Connect with us

FINANSIAL

Satgas Waspada : Tekfin Ilegal Asing Berasal dari China, Korsel, Rusia

Published

on

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Satgas Waspada Investasi menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis teknologi (tekfin) atau “financial technology (fintech)” ilegal asing berasal dari China, kemudian ditambah dari Rusia dan Korea Selatan.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing di Jakarta, Rabu (13/2/2019) mengatakan perusahaan tekfin ilegal asing yang berasal dari China sebanyak 10 persen atau 23 perusahaan, dari total 231 perusahaan asing dan domestik yang dihentikan kurun Januari-Februari 2019.

“(Dari China), kira-kira tidak sampai 10 persen dari total. Ada lagi dari Rusia, Korea Selatan. China kebanyakan,” ujar dia.

Menurut Tongam, sangat tidak mudah untuk membasmi perusahaan tekfin ilegal luar negeri sebab perusahaan tersebut bekerja secara virtual dan dapat berganti-ganti nama dengan mudah. Satgas baru mengetahui lokasi dan identitas perusahaan tersebut ketika penyidik kriminal siber dari Kepolisian sudah turun tangan.

“Kebanyakan mereka virtual kita tidak tau servernya. Kita baru tahu kalau masuk penyidikan kepolisian,” ujar Tongam.

Tongam mengimbau kepada masyarakat jika menemukan kegiatan perusahaan tekfin ilegal agar segera melapor ke Satgas atau Kepolisian.

“Tekfin ilegal ini delik aduan. Kami imbau masyarakat juga untuk melapor jika terjebak,” ujar dia.

Kepada masyarakat, Tongam juga mengimbau agar masyarakat tidak bekerja sama dengan perusahaan tekfin ilegal. Jika masyarakat ingin bekerja sama dengan perusahaan tekfin, maka masyarakat dapat membuka situs resmi OJK untuk melihat daftar 99 perusahaan tekfin terdaftar (legal) yang sudah mendapat persetujuan OJK.

Untuk mengetahui daftar perusahaan tekfin legal itu, masyarakat dapat membuka situs resmi OJK.
Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan konsumen di nomor telepon 157 untuk melihat daftar tekfin legal dan mengetahui tata cara berkegiatan yang aman dengan tekfin.

“Kalo di tekfin legal, tidak akan ada intimidasi. Kami larang perusahaan tekfin yang intimasi, meminta akses ke seluruh kontak, meminta akses foto galeri di telepon genggam konsumen. Jika melanggar, kami akan sanksi,” ujar Tongam.

Selain itu, tekfin legal juga diharuskan transparan mengenai segala macam biaya dan besaran bunga terhadap konsumen sebelum menawarkan kesepakatan kerja sama dengan konsumen.

“Kalau tekfin yang bunganya tinggi sekali itu pasti ilegal. Karena Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sudah memiliki kode berperilaku di pasar (code of conduct) untuk anggotanya,” ujar dia. Seperti dikutip Antara . (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Utang Luar Negeri Naik 7,4 Persen

Published

on

Utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 naik 7,4 persen secara tahunan menjadi 386,1 miliar dolar AS.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 naik 7,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 386,1 miliar dolar AS. Nilai ini setara dengan Rp 5.521 triliun jika menggunakan asumsi kurs tengah Bank Sentral pada akhir Mei sebesar Rp 14.380 per dolar AS.

Pertumbuhan utang mancanegara pada Mei 2019 itu lebih lambat jika dibandingkan April 2019 yang tumbuh 8,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Berdasarkan Statitistik Utang Luar Negeri RI per Mei 2019 yang diumumkan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (15/7/2019), utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 386,1 miliar dolar AS itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,3 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 196,9 miliar dolar AS.

“Pertumbuhan ULN di Mei 2019 terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih rendah dalam denominasi dolar AS. Perlambatan pertumbuhan ULN bersumber dari ULN swasta, di tengah pertumbuhan ULN pemerintah yang tetap rendah,” kata Bank Indonesia dalam laporannya.

Adapun ULN pemerintah sebesar 186,3 miliar dolar AS atau naik 3,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2019 yang sebesar 3,4 persen. Kenaikan ULN ini karena penerbitan surat utang global pemerintah (global bonds).

Kendati meningkat, nilai ULN pemerintah pada Mei 2019 menurun dibandingkan dengan April 2019 yang sebesar 186,7 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran neto pinjaman senilai 0,5 miliar dolar AS dan dilepasnya kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh non-residen Indonesia senilai 1,5 miliar dolar AS. Berkurangnya kepemilikan asing di SBN dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan perdagangan.

Menurut Bank Sentral, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 18,8 persen dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (15,8 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,3 persen).

Sedangkan ULN debitur swasta umbuh 11,3 persen (yoy). Pertumbuhan ULN itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan April 2019 yang sebesar 14,7 persen (yoy) karena menurunnya posisi utang di sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada Mei 2019, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2 persen terhadap total ULN swasta.

Secara keseluruhan Bank Sentral menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2019 sebesar 36,1 persen, atau di kisaran yang sama dengan April 2019. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87,3 persen dari total ULN. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Lesu Lagi, Ekspor Juni 2019 Turun 8,98% Jadi USD11,78 Miliar

Published

on

Kepala BPS, Suhariyanto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Juni 2019 mencapai USD11,78 miliar. Realisasi ini mengalami penurunan tajam 20,54% dari bulan Mei 2019 yang sebesar USD14,83 miliar.

Namun, bila dibandingkan dengan laju ekspor pada Juni 2018 yang mencapai USD12,94 miliar, tercatat terjadi penurunan sebesar 8,98%.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, penurunan ekspor pada Juni 2019, selain karena perkembangan harga komoditas yang mengalami penurunan pada minyak kelapa sawit, seng, besi, dan tembaga, namun juga didorong adanya cuti bersama menyebabkan liburnya perdagangan.

“Salah satu penyebabnya juga hari libur yang panjang, ada cuti bersama selama 9 hari. Ini sangat berpengaruh pada kinerja ekspor, di mana terlihat dari dokumen ekspor memang turun jauh dari bulan sebelumnya,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Gedung Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dia menjelaskan, laju ekspor komoditas migas tercatat turun signifikan yakni 34,36%. Di mana menjadi USD750 juta pada Juni 2019 dari USD1,14 miliar di Mei 2019.

Kemudian pada komoditas non migas juga terjadi penurunan sebesar 19,39%. Di mana menjadi USD11,03 miliar pada Juni 2019 dari USD13,69 miliar di Mei 2019. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Peringati Hari Pajak, Sri Mulyani Belum Puas Terhadap Penerimaan Pajak

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, di era ekonomi digital Direktorat Jenderal Pajak memiliki tantangan mengenai perpajakan. Pasalnya saat ini penerimaan pajak belum mencerminkan besarnya pengguna e-commerce di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri peringatan hari pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Adapun pajak di era ekonomi digital sekarang menjadi sorotan diberbagai negara.

“Realisasi penerimaan perpajakan belum mencerminkan besarnya penggunaan e-commerce dan jumlah penduduk Indonesia di ekonomi digital,” ujar Menkeu Sri Mulyani, Senin (15/7/2019).

Menkeu Sri Mulyani menerangkan salah satunya pajak cukup disoroti dalam forum G20 di Jepang. Untuk mengantisipasinya pihaknya merancang undang-undang perpajakan yang masih diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

“Di era digital sangat penting dalam G20 di Jepang harus diantisipasi oleh Ditjen Pajak dalam menyusun rancangan undang-undang perpajakan,” tambahnya.

Selanjutnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menekankan tantangan Direktorat Jenderal Pajak kedepannya untuk mewujudkan ketentuan perpajakan yang adil dan memberikan kepastian hukum untuk perekonomian di Indonesia. Serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mewujudkan sistem perpajakan yang baik untuk kedepannya.

“Pajak merupakan fisik sebagai alat yang sangat penting dalam kelola perekonomian Indonesia dan melakukan wujudkan cita-cita negara yang adil,” terangnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending