Connect with us

HUKUM

Setnov Dijanjikan Dapat “fee” dari Proyek PLTU Riau-1

Published

on

Bekas Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bekas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dijanjikan “fee” sebesar 6 juta dolar AS dari proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo pada sekitar 2015 mengetahui rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 sehingga ia mencari investor dan didapatlah perusahaan CHina Yakni CHEC Ltd dengan kesepakatan bila proyek berjalan maka Kotjo akan mendapat ‘fee’ sebesar 2,5 persen atau sekitar 25 juta dolar AS dari perkiraan nilai proyek 900 juta dolar AS.

BACA JUGA : Setnov Konfrontir Fayakhun dengan Irvanto di Rutan

“Fee yang dimaksud rencananya terdakwa akan bagikan kepada beberapa pihak,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald F Worotikan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Pembagian fee tersebut adalah
1. Kotjo sendiri sebesar 24 persen atau sekitar 6 juta dolar AS
2. Setya Novanto sebesar 24 persen atau sekitar 6 juta dolar AS
3. Andreas Rinaldi sebesar 24 persen atau sekitar 6 juta dolar AS
4. CEO PT BNR Ltd Rickard Philip Cecile sebear 12 persen atau sekitar 3,125 juta dolar AS
5. Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang sebesar 4 persen atau sekitar 1 juta dolar AS
6. Chairman BNR Ltd Intekhab Khan sebsar 4 persen atau sekitara 1 juta dolar AS
7. DIrektur PT Samantaka Batubara James Rijanto sebesar 4 persen atau sekitar 1 juta dolar AS
8. Pihak-pihak lain yang membantu sebesar 3,5 juta dolar AS atau sekitar 875 ribu dolar AS.

Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang lalu mengajukan permohonan proyek itu kepada PLN pada 1 Oktober 2015 mengeai permohonan pengajuan proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2 x 300 MW di Peranap, Indragiri Hulu, Riau yang memohon agar PT PLN memasukan proyek ke dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN

Namun karena setelah beberapa bulan tidak ada tanggapan maka Kotjo menemui Setya Novanto untuk meminta bantuan agar dipertemukan dengan PT PLN.

“Atas permintaan terdakwa, di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar DPR, Setya Novanto memperkenalkan terdakwa dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR. Pada kesempatan itu Setnov menyampaikan ekpada Eni agar membantu terawka dalam proyke PLTU itu dan terdakwa akan memberikan ‘fee’ yang kemudian disanggupi oleh Eni Maulani,” kata jaksa Ronald.

Namun setelah Setya Novanto ditahan KPK dalam kasus KTP Elektronik, Eni Maulani selanjutnya melaporkan perkembangan proyek PLTU MT RIAU-1 kepada Idrus Marham agar Eni tetap diperhatikan Kotjo karena Idrus merupakan Plt Ketua Umum Golkar saat itu.

Fee yang diberikan oleh Kotjo kepada Eni pun hanya berjumlah Rp4,75 miliar secara bertahap agar Eni membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.

Uang sebesar Rp4 miliar diberikan kepada Eni Maulani melalui Tahta Maharaya di kantor Kotjo pada 18 Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar dan pada 14 Maret 2018 sejumlah Rp2 miliar; selanjutnya pada 8 Juni 2018 sejumlah Rp250 juta dan pada 13 Juli 2018 sejumlah Rp500 juta.

Atas perbuatannya, Kotjo disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Terhadap dakwaan itu, Kotjo tidak mengajukan keberatan (eksepsi). Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Nasdem Kepri Belum Terima Surat Pemecatan Nurdin Basirun

Published

on

Ketua DPW Nasdem Kepri, Nurdin Basirun ditetapkan jadi tersangka kasus suap dana reklamasi oleh KPK.

Indonesiaraya.co.id,Tanjungpinang – DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum menerima surat pemecatan Ketua DPW Nasdem Kepri dari pengurus DPP NasDem.

“Sampai sekarang kami belum menerima suratnya. Pemecatan itu juga wewenang pusat,” kata Wakil Ketua DPW Nasdem Kepri, Pajrin Shihab di Tanjungpinang, Minggu (14/7/2019).

Pajrin membenarkan bahwa DPP NasDem telah memecat Gubernur Kepri itu pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dana reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya benar, beliau memang sudah diberhentikan dari kepengurusan dan anggota,” ungkapnya.

Kendati demikian, tambahnya NasDem Kepri tetap mengapresiasi Nurdin Basirun, karena di bawah kepemimpinanya NasDem mampu meraup 90.735 suara dalam Pemilu Legislatif tingkat DPRD Kepri dan secara otomatis meraih kursi pimpinan.

“Sebuah prestasi yang layak diapresiasi,” ucapnya.

Dia menegaskan, seluruh kader NasDem Kepri masih tetap solid meski salah satu kader terbaik partai yang dipimpin Surya Paloh itu tersandung kasus hukum KPK. Demikian, seperti dikutip Antara . (gen)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Perkara Tim Mawar Diharapkan Selesai di Dewan Pers

Published

on

Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perkara Majalah Tempo edisi Tim Mawar dan Rusuh Sarinah diharapkan selesai dengan keluarnya rekomendasi Dewan Pers.

Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso dihubungi di Jakarta, Minggu (14/7/2019), mengatakan Dewan Pers merupakan tempat paling tepat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan.

“Karena itu, semestinya selesai setelah ada rekomendasi dan tidak ada upaya hukum,” tutur Budi Setyarso.

Ia menegaskan Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Hanya penggunaan judul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” yang diputus melanggar kode etik jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi serta berlebihan karena Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar.

“Hanya judul Tim Mawar yang oleh Dewan Pers dianggap memuat opini yang menghakimi. Karena itu, kami memenuhi rekomendasi Dewan Pers agar Tempo memuat hak jawab pengadu,” kata Budi Setyarso.

Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum Mantan Komandan Tim Mawar Mayjen TNI (Purnawirawan) Chairawan Nusyirwan, Herdiansyah, mengatakan kliennya sudah membuat surat pernyataan keberatan terhadap putusan Dewan Pers.

Untuk upaya hukum, ia mengatakan Chairawan belum mengambil keputusan.

“Masih kami pikirkan. Kami lagi kaji dulu,” ucap Herdiansyah.

Setelah memutuskan Majalah Tempo melanggar kode etik, Dewan Pers merekomendasikan Majalah Tempo memuat hak jawab Chairawan secara proporsional disertai permintaan maaf pada edisi berikutnya.

Selain dimuat dalam majalah edisi berikutnya, berita yang diadukan juga harus dimuat dalam media siber Tempo berupa hak jawab dari Chairawan disertai permintaan maaf yang ditautkan dengan berita yang diadukan.

Keputusan dan rekomendasi tersebut bersifat final dan mengikat secara etik setelah kasusnya diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Gubernur Belum Tahu Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku belum mengetahui dan tidak menerima informasi adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim.

“Belum, saya belum menerima informasi itu,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis malam (11/7/2019).

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengaku baru tahu dari wartawan dan masih akan mengecek kepastian informasi tersebut.

“Saya malah baru tahunya dari sampean (wartawan). Nanti saya cari tahu dulu,” ucapnya.

KPK dikabarkan menggeledah rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim di perumahan kawasan Bhakti Husada Surabaya.

Dari informasi di lapangan, Kamis malam, sejumlah warga setempat mengakui bahwa beberapa petugas dengan pengawalan dua brimob berada di rumah tersebut selama sekitar lima jam.

“Mereka sempat menunjukkan kartu tanda pengenal dari KPK saat warga bertanya,” ujar salah seorang warga, Sholeh Sumpil, ketika ditemui.

Petugas KPK datang sekitar pukul 11.00 WIB dan baru meninggalkan rumah yang diduga milik pejabat yang pernah menjabat Kepala Bappeda Jatim itu pada pukul 15.00 WIB. Demikian, seperti dikutip Antara . (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending