Connect with us

POLITIK

Sanksi Administratif Pilkada Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU

Published

on

Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan. (Foto : Instagram @bawasluri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, menyampaikan bahwa ada 2 sanksi di dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni yang sifatnya administratif dan sanksi yang sifatnya pidana.

”Sanksi yang sifatnya administratif itu murni menjadi kewenangan Bawaslu dan juga bersama KPU. Jadi sanksi administrasi ini bisa berupa teguran atau menghentikan proses yang dilakukan oleh pasangan calon nantinya,” ujar Ketua Bawaslu saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Selasa (8/9/2020).

Ia menjelaskan bahwa sanksi administratif tersebut sifatnya administrasi bisa teguran maupun saran perbaikan ataupun menghentikan sebuah proses yang sedang berjalan. Terkait dengan persoalan protokol kesehatan, Abhan menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Pilkada tidak mengatur mengenai sanksi pidana dalam soal protokol kesehatan ini, yang sanksi administratif diatur di PKPU, tapi yang terkait dengan sanksi pidananya  memang tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.



Menurut Abhan, dalam pilkada ada undang-undang lain di luar Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang bisa diterapkan manakala ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tahapan pilkada ini.

Terkait dengan sanksi pidananya ketika ada pelanggaran protokol kesehatan, Abhan menyebutkan ada undang-undang misalnya di KUHP Pasal 212 yang menyebutkan misalnya bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana paling lama satu tahun,” atau di Pasal 218, “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana paling lama empat bulan.” 

”Ada juga di Undang-undang Nomor 6 tahun 2018, yaitu soal tentang karantina kesehatan yang dalam Pasal 93 menyebutkan “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan maksimal dipidana 1 tahun dan ada juga di Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular,” imbuh Ketua Bawaslu.

Hal ini. menurut Abhan, wilayahnya ada pidana umum maka menjadi murni kewenangan penyidik kepolisian beserta jaksa sehingga tugas Bawaslu adalah meneruskan persoalan tersebut kepada penyidik polisi untuk bisa melakukan tindakan.

Di dalam peraturan bupati/gubernur/wali kota, Abhan menyebutkan pada perda masing-masing yang juga mengenakan sanksi-sanksi administratif dan juga sanksi pidana. ”Tetapi menurut kami terkait dengan protokol kesehatan ini yang paling penting adalah upaya pencegahan. Karena apa artinya penindakan kalau sudah memang banyak kerumunan dan menyebabkan banyak orang tertular. Maka action yang harus kita lakukan bersama adalah agar jangan sampai terjadi kerumunan,” tambah Abhan.

Kalau ada kerumunan, Abhan menyebutkan, maka harus bersama-sama yang punya kewenangan untuk bisa membubarkan kerumunan-kerumunan massa ketika masa tahapan-tahapan pilkada itu. ”Terkait dengan soal kapolri, penundaan penyidikan saya kira ini tidak membatasi, artinya tidak berlaku untuk tindak pidana pemilihan. Jadi kalau tindak pidana pemilihan sepaham saya tetap berjalan, kalau tindak pidana yang terkait dengan persoalan pemilihan tetap jalan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah tidak mengubah metode kampanye, tidak dibatalkan, ketentuan itu masih tertuang di dalam undang-undang.

”Maka KPU tentu tidak bisa menghilangkan metode-metode kampanye yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Tetapi KPU kemudian mengatur seluruh metode kampanye yang diperbolehkan oleh undang-undang itu harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan penyebaran virus Covid-19,” jelas Arief.

Itulah, lanjut Arief, saat rapat umum KPU mengatur jumlah pertemuan fisik atau kehadiran fisiknya dibatasi bahkan seluruh kegiatan kampanye dan seluruh metode kampanyenya itu ketentuan awalnya itu agar dilakukan secara daring.

”Dalam hal tidak bisa dilakukan secara daring maka pertemuan fisik itu diatur dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk pembatasan kehadiran secara fisik hanya maksimal 100 orang kalau rapat umum, kalau pertemuan terbatas maksimal 50 orang. Jadi itu yang kemudian diatur. Dan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi supaya tidak menyebar virus Covid-19, maka dibutuhkan kepatuhan dari seluruh pihak. Penyelenggaranya, peserta pemilunya, dan pemilihnya juga harus patuh,” kata Arief.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian juga menyampaikan jika ada yang melanggar peraturan misalnya Covid-19, pengumpulan massa dan lain-lain agar diberitakan oleh wartawan. ”Beritakan dan kemudian berikan ulasan negatif supaya mereka ngerem. Sebaliknya bagi para pasangan calon yang taat aturan, ini saya lihat ada hal yang kurang berimbang. Kemarin diberitakan banyak yang negatif, kerumunan ya, bad new is good news,” ungkap Mendagri.

Namun demikian, Mendagri menyebutkan banyak juga yang ikut aturan sesuai protokol dan ada selebaran calon agar pengikutnya/pendukungnya tidak usah hadir, namun para pendukung hadir sendiri dengan tim kecilnya ke KPU. ”Banyak, banyak juga terjadi tapi tidak diberitakan di media. Sehingga mohon beritakan juga yang positif-positif ini ke  media supaya paslon-paslon lain, masyarakat bisa menilai, bisa menilai ini paslon yang baik ini,” tandas Mendagri.

Pada bagian akhir jawaban, Mendagri menyampaikan bahwa kalau seandainya ada paslon yang melanggar peraturan kerumunan massa, maka dapat dipercaya pasangan calon tersebut nanti tidak akan bisa menangani pandemi ini ketika menjadi pemimpin.

”Baru mengendalikan ratusan/ribuan orang saja tidak mampu, menjadi kepala daerah nanti dia harus mengendalikan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan masyarakat. Pandemi ini kuncinya adalah pengendalian massa, pengendalian masyarakat,” pungkas Mendagri seraya meminta bantuan Media memberitakan hal positif terkait Pilkada. (set)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Kapitra Minta Politisi Jangan Lebay, Sudah Tidak Ada Celah bagi PKI

Published

on

Politisi PDIP, Kapitra Ampera. (Foto : Instagram @kapitra.lawfirm)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Dr Kapitra Ampera SH MH meminta dengan sungguh-sungguh agar politisi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) jangan bersikap lebay, dan jangan membodohi publik.

“Sudahlah, jangan lebay. Hentikan propaganda soal PKI dan komunisme yang bikin misleading. Itu sama saja dengan membodohi publik, kasihan rakyat,” kata Kapitra, Sabtu (26/9/2020).

Seperti diketahui, melalui surat yang ditujukan kepada Presiden RI, KAMI menyampaikan tudingan-tudingan akan kebangkitan neo Komunisme dan PKI gaya baru yang menyusup ke Pemerintah. Disamping itu terdapat tuntutan ditayangkannya Film G30S/PKI agar dapat menceritakan sejarah kekejaman PKI pada saat itu.



“Ini hanyalah persepsi dan prasangka buruk dari kelompok KAMI. Mereka suudzon dan berpikiran negatif,” tuding Kapitra.

Terkait soal Film G30S/PKI, Kapitra menyebut bahwa materinya bisa diakses via kanal publik Youtube, jadinya tidak perlu dipermasalahkan.

“Justru yang perlu dipermasalahkan, kenapa moment 30 September selalu dijadikan sebagai alat propaganda untuk mendiskreditkan pemerintah,” katanya.

Menurut Kapitra, pihak Badan Intelijen Indonesia (BIN) juga belum membaca ada gerakan yang ingin menghidupkan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali.

“Kalau ada segala potensi sekecil apapun soal komunisme pasti sudah diantisipasi dengan baik oleh BIN, tapi kalau nggak ada, masa harus diada-adain,” kata Kapitra.

Sama Sekali Tidak Ada Celah bagi Komunis

Kapitra menjelaskan, setelah penumpasan PKI pada tanggal 5 Juli 1966 kemudian dikearkan TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

“Berdasarkan Tap MPR tersebut maka segala bentuk kegiatan dan penyebaran ajaran Komunis/Marxisme – Leninisme dilarang,” kata Kapitra.

Disamping itu, menurut Kapitra, pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, dengan menambah ketentuan baru yang memuat tegas larangan menganut, menyebarkan, dan mengembangkan ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman hukuman hingga 20 Tahun Penjara.

“Jadi tidak ada celah PKI untuk bergerak, apalagi mau bangkit. Bahwa, jelang 30 September tahun ini terdapat oknum dan kelompok masyarakat yang kembali mempolitisasi Peringatan G30S/PKI dengan tudingan adanya kebangkitan PKI,” kata Kapitra. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

KPU Larang Kepala Daerah Undang Kerumunan, Satgas Apresiasi

Published

on

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito. (Foto : Tim Komunikasi Komite Penanganan ovid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)

Indonesiaraay.co.id, Jakarta – Per 24 September 2020 penambahan kasus positif baru Covid-19 sebanyak 4.634 dan kumulatifnya mencapai 262.022 kasus. Angka penambahan diatas 4000 kasus yang cukup tinggi itu sudah berlangsung sejak awal pekan ini. 

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, kondisi itu cukup memprihatinkan karena terdapat kontribusi akibat kegiatan para calon kepala daerah yang menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak  Tahun 2020. 

Satgas Penanganan Covid-19 sangat prihatin dengan adanya calon kepala daerah yang masih mengadakan acara-acara yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi.



“Apapun alasannya, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sudah sepatutnya, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, betul-betul dapat melindungi rakyatnya, keselamatan rakyatnya, sehingga semua pesta demokrasi bisa dijalankan dengan baik,” jelasnya saat jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/9/2020). 

Wiku menambahkan, Satgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dengan tegas merevisi peraturan KPU serta menerbitkan sanksi bagi para calon kepala daerah yang berencana menggelar acara dengan berpotensi mendatangkan kerumunan. 

Ia kembali mengingatkan dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 menyatakan, “Seluruh kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan, seperti gelaran konser musik, bazar hingga perlombaan sepenuhnya dilarang. Kegiatannya bisa dilakukan dalam bentuk lainnya seperti virtual atau online”. 

Komitmen masyarakat dan calon kepala daerah bisa melindungi masyarakat dalam proses pilkada. Karena semakin hari tingkat kesembuhan pasien Covid-19 mengalami peningkatan setiap minggunya. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Hindari Covid, Bawaslu Depok Melarang Pengerahan Massa

Published

on

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Foto : Instagram @dewarakasandi)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Jawa Barat, melarang pengerahan massa pada tahapan penetapan, dan pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Depok 2020.

Dua paslon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Depok yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 yakni paslon Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.

“Kami mengimbau kepada partai politik  pengusung paslon agar tidak mengerahkan massa saat penetapan dan pengundian nomor urut,” ujar Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barliani dalam keterangannya, Selasa (22/9/2020).



Luli menambahkan, adapun maksud dari imbauan tersebut adalah untuk mencegah kerumumam orng bisa terjadi penularan virus Corona (Covid-19).

“Kami meminta semua pihak agar mematuhi protokol kesehatan juga meminta tim gugus tugas  Covid-19 untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan pengawasan,” kata Luli.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tidak dapat  memberikan sanksi administrasi, berupa diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Pilkada 2020.

Penyebabnya, KPU harus mendasarkan sanksi pada undang-undang (UU).

“Sedangkan ada pertanyaan bisa nggak KPU mendiskualifikasi, saya kira tidak. Karena diskualifikasi ini adalah masalah yang sangat prinsip tentu KPU harus mendasarkannya kepada undang-undang,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Menurut Raka, KPU sedang merancang beberapa opsi pemberian sanksi.

Akan tetapi, KPU terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan edukasi kepada masyarakat. 

KPU berharap tidak ada tindakan represif yang hanya memikirkan soal sanksi, melainkan juga mempertimbangkan aspek partisipatif.

Namun, apabila KPU sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dan tetap juga ada yang melanggar, sanksi peringatan tertulis dapat dijatuhkan.

“Kalau ada yang tetap melanggar jadi bisa saja peringatan tertulis, dihentikan kegiatan kampanyenya yang melanggar itu dihentikan,” kata Raka.

Selain itu, KPU akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menentukan pelanggaran atau tidak. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017