Connect with us

HUKUM

Setya Novanto: Sel Saya Tidak Mewah

Published

on

Mantan Ketua DPR Setya Novanto saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Ketua DPR Setya Novanto menilai sel tahanan yang ia tempati di lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin, Bandung tidak mewah meski Ombudsman RI menemukan bahwa Setnov mendapatkan kamar yang lebih luas dan bagus dibanding warga binaan lain berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) pada Jumat (14/9/2018).

“Kalau masalah yang saya tempati itu, tidak ada yang mewah dan itu kan Ombudsman secara fakta sudah melihat, mengatakan tidak ada yang mewah tapi tempat yang saya tempati memang sudah demikian,” kata Setya Novanto (Setnov) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (18/9/2018).

BACA JUGA : KPK Duga Setya Novanto Ketahui Proyek PLTU Riau-1

Sebelumnya Ombudsman menemukan sel yang dihuni terpidana perkara korupsi proyek KTP-E itu lebih luas dengan ukuran 300-500 cm. Terdapat sekitar 40 sel dengan ukuran serupa yang antara lain dimiliki narapidana mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin, mantan Kepala Korlantas Polri Joko Susilo, dan pengusaha Tugabus Chaeri Wardhana alias Wawan.

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu juga memastikan bahwa kamar Setnov berbeda dengan kamar yang sempat ditampilkan dalam salah satu program televisi swasta. Dalam program itu, kamar Setnov lebih kecil dibandingkan yang ia tempati saat ini.

“Sebelumnya saya sedang orientasi. Saat orientasi saya dapat yang kurang bagus. Tempat itu sebenarnya ada beberapa tipe, ada yg besar ada, ada yang kecil dan Sukamiskim sejak zaman Belanda 1918 itu memang sudah demikian. Nah ini (sudah) 100 tahun pada tahun ini,” jelas Setnov.

Setnov pun mengeluhkan kondisi sel yang temboknya sudah berdebu dan atap kayu yang sudah tipis.

“Memang temboknya itu kalau tidak pakai ‘cover’, artinya tidak pakai’ wallpaper’ atau kayu tipis, berbahaya karena debu. Apalagi saya punya (masalah) kesehatan kan, itu bisa paru-paru basah dan semuanya kan lihat di foto sendiri, sederhana sekali. Hanya ada kasur dan ya meja juga hanya ukuran 40 cm,” tambah Setnov.

Ia pun mengaku hanya menempati sel bekas Walikota Palembang Romy Herton yang sudah meninggal dunia.

“Sel itu kan sudah ada tipe kecil, ada yang tipe besar. Jadi memang itu memang saya terima kasih ya itukan bekas Romy Herton ya, pada saat sebelum meninggal, baru saya. Jadi waktu saya tempati ya memang keadaannya begitu dan gara-gara waktu itu diekspose semua pada partisipasi, lapas juga menyediakan tempat, memang ada yang kecil ada yang besar. Jadi biasa saja,” jelas Setnov.

Saat sidak dilakukan, Setnov pun terlihat mengobrol santai dengan mantan bendahra umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

“Paginya saya mau sidang. Jadi waktu sidang kan ini ada pertemuan saya dengan Pak Nazaruddin, saya dengan Andi Narogong dengan pimpinan banggar. Dimana pimpinan banggar terima uang termasuk Melchias Mekeng, Olly, itukan juga di sini (kasus KTP-E). Ivan (Irvanto) menyerahkan uang kepada Mekeng di ruangan saya. Jadi ini juga Nazar sebagai saksi yang melihat. Jadi saya mencocokan sebelum sidang, supaya jangan sampai salah,” cerita Setnov.

Ombudsman juga mengungkapkan beberapa temuan maladministrasi itu seperti perbedaan luas kamar hunian, layanan antar satu penghuni dengan warga binaan lain, perbedaan fasilitas di kamar, hingga penyediaan televisi yang bukan kewenangan penghuni Lapas.

Tak hanya itu, jika dibandingkan dengan tempat lain seperti Lapas Banceuy dan Lapas Wanita, standar operasional prosedur di Sukamiskin berkategori tidak patut.

Kategori tidak patut ini maksudnya, setiap memasuki pukul 17.00 WIB, seluruh penghuni harus masuk ke kamarnya masing-masing serta dikunci oleh petugas Lapas.

Namun yang terjadi di Sukamiskin penguncian hanya dilakukan di blok tahanan saja, sehingga warga binaan bisa keluar masuk kamar dengan leluasa. Demikian, seperti dikutip Antara. (dsc)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Bawaslu periksa Luhut Panjaitan soal video dugaan politik uang

Published

on

Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memeriksa Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terkait video yang sempat viral karena rekamannya yang diduga sedang melakukan politik uang.

“Tadi sudah kita periksa minta klarifikasi sekitar satu jam lebih dari pukul 09.00 WIB sampai 10.00 WIB lebih,” kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Bawaslu menanyakan sekitar 23 pertanyaan seputar kegiatan Luhut Panjaitan ke Bangkalan Madura, seperti terkait lama kunjungan, apakah berkunjung dengan tim sukses, serta juga klarifikasi terkait muatan video tersebut.

“Pak Luhut datang ke sana bersama teman-teman kementerian. Untuk hasil pemeriksaan belum bisa diberitahukan karena masih penyidikan,” katanya.

Selain memeriksa Menko Bidang Kemaritiman, Bawaslu juga melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi yang berada di lokasi saat kunjungan Luhut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terekam kamera memberikan amplop kepada kiai di Bangkalan Madura dan video itu sempat viral di media sosial. Demikian, seperti dikutip Antara . (blw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Enam Lembaga Survei Dilaporkan ke Bareskrim

Published

on

Enam lembaga pemantau pemilu dan survei yang merilis hitung cepat dan exit poll usai pencoblosan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Enam lembaga pemantau pemilu dan survei yang merilis hitung cepat dan exit poll usai pencoblosan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri karena diduga melanggar Pasal 28 Undang-Undang no 11/20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kuasa Hukum KAMAHK Pitra Romadoni di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (19/4/2019), menyebut laporan yang diajukan adalah laporan delik aduan, bukan laporan polisi.

Lembaga-lembaga yang dilaporkan Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi (KAMAHK) tersebut adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika Indonesia dan Poltracking Indonesia.

“Terhadap hal ini kami meminta pihak Bareskrim Polri agar mengusut tuntas permasalahan hasil survei ini karena hasil survei ini banyak membingungkan masyarakat kita,” ucap Pitra.

Menurut dia, kebenaran hasil hitung cepat lembaga survei itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum tentu sesuai dengan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ia pun mempertanyakan jumlah sampel dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang diambil lembaga-lembaga survei itu sehingga merilis hasil pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Jangan membuat kebingungan masyarakat kita, ini sudah sangat dahsyat sekali penggiringan opini hitung cepat ini, apabila nanti nyatanya Prabowo yang menang, bagaimana nanti mempertanggungjawabkan ini?” ucap Pitra.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat menjaga keamanan agar kondusif sembari menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.

“Tadi kami diperlakukan baik oleh Bareskrim Polri dan Kamis ini mereka akan memproses laporan kami untuk menindaklanjutinya,” ujar Pitra.

Indo Barometer, CSIS, SMRC, Charta Politika Indonesia dan Poltracking Indonesia termasuk dalam 40 lembaga survei yang dapat mengumumkan hasil hitung cepat pada Pemilu 2019 dan terdaftar di KPU. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Eni Maulani Saragih

Published

on

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

Eni dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan (SMT) yang merupakan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi untuk tersangka SMT,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Untuk diketahui, Eni juga merupakan terpidana perkara korupsi proyek PLTU Riau-1.

KPK pada 15 Februari 2019 telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Namun sampai saat ini, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakusisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dimana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerga Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.

Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending