Connect with us

FINANSIAL

Satgas Waspada : Tekfin Ilegal Asing Berasal dari China, Korsel, Rusia

Published

on

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Satgas Waspada Investasi menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis teknologi (tekfin) atau “financial technology (fintech)” ilegal asing berasal dari China, kemudian ditambah dari Rusia dan Korea Selatan.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing di Jakarta, Rabu (13/2/2019) mengatakan perusahaan tekfin ilegal asing yang berasal dari China sebanyak 10 persen atau 23 perusahaan, dari total 231 perusahaan asing dan domestik yang dihentikan kurun Januari-Februari 2019.

“(Dari China), kira-kira tidak sampai 10 persen dari total. Ada lagi dari Rusia, Korea Selatan. China kebanyakan,” ujar dia.

Menurut Tongam, sangat tidak mudah untuk membasmi perusahaan tekfin ilegal luar negeri sebab perusahaan tersebut bekerja secara virtual dan dapat berganti-ganti nama dengan mudah. Satgas baru mengetahui lokasi dan identitas perusahaan tersebut ketika penyidik kriminal siber dari Kepolisian sudah turun tangan.

“Kebanyakan mereka virtual kita tidak tau servernya. Kita baru tahu kalau masuk penyidikan kepolisian,” ujar Tongam.

Tongam mengimbau kepada masyarakat jika menemukan kegiatan perusahaan tekfin ilegal agar segera melapor ke Satgas atau Kepolisian.

“Tekfin ilegal ini delik aduan. Kami imbau masyarakat juga untuk melapor jika terjebak,” ujar dia.

Kepada masyarakat, Tongam juga mengimbau agar masyarakat tidak bekerja sama dengan perusahaan tekfin ilegal. Jika masyarakat ingin bekerja sama dengan perusahaan tekfin, maka masyarakat dapat membuka situs resmi OJK untuk melihat daftar 99 perusahaan tekfin terdaftar (legal) yang sudah mendapat persetujuan OJK.

Untuk mengetahui daftar perusahaan tekfin legal itu, masyarakat dapat membuka situs resmi OJK.
Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan konsumen di nomor telepon 157 untuk melihat daftar tekfin legal dan mengetahui tata cara berkegiatan yang aman dengan tekfin.

“Kalo di tekfin legal, tidak akan ada intimidasi. Kami larang perusahaan tekfin yang intimasi, meminta akses ke seluruh kontak, meminta akses foto galeri di telepon genggam konsumen. Jika melanggar, kami akan sanksi,” ujar Tongam.

Selain itu, tekfin legal juga diharuskan transparan mengenai segala macam biaya dan besaran bunga terhadap konsumen sebelum menawarkan kesepakatan kerja sama dengan konsumen.

“Kalau tekfin yang bunganya tinggi sekali itu pasti ilegal. Karena Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sudah memiliki kode berperilaku di pasar (code of conduct) untuk anggotanya,” ujar dia. Seperti dikutip Antara . (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan Enam Persen

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Indoensiaraya.co.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) untuk keempat-kalinya secara berturut-turut mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen, berdasarkan hasil rapat dewan gubernur periode 20-21 Februari 2019.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/2/2019) mengatakan kembali dipertahankannya suku bunga acuan pada Februari 2019 ini untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dan mempertahankan daya tarik instrumen keuangan domestik.

“Dengan melihat perkembangan ekonomi global, ekonomi nasional, dan ekonomi daerah, Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan ‘BI-7 Day Reverse Repo Rate’ sebesar enam persen,” kata Perry.

Dengan suku bunga acuan yang tetap, suku bunga simpanan fasilitas deposit bank di BI (depocit facility) tetap 5,25 persen, dan fasilitas penyediaan likuiditas bagi bank (lending facility) tetap 6,75 persen.

Sebagai catatan, pada 2019, BI memiliki “pekerjaan rumah” yang cukup besar untuk menurunkan defisit transaksi berjalan hingga 2,5 persen dari PDB, dari defisit transaksi berjalan di 2018 yang sebesar 2,98 persen PDB.

Penurunan defisit transaksi berjalan memerlukan upaya keras mengingat tengah masih tingginya laju impor, termasuk impor untuk memenuhi permintaan minyak dan gas. Demikian, seperti dikutip Antara . (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BNI Syariah Tegaskan Tidak Memiliki Cabang di Pasaman Barat

Published

on

BNI Syariah belum memiliki kantor cabang dan nasabah terkait perusahaan kelapa sawit di wilayah Pasaman Barat, Sumbar.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – BNI Syariah menyatakan bahwa perusahaan belum memiliki kantor cabang dan nasabah terkait perusahaan kelapa sawit di wilayah Pasaman Barat, Sumbar.

Pernyataan tersebut disampaikan Corporate Secretary and Comunication Division BNI Syariah, Rima Dwi Permatasari, kepada Antara di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Rima menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan di laman Antaranews.com dengan judul “Puluhan Perusahaan Sawit Diduga Tidak Realisikan CSR” pada Senin, 18 Januari 2019.

Pada berita itu disebutkan terdapat 21 perusahaan perkebunan besar swasta kelapa sawit dan perbankan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat diduga tidak merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Nara sumber Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Syafnir, mengatakan sejumlah perusahaan kelapa sawit, pabrik dan perbankan yang tidak merealisasikan dana CSR.

Syafnir mengacu kepada Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bab 1 Pasal 1 ayat 5.

“Terhadap berita ini bahwa BNI Syariah senantiasa memberikan kontribusi tanggung jawab sosial bagi masyarakat sebagai Hasanah Banking Partner melalui penyaluran zakat perusahaan yang diperuntukkan sesuai dengan asnaf atau penerima zakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” kata Rima.

Ia menambahkan, bahwa BNI Syariah menyalurkan CSR dalam bentuk zakat di beberapa bidang yakni sosial dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan.

Dengan demikian, hak jawab BNI Syariah ini telah disiarkan Antara pada kesempatan pertama, dan diharapkan koreksi berita ini dapat semakin mempererat hubungan baik kedua pihak. Demikian, seperti dikutip Antara . (roy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Dengarkan Masukan Pengusaha Terkait RAPBN 2020

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan masukan dan saran dari para pengusaha di tengah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

“Kami ingin mendengarkan lagi ke pelaku usaha bagaimana kami mendesain fiskal di 2020. Kalau saya bicara fiscal policy, itu ada dari sisi pajak, cukai, PNBP, ada sisi belanja negara, belanja pusat melalui bendahara umum negara, kementerian lembaga sampai desa,” ujar Sri Mulyani di depan pengusaha saat dialog ekonomi dan kebijakan fiskal di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengklaim, saat ini APBN Indonesia relatif sehat dan stabil, hal tersebut tak lepas dari kerja sama yang baik antara pemerintah dan juga dunia usaha.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai perlu dipikirkan upaya-upaya bersama antara pemerintah dan pengusaha, untuk membuat perekonomian makin tumbuh sehat, kuat, stabil, dan berkelanjutan serta berkeadilan.

“Di semua negara di dunia APBN sehat adalah aset yang penting. Nah mumpung ekonomi positif dan APBN sehat, saya mau menawarkan mari bersama-sama 2020 akan seperti apa. Saya ingin jadi tradisi yang kita bangun sehingga presiden menyampaikan ke DPR pada Agustus, RUU APBN, saya tahu nih,” kata Ani, panggilan akrabnya.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus berinteraksi dan berdialog dengan pengusaha untuk bersama-sama menjaga perekonomian Indonesia menjadi kondusif.

“Bapak ibu, kita sekarang fokus apa yang kita jaga dan kita kerjakan. Kita tetap ingin menjaga Indonesia tetap baik, ekonomi tetap baik, melihat bisnis bapak ibu tetap jalan sehingga kita bisa mendapatkan dengan baik. Ekonomi kemudian bisa tumbuh, masyarakat punya confidence, policy jalan, investasi tumbuh, dan ekspor bisa tumbuh maksimal,” ujarnya, Seperti dikutip Antara . (cit)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending