Connect with us

POLITIK

Sidang DKPP, Ketua Dan Komisioner KPU Terbukti Melanggar Kode Etik

Published

on

Ketua Majelis, Harjono.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap ketua dan anggota KPU RI usai terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Mereka adalah Ketua KPU RI Arief Budiman, Komisioner KPU Ilham Saputra, Viryan, Pramono Ubaid Tantowi, dan Hasyim Asyari. Kemudian DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Wahyu Setiawan, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras.

Tak hanya itu, DKPP juga memberi sanksi kepada Evi Novida Ginting.

“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang kepada Teradu VI, Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua Majelis Harjono saat membacakan amar putusan, Rabu (10/7/2019).

Dalam perkara ini, pengadu yakni mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Adly Yusuf Saepi. Ia mendalilkan bahwa komisioner dan pimpinan tersebut tidak meloloskannya dalam tahap administrasi karena menggunakan rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Padahal, ada beberapa calon anggota KPU di Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan lolos dengan menggunakan rekomendasi yang sama.

Adly juga menyebut bahwa telah terjadi kebocoran dokumen negara, yaitu bank soal Tes CAT KPU beserta kunci jawaban dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur periode 2019-2024. Kebocoran tersebut diduga diperjualbelikan oleh oknum mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur atas nama Iwan Kurniawan dan oknum Staf Sekretariat PNS Biro SDM dan Perencanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Nirwana sebelum tes CAT KPU dilaksanakan 19 November 2018.

Dalam pertimbangan Putusan yang dibacakan oleh Prof Muhammad, hasil sidang pemeriksaan DKPP berpendapat bahwa terbukti terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan yang dilakukan teradu dalam menyikapi persyaratan administrasi rekomendasi PPK terhadap pengadu maupun dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan Muhammad Aswar dan Seni Marlina dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan.

“Para teradu semestinya menerapkan standar yang sama dalam setiap seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota demi adanya kepastian hukum,” katanya.

Selain itu, para teradu semestinya berpedoman pada ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang menyebutkan dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu.

“Tindakan para teradu terbukti telah melanggar prinsip adil dan Kepastian hukum, Pasal 10 huruf a jo Pasal 11 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Terkait kebocoran, lanjut dia, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi terbukti terdapat kebocoran soal CAT dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur.

Iwan Kurniawan selaku staf sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terbukti menyebarluaskan soal seleksi dimaksud. DKPP pun memerintahkan kepada Iwan Kurniawan untuk dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang memiliki tanggung jawab etik yang lebih atas ketidakpastian hukum sebagai akibat dari simplifikasi melakukan diskualifikasi seluruh peserta yang memiliki nilai CAT tinggi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui bahwa sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua divisi tidak menghilangkan statusnya sebagai anggota atau komisioner KPU. Hak dan kewajibannya sebagai anggota/komisioner tetap melekat kepada yang bersangkutan. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

FPI Tak akan Undang Prabowo-Sandi dan Partai Politik di Ijtima Ulama IV

Published

on

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, pihaknya tak akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam kegiatan Ijtima Ulama IV. Namun, ia tak menjelaskan alasan pihaknya tak mengikutsertakan keduanya dalam agenda tersebut.

“Ijtima Ulama IV tidak mengundang peserta pilpres,” kata Munarman kepada Okezone, Kamis (18/7/2019).

Munarman menyatakan, selain tidak menghadirkan Prabowo-Sandi, Ijtima Ulama IV juga tak akan mengundang partai politik.

“Parpol juga tidak kami undang,” katanya.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berencana menggelar agenda Ijtima Ulama IV. Kegiatan itu diklaim bukanlah bentuk kekecewaan atas pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto pada Sabtu, 13 Juli 2019.

“Begitu juga kami punya sikap dan punya ketentuan tersendiri apa langkah-langkahnya selanjutnya, yaitu kami akan menampung dan menerima semua masukan dari para ulama, para habaib, dari para tokoh nasional sesuai dengan arahan imam besar kita Habib Muhammad Rizieq Shihab,” kata Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Yusuf menuturkan, tema dan waktu Ijtima Ulama IV masih akan dibahas melalui rapat. Kata dia, pembahasan itu dilakukan dengan seluruh ormas yang tergabung ke dalam GNPF Ulama.

“Bagaimana menyikapi keadaan dan situasi dengan hal-hal yang terbaru,” ujarnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jubir PA 212 Akui Sikap Amien Rais Sudah Berubah

Published

on

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 alias PA 212 Habib Novel Bamukmin mengakui, sikap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memang telah berubah.

Sebelumnya, Amien merupakan sosok paling keras dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi. Namun, sikap kritis Amien kini dianggap sudah menurun.

Habib Novel Bamukmin mengatakan, sikap Amien Rais mulai terlihat berubah sejak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi.

“Memang belakangan ini saya pribadi melihat dua sikap yang ditunjukkan oleh Pak Amien Rais yaitu saat menanggapi tentang rekonsiliasi Jokowi – Prabowo. Lalu sikapnya setelah membaca surat dari Prabowo yang agak melunak,” kata Novel ketika dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Menurut Novel, sepertinya Amien Rais ingin meredam gejolak kekecewaan di antara massa 212 karena Prabowo memilih bertemu dengan Jokowi.

Namun, hal tersebut tak pas untuk dibahas saat ini. Karena kata Novel, pihaknya tengah fokus mempersiapkan ijtimak ulama ke-4 yang digelar awal Agustus mendatang.

“Semua permasalahan akan dibahas tuntas dan menghasilkan putusan ijtimak ulama ke-4. Diharapkan ini bisa memenuhi rasa keadilan yang selama ini kami perjuangkan,” tandas Novel, seperti dikutip Eramuslim. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Pengamat : Masa Depan Gerindra Oposisi Bukan Ikut Jokowi

Published

on

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Masa depan Partai Gerindra adalah mengambil sikap oposisi, berada di luar pemerintahan. Bukan bergabung dengan kabinet baru Joko Widodo dengan mendapatkan sejumlah jatah menteri.

Pemerhati politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika ingin menatap Pemilu 2024, partai pimpinan Prabowo Subianto itu harus menjadi oposisi yang konstruktif, oposisi yang tidak berhadap-hadapan secara langsung dengan pemerintah.

“Oposisi yang kadang-kadang mau bekerjasama dengan pemerintah karena kepentingan yang lebih besar, tidak selalu menolak kebijakan. Tetapi kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, Gerindra ambil bagian untuk membela,” ujar Pangi, Kamis (18/7/2019).

Gerindra akan mendapatkan tempat di hati masyarakat saat citra pemerintah pudar. Menurut Pangi, itulah momentum emas bagi Gerindra kalau bicara masa depan politik.

“Syukur-syukur bisa menghantarkan calon presiden terpilih dari Gerindra (Pemilu 2024) yang menjadi antitesis pemerintahan sekarang,” ungkapnya.

Kalau Gerindra tetap bergabung di kabinet Jokowi-Maruf, lanjut Pangi, partai pimpinan mantan Danjen Koapssus itu akan menjadi bagian dari dosa masa lalu dari pemerintahan sekarang.

Dosa pemerintahan Jokowi yang paling tampak adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, jauh dari janji manis 7 persen. Satu lagi, nominal utang yang sudah menjulang hingga menyentuh angka Rp 4.418 triliun pada 2018.

“Makanya harus hati-hati betul, jangan salah mengambil langkah. Harus dihitung secara komperhensif, mudharat dan manfaatnya apa, dan apa untung ruginya bagi Gerindra ke depan,” demikian Pangi, seperti dikutip Rmol.co. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending