Connect with us

HUKUM

Setnov Disebut Sofyan Basir Minta Proyek PLN di Jawa

Published

on

Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut meminta pengerjaan proyek PLN yang berlokasi di Jawa.

“Pak Setnov mengatakan berminat ikut proyek, karena ada kawan beliau ingin ikut proyek-proyek di Jawa 3 beliau, beliau tanyakan soal Jawa 3 itu,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (25/10/2018).

BACA JUGA : KPK Periksa Sofyan Basir Sebagai Saksi PLTU Riau-1

Sofyan bersaksi untuk pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo yang didakwa memberikan hadiah atau janji kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Idrus Marham senilai Rp4,75 miliar terkait pengurusan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT RIAU-1).

“Memang kebetulan wilayah Jawa 3 ada yang pegang yaitu PT PLN sendiri karena Jawa 3 itu pembangkit listrik tenaga gas hanya untuk malam hari, saya sampaikan ‘mohon maaf Jawa 3 ini sudah ada yang miliki yaitu kami sendiri’,” kata Sofyan.

Pertemuan itu terjadi pada sekitar tahun 2016 yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso.

“Bu Eni melalui telepon waktu itu menyampaikan Pak Ketua Umum mau bertemu dengan saya. Saat bertemu Pak Setya Novanto mengatakan program listrik 35.000 MW dan menyampaikan programnya baik, harus dijalankan karena beliau mendukung pemerintah dan pada saat itu juga disampaikan sudah ada proyek2nya dalam RUPTL (rencana umum penyediaan tenaga listrik) dan akan diumumkan di media,” jelas Sofyan.

Menurut Sofyan sudah banyak perusahaan yang ingin ikut dalam tender 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah saat itu.

“Kalau tidak salah 50 persen sudah mengikuti tender saat itu, tapi untuk PLTU MT RIAU belum karena mulut tambang (MT) itu memang baru kita mencoba untuk melakukan inovasi di dalam bisnis PLN agar lebih efisien dalam pelaksanaan karena selama ini para pengusaha ikut tender mendapat proyek tapi tidak ada nilai tambah untuk PLN,” tambah Sofyan.

Sofyan yang menjabat sebagai direktur PLN sejak 2015 menjelaskan dalam pertemuan itu ia memberikan alternatif proyek lain yang masuk dalam RUPTL.

“Kami sampaikan banyak proyek lain di RUPTL di luar Jawa, banyak yang belum diminati seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, masih banyak yang terbuka,” ungkap Sofyan.

Namun saat pertemuan itu berlangsung, menurut Sofyan, Eni hanya diam saja.

“Eni hanya diam saja tidak ikut bicara, sedangkan terdakwa tidak ada di sana,” kata Sofyan.

Dalam dakwaan disebutkan pertemuan Sofyan dan Setnov yang pertama kali terjadi di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar DPR.

Saat itu Setya Novanto memperkenalkan terdakwa dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR. Pada kesempatan itu Setnov menyampaikan kepada Eni agar membantu Kotjo dalam proyek PLTU itu dan Kotjo akan memberikan ‘fee’ yang kemudian disanggupi oleh Eni Maulani Saragih.

Atas perbuatannya, Kotjo disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Joko Driyono Nyaman dalam Pemeriksaannya

Published

on

Ketua Umum PSSI Joko Driyono saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum di Mapolda Metro Jaya dengan durasi selama 22 jam.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono mengaku nyaman dalam menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum di Mapolda Metro Jaya dengan durasi selama 22 jam.

“Alhamdulillah pemeriksaan kedua yang saya lalui cukup melelahkan dan panjang tapi saya merasa nyaman menjalani proses ini. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan sebagaimana yang diterima dan didengarkan penyidik menjadi bahan untuk proses ini hingga diharapkan segera bisa dituntaskan,” kata Joko di Mapolda Metro Jaya.

Joko Driyono terpantau tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/2/2019) pukul 09.45 WIB dan baru keluar dari ruang pemeriksaan pada hari ini pukul 08.05 WIB. Joko mengaku mendapatkan lebih dari 15 pertanyaan sisa dari 32 pertanyaan yang diajukan penyidik.

“Saya mohon maaf tak bisa menyampaikan subtansinya karena itu termasuk dalam proses. Yang jelas jumlahnya lebih dari itu,” katanya.

Joko juga tak menampik pemeriksaan kali ini terkait pengembangan usai penggeledahan di Rasuna Office Park, Januari 2019 lalu, yang kala itu, Jokdri sedang berada di Abu Dhabi.

“Ini tentu ada hubungan dengan peristiwa di Rasuna Office Park di Jakarta saat saya berada di Abu Dhabi. Tapi subtansinya gak bisa dijawab karena sudah masuk proses hukum. Mudah-mudahan bisa dituntaskan,” ujar dia.

Joko menyebut bisa saja nantinya ada pemeriksaan selanjutnya untuk melengkapi kekurangan yang mungkin terjadi.

“Bisa saja ada pertemuan berikutnya untuk melengkapi data-data yang dirasa kurang dan saya siap melakukan pemeriksaan berikutnya,” kata Joko.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Joko tidak langsung ditahan meski telah menyandang status tersangka dalam kasus pengrusakan barang bukti pengaturan skor.

Diketahui, Joko ditetapkan sebagai tersangka setelah tiga tersangka perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor lain tertangkap. Mereka adalah Muhammad Mardani Mogot (sopir Joko Driyono), Musmuliadi (OB di PT Persija) dan Abdul Gofur (OB di PSSI). Kepolisian menyebut Jokdri sebagai aktor intelektual perusakan bukti kasus dugaan pengaturan skor. Demikian, seperti dikutip Antara. (ric)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Dalami Aliran Dana pada Sejumlah Pimpinan Anggota DPRD Lampung Tengah

Published

on

Bupati Lampung Tengah, Mustafa saat jalani pemeriksaan di Gedung, KPK Jakarta terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal dugaan aliran dana dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk mendalaminya, KPK memeriksa dua saksi untuk tersangka Mustafa (MUS) dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

“Penyidik mendalami pengetahuan para saksi tentang dugaan aliran dana dari bupati pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta aliran uang dari para rekanan untuk kepentingan bupati,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Dua saksi tersebut, yakni yakni Kepala Bidang Air Bersih dan Pertamanan Kabupaten Lampung Tengah Indra Erlangga dan staf Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Rusmaladi alias Ncus.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memeriksa sekitar 50 orang saksi.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Hibahkan Barang Rampasan Negara Rp110 Miliar ke Kejagung-BNN

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan barang rampasan dari proses hukum terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK senilai Rp110 miliar kepada Kejaksaan Agung dan Badan Narkotika Nasional.

“Ini bukannya barang KPK, ini adalah hasil rampasan yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada teman-teman instansi terkait yang dirasa memerlukan barang-barang seperti ini,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat acara “Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan KPK” di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Terdapat tiga barang yang diserahkan tersebut. Pertama, satu bidang tanah berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan dengan luas 9.944 meter persegi diserahkan kepada BNN atas perkara mantan Bendara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Kedua, tanah bangunan di Kota Medan, Sumatera Utara dengan luas tanah 1.194 meter persegi dan luas bangunan 476 meter persegi diserahkan kepada Kejati Sumatera Utara atas perkara Sutan Bhatoegana.

Ketiga, tanah bangunan di Denpasar Barat, Bali dengan luas tanah 829 meter persegi dan luas bangunan 593 meter persegi diserahkan kepada Kejati Bali atas perkara Fuad Amin.

KPK pun mengharapkan dengan adanya penyerahan aset itu maka kerja dari Kejaksaa Agung dan BNN dapat lebih optimal.

“Mudah-mudahan Insya Allah aset tambahan tadi lebih mengoptimalkan kerja bapak ibu sekalian di instansi masing-masing,” ucap Agus.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa momen penyerahan aset tersebut sebagai terwujudnya komitmen dan bentuk kesungguhan sesana penegak hukum untuk berkontribusi secara positif dalam proses hukum terkait penanganan benda sitaan, barang rampasan negara atau benda eksekusi.

“Di sisi lain, penetapan aset penggunaan barang rampasan negara ini juga untuk saling mendukung dan memperkuat sesama aparat penegak hukum serta cerminan koordinasi dan sinergitas. Salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan aset barang rampasa negara kepada lembaga atau instansi yang membutuhkannya,” ucap Prasetyo.

Sedangkan Kepala BNN Heru Winarko mengapresiasi atas penyerahan aset yang diberikan oleh KPK itu.

“Rencana kami akan bangun perkantoran dan perumahan pegawai BNN. Kami harapkan kami bisa meningkatkan kerja BNN untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” ucap Heru, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending