Connect with us

JAKARTA

STOP REKLAMASI, ANIES AKAN TERUS DIBURU

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

SETIAP daerah ada mafianya. Ini seolah sudah jadi hukum sosial. Karena terjadi di semua tempat dan di setiap waktu. Mafia ini biasanya melibatkan tiga pihak: pengusaha, birokrat dan legislator.

Kalau mafia jabatan, itu kecil. Uang recehan. Lihat kasus Romahurmuziy, paling 300 juta-an. Juga uang yang disita di laci Menag. Uang kecil. Cuma melibatkan “kementerian Agama” jadi heboh.

Sebesar-besarnya uang suap jabatan, tetap itu recehan. Tak ada apa-apanya dibanding mafia proyek. Baik proyek yang melibatkan APBN/APBD atau proyek swasta. Tapi korupsi, meski kecil, tetaplah korupsi. Harus ditindak.

Jakarta misalnya, APBD-nya di atas 70 triliun. Perputaran uang di Jakarta sekitar 60 persen dari yang ada di seluruh Indonesia. Siapa yang tak ngiler? Prof. Dr. Komarudin Hidayat sampai bilang: jangan jadi ayam yang mati di lumbung padi. Jakarta ini lumbung padi.

Di Jakarta ada reklamasi. Ini proyek raksasa. Bukan puluhan milyar lagi, tapi ratusan triliunan. Pasti melibatkan para raksasa. Mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Fee-nya gede. Gede banget.

17 pulau akan dibuat. Baru empat pulau (tepatnya kawasan pantai) yang dibuat. Masih 13 pulau lagi. Tapi Anies stop. 13 pulau tak bisa lagi dibuat. Empat pulau yang 100 persen dikuasai pengembang? Anies segel. Anies hadir dan pimpin penyegelan itu. Ini nekat namanya. Gubernur baru yang cari perkara.

Seorang menteri marah-marah. Meskipun akhirnya kendor juga setelah tahu itu salah. Sejumlah pejabat yang di pundaknya ada beberapa gambar bintang duduk bersama. Bagaimana menghadapi gubernur baru ini. Pengusaha coba nego, tapi ditolak. Pintu belakang ditutup.

Bagaimana nasib empat pulau reklamasi yang di atasnya sudah ada sekitar 1000 bangunan rumah? Pertama, apakah pulau reklamasi dikeruk kembali dan akan dijadikan laut lagi? Berapa butuh biaya? Dan anggarannya dari mana? Kalau opsi ini yang dipilih, selain akan keluar biaya besar, juga akan membuat kapok para pengusaha untuk bekerjasama dengan pemerintah. Sebab, tak ada kepastian hukum.

Dasar reklamasi ada. Yaitu Kepres no 52 tahun 1995. Keluar juga Perda no 8 tahun 1995. Atas dasar peraturan itu, tahun 1997 Pemprov DKI melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan reklamasi dengan imbalan 35 persen.

Setelah jadi, 100 persen pulau reklamasi itu dikuasai pengembang. Oleh pengembang dijadikan kawasan tertutup. Warga dan media tak bisa masuk. Ini jelas pelanggaran. Makanya, Anies segel. 13 pulau yang rencananya akan dibuat, Anies stop. Banyak pelanggaran hukum disitu jadi celah gubernur untuk menghentikan reklamasi. Dan, betul-betul berhenti.

Kedua, apakah seribu bangunan rumah itu dihancurkan karena belum ada IMB-nya? Perlu dipahami bahwa pengembang sesuai aturan yang ada punya hak 35 persen dari pulau yang mereka bangun. 65 persen yang semula juga dikuasai pengembang diambil oleh Pemprov. Inipun sesuai aturan yang berlaku. Maka, menghancurkan 1000 bangunan rumah hanya karena belum ada IMB-nya bukan solusi terbaik. Sebuah tindakan emosional.

Ketiga, apakah akan manfaatkan empat kawasan pantai yang sudah dibuat? Ada PP no 36 tahun 2005 pasal 18 ayat 4 yang menjelaskan bahwa kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. Dari PP inilah maka terbit Pergub no 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (RPK). Pergub ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang di lahan hasil reklamasi.

Pulau C dan D sudah ada di RTRW DKI. Dan saat ini RDTR dalam proses revisi. Tak ada RTRW saja Pemprov boleh kasih ijin membangun, apalagi sudah ada RTRW-nya. Dan RDTR-nya juga bentar lagi jadi. So, tak ada masalah. Itu kalau orang paham hukum. Kalau gak paham? Kasih tahu, agar paham. Jangan ajak berdebat.

Berdasarkan Pergub no 206 tahun 2016 yang sudah ada, Anies setujui pengajuan IMB oleh pengembang agar 1000 rumah itu jadi legal. Toh itu memang hak pengembang karena dibangun di atas lahan lima persen dari 35 persen yang jadi bagian jatah dan hak pengembang . 65 persen lahan milik Pemprov DKI, Anies tunjuk Jakpro, BUMD milik Pemprov, untuk membangun sarana bagi kepentingan umum.

Lalu, apa yang salah? Jangan pula Pemprov dzalim sama pengembang. Main ambil dan hancurkan saja. Main hajar terus. Itu mah bukan menegakkan hukum, tapi dendam.

Kalau itu dilakukan untuk pencitraan, bagus. Akan muncul image gubernur pemberani. Buktinya? Dia gusur dan hancurkan 1000 rumah yang dibangun pengembang. Hebat! Bukan hebat itu. Tapi ngawur!

Belakangan ini ada anggapan kalau kepala daerah marah-marah, maki-maki pegawai, gebrak meja dan gusur rumah, dibilang hebat. Sehingga, ada sejumlah kepala daerah kemudian marah-marah dan gebrak meja. Disengaja. Kemudian dishoot, lalu diviralkan. Untuk apa? Agar rakyat tahu bahwa kepala-kepala daerah itu hebat. Bukan hebat. Tapi ngawur! Ini pencitraan kelas kambing.

Sampai disini anda paham pokok masalahnya. Harus jernih melihat sesuatu. Tapi, kenapa ada yang terus menyerang Anies? Dan terbitnya IMB dianggap sebagai bentuk ingkar janji dan bahkan penghianatan kepada bangsa? Itu karena mereka tak tahu pokok masalah. Atau mereka punya masalah dengan Anies. IMB jadi peluang dan pintu masuk untuk menyerang Anies.

Sekarang IMB yang disoal. Setelah ini berhenti? Tak akan! Akan ada saja masalah yang terus dipersoalkan. Apa aja, yang penting bisa dijadikan masalah. Siapa mereka?

Pertama, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pulau reklamasi. Kedua, pihak-pihak yang selama ini terganggu kepentingannya oleh kebijakan Anies. Baik terkait urusan bisnis (diluar reklamasi) maupun politik. Ketiga, pihak-pihak yang berminat jadi rival Anies di 2024. Maksudnya nyapres? Kira-kira begitu.

Ketiga kelompok di atas bisa diidentifikasi melalui sejumlah partai yang bersemangat, bahkan bernafsu untuk melakukan impeachment kepada Anies. Perhatikan partainya berdasarkan tiga identifikasi kelompok di atas. Impeachment soal IMB? Gak salah? Memang, maksa banget ya… Begitulah. Sebelum ada deal, dan selama Anies terus menerus dibicarakan rakyat sebagai calon presiden yang paling potensial di tahun 2024, maka Gubernur DKI Jakarta ini akan terus diburu kesalahannya.

Suatu malam di meja makan, sekitar seminggu lalu, Sandiaga Uno bilang kepada kami: Anies Baswedan adalah satu-satunya aset rakyat yang tersisa. Pertanyaannya: apakah rakyat akan membiarkan Anies sendirian menghadapi para mafia itu?

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

Empat Akses Tol dalam Kota Jakarta di Tutup Imbas Aksi Mahasiswa

Published

on

Petugas Jasa Marga dan pihak kepolisian saat ini masih bersiaga di lapangan memantau situasi aksi mahasiswa.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Empat ruas jalan di lintasan Tol Dalam Kota Jakarta ditutup imbas dari aksi mahasiswa di sekitar Gedung DPR/MPR RI Senayan, Selasa (24/9/2019).

“Aksi mahasiswa di depan gedung MPR/DPR saat ini sudah menblokade sebagian lajur tol di kedua arah, baik dari arah Tomang maupun arah Kuningan,” kata Marketing and Communication Department Head PT Jasa Marga, Irra Susiyanti, di Jakarta.

Menurut dia, lalu lintas yang menuju lokasi unjuk rasa telah dilakukan penutupan, antara lain lalu lintas dari arah Jagorawi dan dari arah Jakarta-Cikampek menuju Semanggi dialihkan ke arah Jatinegara.

Lalu lintas dari arah Jatinegara menuju Semanggi dialihkan ke arah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Untuk pengendara yang sudah terjebak di dalam tol menuju lokasi unjuk rasa arah Cawang, kata Irra, kendaraannya diarahkan untuk putar balik di KM8.100 Semanggi dan dikeluarkan di pintu keluar terdekat.

“Lalu lintas yang sudah terjebak di dalam tol menuju lokasi unjuk rasa dari arah Tomang diputarbalikan di Semanggi (KM 12.400) dan dikeluarkan di pintu keluar terdekat,” katanya.

Kebijakan Jasa Marga tersebut untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Petugas Jasa Marga dan pihak kepolisian saat ini masih bersiaga di lapangan memantau situasi aksi mahasiswa.

“Jika dibutuhkan demi keselamatan pengguna jalan, atas diskresi kepolisian, kami akan menutup beberapa akses masuk yang menuju atau melintasi Gedung MPR/DPR,” katanya. Seperti dikutip Antara. (afs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kesbangpol DKI: Demo Tidak di Larang Asal Fasilitas Umum di Jaga

Published

on

Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melarang mahasiswa dan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui demonstrasi, namun menekankan agar tidak merusak aset Pemprov untuk fasilitas umum.

“Kami memberikan hak demokrasi bagi adik-adik kita keluarkan aspirasinya. Tapi imbauan kami pada kampus-kampus yang turun, silahkan demo, tapi jangan rusak aset yang kita punya,” kata Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Kendati demikian, Taufan mengatakan, pihaknya tidak berhak untuk memberikan izin, karena itu adalah wilayah dari kepolisian.

“Kalau diizinkan oleh kepolisian, ya kita memperbolehkan dan saya kira anak-anak itu sudah dewasa, jadi mereka tidak perlu diberi pengamanan yang ketat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufan mengatakan, pihaknya telah berunding dengan berbagai perwakilan mahasiswa dengan mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai universitas di Jakarta agar tetap menjaga ketertiban dan fasilitas umum terkait rencana demonstrasi.

“Jumlahnya gak banyak. Tapi kita gak bisa sebut ya jumlahnya. Yang jelas kami berikan pengertian bahwa ke depan, republik ini memiliki aset yang harus dijaga apalagi di Jakarta. Jadi kalau mereka menggunakan MRT, LRT dan Transjakarta jangan dirusak, itu kepentingan umum, mahasiswa diingatkan boleh emosi tapi fasilitas umum dijaga. Saya yakin mereka mengerti karena mereka orang hebat dan dewasa pikirannya,” ucap Taufan.

Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam dua hari terakhir, yakni Senin (23/9/2019) dan Selasa ini di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP dan UU KPK.

Akibat aksi di Jakarta, ruas jalan Gatot Soebroto dan jalan tol dalam kota sempat terganggu. Demikian, seperti dikutip Antara. (rpa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kawasan GBK Jadi Lokasi Evakuasi Mahasiswa Terluka

Published

on

Sejumlah Mahasiswa saat menggelar aksi demo menolak revisi RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan, Senin (23/9/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta- Kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) menjadi lokasi evakuasi bagi mahasiswa yang terluka atau menjadi korban dari aksi massa “Reformasi Dikorupsi” pada Selasa (24/9/2019).

Hingga pukul 21.00 WIB, berbagai elemen mahasiswa tersebar di seluruh penjuru GBK secara berkelompok usai menyelamatkan diri dari gas air mata yang ditembakkan polisi.

Nampak mobil ambulans juga hilir mudik membawa korban yang pingsan akibat tak kuat menahan gas air mata. Sementara mahasiswa terlihat berkonsolidasi agar temannya yang berada di luar kawasan GBK untuk membawa makanan dan minuman.

Beberapa mahasiswi pun nampak tengah diberikan perawatan oleh mahasiswa lainnya dengan asupan oksigen tabung.

“Pas sore tadi kami diberondong tembakan gas air mata. Padahal banyak mahasiswi beristirahat di seberang TVRI,” ujar Denas salah satu peserta aksi massa dari kampus UNJ.

Selain untuk mengevakuasi, GBK juga menjadi titik yang paling mudah untuk mengumpulkan teman-teman satu almamaternya. Seperti halnya di Stadion Madya, yang dipenuhi mahasiswa UNJ dan UI.

“Di sini tempat paling mudah, kita hubungi kawan-kawan lainnya di satu lokasi agar kita tidak terpecah-pecah,” ujar Geri mahasiswa UI.

Menurut Geri, yang paling utama adalah memastikan keselamatan teman-temannya terutama perempuan. Ia pun berharap polisi tidak memberondong gas air mata di lokasi yang menjadi tempat evakuasi tersebut.

“Kalau mau bubarkan bicara yang baik-baik harusnya. Tapi ini enggak tau perempuan atau laki-laki dipukul rata,” kata dia.

Hingga saat ini, masih terdengar suara tembakan yang berada di luar area kompleks GBK, diduga berasal dari gas air mata. Demikian, seperti dikutip Antar a. (sfy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending