Connect with us

BREAKING NEWS

Sandiaga Uno Buktikan Pernyataan Prabowo Bahwa Situng Melanggar Aturan

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat Ngabuburit bareng ratusan anak yatim, panti asuhan dan rektor institute di Trans Studio Mall (TSM) Makasar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019) sore.

Indonesiaraya.co.id, Makassar – Pernyataan keras Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang menolak seluruh hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) curang dibuktikan oleh Sandiaga Uno. Salah satunya adalah sepakatnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar aturan.

Hal tersebut disampaikan Sandi usai ngabuburit bareng ratusan anak yatim, panti asuhan dan rektor institute di Trans Studio Mall (TSM) Makasar, Sulawesi Selatan pada Kamis (16/5/2019) sore.

Menurutnya, pernyataan Prabowo yang semula menuai polemik di masyarakat justru dibenarkan oleh pihak Bawaslu yang menemukan adanya pelanggaran dalam Situng KPU. Diketahui sistem perhitungan dalam Situng KPU menyalahi aturan.

“Pak Prabowo menyatakan beliau akan menolak hasil Pemilu yang curang, hasil Pemilu yang masih perlu banyak sekali kita koreksi, kita revisi. Hari ini terbukti Bawaslu sepakat dengan apa yang kami sampaikan, bahwa sistem perhitungan (Situng) melanggar aturan,” ungkapnya.

Temuan anomali tersebut diungkapkan Sandi telah disampaikan kepada KPU untuk dapat segera diperbaiki. Sehingga keinginan seluruh rakyat Indonesia atas Pemilu yang jujul dan adil terwujud nyata.

“Dan ini yang sudah kami sampaikan, masih ada waktu bagi KPU, bagi penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki, mengkoreksi. Kita ingin Pemilu yang jujur dan adil,” ungkap Sandi.

“Dan kami juga meyakini bahwa masyarakat menginginkan Pemilu yang jujur dan adil, karena apa pun hasilnya, Pemilu yang jujur dan adil ini pasti akan diterima masyarakat,” tambahnya.

Pemilu 2019, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) ditegaskan Sandi kini bukan lagi menyangkut tentang menang atau kalah, tetapi tentang menegakkan pilar demokrasi bangsa.

“Karena bukan lagi tentang menang-kalah, saya menyampaikan apa yang pak Prabowo sampaikan, bahwa ini tentang bagaimana menegakkan martabat bangsa. Jadi, itu yang menjadi harapan kita ke depan, Insya Allah pemilu kita akan lebih baik ke depan,” harapnya. (yug)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BREAKING NEWS

Pengacara Prabowo-Sandi : DPT Tidak Logis Bisa Jadi Dasar untuk Membatalkan Pemilu

Published

on

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota tim hukum Prabowo-Sandi dalam sengekta perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Denny Indrayana, yakin permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau vote registration yang tidak beres bisa jadi dasar pembatalan pemilu.

Denny menyebut, timnya mendapatkan data bahwa ada 27 juta pemilih bermasalah dalam pemilu 2019 lalu.

“Itu registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters itu tidak bagus ada bermasalah maka itu dasar mengulang pemilu. Jadi kita minta, ini enggak benar,” kata Denny dalam diskusi bertajuk ‘Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Denny mengungkapkan, salah satu saksi ahli dalam sidang MK beberapa waktu lalu, Jaswar Koto, menemukan adanya 27 juta DPT yang bermasalah. Data tersebut dikumpulkan dan dicek ulang, lalu dikirimkan ke MK sebanyak 2 truk.

“Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK dibawah umur itu jumlahnya 27 juta. Dan kita bisa simulasi kan anda bisa comot di wilayah mana sepanjang 27 juta itu, ada umurnya baru 1 tahun masa ada di DPT mau milih. Ada juga yang baru lahir tahun 2027. Yang begini-begini jumlahnya 27 juta,” ungkapnya.

Selain itu menurut Denny, KPU tak bisa membantah hal itu dslam persidangan di MK. Sebab, jumlah dari DPT pun berubah-ubah. Teranyar, ada perubahan DPT pada 21 Mei lalu. Ia menyebut hal itu telat, sebab pemilu telah selesai dilaksanakan.

“KPU gk bisa bantah itu. Karena emang DPTnya berubah-ubah. Dan paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT. Kita bayangkan, kita 17 April Pilpres ada DPT, and sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya udah lewat bung,” paparnya.

Denny pun menjabarkan sejumlah pemilu ulang dibeberapa titik akibat permasalahan dari DPT. Seperti pemilu di Sampang, Maluku, dan banyak lokasi lainnya.

Ia berharap temuan-temuan ini bisa jadi salah satu pertimbangan dari MK. Sehingga tak hanya mengikuti dalil 01 yang merujuk pada UU pemilu nomor 7 tahun 2017 yang menyebut sengketa di MK adalah sengketa selisih suara.

“Itu ada di MK (bukti). Sekarang MKnya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah konstitusi atau menjadi Mahkamah Kalkulator,” kata Denny. (ver)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

BPN : KPU Tidak Bisa Menjawab DPT Siluman saat Sidang di MK

Published

on

Diskusi bertajuk "Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu masih menjadi sorotan tajam bagi pihak Prabowo-Sandi. Banyak hal yang disoroti, salah satunya soal C7 (daftar hadir) yang tidak mampu dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Persidangan.

Juru Bicara Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, dari fakta tersebut, KPU jelas tidak mampu menjawab soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman.

“Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil menghasilkan bala bukti C7. Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman,” kata Andre Rosiade dalam diskusi bertajuk ‘Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.

Andre menjelaskan, menghadirkan C7 saat sidang di MK dianggap penting, karena dari sana bisa dicocokkan apakah DPT siluman itu benar-benar digunakan.

“Sehingga kita bisa mencocokkan apa betul DPT siluman ini dipergunakan. tapi KPU sampai sidang berakhir tidak mau menyerahkan C7 itu sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Andre optimistis, MK akan mengabulkan gugatan tim kuasa hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomornurut 02. Minimal, kata dia, MK akan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Kami sangat optimis bahwa Insya Allah tanggal 27 nanti paling sial mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjad presiden 2019-2024,” kata Andre.

Selain Andre, dalam diskusi tersebut juga dihadiri anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Yakni Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah yang juga menjadi pembicara. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

BPN : Ada Pemufakatan Curang yang TSM dari Hulu Sampai Hilir

Published

on

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan dalam proses Pemilu 2019 terdapat fakta pemufakatan curang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dari hulu hingga hilir.

“Kami melihat ini ada permufakatan curang yang TSM mulai dari hulu sampai hilir. Kami gunakan pendekatan piramida. Piramida yang paling dasar dan kuat namanya pasal 22 huruf (e) dari konstitusi dasar. Yaitu yang mengatakan pemilu harus jurdil (jujur dan adil),” kata Dahnil dalam dialog di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Untuk itu, menurut Dahnil, dasar gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tim hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW), adalah pembuktian adanya dugaan Pemilu tidak dilaksanakan secara jurdil.

“Makanya MK tidak boleh punya paradigma sebagai mahkamah kalkulator. Tapi mahkamah konstitusi yang sesungguhnya. Makanya pradigmanya harus yang konstitusional, substantif. Piramida dasarnya kita menggugat kejujuran dan keadilan yang absen,” ucap Dahnil.

Bagian dari piramida selanjutnya adalah dugaan kecurangan yang TSM yang menurutnya Dahnil telah sukses dibuktikan oleh tim hukum dalam persidangan. Salah satunya adalah Training Of Trainer (TOT) yang dilakukan kubu 01. “Dalam training saksi 01 itu ada statement pengajaran yang menunjukkan ada pemufakatan curang,” kata dia.

Dalam TOT tersebut terbukti adanya penggunaan diksi dan narasi bahwa ‘kecurangan bagian dari demokrasi’ dan ‘untuk apa aparat netral’.

“Kemudian apa yang disampaikan Hasto bahwa 02 harus dilabeli radikal, pro khilafah dan macam-macam. Kemudian ada statement kita harus kuasai semua level sampai KPPS. Ini pemufakatan awal,” tegas Dahnil.

Selain itu, pihaknya melalui tim hukum telah membuktikan secara saintifik dan empirik adanya dugaan DPT siluman. Ketika BW dalam persidangan meminta KPU untuk membuka C7 yakni daftar hadir ke TPS tidak mampu ditunjukkan oleh KPU

“‘Ketika minta itu, KPU tidak mampu tunjukkan data C7. Jadi DPT siluman itu fakta. Ini hulunya ada pemufakatan curang. Dalam prosesnya ada keterlibatan aparat, mobilisasi bumn, keterlibatan kepala daerah, institusi negara. Hilirnya ada Situng bermasalah. C1 editing dan sebagainya. Saya usaha gambarkan konstruksi mulai dari hulu,” papar Dahnil. (dam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending