Connect with us

BISNIS

SKK Migas Sebut Italia Kandidat Investor Proyek Ultra Laut Dalam

Published

on

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. (Foto : dunia-energi.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan, kontraktor migas raksasa asal Italia, Eni S.p.A, menjadi kandidat untuk pengembangan proyek Indonesia Deep Water Development (IDD) alias Ultra Laut Dalam di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Eni sendiri sudah ada di sekitar situ (Eni mengelola Blok East Sepinggan di Kaltim) yang memiliki fasilitas produksi. Jadi rekap tersebut atau di luar mengenai kesepakatan kedua belah pihak nantinya dalam meng-arrange salah satu Eni memiliki positioning yang bagus untuk bisa mengembangkan IDD. Dia punya fasilitas dan bisa diintegrasikan dan kalau bisa, itu investasinya bisa ditekan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2020)

Menurut Dwi,  dengan menekan investasi maka keekonomian yang didapatkan akan lebih baik. Sementara untuk harga gas sendiri akan tergantung dengan pasar.

Dwi mengatakan, SKK Migas dan pemerintah akan melihat kontraktor migas mana yang pas untuk masuk, memiliki pengalaman, dan sebagainya.

“Jadi kita akan concern agar proyek ini jalan, bisa produksi menjadi daya dukung mencapai satu juta barel. Jadi itu kan perusahaan besar yang mempunyai pengalaman kriteria sudah masuk,” katanya.

SKK Migas menyebut kontrak proyek IDD berakhir pada tahun 2027-2028 sehingga perlu dilakukan perpanjangan. Karena kalau tidak, maka keekonomian tidak akan didapatkan.

Dwi menyebut pemerintah bakal mendukung perpanjangan kontrak ini jika sudah ada kontraktor yang serius bakal mengerjakan.

“Mana bisa masuk untuk melaksanakan proyek kalau seandainya nggak jelas meskipun nanti minta persetujuan ke pemerintah. Tapi Insya Allah pemerintah akan dukung perpanjangan itu kalau serius kontraktor yang akan laksanakan,” ujarnya.

Dwi pun berharap agar proses pelepasan hak kelola atau participant interest (PI) bisa selesai tahun ini. Sebab, kalau tidak dilakukan segera maka proyek tidak akan cepat berjalan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM membenarkan PT.Chevron Pacific akan mundur dari proyek IDD Kaltim senilai US$5 miliar atau Rp70 triliun (kurs Rp14.000/US$).

“IDD sudah jelaslah. Chevron kan satu paket dengan Rokan. Kira-kira gitu jawabannya. Kalau dia sudah ini artinya dia bareng Rokan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Ego Syahrial. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.



BISNIS

BUMN Ekspor Pembangkit Listrik Tenaga Surya 200MWp di Afrika

Published

on

Penandatanganan kontrak kerja dengan TSG Global Holdings untuk membangun PLTS berkapasitas 200 Mega Watt peak (MWp) di Kinshasa. (Foto : Instagram @lenindustri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sinergi BUMN antara PT Len Industri (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), serta serta PT INKA (Persero)  telah menandatangani kontrak kerja dengan TSG Global Holdings untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 Mega Watt peak (MWp) di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, Afrika. PT Len Industri memegang peran sebagai leader dari konsorsium yang dibentuk dari tiga perusahaan itu.

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Direktur Operasi I Len Industri Linus Andor Mulana Sijabat, Direktur Pemasaran Barata Indonesia Sulistyo Handoko, Direktur Keuangan dan SDM INKA Andy Budiman serta CEO TSG Infrastructure Septian Wahyutama bertempat di Menara MTH, Jakarta (17/9).

Direktur Operasi I PT Len Industri, Linus Andor M. Sijabat, mengatakan kerjasama Indonesia-Afrika dalam realisasi kontrak kerja ini merupakan momentum Len Industri mengembangkan eksistensi bisnisnya di pasar luar negeri, khususnya dalam bidang renewable energy.



“PT Len Industri akan membentuk kerjasama operasi (KSO) dengan Barata Indonesia yang berperan dalam rekayasa, pengadaan, dan konstruksi atau EPC (Engineering, Procurement, Construction) PLTS 200MWp tersebut. Di sana kita akan men-deliver panel surya, PV mounting, inverter & combiner, design & engineering, electrical component, interkoneksi, pekerjaan sipil, instalasi dan konstruksi, hingga pengujian dan pengawasan,” ujar Linus.

TSG melalui afiliasinya di Republik Demokratik Kongo, Sunplus S.A.R.L, telah membentuk kerja sama agar proyek ini terealisasi. Sunplus S.A.R.L. akan memberikan kewenangan sepenuhnya dalam pekerjaan EPC, termasuk di antaranya kepercayaan tata kelola manajemen profesional, serta sebagai pemegang konsesi investasi PLTS ini.

PLTS Kinshasa 200 MWp akan di bangun pada lahan seluas ±300 ha dengan nilai kontrak sebesar USD175 juta atau setara Rp2,59 triliun, dan merupakan tahap awal dari pembangunan PLTS 1.000 MWp di area tersebut. 

PLTS akan dibangun dengan sistem ground-mounted (di atas tanah) dan On-grid atau terhubung/terkoneksi dengan jaringan (grid), artinya bersama pembangkit lainnya ikut menyuplai beban di jaringan listrik yang sama. Pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk melistriki wilayah di Kinsasha, Kongo yang belum teraliri listrik.

Len Industri merupakan pelopor produsen modul surya di Indonesia yang telah merintis bisnis ini sejak tahun 1985 dan telah mengaplikasikannya di berbagai wilayah Indonesia produk-produk PLTS seperti: solar tree, penerangan  jalan umum, solar rooftop, BTS surya, PLTS terpusat, PLTS hybrid, dll.

Saat ini Len Industri juga ditunjuk sebagai ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Surya di lingkungan BUMN yang dibentuk oleh Kementerian BUMN sejak Juli 2020 lalu.
 
Tidak hanya pembangunan PLTS, TSG juga menggandeng Len Industri menjajaki peluang kerja sama proyek transportasi di Kongo, serta proyek infrastruktur dan bendungan bersama BUMN lain seperti Wika dan Inka.

Linus juga mengatakan bahwa setelah berhasil membuktikan kapasitasnya dalam membangun sistem perkeretaapian di level nasional, perusahaannya akan ekspansi ke level global dimana pasar Afrika dan Asia Pasifik menjadi target saat ini. (jbr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Waduh, Pertamina Beda Interpretasi soal Permen ESDM No. 42 Th. 2018

Published

on

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. (Foto : Instagram @sugengsuparwoto)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi VII DPR RI menerima aspirasi terkait Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Dimana, pada Pasal 2 aturan ini dinyatakan, PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri.

Saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap beserta jajarannya di Komplek Patra Lomanis Residence PT. Pertamina RU IV Cilacap Jawa Tengah, Jumat (18/9/2020), Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan terdapat kesalahan interpretasi dalam memahami Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 itu. Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan stakeholder terkait lainnya.

“Ada kesalahan interpretasi dalam memahami Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 42 Tahun 2018 mengenai kewajiban membeli dan mengolah crude oil (minyak bumi) dalam negeri oleh Pertamina. Ternyata dalam Permen itu tidak diwajibkan, tapi bisa dinegosiasikan (fleksibel). Namun ada pula klausul-klausul lainnya yang menjadikan seolah-olah Pertamina terpaksa harus membeli meskipun dengan harga tinggi,” papar Sugeng.



Politisi Partai NasDem ini menambahkan bahwa aspirasi ini akan dibahas di rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan kementerian terkait untuk memperoleh solusi yang terbaik dan tepat. “Kami kebetulan ada Panja Migas yang nantinya akan membawa persoalan ini dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM dan rapat dengar pendapat dengan Pertamina yang intinya bagaimana negara tetap memperoleh pemasukan dari crude oil. Namun Pertamina juga tetap bisa untung dan rakyat terpenuhi kebutuhan BBM dengan harga terjangkau dan mudah mendapatkannya,” imbuhnya.

Sugeng juga mendorong komitmen Pertamina pada energi yang bersih dan berkelanjutan. Disinilah (kilang minyak Cilacap) diproduksi BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi. Perlahan RON rendah akan dikurangi, mengingat hanya tinggal 7 negara saja yang masih memakai BBM dengan RON rendah yaitu di bawah 91. “Kita sudah masuk di RON 92 ke atas sehingga lingkungan hidup kita menjadi lebih bersih bagi anak cucu kita kelak,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Operasional RU IV Cilacap Djoko Priyono mengakui, pihaknya terkendala Permen ESDM No. 42 Tahun 2018 ketika harga crude oil dunia anjlok, sementara Pertamina tetap harus membeli crude oil dalam negeri yang harganya lebih mahal. “PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi,” kata Djoko mengutip bunyi Pasal 2 ayat 2 Permen ESDM.

Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia maka deviasi crude oil makin tinggi sulit terelakkan. Selisih harga antara crude oil dengan produk makin tipis, menyebabkan kerugian sulit dihindari. “Persoalan lain yang turut menyumbang kerugian Pertamina antara lain biaya angkut kapal ke 30 titik pengambilan crude oil yang membutuhkan biaya cukup tinggi, peningkatan inventory change (penyesuaian jumlah persediaan), serta peningkatan biaya akibat depresiasi rupiah,” tutup Djoko.

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto (F-NasDem) dan diikuti oleh Anggota Komisi VII lainnya yaitu Paramitha Widya Kusuma, Willy Midel Yoseph (F-PDI Perjuangan), Ratna Juwita Sari (F-PKB) dan Rofik Hananto (F-PKS). (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Menkeu Harus Lebih Selektif Ngasih-ngasih PMN untuk BUMN

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Rudi Hartono. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau Menteri Keuangan beserta jajaran Direktorat Jenderalnya untuk lebih selektif dalam memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, perlu ada kajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kinerja perusahaan-perusahaan plat merah yang mengajukan anggaran tersebut. Hal ini disampaikannya berdasarkan sejumlah temuan, salah satunya yang terjadi pada PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau PT. KIW.

“PT. KIW meminta penyertaan modal hampir Rp 1 triliun, sementara paparan kinerja yang disampaikan pihak direksinya, selama ini mereka hanya mampu menghasilkan laba bersih Rp 130 juta per tahun. Menurut saya Menkeu dan Dirjennya tidak mempelajari kelayakan dan menganalisa track record BUMN tersebut. Tidak semudah itu memberikan PMN kepada BUMN yang tidak jelas kinerjanya, ini yang diminta Rp 1000 miliar bukan memberi modal Rp 100 juta,” kata Rudi dalam pernyataan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (17/9/2020).

Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem tersebut mengingatkan Menkeu untuk tidak memberikan modal kepada BUMN ‘abal-abal’. Sebab, modal negara yang disuntik pada perusahaan plat merah merupakan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat. “Jadi kinerja BUMN dan jajaran direksinya yang tidak becus dan hanya untuk tutupi hutang dan bayar gaji, sebaiknya jangan diberikan PMN dari uang rakyat tersebut,” tegasnya.



Dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menkeu, awal pekan ini, sedikitnya 9 BUMN yang mengajukan PMN. Terkait hal ini, Rudi tidak menampik, dan menilai terdapat perusahaan yang memang layak dan harus didukung kinerjanya. Ia mencontohkan sejumlah BUMN, seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai plat merah yang bisa terlihat jelas kinerjanya dan menghasilkan laba tahunan yang terus meningkat. “Artinya, tata kelola dan manajemen mereka dalam mengelola uang rakyat tidak diragukan,” tambahnya.


Terkait PT. Garuda Indonesia (Persero) yang meminta PMN di atas Rp 2 triliun, Rudi sempat mempertanyakan dasar hukum apabila maskapai penerbangan tersebut nantinya menerima suntikan modal. “Saya ingatkan kepada Bu Menkeu kalau Garuda ini perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki publik, baik swasta maupun perorangan, bagaimana aturan dan undang-undang yang mendasari hingga pemerintah mengucurkan PMN, sekali lagi ini uang yang besar bersumber dari pajak rakyat dan ini uang rakyat,” tutup Rudi. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017