Connect with us

HUKUM

Setnov Konfrontir Fayakhun dengan Irvanto di Rutan

Published

on

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bersaksi untuk terdakwa anggota Komisi I DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku sempat mengkonfrontir keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dengan anggota Komisi I DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi di masjid dalam komplek rumah tahanan Guntur, Jakarta.

“Pada saat saya mau ke (lapas) Sukamiskin, saya bertemu di masjid di Guntur, dimana ponakan saya menanyakan ke Fayakhun ‘Kun loe yang ngomong gue terima duit urusan rapimnas? Saya ada di situ dan saya juga tanyakan kebenaran itu karena saya tidak pernah perintahkan dan keponakan saya juga tidak pernah memberi tahu atau diperintahkan untuk terima uang dari Fayakhun,” kata Setya Novanto (Setnov) di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/9/2018).

BACA JUGA : Setnov Tagih Piutang Demi Bayar Uang Pengganti KPK

Setnov hari ini bersaksi untuk terdakwa anggota Komisi I DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi yang didakwa menerima suap 911.480 dolar AS dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah untuk pengadaan satelit monitoring dan “drone” dalam anggaran Bakamla APBN Perubahan 2016.

Dalam sidang 3 September 2018, staf Fayakhun bernama Agus Gunawan mengaku mengantarkan uang dalam tas sekitar 500 ribu dolar Singapura ke Irvanto di “showroom” milik Irvanto di Kemang.

Uang itu berasal dari 1 persen dari total total “fee” yang harus diberikan 7 persen dari total anggaran proyek satelit monitoring (satmon) dan “drone” yang seharusnya senilai Rp1,2 triliun yang dapat dikerjakan Fahmi Darmawansyah yang pemberiannya menggunakan cara transfer ke rekening di luar negeri.

Setnov sendiri adalah terpidana kasus korupsi KTP-Elektronik selama 15 tahun penjara yang harus menjalani hukuman di lapas Sukamiskin sedangkan Irvanto masih menjadi terdakwa dalam perkara yang sama.

“Tapi saya tidak pernah perintahkan dan keponakan saya tidak pernah diberi tahu sama keponakan saya sendiri dan saya siap dikonfrontir,” ungkap Setnov.

“Saksi pernah mengatakan ‘loe yang gue tunggu-tunggu bantuannya tidak pernah datang malah yang datang dari Jatim dan Jateng?” tanya jaksa penuntut umum KPK.

“Tidak pernah Irvanto mengatakan itu, karena keponakan saya menyampaikan mau tanya mengenai penyerahan uang, maka saya minta ‘clearkan’ ke Fayakhun agar selesai saat itu.

Irvanto mengatakan ‘Tidak pernah terima, tidak pernah disuruh sama om saya dan tidak pernah Fayakhun sampaikan mau kirim uang’, jadi saya tidak pernah tahu, lalu saya cepat-cepat mau berangkat,” ungkap Setnov.

Setnov juga mengaku bahwa ia tidak mengetahui ada aksi bagi-bagi uang oleh Fayakhun saat rapimnas Golkar 2016 saat pemilihan dirinya sebagai ketua umum Golkar.

“Pak Fayakhun ini pelitnya bukan main, tidak ada bicara itu,” kata Setnov sambil tertawa.

Atas kesaksian itu, Fayakhun yakin memberikan uang ke Irvanto untuk Setnov.

“Memang saya meminta staf saya, Agus, untuk menyerahkan uang 500 ribu dolar Singapura bukan untuk rapimnas tapi momentumnya jelang rapimnas. Itu inisatif saya saya punya uang lebih 500 ribu dolar Singapura, saya ingat itu niat saya semata-mata,” kata Fayakhun, seperti dikutip Antara. (dsc)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Bawaslu periksa Luhut Panjaitan soal video dugaan politik uang

Published

on

Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memeriksa Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terkait video yang sempat viral karena rekamannya yang diduga sedang melakukan politik uang.

“Tadi sudah kita periksa minta klarifikasi sekitar satu jam lebih dari pukul 09.00 WIB sampai 10.00 WIB lebih,” kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Bawaslu menanyakan sekitar 23 pertanyaan seputar kegiatan Luhut Panjaitan ke Bangkalan Madura, seperti terkait lama kunjungan, apakah berkunjung dengan tim sukses, serta juga klarifikasi terkait muatan video tersebut.

“Pak Luhut datang ke sana bersama teman-teman kementerian. Untuk hasil pemeriksaan belum bisa diberitahukan karena masih penyidikan,” katanya.

Selain memeriksa Menko Bidang Kemaritiman, Bawaslu juga melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi yang berada di lokasi saat kunjungan Luhut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terekam kamera memberikan amplop kepada kiai di Bangkalan Madura dan video itu sempat viral di media sosial. Demikian, seperti dikutip Antara . (blw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Enam Lembaga Survei Dilaporkan ke Bareskrim

Published

on

Enam lembaga pemantau pemilu dan survei yang merilis hitung cepat dan exit poll usai pencoblosan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Enam lembaga pemantau pemilu dan survei yang merilis hitung cepat dan exit poll usai pencoblosan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri karena diduga melanggar Pasal 28 Undang-Undang no 11/20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kuasa Hukum KAMAHK Pitra Romadoni di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (19/4/2019), menyebut laporan yang diajukan adalah laporan delik aduan, bukan laporan polisi.

Lembaga-lembaga yang dilaporkan Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi (KAMAHK) tersebut adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika Indonesia dan Poltracking Indonesia.

“Terhadap hal ini kami meminta pihak Bareskrim Polri agar mengusut tuntas permasalahan hasil survei ini karena hasil survei ini banyak membingungkan masyarakat kita,” ucap Pitra.

Menurut dia, kebenaran hasil hitung cepat lembaga survei itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum tentu sesuai dengan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ia pun mempertanyakan jumlah sampel dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang diambil lembaga-lembaga survei itu sehingga merilis hasil pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Jangan membuat kebingungan masyarakat kita, ini sudah sangat dahsyat sekali penggiringan opini hitung cepat ini, apabila nanti nyatanya Prabowo yang menang, bagaimana nanti mempertanggungjawabkan ini?” ucap Pitra.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat menjaga keamanan agar kondusif sembari menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.

“Tadi kami diperlakukan baik oleh Bareskrim Polri dan Kamis ini mereka akan memproses laporan kami untuk menindaklanjutinya,” ujar Pitra.

Indo Barometer, CSIS, SMRC, Charta Politika Indonesia dan Poltracking Indonesia termasuk dalam 40 lembaga survei yang dapat mengumumkan hasil hitung cepat pada Pemilu 2019 dan terdaftar di KPU. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Eni Maulani Saragih

Published

on

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

Eni dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan (SMT) yang merupakan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi untuk tersangka SMT,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Untuk diketahui, Eni juga merupakan terpidana perkara korupsi proyek PLTU Riau-1.

KPK pada 15 Februari 2019 telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Namun sampai saat ini, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakusisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dimana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerga Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.

Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending