Connect with us

NASIONAL

Sandiaga Klaim Timnya Temukan Pola Kecurangan di 50 Persen TPS

Published

on

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Indikasi kecurangan kuantitatif serta terstruktur, sistematis, dan masif menjadi isi materi gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, ke Mahkamah Konstitusi. Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan timnya menemukan pola kecurangan yang sama di 50 persen tempat pemungutan suara (TPS).

“Itu kecurangannya ada polanya. Itu yang nanti akan disampaikan lebih detail oleh tim hukum untuk dilengkapi,” kata Sandiaga saat menghadiri acara Hijabfest di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019.

Sandiaga enggan merinci pola kecurangan yang ia maksudkan. Namun ia memastikan ada anomali di tempat pemungutan suara yang tersebar di separuh TPS di berbagai provinsi. “Ini semua berdasarkan kumpulan yang didapat dari masyarakat. Ada penyimpangan, ada ketidakadilan,” ujarnya.

Tim pengacara Prabowo-Sandiaga resmi mendaftarkan gugatan perdata pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat pekan lalu. Sengketa ini merupakan respons atas hasil rekapitulasi suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada Selasa dinihari. KPU mengumumkan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menang dengan perolehan suara 55,5 persen. Selisih perolehan suara kedua pasangan itu mencapai 16,9 juta.

Pada berkas permohonannya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyebutkan bahwa bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dilakukan kubu pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah. Selain itu, ada persoalan ketidaknetralan aparat negara seperti polisi dan intelijen, penyalahgunaan birokrasi dan badan usaha milik negara, pembatasan kebebasan media, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Kubu pasangan calon nomor 02 juga mengklaim menemukan data yang tidak valid di 34 provinsi. Menurut mereka, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, jumlah data yang tidak valid mencapai 18,8 juta orang. Tim juga mengklaim menemukan 6,16 juta data pemilih ganda di provinsi tersebut.

Ketua tim pengacara Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, mengatakan timnya sudah menyerahkan 51 alat bukti kepada panitera Mahkamah Konstitusi. Bukti-bukti itu antara lain formulir C1 plano, bukti elektronik, foto dan video, daftar pemilih yang diduga bermasalah, dan keterangan saksi. “Pada waktu yang tepat, kami akan menambahkan bukti-bukti penting,” kata Bambang.

Sebagai pihak termohon, komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari mengatakan lembaganya menyerahkan sepenuhnya keputusan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, baik penggugat maupun tergugat harus saling membuktikan tuduhan atau pembelaan dengan alat bukti yang meyakinkan. “Prinsipnya, perselisihan hasil pemilihan umum di MK menganut pandangan, barangsiapa mendalilkan maka dia harus membuktikan,” ujarnya.

Calon wakil presiden Ma’ruf Amin tidak mempersoalkan langkah kubu Prabowo-Sandiaga menggugat hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. “Kalau memang ada ketidakpuasan, merasa ada masalah yang mereka persoalkan, sesuai dengan konstitusi, mengadu ke Badan Pengawas Pemilu kemudian ke MK. Karena mereka itu yang diberi otoritas oleh undang-undang. Itu cara yang benar,” ujar Ma’ruf, Minggu, 26 Mei 2019.

Sementara itu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi menilai bukti-bukti kecurangan yang disajikan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga belum kuat. Sebab, beberapa bukti yang diajukan hanyalah berupa tautan dari berita daring. Padahal, kata dia, untuk membuktikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang mereka tuduhkan, diperlukan bukti lain yang lebih meyakinkan. Misalnya bukti primer berupa hasil pengawasan saksi di setiap TPS. “Jadi, sebenarnya sumbernya adalah sumber sekunder, ya, dalam proses pembuktian bahwa ada pemberitaan kasus-kasus (kecurangan pemilu) seperti ini. Menurut saya, itu belum masuk pada bukti utama yang memang harusnya disampaikan ke mahkamah,” ujarnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Pemerintah Belum Setuju Dana Abadi Pesantren

Published

on

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifudin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta– Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah belum dapat menyetujui adanya dana abadi pesantren yang diatur dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren, yang masih dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi VIII DPR.

“Kami minta Pasal 49 RUU Pesantren untuk ditunda, ada tiga alasan mengapa kami belum menyetujui keberadaan dana abadi pesantren,” kata Lukman Hakim dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I RUU Pesantren, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia menjelaskan, pertama, keberadaan dana abadi pesantren itu menjadi beban negara dan ada dua beban yang harus dibayarkan karena harus ada biaya yang dibayarkan dan negara harus bayar kembali nilai dari dana pinjaman.

Kedua menurut dia, dengan ada dana abadi maka pengelolaannya diberikan kepada pemerintah dan nanti ada beban pada pemerintah.

Ketiga menurut Lukman, dengan dana abadi itu dikhawatirkan belum bisa dioptimalkan penggunaannya untuk pemberdayaan pesantren.

“Dari pada andalkan dana abadi, namun bagaimana berikan afirmasi pada kementerian/lembaga untuk pengembangan pesantren,” ujarnya.

Dia menilai Pasal 48 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan Pemerintah Daerah membantu pesantren dengan APBD.

Dalam Pasal 49 ayat (1) RUU Pesantren disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren. Pasal 49 ayat (2) disebutkan Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Hingga berita ini dibuat, pembahasan RUU Pesantren masih berlangsung. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota Selesaikan Tugas Akhir September

Published

on

Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota menargetkan akan menyelesaikan tugasnya pada masa akhir DPR periode 2014-2019, akhir September 2019.

“Kalau bisa akhir periode ini kita bisa menghasilkan. Kita memang ditargetkan harus selesai periode ini, berarti September 2019,” kata Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Pansus yang dipimpinnya akan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk merespons permintaan pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota dan disertai surat serta kajian yang cukup tebal.

“Dari kajian yang tebal itu, kami klasifikasikan dalam tiga kelompok besar,” ujarnya.

Ketiga pengelompokan itu, menurut dia, pertama, terkait sumber pendanaan dan infrastruktur; kedua, rencana lokasi, lahan, dan lingkungan; dan ketiga, aparatur dan produk-produk regulasi yang akan dihasilkan dalam rekomendasi tersebut.

Amali mengatakan, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah yang terkait dengan pengelompokan tersebut.

“Kami akan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah di pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan daerah kami batasi dua saja, daerah yang ditempati calon ibu kota yang baru dan yang ditinggalkan yaitu pemerintah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut dia, Pansus akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait pemindahan ibu kota.

Selain itu, menurut Amali, Pansus akan mengundang dunia usaha dan masyarakat terkait rencana ibukota baru. Demikian, seperti dikutip Antara. (imb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Pansus Petakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Published

on

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara DPR menggelar rapat perdana untuk memetakan kajian yang disampaikan pemerintah.

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali mengatakan rapat perdana tersebut membahas tiga hal. Salah satunya terkait sumber pembiayaan.

“Ada tiga hal pokok menjadi bahasan dalam pansus ini, pertama adalah ide ini tentu punya dasar. Dasar yang pertama adalah tentang darimana sumber pembiayaannya kemudian infrastruktur yang akan dibangun nanti,” kata Amali di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Kedua, adalah tentang bagaimana tempat atau lokasi lebih spesifik lahan dan lingkungan, bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial.

Ketiga, menurut dia, akan dibahas mengenai aparatur dan regulasi yang mengaturnya.

“Saya kira akan mengkaji tentang tiga pokok besar itu, tentu ada elaborasinya ke bawah akan kita temukan dalam diskusi di internal pansus. Dan secara pribadi kita lihat perspektif lebih banyak hal-hal kuantitatif dan selebihnya kualitatif,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam membahas hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota tidak bisa hanya narasi dan retorika saja, butuh data kualitatif dan kuantitatif.

Amali menilai 70 persen adalah kajian‐kajian yang kuantitatif dan sisanya sebesar 30 persen, yaitu kualitatif sehingga diperoleh kajian objektif, apakah surat pemerintah ini layak diteruskan atau tidak.

“Kita tidak boleh berdasarkan kepada pikiran-pikiran suka atau tidak suka atau subjektifitas kita karena masing-masing fraksi yang ada di dalam Pansus ini terwakili. Kita melepaskan terlebih dahulu subjektivitas kita sehingga kajiannya menjadi objektif,” katanya.

Amali mengatakan, pansus tidak membahas UU terkait pemindahan ibu kota, namun membahas apa sikap dan respon DPR terkait usulan pemerintah tersebut.

Menurut dia, kalau DPR setuju atas usulan pemindahan ibu kota maka akan diikuti langkah-langkah berikutnya dari pemerintah. Namun kalau tidak setuju, akan ada pembicaraan lebih lanjut.

“Saya sepintas sudah membaca ya kajian dari pemerintah memang itu masih secara global. Tentu harus kita dalami dan kita mengundang kembali pemerintah, pemerintah pusat akan kita mintai penjelasannya lagi,” ujarnya.

Menurut dia, pansus akan meminta pendapat pemerintah daerah minimal pemerintah daerah tempat rencana lokasi Ibu kota negara dan pemerintah daerah yang akan ditinggalkan, yaitu Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending