Connect with us

HUKUM

Setnov Disebut Sofyan Basir Minta Proyek PLN di Jawa

Published

on

Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut meminta pengerjaan proyek PLN yang berlokasi di Jawa.

“Pak Setnov mengatakan berminat ikut proyek, karena ada kawan beliau ingin ikut proyek-proyek di Jawa 3 beliau, beliau tanyakan soal Jawa 3 itu,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (25/10/2018).

BACA JUGA : KPK Periksa Sofyan Basir Sebagai Saksi PLTU Riau-1

Sofyan bersaksi untuk pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo yang didakwa memberikan hadiah atau janji kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Idrus Marham senilai Rp4,75 miliar terkait pengurusan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT RIAU-1).

“Memang kebetulan wilayah Jawa 3 ada yang pegang yaitu PT PLN sendiri karena Jawa 3 itu pembangkit listrik tenaga gas hanya untuk malam hari, saya sampaikan ‘mohon maaf Jawa 3 ini sudah ada yang miliki yaitu kami sendiri’,” kata Sofyan.

Pertemuan itu terjadi pada sekitar tahun 2016 yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso.

“Bu Eni melalui telepon waktu itu menyampaikan Pak Ketua Umum mau bertemu dengan saya. Saat bertemu Pak Setya Novanto mengatakan program listrik 35.000 MW dan menyampaikan programnya baik, harus dijalankan karena beliau mendukung pemerintah dan pada saat itu juga disampaikan sudah ada proyek2nya dalam RUPTL (rencana umum penyediaan tenaga listrik) dan akan diumumkan di media,” jelas Sofyan.

Menurut Sofyan sudah banyak perusahaan yang ingin ikut dalam tender 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah saat itu.

“Kalau tidak salah 50 persen sudah mengikuti tender saat itu, tapi untuk PLTU MT RIAU belum karena mulut tambang (MT) itu memang baru kita mencoba untuk melakukan inovasi di dalam bisnis PLN agar lebih efisien dalam pelaksanaan karena selama ini para pengusaha ikut tender mendapat proyek tapi tidak ada nilai tambah untuk PLN,” tambah Sofyan.

Sofyan yang menjabat sebagai direktur PLN sejak 2015 menjelaskan dalam pertemuan itu ia memberikan alternatif proyek lain yang masuk dalam RUPTL.

“Kami sampaikan banyak proyek lain di RUPTL di luar Jawa, banyak yang belum diminati seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, masih banyak yang terbuka,” ungkap Sofyan.

Namun saat pertemuan itu berlangsung, menurut Sofyan, Eni hanya diam saja.

“Eni hanya diam saja tidak ikut bicara, sedangkan terdakwa tidak ada di sana,” kata Sofyan.

Dalam dakwaan disebutkan pertemuan Sofyan dan Setnov yang pertama kali terjadi di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar DPR.

Saat itu Setya Novanto memperkenalkan terdakwa dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR. Pada kesempatan itu Setnov menyampaikan kepada Eni agar membantu Kotjo dalam proyek PLTU itu dan Kotjo akan memberikan ‘fee’ yang kemudian disanggupi oleh Eni Maulani Saragih.

Atas perbuatannya, Kotjo disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Nasdem Kepri Belum Terima Surat Pemecatan Nurdin Basirun

Published

on

Ketua DPW Nasdem Kepri, Nurdin Basirun ditetapkan jadi tersangka kasus suap dana reklamasi oleh KPK.

Indonesiaraya.co.id,Tanjungpinang – DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum menerima surat pemecatan Ketua DPW Nasdem Kepri dari pengurus DPP NasDem.

“Sampai sekarang kami belum menerima suratnya. Pemecatan itu juga wewenang pusat,” kata Wakil Ketua DPW Nasdem Kepri, Pajrin Shihab di Tanjungpinang, Minggu (14/7/2019).

Pajrin membenarkan bahwa DPP NasDem telah memecat Gubernur Kepri itu pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dana reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya benar, beliau memang sudah diberhentikan dari kepengurusan dan anggota,” ungkapnya.

Kendati demikian, tambahnya NasDem Kepri tetap mengapresiasi Nurdin Basirun, karena di bawah kepemimpinanya NasDem mampu meraup 90.735 suara dalam Pemilu Legislatif tingkat DPRD Kepri dan secara otomatis meraih kursi pimpinan.

“Sebuah prestasi yang layak diapresiasi,” ucapnya.

Dia menegaskan, seluruh kader NasDem Kepri masih tetap solid meski salah satu kader terbaik partai yang dipimpin Surya Paloh itu tersandung kasus hukum KPK. Demikian, seperti dikutip Antara . (gen)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Perkara Tim Mawar Diharapkan Selesai di Dewan Pers

Published

on

Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perkara Majalah Tempo edisi Tim Mawar dan Rusuh Sarinah diharapkan selesai dengan keluarnya rekomendasi Dewan Pers.

Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso dihubungi di Jakarta, Minggu (14/7/2019), mengatakan Dewan Pers merupakan tempat paling tepat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan.

“Karena itu, semestinya selesai setelah ada rekomendasi dan tidak ada upaya hukum,” tutur Budi Setyarso.

Ia menegaskan Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Hanya penggunaan judul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” yang diputus melanggar kode etik jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi serta berlebihan karena Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar.

“Hanya judul Tim Mawar yang oleh Dewan Pers dianggap memuat opini yang menghakimi. Karena itu, kami memenuhi rekomendasi Dewan Pers agar Tempo memuat hak jawab pengadu,” kata Budi Setyarso.

Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum Mantan Komandan Tim Mawar Mayjen TNI (Purnawirawan) Chairawan Nusyirwan, Herdiansyah, mengatakan kliennya sudah membuat surat pernyataan keberatan terhadap putusan Dewan Pers.

Untuk upaya hukum, ia mengatakan Chairawan belum mengambil keputusan.

“Masih kami pikirkan. Kami lagi kaji dulu,” ucap Herdiansyah.

Setelah memutuskan Majalah Tempo melanggar kode etik, Dewan Pers merekomendasikan Majalah Tempo memuat hak jawab Chairawan secara proporsional disertai permintaan maaf pada edisi berikutnya.

Selain dimuat dalam majalah edisi berikutnya, berita yang diadukan juga harus dimuat dalam media siber Tempo berupa hak jawab dari Chairawan disertai permintaan maaf yang ditautkan dengan berita yang diadukan.

Keputusan dan rekomendasi tersebut bersifat final dan mengikat secara etik setelah kasusnya diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Gubernur Belum Tahu Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku belum mengetahui dan tidak menerima informasi adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim.

“Belum, saya belum menerima informasi itu,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis malam (11/7/2019).

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengaku baru tahu dari wartawan dan masih akan mengecek kepastian informasi tersebut.

“Saya malah baru tahunya dari sampean (wartawan). Nanti saya cari tahu dulu,” ucapnya.

KPK dikabarkan menggeledah rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim di perumahan kawasan Bhakti Husada Surabaya.

Dari informasi di lapangan, Kamis malam, sejumlah warga setempat mengakui bahwa beberapa petugas dengan pengawalan dua brimob berada di rumah tersebut selama sekitar lima jam.

“Mereka sempat menunjukkan kartu tanda pengenal dari KPK saat warga bertanya,” ujar salah seorang warga, Sholeh Sumpil, ketika ditemui.

Petugas KPK datang sekitar pukul 11.00 WIB dan baru meninggalkan rumah yang diduga milik pejabat yang pernah menjabat Kepala Bappeda Jatim itu pada pukul 15.00 WIB. Demikian, seperti dikutip Antara . (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending