Connect with us

HUKUM

Setya Novanto: Sel Saya Tidak Mewah

Published

on

Mantan Ketua DPR Setya Novanto saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua DPR Setya Novanto menilai sel tahanan yang ia tempati di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin, Bandung tidak mewah meski Ombudsman RI menemukan bahwa Setnov mendapatkan kamar yang lebih luas dan bagus dibanding warga binaan lain berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) pada Jumat (14/9/2018).

“Kalau masalah yang saya tempati itu, tidak ada yang mewah dan itu kan Ombudsman secara fakta sudah melihat, mengatakan tidak ada yang mewah tapi tempat yang saya tempati memang sudah demikian,” kata Setya Novanto (Setnov) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (18/9/2018).

BACA JUGA : KPK Duga Setya Novanto Ketahui Proyek PLTU Riau-1

Sebelumnya Ombudsman menemukan sel yang dihuni terpidana perkara korupsi proyek KTP-E itu lebih luas dengan ukuran 300-500 cm. Terdapat sekitar 40 sel dengan ukuran serupa yang antara lain dimiliki narapidana mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin, mantan Kepala Korlantas Polri Joko Susilo, dan pengusaha Tugabus Chaeri Wardhana alias Wawan.

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu juga memastikan bahwa kamar Setnov berbeda dengan kamar yang sempat ditampilkan dalam salah satu program televisi swasta. Dalam program itu, kamar Setnov lebih kecil dibandingkan yang ia tempati saat ini.

“Sebelumnya saya sedang orientasi. Saat orientasi saya dapat yang kurang bagus. Tempat itu sebenarnya ada beberapa tipe, ada yg besar ada, ada yang kecil dan Sukamiskim sejak zaman Belanda 1918 itu memang sudah demikian. Nah ini (sudah) 100 tahun pada tahun ini,” jelas Setnov.

Setnov pun mengeluhkan kondisi sel yang temboknya sudah berdebu dan atap kayu yang sudah tipis.

“Memang temboknya itu kalau tidak pakai ‘cover’, artinya tidak pakai’ wallpaper’ atau kayu tipis, berbahaya karena debu. Apalagi saya punya (masalah) kesehatan kan, itu bisa paru-paru basah dan semuanya kan lihat di foto sendiri, sederhana sekali. Hanya ada kasur dan ya meja juga hanya ukuran 40 cm,” tambah Setnov.

Ia pun mengaku hanya menempati sel bekas Walikota Palembang Romy Herton yang sudah meninggal dunia.

“Sel itu kan sudah ada tipe kecil, ada yang tipe besar. Jadi memang itu memang saya terima kasih ya itukan bekas Romy Herton ya, pada saat sebelum meninggal, baru saya. Jadi waktu saya tempati ya memang keadaannya begitu dan gara-gara waktu itu diekspose semua pada partisipasi, lapas juga menyediakan tempat, memang ada yang kecil ada yang besar. Jadi biasa saja,” jelas Setnov.

Saat sidak dilakukan, Setnov pun terlihat mengobrol santai dengan mantan bendahra umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

“Paginya saya mau sidang. Jadi waktu sidang kan ini ada pertemuan saya dengan Pak Nazaruddin, saya dengan Andi Narogong dengan pimpinan banggar. Dimana pimpinan banggar terima uang termasuk Melchias Mekeng, Olly, itukan juga di sini (kasus KTP-E). Ivan (Irvanto) menyerahkan uang kepada Mekeng di ruangan saya. Jadi ini juga Nazar sebagai saksi yang melihat. Jadi saya mencocokan sebelum sidang, supaya jangan sampai salah,” cerita Setnov.

Ombudsman juga mengungkapkan beberapa temuan maladministrasi itu seperti perbedaan luas kamar hunian, layanan antar satu penghuni dengan warga binaan lain, perbedaan fasilitas di kamar, hingga penyediaan televisi yang bukan kewenangan penghuni Lapas.

Tak hanya itu, jika dibandingkan dengan tempat lain seperti Lapas Banceuy dan Lapas Wanita, standar operasional prosedur di Sukamiskin berkategori tidak patut.

Kategori tidak patut ini maksudnya, setiap memasuki pukul 17.00 WIB, seluruh penghuni harus masuk ke kamarnya masing-masing serta dikunci oleh petugas Lapas.

Namun yang terjadi di Sukamiskin penguncian hanya dilakukan di blok tahanan saja, sehingga warga binaan bisa keluar masuk kamar dengan leluasa. Demikian, seperti dikutip Antara. (dsc)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Nasdem Kepri Belum Terima Surat Pemecatan Nurdin Basirun

Published

on

Ketua DPW Nasdem Kepri, Nurdin Basirun ditetapkan jadi tersangka kasus suap dana reklamasi oleh KPK.

Indonesiaraya.co.id,Tanjungpinang – DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum menerima surat pemecatan Ketua DPW Nasdem Kepri dari pengurus DPP NasDem.

“Sampai sekarang kami belum menerima suratnya. Pemecatan itu juga wewenang pusat,” kata Wakil Ketua DPW Nasdem Kepri, Pajrin Shihab di Tanjungpinang, Minggu (14/7/2019).

Pajrin membenarkan bahwa DPP NasDem telah memecat Gubernur Kepri itu pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dana reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya benar, beliau memang sudah diberhentikan dari kepengurusan dan anggota,” ungkapnya.

Kendati demikian, tambahnya NasDem Kepri tetap mengapresiasi Nurdin Basirun, karena di bawah kepemimpinanya NasDem mampu meraup 90.735 suara dalam Pemilu Legislatif tingkat DPRD Kepri dan secara otomatis meraih kursi pimpinan.

“Sebuah prestasi yang layak diapresiasi,” ucapnya.

Dia menegaskan, seluruh kader NasDem Kepri masih tetap solid meski salah satu kader terbaik partai yang dipimpin Surya Paloh itu tersandung kasus hukum KPK. Demikian, seperti dikutip Antara . (gen)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Perkara Tim Mawar Diharapkan Selesai di Dewan Pers

Published

on

Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perkara Majalah Tempo edisi Tim Mawar dan Rusuh Sarinah diharapkan selesai dengan keluarnya rekomendasi Dewan Pers.

Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso dihubungi di Jakarta, Minggu (14/7/2019), mengatakan Dewan Pers merupakan tempat paling tepat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan.

“Karena itu, semestinya selesai setelah ada rekomendasi dan tidak ada upaya hukum,” tutur Budi Setyarso.

Ia menegaskan Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan.

Hanya penggunaan judul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” yang diputus melanggar kode etik jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi serta berlebihan karena Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar.

“Hanya judul Tim Mawar yang oleh Dewan Pers dianggap memuat opini yang menghakimi. Karena itu, kami memenuhi rekomendasi Dewan Pers agar Tempo memuat hak jawab pengadu,” kata Budi Setyarso.

Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum Mantan Komandan Tim Mawar Mayjen TNI (Purnawirawan) Chairawan Nusyirwan, Herdiansyah, mengatakan kliennya sudah membuat surat pernyataan keberatan terhadap putusan Dewan Pers.

Untuk upaya hukum, ia mengatakan Chairawan belum mengambil keputusan.

“Masih kami pikirkan. Kami lagi kaji dulu,” ucap Herdiansyah.

Setelah memutuskan Majalah Tempo melanggar kode etik, Dewan Pers merekomendasikan Majalah Tempo memuat hak jawab Chairawan secara proporsional disertai permintaan maaf pada edisi berikutnya.

Selain dimuat dalam majalah edisi berikutnya, berita yang diadukan juga harus dimuat dalam media siber Tempo berupa hak jawab dari Chairawan disertai permintaan maaf yang ditautkan dengan berita yang diadukan.

Keputusan dan rekomendasi tersebut bersifat final dan mengikat secara etik setelah kasusnya diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Gubernur Belum Tahu Penggeledahan Rumah Komisaris Bank Jatim

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku belum mengetahui dan tidak menerima informasi adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim.

“Belum, saya belum menerima informasi itu,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis malam (11/7/2019).

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengaku baru tahu dari wartawan dan masih akan mengecek kepastian informasi tersebut.

“Saya malah baru tahunya dari sampean (wartawan). Nanti saya cari tahu dulu,” ucapnya.

KPK dikabarkan menggeledah rumah yang diduga milik salah seorang komisaris Bank Jatim di perumahan kawasan Bhakti Husada Surabaya.

Dari informasi di lapangan, Kamis malam, sejumlah warga setempat mengakui bahwa beberapa petugas dengan pengawalan dua brimob berada di rumah tersebut selama sekitar lima jam.

“Mereka sempat menunjukkan kartu tanda pengenal dari KPK saat warga bertanya,” ujar salah seorang warga, Sholeh Sumpil, ketika ditemui.

Petugas KPK datang sekitar pukul 11.00 WIB dan baru meninggalkan rumah yang diduga milik pejabat yang pernah menjabat Kepala Bappeda Jatim itu pada pukul 15.00 WIB. Demikian, seperti dikutip Antara . (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending