Connect with us

BEKASI

Senator Kalimantan Selatan HM Sofwat Hadi Sampaikan Sosialisasi Empat Pilar di STAI Agus Salim

Published

on

Drs. H.M. Sofwat Hadi saat menyampaikan materi Sosialisasi empat pilar, Rabu (7/8/2019), bertempat di kampus STAI Agus Salim, Cikarang Bekasi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – STAI Haji Agus Salim dan yayasan Al Anshor melaksanakan Sosialisasi empat pilar, Rabu (7/8/2019), bertempat di kampus STAI Agus Salim, Cikarang Bekasi.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Drs. H.M. Sofwat Hadi yang merupakan anggota MPR dari unsur DPD, dapil Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua STAI Haji Agus Salim Dr. Karyoto Wiro Santoso, MPd.I dengan dipandu oleh Moderator Ahmad SKJ.

Dalam kesempatan tersebut Drs. HM Sofwat Hadi sebagai narasumber, menyampaikan pokok materi yang meliputi Pancasila sebagai idiologi negara yang juga merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, kesepatan antara rakyat dengan rakyat, kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah. Selain itu dalam pelaksanaan bernegara diatur melalui mekanesme yang dituangkan dalam konstitusi yaitu UUD 1945, yang mengatur kehidupan berbangsa bernegara.

“Bhineka Tunggal Ika dan NKRI merupakan suatu anugerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia oleh karena itu patut disyukuri sebagai suatu nikmat yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” ujar Sofwat Hadi.

Ia menjelaskan, mengenai perubahan UUD 1945 sampai empat kali sebagai amanah dari reformasi. Seperti penjelasan UUD 45 yang tadinya merupakan tidak termasuk dalam batang tubuh. Setelah perubahan penjelasan UUD menjadi pasal-pasal dalam UUD tersebut.

Pada sesi tanya jawab yang diajukan oleh peserta yang juga mahasiswa STAI Haji Agus Salim. Sofwat Hadi mnyampaikan mengenai sejauhmana implementasi pasal 34 mengenai fakir miskin, yang saat ini masih banyak dan semakin bertambah jumlahnya.

Pertanyaan lain yang muncul antara lain menyangkut penghayatan kehidupan beragama yang juga dijamin oleh UUD 45, juga tentang masalah bagaimana jiwa nasionalisme dan menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen.

Menurut Sofwat Hadi yang juga aktif sebagai Wakil Ketua PB Keluarga Besar PII ini, bahwa fakir miskin menurut konstitusi dan UU merupakan tanggungjawab negara akan tetapi bukan berarti masyarakat lain yang mampu orang-orang kaya tidak ikut bertanggung jawab dalam soal pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan, menurutnya, juga merupakan wujud dari pengamalan hidup beragama dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang beragama.

“Pemerintah telah menjalankan tugasnya melalui Kementerian Sosilan, Dinas-dinas sosial dengan anggaran yang dikeluarkan dari APBN/APBD, namun itu belum cukup menganggakat rakyat dan saudara kita yang masih miskin. Apa lagi saat ini Presiden Jokowi untuk periode pertama lebih fokus membangun infrastruktur dengan dana dari pinjaman. Diharapkan dalam jangaka panjang dengan terbangunnya infrastruktur dapat menyerap lapangan kerja dan akan mengurangi angka kemiskinan,” ucapnya.

Menurut Sofwat Hadi, konstitusi kita sudah sepakat dengan sistem demokrasi. Pilihan demokrasi merupakan keputusan dari para pendiri bangsa ini yang juga sebagaian besar para ulama. Seperti M. Natsir sebagai tokoh Masyumi yang gigih mengembalikan dari negara federal pada negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga para tokoh lainnya.

“Sosialisasi Empat Pilar dimaksudkan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan menjaga keutuhan NKRI,” pungkasnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BEKASI

Pengukuran Tanah Tol Japek Ditargetkan Selesai Mei

Published

on

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Nurhadi Putra.

Indonesiaraya.co.id, Cikarang – Pengukuran tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II sisi selatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditargetkan selesai pada akhir Mei 2019.

“Jadi awal Juni secara paralel kami akan mengumumkan hasil pengukuran kepada warga,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Nurhadi Putra di Cikarang, Selasa (16/4/2019).

Saat ini proses pengukuran tanah sudah berjalan di delapan dari total 14 desa terdampak Tol Japek II, yaitu Desa Burangkeng, Cibening, Kertarahayu, Ciledug, Tamansari, Wibawamulya, Medalkresna, dan Desa Bojongmangu.

“Sisanya menyusul setelah delapan desa ini dan pasti kami kebut karena akhir Mei harus sudah selesai. Makanya kami turunkan dua satgas sekaligus,” katanya.

Nurhadi menjelaskan, proses pengukuran tanah dilakukan oleh empat tim Satgas A yang masing-masing tim beranggotakan tiga petugas dari BPN dan seorang dari warga setempat.

Sementara itu, Satgas B juga berjumlah empat tim yang beranggotakan empat petugas. Bedanya, petugas Satgas B merupakan gabungan dari BPN, Dinas Pertanian, Dinas PUPR Bidang Bangunan, dan seorang warga setempat.

“Jika Satgas A fokus pada pengukuran tanah, Satgas B tugasnya mengidentifikasi bidang dan investigasi status tanah warga. Jadi siapa yang berhak atas bidang tanah sesuai bukti dokumen kepemilikan tanah. Juga pendataan bangunan oleh PUPR serta pendataan tanaman dan pohon yang berada di atas tanah tersebut oleh Dinas Pertanian,” kata dia.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi, Agus Susanto menambahkan, sosialisasi yang telah dilakukan dan pengukuran yang sedang berlangsung merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk melakukan pembebasan lahan di 14 desa terdampak rencana pembangunan Tol Japek II.

Berdasarkan data, 14 desa tersebut berada di empat kecamatan dengan estimasi 134 hektare akan dibebaskan di Kecamatan Setu, 88,82 hektare di Serang Baru, 55,69 hektare di Bojongmangu, serta 12,67 hektare di Kecamatan Cibarusah.

“Di Setu ada lima desa yakni Desa Burangkeng sebanyak 600 bidang yang akan dibebaskan, Cibening 10 bidang, Ciledug 137 bidang, Kertarahayu 144 bidang, dan Desa Tamansari 29 bidang,” katanya.

Kemudian lima desa di Kecamatan Serang Baru, masing-masing Desa Jayasampurna sebanyak 56 bidang, Nagacipta 109 bidang, Sirnajaya 42 bidang, Sukaragam 75 bidang dan Desa Sukasari 80 bidang.

“Sementara itu di Kecamatan Bojongmangu ada di Desa Bojongmangu sebanyak 164 bidang dan Desa Medalkresna 189 bidang. Terakhir Kecamatan Cibarusah juga di dua desa yakni Desa Ridomanah itu 32 bidang dan Desa Wibawa Mulya ada 49 bidang yang akan dibebaskan,” ucapnya.

Agus melanjutkan, dari total 62 kilometer panjang jalan Tol Japek II, 38 persennya atau 23,56 kilometer berada di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Kabupaten Bekasi trase jalannya terpanjang. Di Kecamatan Setu 6,72 kilometer, Serang Baru 9,72 kilometer, Bojongmangu 5,32 kilometer, dan Cibarusah 1,8 kilometer,” kata Agus.

Sesuai perencanaan, proses pembebasan lahan ditargetkan selesai pada Januari 2020. Karena ini merupakan proyek strategis nasional, pihaknya selaku pelaksana kegiatan akan melakukan percepatan setiap prosesnya.

“Kami juga butuh kerja sama warga seperti pemasangan tanda batas saat pelaksanaan pengukuran, juga mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Bagi warga yang bukti kepemilikan tanahnya terakhir sudah almarhum, segera urus warisnya,” tandas Agus.

Dibangun di Jawa Barat

Saat berkunjung ke Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu, PPK Pengadaan Tanah Kementerian PUPR, Nurbaiti mengatakan, meski bernama Jakarta-Cikampek, tol sepanjang 62 kilometer ini keseluruhannya dibangun di wilayah Jawa Barat.

Tol tersebut melintasi 37 desa dan kelurahan di lima daerah yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, dan Purwakarta dan akan terintegrasi dengan Tol Cimanggis-Cibitung yang tengah dikerjakan.

“Untuk konstruksi pertama dilakukan di Sadang Purwakarta-Karawang untuk seksi III, baru setelah itu masuk wilayah Bekasi,” katanya.

Nurbaiti melanjutkan, pemilihan Sadang sebagai titik pertama konstruksi dikarenakan lahan yang relatif lebih tersedia. Di lokasi tersebut, mayoritas lahan yang digunakan merupakan milik negara, mulai dari Perhutani hingga Jasa Marga.

“Jika prosesnya berjalan lancar, diharapkan Mei 2020 sudah bisa dinikmati masyarakat secara fungsional. Sedangkan secara keseluruhan, tol ditargetkan selesai pada 2021. Rencananya Tol Japek II ini juga akan terintegrasi dengan Tol Cikopo-Palimanan,” kata dia.

Pada akhir tahun lalu, kata Nurbaiti, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1252-Pemksm/2018, telah ditetapkan lokasi pembangunan Tol Japek II sisi selatan.

Tol ini akan memiliki tujuh gerbang, mulai dari Jati Asih dan Bantargebang Kota Bekasi, Setu dan Sukaragam di Kabupaten Bekasi, Taman Mekar dan Kutanegara Karawang, serta Sadang Purwakarta. Demikian, seperti dikutip Antara .(pra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BEKASI

Bupati Bekasi Nonaktif Mengundurkan Diri

Published

on

Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin.

Indonesiaraya.co.id, Cikarang – Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat secara tertulis melalui surat pengunduran diri.

“Iya, benar kabar tersebut. Ibu Neneng mengundurkan diri dari jabatannya selaku Bupati Bekasi. Surat?pengunduran beliau diterima DPRD Kabupaten Bekasi pada Jumat (15/2/2019) kemarin,” kata? Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar di Bekasi, Selasa (19/2/2019).

Sunandar mengatakan, DPRD Kabupaten Bekasi selanjutnya akan menindaklanjuti surat tersebut dengan mengambil langkah strategis yang diperlukan.

“Kita baru saja melakukan rapat pimpinan membahas surat ini. Kita juga akan konsultasi dengan Bapak Plt. Bupati Bekasi dan Gubernur,” katanya.

“Konsultasi dengan Gubernur terkait sejauh mana mengumumkannya dan soal pemberhentian (Neneng Hasanah Yasin),” imbuhnya.

Dari hasil rapat pimpinan, menyepakati untuk menggelar sidang paripurna pengumuman pengunduran diri Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin.

“Jadi ada itikad baik dari Ibu Neneng Hasanah Yasin. Dan hasil rapat tadi juga pimpinan DPRD setuju,” ujarnya.

Untuk menempuh proses sidang paripurna, Sunandar memerintahkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi ke Indramayu.

Tujuannya untuk konsultasi terkait teknis pengumuman pengunduran diri kepala daerah.

“Pengunduran diri kepala daerah di Indramayu kemarin seperti apa, nah saya sudah mengutus Setwan. Karena pemberhentian ini harus mencapai kuorum,” jelasnya.

Sunandar menambahkan, jika dalam sidang paripurna tersebut nanti tidak memenuhi kuorum, maka keputusannya akan ditunda.

“Nanti juga kita rapatkan di Badan Musyawarah untuk menentukan tanggal dan bulan untuk sidang paripurna terkait ini. Kalau tidak kuorum maka ditunda beberapa jam kemudian dilanjutkan kembali,” ucapnya.

Selanjutnya, hasil keputusan yang diambil pada sidang paripurna itu akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor Bandung) sebagai saksi sekaligus terdakwa nanti. Ia diduga terlibat suap kasus izin Meikarta. Demikian, seperti dikutip Antara. (fer/pra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BEKASI

Hujan dan Becek, Tanpa Alas Kaki, Sandiaga Uno Temui Petani Babelan Bekasi

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat berdialog bersama kelompok Petani Se-Kabupaten Bekasi, perwakilan dari 187 Desa, 23 Kecamatan di Desa Kedung Jaya, Kec. Babelan, (22/1/2019)

Indonesiaraya.co.id, Babelan — Sandiaga Salahuddin Uno terpaksa melepas sendal yang dikenakannya dan berjalan tanpa alas kaki, karena hujan deras dan becek saat mendatangi lokasi dialog bersama kelompok Petani Se-Kabupaten Bekasi, perwakilan dari 187 Desa, 23 Kecamatan di Desa Kedung Jaya, Kec. Babelan, (22/1/2019)

Ratusan petani tidak beranjak dari tempatnya meski air hujan membasahi tubuh mereka. Tenda tidak cukup mampu menahan air karena hembusan angin kencang. Tapi mereka tidak beranjak demi untuk melihat langsung calon wakil presiden nomor urut 02 tersebut.

Sandi menyatakan dirinya bersama Prabowo Subianto akan memperhatikan para petani, dengan stop impor saat petani sedang panen, serta penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian dengan harga terjangkau dan stabil.

“Keluhan pupuk dan obat mahal, juga harga jual yang turun, kerugian yang diderita, bukan saja keluhan petani babelan, tapi juga selurih petani Indonesia. Saya dan Prabowo Subianto, akan fokus pada bidang ekonomi. Ekonomi yang memberdayakan dan mensejahterakan para petani, nelayan, pengusaha kecil dan menengah,” jelas Sandi.

Salah satu yang membuat harga anjlok untuk petani dan konsumen adalah rantai distribusi yang panjang. Ini, menurut Sandi harus diubah dengan penyederhanaan rantai distribusi yang terbuka dan berkeadilan. Salah satunya adalah penggunaan digital farming.

“Ini ada Imam yang punya sistem mendekatkan petani dengan konsumen melalui nyayur.id. Para petani bisa langsung memasarkan sayurannya langsung ke konsumen melalui aplikasi ini. Memang butuh waktu, tapi harus dilakukan sekarang, melalui pelatihan dan pendampingan,” terang Sandi.

Usai berdialog, Sandi dihadiahi lima ikat sayur oleh para petani. “Dimasak di rumah ya pak. Ini sayur segar,” kata seorang petani. (yug)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending