Connect with us

HUKUM

Setnov Dijanjikan Dapat “fee” dari Proyek PLTU Riau-1

Published

on

Bekas Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bekas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dijanjikan “fee” sebesar 6 juta dolar AS dari proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo pada sekitar 2015 mengetahui rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 sehingga ia mencari investor dan didapatlah perusahaan CHina Yakni CHEC Ltd dengan kesepakatan bila proyek berjalan maka Kotjo akan mendapat ‘fee’ sebesar 2,5 persen atau sekitar 25 juta dolar AS dari perkiraan nilai proyek 900 juta dolar AS.

BACA JUGA : Setnov Konfrontir Fayakhun dengan Irvanto di Rutan

“Fee yang dimaksud rencananya terdakwa akan bagikan kepada beberapa pihak,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald F Worotikan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Pembagian fee tersebut adalah
1. Kotjo sendiri sebesar 24 persen atau sekitar 6 juta dolar AS
2. Setya Novanto sebesar 24 persen atau sekitar 6 juta dolar AS
3. Andreas Rinaldi sebesar 24 persen atau sekitar 6 juta dolar AS
4. CEO PT BNR Ltd Rickard Philip Cecile sebear 12 persen atau sekitar 3,125 juta dolar AS
5. Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang sebesar 4 persen atau sekitar 1 juta dolar AS
6. Chairman BNR Ltd Intekhab Khan sebsar 4 persen atau sekitara 1 juta dolar AS
7. DIrektur PT Samantaka Batubara James Rijanto sebesar 4 persen atau sekitar 1 juta dolar AS
8. Pihak-pihak lain yang membantu sebesar 3,5 juta dolar AS atau sekitar 875 ribu dolar AS.

Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang lalu mengajukan permohonan proyek itu kepada PLN pada 1 Oktober 2015 mengeai permohonan pengajuan proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2 x 300 MW di Peranap, Indragiri Hulu, Riau yang memohon agar PT PLN memasukan proyek ke dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN

Namun karena setelah beberapa bulan tidak ada tanggapan maka Kotjo menemui Setya Novanto untuk meminta bantuan agar dipertemukan dengan PT PLN.

“Atas permintaan terdakwa, di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar DPR, Setya Novanto memperkenalkan terdakwa dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR. Pada kesempatan itu Setnov menyampaikan ekpada Eni agar membantu terawka dalam proyke PLTU itu dan terdakwa akan memberikan ‘fee’ yang kemudian disanggupi oleh Eni Maulani,” kata jaksa Ronald.

Namun setelah Setya Novanto ditahan KPK dalam kasus KTP Elektronik, Eni Maulani selanjutnya melaporkan perkembangan proyek PLTU MT RIAU-1 kepada Idrus Marham agar Eni tetap diperhatikan Kotjo karena Idrus merupakan Plt Ketua Umum Golkar saat itu.

Fee yang diberikan oleh Kotjo kepada Eni pun hanya berjumlah Rp4,75 miliar secara bertahap agar Eni membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.

Uang sebesar Rp4 miliar diberikan kepada Eni Maulani melalui Tahta Maharaya di kantor Kotjo pada 18 Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar dan pada 14 Maret 2018 sejumlah Rp2 miliar; selanjutnya pada 8 Juni 2018 sejumlah Rp250 juta dan pada 13 Juli 2018 sejumlah Rp500 juta.

Atas perbuatannya, Kotjo disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Terhadap dakwaan itu, Kotjo tidak mengajukan keberatan (eksepsi). Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Bawaslu periksa Luhut Panjaitan soal video dugaan politik uang

Published

on

Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memeriksa Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terkait video yang sempat viral karena rekamannya yang diduga sedang melakukan politik uang.

“Tadi sudah kita periksa minta klarifikasi sekitar satu jam lebih dari pukul 09.00 WIB sampai 10.00 WIB lebih,” kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Bawaslu menanyakan sekitar 23 pertanyaan seputar kegiatan Luhut Panjaitan ke Bangkalan Madura, seperti terkait lama kunjungan, apakah berkunjung dengan tim sukses, serta juga klarifikasi terkait muatan video tersebut.

“Pak Luhut datang ke sana bersama teman-teman kementerian. Untuk hasil pemeriksaan belum bisa diberitahukan karena masih penyidikan,” katanya.

Selain memeriksa Menko Bidang Kemaritiman, Bawaslu juga melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi yang berada di lokasi saat kunjungan Luhut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terekam kamera memberikan amplop kepada kiai di Bangkalan Madura dan video itu sempat viral di media sosial. Demikian, seperti dikutip Antara . (blw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Enam Lembaga Survei Dilaporkan ke Bareskrim

Published

on

Enam lembaga pemantau pemilu dan survei yang merilis hitung cepat dan exit poll usai pencoblosan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Enam lembaga pemantau pemilu dan survei yang merilis hitung cepat dan exit poll usai pencoblosan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri karena diduga melanggar Pasal 28 Undang-Undang no 11/20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kuasa Hukum KAMAHK Pitra Romadoni di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (19/4/2019), menyebut laporan yang diajukan adalah laporan delik aduan, bukan laporan polisi.

Lembaga-lembaga yang dilaporkan Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi (KAMAHK) tersebut adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika Indonesia dan Poltracking Indonesia.

“Terhadap hal ini kami meminta pihak Bareskrim Polri agar mengusut tuntas permasalahan hasil survei ini karena hasil survei ini banyak membingungkan masyarakat kita,” ucap Pitra.

Menurut dia, kebenaran hasil hitung cepat lembaga survei itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum tentu sesuai dengan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ia pun mempertanyakan jumlah sampel dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang diambil lembaga-lembaga survei itu sehingga merilis hasil pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Jangan membuat kebingungan masyarakat kita, ini sudah sangat dahsyat sekali penggiringan opini hitung cepat ini, apabila nanti nyatanya Prabowo yang menang, bagaimana nanti mempertanggungjawabkan ini?” ucap Pitra.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat menjaga keamanan agar kondusif sembari menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.

“Tadi kami diperlakukan baik oleh Bareskrim Polri dan Kamis ini mereka akan memproses laporan kami untuk menindaklanjutinya,” ujar Pitra.

Indo Barometer, CSIS, SMRC, Charta Politika Indonesia dan Poltracking Indonesia termasuk dalam 40 lembaga survei yang dapat mengumumkan hasil hitung cepat pada Pemilu 2019 dan terdaftar di KPU. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Eni Maulani Saragih

Published

on

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

Eni dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan (SMT) yang merupakan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi untuk tersangka SMT,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Untuk diketahui, Eni juga merupakan terpidana perkara korupsi proyek PLTU Riau-1.

KPK pada 15 Februari 2019 telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Namun sampai saat ini, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakusisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dimana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerga Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.

Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending