaitu Gerindra. Meski belum bernasib baik untuk menang dalam pilpres, jasa Prabowo harus diakui cukup besar untuk negeri ini. Terutama keberhasilannya melahirkan tokoh-tokoh potensial untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Ridwan Kamil adalah salah satu hasil tangan dingin Prabowo. Setelah Gerindra kasih tiket, Ridwan Kamil jadi walikota Bandung. Dan sekarang jadi gubernur Jawa Barat.

Jokowi, juga hasil dari jerih payah Prabowo membawanya ke Jakarta. Plus tiket partai dan biaya nyagub. Meski akhirnya dua kali mengalahkan Prabowo di pilpres 2014 dan 2019. Seorang mentor mesti bangga jika anak asuhnya bisa melampaui prestasi dan karir dirinya. Curang kok bangga? Di Mahkamah Konstitusi gak ada kecurangan. Setidaknya, itu secara konstitusional. Secara moral? Silahkan berdebat!

Anies Baswedan, tokoh yang pernah berseberangan politik di pilpres 2014 ini akhirnya dimentori oleh Prabowo untuk maju di Pilgub DKI. Dan Anies berhasil mengalahkan anak asuh Prabowo yang dianggap mbalelo, yaitu Ahok. Anies sadar itu. Karenanya, Anies jaga loyalitas dan tak akan pernah mau menghianati Prabowo. “Cukup orang lain saja yang berkhianat, tapi bukan saya,” kata Anies. Makanya, ketika Anies dirayu dan dibujuk oleh sejumlah partai, bahkan juga oleh ormas terbesar di Indonesia untuk maju di pilpres 2019, dengan tegas Anies menolak. Kenapa nolak Nis? “Saya tak ingin menghianati Pak Prabowo”, jawabnya tegas.

Sebagai King Maker, peran dan kelihaian Prabowo tak diragukan. Dia punya partai dan tak segan rogoh kocek pribadi untuk biayai anak asuhnya nyalon jadi kepala daerah. Tidak hanya anak asuh di partainya, tapi juga kader-kader bangsa terbaik di luar Gerindra. Dan semua itu dilakukan tanpa pamrih, dan tak ada “undertable transaction”. Ini yang juga diakui oleh Ahok dan Ridwan Kamil. Juga oleh Anies Baswedan. Hanya Jokowi yang masih ditunggu kerendahan hatinya untuk mengakui itu. Sampai disini, ungkapan Gus Dur bahwa Prabowo adalah salah satu tokoh yang paling ikhlas, telah mendapatkan buktinya.

Setelah pilpres, Prabowo dihadapkan dua pilihan. Oposisi, atau gabung ke Jokowi-Ma’ruf. Kalau Prabowo gabung, para pendukung kecewa dan akan balik kanan. Lalu mengucapkan “goodbye Jenderal”.

Para pendukung umumnya, atau malah semuanya, menginginkan Prabowo oposisi. Sembari sebagai oposisi, Prabowo kembali jadi King Maker. Menyiapkan kader untuk menjadi kepala-kepala daerah. 2020 besok ada 60 pilkada. Juga untuk menjadi pemimpin nasional lima tahun kedepan. Prabowo mesti mulai mengidentifikasi siapa kader-kader potensial yang tidak hanya punya integritas, kapasitas dan loyalitas, tapi juga punya peluang untuk menang. Butuh kerja yang terencana.

Untuk di tingkat nasional, Prabowo punya Anies Baswedan, gubernur DKI yang lagi naik daun. Rakyat bilang Anies adalah rising star. Tokoh yang jadi harapan masa depan rakyat. Saat ini, rakyat menjuluki Anies sebagai “Gubernur Indonesia”. Integritas, kapasitas dan loyalitas tak diragukan. Potensi kemenangannya juga besar. Ini fakta di sejumlah hasil survei.

Apakah Prabowo akan benar-benar menyiapkan Anies Baswedan untuk menyembuhkan luka kekalahannya dua kali dari Jokowi? Kita tunggu. Sebab, pilihan ini nampaknya kedepan paling rasional buat Prabowo dan Gerindra.

Di bawah asuhan Prabowo sebagai mentor dan king maker, Anies sangat berpeluang menjadi calon terkuat di pilpres 2024 nanti. Apalagi jika PKS tetap berada dalam persekutuannya dengan Gerindra. Maka, soliditas para pendukung Prabowo akan semakin kuat dan efektif sebagai mesin kemenangan.

Jika Anies terpilih jadi presiden 2024 dari Gerindra, maka akan meneguhkan kembali prestasi Prabowo sebagai “King Maker” handal.

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

KENAPA KALIAN SIBUK MAU JUMPA PRABOWO?

Published

on

Mantan Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

HARI-hari ini sibuk sekali Kubu 01 mau mempertemukan Jokowi dengan Prabowo. Entah mengapa mereka di Kubu 01 harus kasak-kusuk agar pertemuan itu terlaksana.

Kalau presiden kalian menang bersih di pilpres 2019 ini, kenapa kalian sibuk mau bertemu dengan Prabowo? Untuk apa? Abaikan saja. Lupakan saja semunya.

Jokowi ‘kan sudah dilegalkan MK tanpa ada satu pun gugatan Prabowo yang diterima. Berarti MK bilang kalian menang bersih. Ya sudah. Makan kalianlah jabatan presiden itu.

Sudah dilegalkan MK, kok. Takut apa lagi? Sudah, ambil sana “hak” kalian itu. Tak usah kalian gubris kami dan Pak Prabowo. Aman kok. Tak akan ada yang mengganggu kalian. Buat saja suka-suka hati kalian.

Ayo sana buat pesta pora. Pesta kemenangan bersih. Kemenangan tanpa cacat. Presiden yang dicintai rakyat. Tak perlu apa-apa kok kalian dari kami, dari Pak Prabowo. Indonesia ini punya kalian, bulat.

Silakan ambil semuanya. Semua polisi, jaksa, satpol PP punya kalian. Semua kepala daerah punya kalian. Semua kades, kadus, kepling, perangkat desa, dll, kalian punya semua. Atur saja sesuai keinginan kalian.

Romahurmuziy punya kalian. Setia Novanto punya kalian. Begitu juga Idrus Marham, dan para pakar korupsi lainnya.

Masih belum cukup? Ada sembilan naga punya kalian. Ada Megawati, ada SBY, ada Surya Paloh, ada La Nyalla, ada Zulkifli Hasan. Ada Jusuf Kalla, ada semua mantan presiden dan wapres. Kalian punya semua. Ada juga Mahfud MD yang sangat bijak itu.

Semua yang hebat-hebat kalian yang punya. Kurang apa lagi? Oh, barangkali DKI Jakarta harus di tangan kalian. Ambil saja. Mudah kok menyingkirkan Anies Baswedan.

Jadi, kalian tak perlu kami, ‘kan? Kenapa kalian ganggu lagi kami? Mau minta jumpa Pak Prabowo segala. Sekali lagi, untuk apa?

Tidak ada gunanya. Bagi kalian atau bagi Pak Prabowo. Juga tak ada gunanya bagi kami rakyat beliau.

Sekarang kalian berkuasa. Buat saja apa yang kalian suka. Tak usah pikirkan orang lain. Tak usah pikirkan kami. Mau kalian jual negara ini, silakan. Mau kalian buat hancur, silakan.

Mau kalian kapling-kapling, terserah. Mau kalian jual kepada RRC, tak ada yang melarang. Mau kalian tambah utang 10,000 triliun lagi, juga tak masalah.

Perlu tambahan pendapatan APBN? Gampang! Naikkan listrik sebulan sekali. Naikkan semua jenis pajak. Harga materai seharusnya kalian naikkan menjadi 20 ribu atau 30 ribu. Tak akan ada yang ribut kok.

Mau sumber pajak baru? Banyak. Pajak oksigen, pajak air, pajak jenazah yang mau dikuburkan, pajak bayi lahir, pajak usia lanjut karena umur panjang itu ‘kan sesuatu yang istimewa. Dan banyak lagi. Apa yang terpikir di benak kalian, dikenai pajak saja langsung.

Terus, apa lagi ya?

Oh iya. Mau kalian biarkan penista agama masuk ke masjid-masjid bawa anjing tanpa proses hukum, silakan. Mau kalian diamkan para penista Islam, silakan. Mau kalian penjarakan semua ulama, silakan juga. Kalian berkuasa penuh, kok.

Buat saja apa yang kalian suka. Mau kalian bilang orang Islam itu teroris semua, terserah. Mau kalian katakan di dalam aksi damai umat Islam ada 30 teroris, seperti kata Moeldoko, suka hati. Kalian kok yang berkuasa penuh di negara ini.

So, untuk apa kasak-kusuk mau jumpa Prabowo? Apa lagi yang mau kalian inginkan?

Mau legitimasi? Kan sudah ada dari MK. Sudah ada dari KPU. Sudah ada dari Denny JA dan gerombolan survei mereka. Sudah ada dari media-media besar di sini. Apa lagi?

Jadi, kepada Pak Prabowo dan Bang Sandi kami minta agar tidak usah saja menjumpai Jokowi. Tidak usah ucapkan selamat. Tak perlu hadir di acara pelantikan mereka.

Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Tidak ada kemaslahatannya. Tidak ada urgensinya. Jokowi tak perlu ucapan selamat kok.

Jokowi tak perlu Anda kok, Pak Prabowo. Untuk apa? Mereka bisa buat apa saja, ‘kan?

Kepada Andre Rosiade (petinggi Gerindra), kami mohon agar Anda tidak usah repot-repot mengatur pertemuan Jokowi dengan Pak Prabowo. Kecuali kalau Anda memang ingin mencederai rakyat Pak Prabowo. Atau, kecuali Anda baru merasa menjadi manusia kalau bisa masuk ke Kubu 01. Itu lain lagilah ceritanya.

Atau, kecuali Anda baru saja selesai menjalani operasi pencangkokan “lobus frontalis” (otak bagian depan). Kalau ini alasannya, bisa dimaklumi. Sebab, setelah operasi itu berlangsung, Anda memang perlu istirahat menggunakan fungsi analitis.

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

STOP REKLAMASI, ANIES AKAN TERUS DIBURU

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

SETIAP daerah ada mafianya. Ini seolah sudah jadi hukum sosial. Karena terjadi di semua tempat dan di setiap waktu. Mafia ini biasanya melibatkan tiga pihak: pengusaha, birokrat dan legislator.

Kalau mafia jabatan, itu kecil. Uang recehan. Lihat kasus Romahurmuziy, paling 300 juta-an. Juga uang yang disita di laci Menag. Uang kecil. Cuma melibatkan “kementerian Agama” jadi heboh.

Sebesar-besarnya uang suap jabatan, tetap itu recehan. Tak ada apa-apanya dibanding mafia proyek. Baik proyek yang melibatkan APBN/APBD atau proyek swasta. Tapi korupsi, meski kecil, tetaplah korupsi. Harus ditindak.

Jakarta misalnya, APBD-nya di atas 70 triliun. Perputaran uang di Jakarta sekitar 60 persen dari yang ada di seluruh Indonesia. Siapa yang tak ngiler? Prof. Dr. Komarudin Hidayat sampai bilang: jangan jadi ayam yang mati di lumbung padi. Jakarta ini lumbung padi.

Di Jakarta ada reklamasi. Ini proyek raksasa. Bukan puluhan milyar lagi, tapi ratusan triliunan. Pasti melibatkan para raksasa. Mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Fee-nya gede. Gede banget.

17 pulau akan dibuat. Baru empat pulau (tepatnya kawasan pantai) yang dibuat. Masih 13 pulau lagi. Tapi Anies stop. 13 pulau tak bisa lagi dibuat. Empat pulau yang 100 persen dikuasai pengembang? Anies segel. Anies hadir dan pimpin penyegelan itu. Ini nekat namanya. Gubernur baru yang cari perkara.

Seorang menteri marah-marah. Meskipun akhirnya kendor juga setelah tahu itu salah. Sejumlah pejabat yang di pundaknya ada beberapa gambar bintang duduk bersama. Bagaimana menghadapi gubernur baru ini. Pengusaha coba nego, tapi ditolak. Pintu belakang ditutup.

Bagaimana nasib empat pulau reklamasi yang di atasnya sudah ada sekitar 1000 bangunan rumah? Pertama, apakah pulau reklamasi dikeruk kembali dan akan dijadikan laut lagi? Berapa butuh biaya? Dan anggarannya dari mana? Kalau opsi ini yang dipilih, selain akan keluar biaya besar, juga akan membuat kapok para pengusaha untuk bekerjasama dengan pemerintah. Sebab, tak ada kepastian hukum.

Dasar reklamasi ada. Yaitu Kepres no 52 tahun 1995. Keluar juga Perda no 8 tahun 1995. Atas dasar peraturan itu, tahun 1997 Pemprov DKI melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan reklamasi dengan imbalan 35 persen.

Setelah jadi, 100 persen pulau reklamasi itu dikuasai pengembang. Oleh pengembang dijadikan kawasan tertutup. Warga dan media tak bisa masuk. Ini jelas pelanggaran. Makanya, Anies segel. 13 pulau yang rencananya akan dibuat, Anies stop. Banyak pelanggaran hukum disitu jadi celah gubernur untuk menghentikan reklamasi. Dan, betul-betul berhenti.

Kedua, apakah seribu bangunan rumah itu dihancurkan karena belum ada IMB-nya? Perlu dipahami bahwa pengembang sesuai aturan yang ada punya hak 35 persen dari pulau yang mereka bangun. 65 persen yang semula juga dikuasai pengembang diambil oleh Pemprov. Inipun sesuai aturan yang berlaku. Maka, menghancurkan 1000 bangunan rumah hanya karena belum ada IMB-nya bukan solusi terbaik. Sebuah tindakan emosional.

Ketiga, apakah akan manfaatkan empat kawasan pantai yang sudah dibuat? Ada PP no 36 tahun 2005 pasal 18 ayat 4 yang menjelaskan bahwa kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. Dari PP inilah maka terbit Pergub no 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (RPK). Pergub ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang di lahan hasil reklamasi.

Pulau C dan D sudah ada di RTRW DKI. Dan saat ini RDTR dalam proses revisi. Tak ada RTRW saja Pemprov boleh kasih ijin membangun, apalagi sudah ada RTRW-nya. Dan RDTR-nya juga bentar lagi jadi. So, tak ada masalah. Itu kalau orang paham hukum. Kalau gak paham? Kasih tahu, agar paham. Jangan ajak berdebat.

Berdasarkan Pergub no 206 tahun 2016 yang sudah ada, Anies setujui pengajuan IMB oleh pengembang agar 1000 rumah itu jadi legal. Toh itu memang hak pengembang karena dibangun di atas lahan lima persen dari 35 persen yang jadi bagian jatah dan hak pengembang . 65 persen lahan milik Pemprov DKI, Anies tunjuk Jakpro, BUMD milik Pemprov, untuk membangun sarana bagi kepentingan umum.

Lalu, apa yang salah? Jangan pula Pemprov dzalim sama pengembang. Main ambil dan hancurkan saja. Main hajar terus. Itu mah bukan menegakkan hukum, tapi dendam.

Kalau itu dilakukan untuk pencitraan, bagus. Akan muncul image gubernur pemberani. Buktinya? Dia gusur dan hancurkan 1000 rumah yang dibangun pengembang. Hebat! Bukan hebat itu. Tapi ngawur!

Belakangan ini ada anggapan kalau kepala daerah marah-marah, maki-maki pegawai, gebrak meja dan gusur rumah, dibilang hebat. Sehingga, ada sejumlah kepala daerah kemudian marah-marah dan gebrak meja. Disengaja. Kemudian dishoot, lalu diviralkan. Untuk apa? Agar rakyat tahu bahwa kepala-kepala daerah itu hebat. Bukan hebat. Tapi ngawur! Ini pencitraan kelas kambing.

Sampai disini anda paham pokok masalahnya. Harus jernih melihat sesuatu. Tapi, kenapa ada yang terus menyerang Anies? Dan terbitnya IMB dianggap sebagai bentuk ingkar janji dan bahkan penghianatan kepada bangsa? Itu karena mereka tak tahu pokok masalah. Atau mereka punya masalah dengan Anies. IMB jadi peluang dan pintu masuk untuk menyerang Anies.

Sekarang IMB yang disoal. Setelah ini berhenti? Tak akan! Akan ada saja masalah yang terus dipersoalkan. Apa aja, yang penting bisa dijadikan masalah. Siapa mereka?

Pertama, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pulau reklamasi. Kedua, pihak-pihak yang selama ini terganggu kepentingannya oleh kebijakan Anies. Baik terkait urusan bisnis (diluar reklamasi) maupun politik. Ketiga, pihak-pihak yang berminat jadi rival Anies di 2024. Maksudnya nyapres? Kira-kira begitu.

Ketiga kelompok di atas bisa diidentifikasi melalui sejumlah partai yang bersemangat, bahkan bernafsu untuk melakukan impeachment kepada Anies. Perhatikan partainya berdasarkan tiga identifikasi kelompok di atas. Impeachment soal IMB? Gak salah? Memang, maksa banget ya… Begitulah. Sebelum ada deal, dan selama Anies terus menerus dibicarakan rakyat sebagai calon presiden yang paling potensial di tahun 2024, maka Gubernur DKI Jakarta ini akan terus diburu kesalahannya.

Suatu malam di meja makan, sekitar seminggu lalu, Sandiaga Uno bilang kepada kami: Anies Baswedan adalah satu-satunya aset rakyat yang tersisa. Pertanyaannya: apakah rakyat akan membiarkan Anies sendirian menghadapi para mafia itu?

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending