Connect with us

JAKARTA

STOP REKLAMASI, ANIES AKAN TERUS DIBURU

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

SETIAP daerah ada mafianya. Ini seolah sudah jadi hukum sosial. Karena terjadi di semua tempat dan di setiap waktu. Mafia ini biasanya melibatkan tiga pihak: pengusaha, birokrat dan legislator.

Kalau mafia jabatan, itu kecil. Uang recehan. Lihat kasus Romahurmuziy, paling 300 juta-an. Juga uang yang disita di laci Menag. Uang kecil. Cuma melibatkan “kementerian Agama” jadi heboh.

Sebesar-besarnya uang suap jabatan, tetap itu recehan. Tak ada apa-apanya dibanding mafia proyek. Baik proyek yang melibatkan APBN/APBD atau proyek swasta. Tapi korupsi, meski kecil, tetaplah korupsi. Harus ditindak.

Jakarta misalnya, APBD-nya di atas 70 triliun. Perputaran uang di Jakarta sekitar 60 persen dari yang ada di seluruh Indonesia. Siapa yang tak ngiler? Prof. Dr. Komarudin Hidayat sampai bilang: jangan jadi ayam yang mati di lumbung padi. Jakarta ini lumbung padi.

Di Jakarta ada reklamasi. Ini proyek raksasa. Bukan puluhan milyar lagi, tapi ratusan triliunan. Pasti melibatkan para raksasa. Mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Fee-nya gede. Gede banget.

17 pulau akan dibuat. Baru empat pulau (tepatnya kawasan pantai) yang dibuat. Masih 13 pulau lagi. Tapi Anies stop. 13 pulau tak bisa lagi dibuat. Empat pulau yang 100 persen dikuasai pengembang? Anies segel. Anies hadir dan pimpin penyegelan itu. Ini nekat namanya. Gubernur baru yang cari perkara.

Seorang menteri marah-marah. Meskipun akhirnya kendor juga setelah tahu itu salah. Sejumlah pejabat yang di pundaknya ada beberapa gambar bintang duduk bersama. Bagaimana menghadapi gubernur baru ini. Pengusaha coba nego, tapi ditolak. Pintu belakang ditutup.

Bagaimana nasib empat pulau reklamasi yang di atasnya sudah ada sekitar 1000 bangunan rumah? Pertama, apakah pulau reklamasi dikeruk kembali dan akan dijadikan laut lagi? Berapa butuh biaya? Dan anggarannya dari mana? Kalau opsi ini yang dipilih, selain akan keluar biaya besar, juga akan membuat kapok para pengusaha untuk bekerjasama dengan pemerintah. Sebab, tak ada kepastian hukum.

Dasar reklamasi ada. Yaitu Kepres no 52 tahun 1995. Keluar juga Perda no 8 tahun 1995. Atas dasar peraturan itu, tahun 1997 Pemprov DKI melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan reklamasi dengan imbalan 35 persen.

Setelah jadi, 100 persen pulau reklamasi itu dikuasai pengembang. Oleh pengembang dijadikan kawasan tertutup. Warga dan media tak bisa masuk. Ini jelas pelanggaran. Makanya, Anies segel. 13 pulau yang rencananya akan dibuat, Anies stop. Banyak pelanggaran hukum disitu jadi celah gubernur untuk menghentikan reklamasi. Dan, betul-betul berhenti.

Kedua, apakah seribu bangunan rumah itu dihancurkan karena belum ada IMB-nya? Perlu dipahami bahwa pengembang sesuai aturan yang ada punya hak 35 persen dari pulau yang mereka bangun. 65 persen yang semula juga dikuasai pengembang diambil oleh Pemprov. Inipun sesuai aturan yang berlaku. Maka, menghancurkan 1000 bangunan rumah hanya karena belum ada IMB-nya bukan solusi terbaik. Sebuah tindakan emosional.

Ketiga, apakah akan manfaatkan empat kawasan pantai yang sudah dibuat? Ada PP no 36 tahun 2005 pasal 18 ayat 4 yang menjelaskan bahwa kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. Dari PP inilah maka terbit Pergub no 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (RPK). Pergub ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang di lahan hasil reklamasi.

Pulau C dan D sudah ada di RTRW DKI. Dan saat ini RDTR dalam proses revisi. Tak ada RTRW saja Pemprov boleh kasih ijin membangun, apalagi sudah ada RTRW-nya. Dan RDTR-nya juga bentar lagi jadi. So, tak ada masalah. Itu kalau orang paham hukum. Kalau gak paham? Kasih tahu, agar paham. Jangan ajak berdebat.

Berdasarkan Pergub no 206 tahun 2016 yang sudah ada, Anies setujui pengajuan IMB oleh pengembang agar 1000 rumah itu jadi legal. Toh itu memang hak pengembang karena dibangun di atas lahan lima persen dari 35 persen yang jadi bagian jatah dan hak pengembang . 65 persen lahan milik Pemprov DKI, Anies tunjuk Jakpro, BUMD milik Pemprov, untuk membangun sarana bagi kepentingan umum.

Lalu, apa yang salah? Jangan pula Pemprov dzalim sama pengembang. Main ambil dan hancurkan saja. Main hajar terus. Itu mah bukan menegakkan hukum, tapi dendam.

Kalau itu dilakukan untuk pencitraan, bagus. Akan muncul image gubernur pemberani. Buktinya? Dia gusur dan hancurkan 1000 rumah yang dibangun pengembang. Hebat! Bukan hebat itu. Tapi ngawur!

Belakangan ini ada anggapan kalau kepala daerah marah-marah, maki-maki pegawai, gebrak meja dan gusur rumah, dibilang hebat. Sehingga, ada sejumlah kepala daerah kemudian marah-marah dan gebrak meja. Disengaja. Kemudian dishoot, lalu diviralkan. Untuk apa? Agar rakyat tahu bahwa kepala-kepala daerah itu hebat. Bukan hebat. Tapi ngawur! Ini pencitraan kelas kambing.

Sampai disini anda paham pokok masalahnya. Harus jernih melihat sesuatu. Tapi, kenapa ada yang terus menyerang Anies? Dan terbitnya IMB dianggap sebagai bentuk ingkar janji dan bahkan penghianatan kepada bangsa? Itu karena mereka tak tahu pokok masalah. Atau mereka punya masalah dengan Anies. IMB jadi peluang dan pintu masuk untuk menyerang Anies.

Sekarang IMB yang disoal. Setelah ini berhenti? Tak akan! Akan ada saja masalah yang terus dipersoalkan. Apa aja, yang penting bisa dijadikan masalah. Siapa mereka?

Pertama, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pulau reklamasi. Kedua, pihak-pihak yang selama ini terganggu kepentingannya oleh kebijakan Anies. Baik terkait urusan bisnis (diluar reklamasi) maupun politik. Ketiga, pihak-pihak yang berminat jadi rival Anies di 2024. Maksudnya nyapres? Kira-kira begitu.

Ketiga kelompok di atas bisa diidentifikasi melalui sejumlah partai yang bersemangat, bahkan bernafsu untuk melakukan impeachment kepada Anies. Perhatikan partainya berdasarkan tiga identifikasi kelompok di atas. Impeachment soal IMB? Gak salah? Memang, maksa banget ya… Begitulah. Sebelum ada deal, dan selama Anies terus menerus dibicarakan rakyat sebagai calon presiden yang paling potensial di tahun 2024, maka Gubernur DKI Jakarta ini akan terus diburu kesalahannya.

Suatu malam di meja makan, sekitar seminggu lalu, Sandiaga Uno bilang kepada kami: Anies Baswedan adalah satu-satunya aset rakyat yang tersisa. Pertanyaannya: apakah rakyat akan membiarkan Anies sendirian menghadapi para mafia itu?

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

Jadi Kepercayaan Sejak Era Jokowi, Masa Jabatan Sekda DKI Diperpanjang

Published

on

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah diperpanjang masa jabatannya. Sejak menjabat pada masa Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), lalu jasanya juga dipakai pada masa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Masa jabatan Saefullah seharusnya sudah habis pada 17 Juli 2019 kemarin.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir surat perpanjangan masa jabatan Saefullah sudah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saefullah diperpanjang masa jabatnya hingga lima tahun ke depan.

“Masa jabatan pak Sekda itu sudah lima tahun, namun diperpanjang kembali. Dalam surat perpanjangan sudah turun dari Kemendagri,” ujar Chaidir saat dihubungi, Rabu (17/7/2019).

Perpanjangan tersebut diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Nantinya Saefullah memiliki kesempatan untuk kembali menjabat pada masa gubernur periode selanjutnya.

“Pak gubernur ajukan. Paling lama lima tahun. Enggak bunyi paling lama. Tapi masih bisa digunakan kembali dalam periode ke depan,” katanya.

Namun selama masa perpanjangan, Saefullah bisa saja diganti oleh Anies jika memiliki pertimbangan lain. Chaidir mengatakan, alasan Anies mengajukan karena kinerjanya yang dinilai baik.

“Kinerja. Pak Sekda kan masih bagus kinerjanya. Kompetensi masih bagus,” ucap Chaidir. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Rampimgab Batal untuk Ketiga Kalinya, Pemilihan Wagub DKI Terancam Molor

Published

on

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI terkait pemilihan Wakil Gubernur DKI sudah tiga kali gagal dilaksanakan.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik menilai tak kunjung dilaksanakannya Rapimgab tersebut akan berimbas pada jadwal pemilihan suara atau sidang paripurna Wagub DKI.

Pasalnya, DPRD DKI telah menjadwalkan sidang paripurna penetapan tata tertib pemilihan Wagub DKI pada 22 Juli mendatang.

“[Sidang paripurna Wagub DKI] Kemungkinan besar mundur,” kata Taufik ketika dikonfirmasi, Rabu (17/7/2019).

Berdasarkan catatan Bisnis, Panitia Khusus (Pansus) saat ini sudah menyusun tata-tertib pemilihan Wagub DKI. Namun, aturan tersebut harus disahkan dan mendapat persetujuan pimpinan fraksi dan dewan melalui proses Rapimgab.

Namun, hal tersebut nampaknya masih jauh dari target. Pansus sudah menjadwalkan Rapimgab sebanyak tiga kali. Pertama, rapat seharusnya dilaksanakan pada Rabu (10/7/2019). Karena tak ada pimpinan yang hadir, pansus menjadwalkan ulang pada Senin (15/7/2019). Terakhir, rapat kembali batal dilaksanakan pada Selasa (16/7/2019).

Taufik menyalahkan Sekretaris Dewan DKI Jakarta Yuliadi karena tak mampu mengatur jadwal yang sinkron antara pimpinan dewan dan ketua fraksi.

“Memang tergantung kepada kesiapan Sekwan untuk melaksanakan Rapimgab. Sekwan yang menentukan ini jadi atau enggak. Seluruh kegiataan kita yang melaksanakan, kalau rapat siapa yang mengabarkan?” imbuhnya.

Saat ini, DPRD DKI masih menyelesaikan tata tertib untuk rapat paripurna pemilihan Wagub 22 Juli 2019 mendatang. Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu merupakan dua kader PKS yang diusulkan untuk dipilih anggota dewan untuk menjadi cawagub DKI. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Ini Respons Netizen soal Pertemuan Jokowi-Prabowo

Published

on

Presiden Terpilih Joko Widodo saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan rivalnya dalam Pilres 2019 Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga Senayan, pada Sabtu (13/7/2019), memunculkan keterkejutan bagi netizen.

Indonesia Indicator (I2) melalui kajian analisis media sosial mencatat, sejak pukul 11.30 hingga 17.35 WIB, terdapat sebanyak 56 ribu percakapan yang ditujukan pada Jokowi. Sementara, percakapan yang menyebut nama Prabowo mencapai 101.027.

“Sebanyak 79 persen netizen yang merespons pertemuan bersejarah kedua tokoh itu adalah kaum milenial,” kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang, di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

Menurut Rustika, pada percakapan di Twitter yang menyebut nama Prabowo, netizen terlihat ada kesan kecewa, kaget, dan sedih saat pertemuan tersebut terjadi. Secara garis besar, emosi yang ditujukan kepada Prabowo lebih bervariasi.

“Hal itu diakibatkan karena percakapan soal rekonsiliasi masih menjadi isu di kalangan pendukung Prabowo di linimasa,” tuturnya.

Rustika mengungkapkan, saat pertemuan itu terjadi perbedaan pendapat antara netizen yang sepakat rekonsiliasi dan tidak setuju terlihat begitu kontras.

Percakapan tentang Jokowi dan Prabowo pascapilpres hampir tiap hari bergaung di linimasa Twitter. Setiap hari, selalu saja ada “trending topic” yang senantiasa dimunculkan oleh para netizen tentang harapan mereka terhadap capres dan cawapresnya.

“Salah satu isu besar yang dimunculkan dan menjadi perdebatan adalah isu rekonsiliasi. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju,” ucap Rustika.

Menurut dia, sepanjang Sabtu (13/7/2019), Prabowo menjadi sentral percakapan netizen.

Sementara itu, pada percakapan yang dominan menyebut nama Jokowi, pada awalnya terlihat bahwa emosi “trust”, dukungan, kesepakatan pada keputusan Jokowi merupakan emosi terbesar.

Selain itu, emosi “joy” yang mengutarakan kesenangan dan emosi “anticipation” yang berisi harapan terhadap pertemuan itu juga diungkapkan oleh netizen melalui cuitannya.

“Pernyataan Jokowi soal ‘cebong’ dan ‘kampret’ paling banyak dikutip oleh netizen, dan lagi, direspons dengan berbagai emosi,” ujar Rustika, seperti dikutip Antara. (sya)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending