Connect with us

HUKUM

Setnov Konfrontir Fayakhun dengan Irvanto di Rutan

Published

on

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bersaksi untuk terdakwa anggota Komisi I DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku sempat mengkonfrontir keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dengan anggota Komisi I DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi di masjid dalam komplek rumah tahanan Guntur, Jakarta.

“Pada saat saya mau ke (lapas) Sukamiskin, saya bertemu di masjid di Guntur, dimana ponakan saya menanyakan ke Fayakhun ‘Kun loe yang ngomong gue terima duit urusan rapimnas? Saya ada di situ dan saya juga tanyakan kebenaran itu karena saya tidak pernah perintahkan dan keponakan saya juga tidak pernah memberi tahu atau diperintahkan untuk terima uang dari Fayakhun,” kata Setya Novanto (Setnov) di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/9/2018).

BACA JUGA : Setnov Tagih Piutang Demi Bayar Uang Pengganti KPK

Setnov hari ini bersaksi untuk terdakwa anggota Komisi I DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi yang didakwa menerima suap 911.480 dolar AS dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah untuk pengadaan satelit monitoring dan “drone” dalam anggaran Bakamla APBN Perubahan 2016.

Dalam sidang 3 September 2018, staf Fayakhun bernama Agus Gunawan mengaku mengantarkan uang dalam tas sekitar 500 ribu dolar Singapura ke Irvanto di “showroom” milik Irvanto di Kemang.

Uang itu berasal dari 1 persen dari total total “fee” yang harus diberikan 7 persen dari total anggaran proyek satelit monitoring (satmon) dan “drone” yang seharusnya senilai Rp1,2 triliun yang dapat dikerjakan Fahmi Darmawansyah yang pemberiannya menggunakan cara transfer ke rekening di luar negeri.

Setnov sendiri adalah terpidana kasus korupsi KTP-Elektronik selama 15 tahun penjara yang harus menjalani hukuman di lapas Sukamiskin sedangkan Irvanto masih menjadi terdakwa dalam perkara yang sama.

“Tapi saya tidak pernah perintahkan dan keponakan saya tidak pernah diberi tahu sama keponakan saya sendiri dan saya siap dikonfrontir,” ungkap Setnov.

“Saksi pernah mengatakan ‘loe yang gue tunggu-tunggu bantuannya tidak pernah datang malah yang datang dari Jatim dan Jateng?” tanya jaksa penuntut umum KPK.

“Tidak pernah Irvanto mengatakan itu, karena keponakan saya menyampaikan mau tanya mengenai penyerahan uang, maka saya minta ‘clearkan’ ke Fayakhun agar selesai saat itu.

Irvanto mengatakan ‘Tidak pernah terima, tidak pernah disuruh sama om saya dan tidak pernah Fayakhun sampaikan mau kirim uang’, jadi saya tidak pernah tahu, lalu saya cepat-cepat mau berangkat,” ungkap Setnov.

Setnov juga mengaku bahwa ia tidak mengetahui ada aksi bagi-bagi uang oleh Fayakhun saat rapimnas Golkar 2016 saat pemilihan dirinya sebagai ketua umum Golkar.

“Pak Fayakhun ini pelitnya bukan main, tidak ada bicara itu,” kata Setnov sambil tertawa.

Atas kesaksian itu, Fayakhun yakin memberikan uang ke Irvanto untuk Setnov.

“Memang saya meminta staf saya, Agus, untuk menyerahkan uang 500 ribu dolar Singapura bukan untuk rapimnas tapi momentumnya jelang rapimnas. Itu inisatif saya saya punya uang lebih 500 ribu dolar Singapura, saya ingat itu niat saya semata-mata,” kata Fayakhun, seperti dikutip Antara. (dsc)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Nasdem Kepri Belum Terima Surat Pemecatan Nurdin Basirun

Published

on

Ketua DPW Nasdem Kepri, Nurdin Basirun ditetapkan jadi tersangka kasus suap dana reklamasi oleh KPK.

Indonesiaraya.co.id,Tanjungpinang – DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum menerima surat pemecatan Ketua DPW Nasdem Kepri dari pengurus DPP NasDem.

“Sampai sekarang kami belum menerima suratnya. Pemecatan itu juga wewenang pusat,” kata Wakil Ketua DPW Nasdem Kepri, Pajrin Shihab di Tanjungpinang, Minggu (14/7/2019).

Pajrin membenarkan bahwa DPP NasDem telah memecat Gubernur Kepri itu pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dana reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya benar, beliau memang sudah diberhentikan dari kepengurusan dan anggota,” ungkapnya.

Kendati demikian, tambahnya NasDem Kepri tetap mengapresiasi Nurdin Basirun, karena di bawah kepemimpinanya NasDem mampu meraup 90.735 suara dalam Pemilu Legislatif tingkat DPRD Kepri dan secara otomatis meraih kursi pimpinan.

“Sebuah prestasi yang layak diapresiasi,” ucapnya.

Dia menegaskan, seluruh kader NasDem Kepri masih tetap solid meski salah satu kader terbaik partai yang dipimpin Surya Paloh itu tersandung kasus hukum KPK. Demikian, seperti dikutip Antara . (gen)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Perkara Tim Mawar Diharapkan Selesai di Dewan Pers

Published

on

Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perkara Majalah Tempo edisi Tim Mawar dan Rusuh Sarinah diharapkan selesai dengan keluarnya rekomendasi Dewan Pers.

Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso dihubungi di Jakarta, Minggu (14/7/2019), mengatakan Dewan Pers merupakan tempat paling tepat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan.

“Karena itu, semestinya selesai setelah ada rekomendasi dan tidak ada upaya hukum,” tutur Budi Setyarso.

Ia menegaskan Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Hanya penggunaan judul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” yang diputus melanggar kode etik jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi serta berlebihan karena Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar.

“Hanya judul Tim Mawar yang oleh Dewan Pers dianggap memuat opini yang menghakimi. Karena itu, kami memenuhi rekomendasi Dewan Pers agar Tempo memuat hak jawab pengadu,” kata Budi Setyarso.

Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum Mantan Komandan Tim Mawar Mayjen TNI (Purnawirawan) Chairawan Nusyirwan, Herdiansyah, mengatakan kliennya sudah membuat surat pernyataan keberatan terhadap putusan Dewan Pers.

Untuk upaya hukum, ia mengatakan Chairawan belum mengambil keputusan.

“Masih kami pikirkan. Kami lagi kaji dulu,” ucap Herdiansyah.

Setelah memutuskan Majalah Tempo melanggar kode etik, Dewan Pers merekomendasikan Majalah Tempo memuat hak jawab Chairawan secara proporsional disertai permintaan maaf pada edisi berikutnya.

Selain dimuat dalam majalah edisi berikutnya, berita yang diadukan juga harus dimuat dalam media siber Tempo berupa hak jawab dari Chairawan disertai permintaan maaf yang ditautkan dengan berita yang diadukan.

Keputusan dan rekomendasi tersebut bersifat final dan mengikat secara etik setelah kasusnya diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Gubernur Belum Tahu Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku belum mengetahui dan tidak menerima informasi adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim.

“Belum, saya belum menerima informasi itu,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis malam (11/7/2019).

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengaku baru tahu dari wartawan dan masih akan mengecek kepastian informasi tersebut.

“Saya malah baru tahunya dari sampean (wartawan). Nanti saya cari tahu dulu,” ucapnya.

KPK dikabarkan menggeledah rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim di perumahan kawasan Bhakti Husada Surabaya.

Dari informasi di lapangan, Kamis malam, sejumlah warga setempat mengakui bahwa beberapa petugas dengan pengawalan dua brimob berada di rumah tersebut selama sekitar lima jam.

“Mereka sempat menunjukkan kartu tanda pengenal dari KPK saat warga bertanya,” ujar salah seorang warga, Sholeh Sumpil, ketika ditemui.

Petugas KPK datang sekitar pukul 11.00 WIB dan baru meninggalkan rumah yang diduga milik pejabat yang pernah menjabat Kepala Bappeda Jatim itu pada pukul 15.00 WIB. Demikian, seperti dikutip Antara . (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending