Connect with us

POLITIK

Sampaikan Revisi, Pengamat : Besar Harapan Gugatan Prabowo-Sandi Diterima MK

Published

on

Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto saat menyerahkan alat bukti gugatan Perselisihan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim kuasa hukum Prabowo Sandi menyampaikan revisi gugatan ke MK, Ada yang menarik dalam revisi tersebut, Bambang Widjojanto selaku Ketua tim bersama anggotanya memasukkan klausul tentang jabatan Ma’ruf Amin di sejumlah BUMN.

“Informasi kami miliki. Pak calon wakil presiden nomor urut 01 ini dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf P (UU Pemilu No.7 Tahun 2017),” kata Bambang di Gedung MK, Senin (10/6/2019).

Hal ini melanggar pasal 227 UU Pemilu No.7 Tahun 2017, yang mengatakan bahwa seseorang yang menjadi seorang calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN.

Karenanya, seorang calon, atau bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan di mana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan. “Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius,” kata Bambang.

Diketahui bahwa nama Ma’ruf Amin tercatat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam situs resmi Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah, selain itu Ma’ruf juga pernah menjabat sebagai Ketua DPS pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah, Asuransi Syariah dan Investasi Syariah) di Indonesia.

Nama Ma’ruf Amin juga terpampang di situs resmi Bank BNI Syariah, sebagai ketua dewan pengawas syariah. Dalam keterangannya ditulis, Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dawan Syariah Nasional MUI.

Menanggapi ketika dimintai komentar, soal Ma’ruf Amin bisa didiskualifikasi, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies, Muhammad Tri Andika berpendapat bahwa hal itu bisa saja terjadi, tergantung argumen hukum yang dikemukakan dipersidangan.

“Diskualifikasi bisa saja terjadi, tergantung dari fakta dan argumen yang disajikan dipersidangan. Namun diluar itu, revisi ini memberikan informasi baru bagi masyarakat. Saya kira dalam politik, ini tentang etika ya. Kita tunggu hasil MK saja,” ujar Dosen Politik Luar Negeri ini.

Andika mengatakan dengan direvisinya gugatan tersebut akan menambahkan fakta baru, dengan begitu, besar harapan BPN bahwa Hakim MK akan menerima gugatan Prabowo-Sandi.

“Saya kira para Hakim MK juga punya semangat yang sama, dalam memberantas dugaan kecurangan pemilu. Apalagi data fakta makin diperkuat tim Prabowo Sandi. Saya yakin MK akan mempertimbangkan itu” Ujar Andika.

Ketika ditanya bentuk kecurangan yang terjadi pada pilpres, Dosen Universitas Bakrie ini berpendapat bahwa belum tentu kejanggalan dan kesalahan itu adalah kecurangan, walau tidak menutup kemungkinan ada bagian dari upaya tersebut.

“Kalau kita lihat adanya 17,5 % DPT bermasalah, salah entri Situng KPU, pengumuman hasil pada tengah malam, kematian sejumlah petugas KPPS, dan kini ada data bahwa Ma’ruf Amin menjabat di BUMN, ini semua patut diusut dan diteliti. Kita harus mengedepankan positif thingking, walaupun tidak menutup kemungkinan ini adalah dugaan bagian dari kecurangan yang TSM menurut Tim Prabowo Sandi itu.” tutup Andika. (mil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Ada Aksi PA 212 di Sekitar MK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Published

on

Rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.290 personel guna mengamankan lalu lintas di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).

Hal tersebut dilakukan terkait adanya rencana aksi yang bakal digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF dan FPI bertajuk Tahlil Akbar 266.

“Pengamanan lalin (lalu lintas) disiapkan sekitar 1.290 personel lantas,” kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M. Nasir saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2019).

Nasir mengatakan, ada penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Barat, mulai dari depan patung kuda Arjuna Wiwaha hingga kawasan Gedung MK dan Istana Negara. Hal tersebut dilakukan agar tak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.

“Untuk sementara yang sudah dilakukan penutupan dengan MCB dan security barier di Jalan Medan Merdeka Barat arah utara, di depan Museum Gajah,” kata Nasir.

Menurut Nasir, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, hanya saja sifatnya situasional. Dirinya menerangkan, baru Jalan Medan Merdeka Barat saja yang ditutup.

“Jadi kendaraan yang arah ke utara dari Patung Kuda bisa melewati Budi Kemuliaan belok ke Abdul Muis, atau melalui Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya, seperti dikutip Suara.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jelang Sidang Putusan MK, BPN Yakin MK Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin

Published

on

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya akan menerima semua keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Dia optimistis majelis hakim akan mengabulkan permohonan yang telah disampaikan kuasa hukum Paslon 02 dalam petitum.

“Kami optimis. Insyaallah, 27 Juni nanti akan memutuskan sesuai dengan harapan kami bahwa MK bisa mendiskualifikasi Pak Jokowi dan menetapkan Pak Prabowo menjadi Presiden 2019-2024,” katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (25/6/2019).

Dia menuturkan BPN sudah berkomitmen bahwa apapun keputusan MK nanti, Prabowo dan Sandiaga akan menerima dengan lapang dada.

Pasalnya, kuasa hukum telah bekerja maksimal. Selain sudah menghadirkan saksi-saksi, Tim Kuasa Hukum Prabowo juga telah menyampaikan barang bukti.

“Pak Prabowo dan bang Sandiaga itu patriot serta negarawan. Namun, kami menghimbau keputusan para yang mulia hakim ini bukan hanya saja dipertanggung jawabkan kepada rakyat Indonesia. Hakim mempertanggungjawabkan keputusannya kepada Allah SWT. Jadi, benar-benar harapannya keputusan itu menjunjung nilai kebenaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, MK menyatakan akan memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, yang semula dijadwalkan pada Jumat (28/6/2019) menjadi Kamis (27/6/2019).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

BPN Akui Sulit Hadirkan Saksi dari Aparat di Sidang MK

Published

on

Tim Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya terkendala menghadirkan saksi dari aparat penegak hukum pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski kata Nasrullah, pihaknya telah berupaya meminta agar majelis hakim MK dapat mengeluarkan surat untuk memanggil saksi yang diharapkan hadir.

“Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa saksi dari aparat ini untuk hadir pada sidang PHPU di MK,” katanya saat ditemui di Media Center 02 Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Nasrullah menilai seharusnya majelis hakim MK yang memiliki kewenangan dapat menghadirkan saksi dari aparat ke persidangan. Meski saksi dari aparat penegak hukum juga memang tidak bisa semudah itu hadir di sidang, sebelum mendapatkan izin dari pimpinan.

“Kalau tiba-tiba hadir maka kena sanksi. Namun, jangan lupa dalam UU MK ada kalimat ‘Setiap saksi yang dipanggil oleh majelis kontitusi, wajih hadir’. Ini harusnya dapat menjadi pertimbangan dalam persidangan di MK,” terangnya.

Sebelumnya, Nasrullah mengaku telah meminta dengan tegas pada persidangan PHPU di MK untuk dapat berkenan memanggil saksi dari aparat, namun urung dilakukan karena tidak mendapat sinyal dari majelis hakim.

“Sudah kami sebut nama, tapi hakim MK menolak karena (mungkin dianggap) tidak diperlukan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam sidang PHPU kedua, Bambang Widjojanto selaku Ketua Tim Kuasa Hukum meminta MK membuat surat panggilan untuk memanggil saksi dari aparat penegak hukum, pada hari Selasa 18 Juni lalu.

“Kami mohon kepada MK untuk cari kebenaran materil. Jika ada sesuatu yang bisa membawa titik terang dalam pengadilan, panggil, cari,” kata BW, seperti dikutip Gatra.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending