Connect with us

POLITIK

Soal Jabatan di Bank Plat Merah, Ma’ruf Ngaku tapi TKN Malah Bilang Sudah Mundur

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019 nomor urut 01, K.H. Ma'ruf Amin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sosok Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Maruf Amin menjadi salah satu yang dipersoalkan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi soal yakni jabatan Maruf di dua perbankan BUMN, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Merespon hal itu, Maruf mengamini bahwa memiliki jabatan di dua perbankan. Namun ia menegaskan bahwa statusnya bukan karyawan.

“Iya, DPS. Dewan Pengawas Syariah kan bukan karyawan. Dan itu bukan BUMN juga, itu anak perusahaan,” kilah Maruf di kantor MUI, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Kendati demikian, ia enggan untuk menjelaskan secara gamblang. Maruf lebih memilih untuk menyerahkan persoalan ini kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk menjelaskan.

Di sisi lain, Jurubicara TKN, Arya Sinulingga turut buka suara terkait persoalan dua jabatan Maruf di perbankan syariah. Arya menegaskan, sudah mengundurkan diri saat hendak mencalonkan diri sebagai Cawapres Joko Widodo.

“Pertama, kelihatan teman-teman 02 tak paham aturan, ketika beliau mendaftar itu sudah mengundurkan diri terhadap semuanya, apapun yang menyangkut urusan publik,” kata Arya saat dihubungi wartawan.

Sependapat dengan Maruf, politisi Perindo pendukung Jokowi ini malah berpendapat bahwa perbankan tersebut bukanlah BUMN seperti yang dituduhkan BPN. Oleh karenanya, ia memaknai tudingan BPN hanya sekadar mencari-cari kesalahan kubu 01 untuk memperkuat gugatan di MK.

“Nggak hanya BNI, ada BNI life sama apa gitu yang memiliki saham itu. Jadi, Mandiri juga begitu. Jadi tidak signifikan yang mereka adukan. Mereka (BPN) lupa sama UU BUMN, nah ini mereka mencari-cari. Saya yakin ini enggak akan bisa dipermasalahkan karena KPU pun sudah mengklarifikasi itu sebelumnya,” tandasnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Ada Aksi PA 212 di Sekitar MK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Published

on

Rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.290 personel guna mengamankan lalu lintas di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).

Hal tersebut dilakukan terkait adanya rencana aksi yang bakal digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF dan FPI bertajuk Tahlil Akbar 266.

“Pengamanan lalin (lalu lintas) disiapkan sekitar 1.290 personel lantas,” kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M. Nasir saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2019).

Nasir mengatakan, ada penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Barat, mulai dari depan patung kuda Arjuna Wiwaha hingga kawasan Gedung MK dan Istana Negara. Hal tersebut dilakukan agar tak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.

“Untuk sementara yang sudah dilakukan penutupan dengan MCB dan security barier di Jalan Medan Merdeka Barat arah utara, di depan Museum Gajah,” kata Nasir.

Menurut Nasir, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, hanya saja sifatnya situasional. Dirinya menerangkan, baru Jalan Medan Merdeka Barat saja yang ditutup.

“Jadi kendaraan yang arah ke utara dari Patung Kuda bisa melewati Budi Kemuliaan belok ke Abdul Muis, atau melalui Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya, seperti dikutip Suara.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jelang Sidang Putusan MK, BPN Yakin MK Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin

Published

on

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya akan menerima semua keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Dia optimistis majelis hakim akan mengabulkan permohonan yang telah disampaikan kuasa hukum Paslon 02 dalam petitum.

“Kami optimis. Insyaallah, 27 Juni nanti akan memutuskan sesuai dengan harapan kami bahwa MK bisa mendiskualifikasi Pak Jokowi dan menetapkan Pak Prabowo menjadi Presiden 2019-2024,” katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (25/6/2019).

Dia menuturkan BPN sudah berkomitmen bahwa apapun keputusan MK nanti, Prabowo dan Sandiaga akan menerima dengan lapang dada.

Pasalnya, kuasa hukum telah bekerja maksimal. Selain sudah menghadirkan saksi-saksi, Tim Kuasa Hukum Prabowo juga telah menyampaikan barang bukti.

“Pak Prabowo dan bang Sandiaga itu patriot serta negarawan. Namun, kami menghimbau keputusan para yang mulia hakim ini bukan hanya saja dipertanggung jawabkan kepada rakyat Indonesia. Hakim mempertanggungjawabkan keputusannya kepada Allah SWT. Jadi, benar-benar harapannya keputusan itu menjunjung nilai kebenaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, MK menyatakan akan memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, yang semula dijadwalkan pada Jumat (28/6/2019) menjadi Kamis (27/6/2019).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

BPN Akui Sulit Hadirkan Saksi dari Aparat di Sidang MK

Published

on

Tim Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya terkendala menghadirkan saksi dari aparat penegak hukum pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski kata Nasrullah, pihaknya telah berupaya meminta agar majelis hakim MK dapat mengeluarkan surat untuk memanggil saksi yang diharapkan hadir.

“Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa saksi dari aparat ini untuk hadir pada sidang PHPU di MK,” katanya saat ditemui di Media Center 02 Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Nasrullah menilai seharusnya majelis hakim MK yang memiliki kewenangan dapat menghadirkan saksi dari aparat ke persidangan. Meski saksi dari aparat penegak hukum juga memang tidak bisa semudah itu hadir di sidang, sebelum mendapatkan izin dari pimpinan.

“Kalau tiba-tiba hadir maka kena sanksi. Namun, jangan lupa dalam UU MK ada kalimat ‘Setiap saksi yang dipanggil oleh majelis kontitusi, wajih hadir’. Ini harusnya dapat menjadi pertimbangan dalam persidangan di MK,” terangnya.

Sebelumnya, Nasrullah mengaku telah meminta dengan tegas pada persidangan PHPU di MK untuk dapat berkenan memanggil saksi dari aparat, namun urung dilakukan karena tidak mendapat sinyal dari majelis hakim.

“Sudah kami sebut nama, tapi hakim MK menolak karena (mungkin dianggap) tidak diperlukan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam sidang PHPU kedua, Bambang Widjojanto selaku Ketua Tim Kuasa Hukum meminta MK membuat surat panggilan untuk memanggil saksi dari aparat penegak hukum, pada hari Selasa 18 Juni lalu.

“Kami mohon kepada MK untuk cari kebenaran materil. Jika ada sesuatu yang bisa membawa titik terang dalam pengadilan, panggil, cari,” kata BW, seperti dikutip Gatra.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending