Connect with us

BREAKING NEWS

Suara Buruh Bulatkan Tekad Prabowo untuk Maju Pilpres 2019

Published

on

Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) ke-20 tahun yang diselenggarakan di Hall Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) ke-20 tahun yang diselenggarakan di Hall Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Saat tiba dilokasi, Prabowo langsung disambut oleh Presiden FSPMI Said Iqbal, serta pasukan garda metal yang membuat barikade sepanjang jalan. Tak sedikit dari para buruh yang menyanyikan yel-yel serikat pekerja dan teriak 2019 ganti presiden.

“Siapa kita? Prabowo-Sandi, 2019? Ganti Presiden. Tepuk tangan yang meriah untuk presiden kita Prabowo Subianto,” teriak Presiden FSPMI Said Iqbal dihadapan Prabowo dan ribuan buruh yang ada di lokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto juga mengungkapkan rasa hormat dan terimakasihnya kepada seluruh buruh dan serikat pekerja yang telah mengundangnya dalam perayaan hari ulang tahun FSPMI ke 20.

“Saudara-saudara yang saya hormati, kawan-kawan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat pekerja metal Indonesia (FSPMI), dan KSPI. Selamat ulang tahun FSPMI ke 20,” ungkap Prabowo.

Prabowo yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa hari ulang tahun FSPMI juga bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Gerindra. Karena itu ia menilai bahwa tuhan yang maha kuasa telah menyatukan kesamaan visi dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Hari ini adalah juga hari ulang tahun Partai Gerindra. Bayangkan, kok bisa ulang tahun kita sama, artinya sangat besar kemungkinan bahwa sudah dari sananya mengatur hati kita jadi satu untuk memperjuangkan hak dan kemakmuran rakyat Indonesia,” ungkap Prabowo.

Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno itu juga mengungkapkan, bahwa yang pertama kali mendukung dan memintanya menjadi Presiden pada Pemilu 2019 ini adalah para serikat pekerja dan buruh sebelum Partai Politik menyatakan dan memberikan dukungan resmi kepada dirinya.

“Pada tanggal 1 mei 2018 di Istora senayan belum ada partai yang mendukung saya, tapi kawan-kawan buruh sudah meminta saya untuk maju sebagai presiden. Maka saya sangat merasa terhormat dan terharu atas militansi dan keberanian kalian,” paparnya.

Prabowo menjelaskan, bahwa ia menerima mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh para serikat buruh dan Partai Politik untuk maju dalam Pilpres 2019 ini karena ia memahami dan mengerti apa yang harus ia lakukan dalam menata dan mengelola negara Indonesia menjadi lebih baik.

“Saya maju karena bener-bener kita mengerti apa yang harus kita lakukan, dan kita paham untuk mengubah kehidupan bangsa Indonesia. Karena kita tau betapa kaya negara kita. Kalo kita miskin ngapain orang orang asing kesini. Dari dulu orang asing yang kesini, Belanda yang kesini bukan kita yang ke Belanda, karena mereka ingin mengambil rempah-rempah kita kekayaan alam kita,” imbuhnya.

Karena itu ia menegaskan, jika dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno diberikan mandat oleh rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa dan negara maka ia akan membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dengan begitu, kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

“Kita ingin membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Tidak ada jalan lain. Saya pelajari negara-negara kaya yang pemimpinnya tidak pandai mengelola karena pemimpinnya korupsi, negaranya pasti menjadi lemah,” tandasnya yang disambut gemuruh tepuk tangan dari ribuan buruh dan pekerja. (ver)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BREAKING NEWS

BPN : Pelajaran yang Penting dari Proses Sidang MK Adalah Menyelamatkan Negeri

Published

on

Diskusi "Apakah Kecurangan Disahkan" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi Kamis (27/6/2019), pukul 12.30 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Dalam prosesnya, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan jika permohonan yang dilakukan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 tersebut untuk masa depan demokrasi Indonesia yakni memberikan bukti-bukti kecurangan yang terjadi dilakukan oleh Capres petahana dan penyelenggara pemilu.

“Pelajaran yang penting dari sini adalah kita menyelamatkan negeri. Bangsa ini adalah bangsa yang beradab. Orang menang kalah pemilu itu biasa, tapi ketika ini dihasilkan dan menghasilkan kecurangan saya kira jika kita membiarkan ini menjadi sesuatu yang tidak ada komitmen dalam menjaga keutuhan negeri dan kualitas negara,” kata Ferry dalam diskusi ‘Apakah Kecurangan Disahkan’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Dari semua bukti dan saksi yang dihadirkan di MK oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Ferry menegaskan hal tersebut sesuai apa yang terjadi di lapangan. Bahkan kecurangan yang Terstruktur, Sistemtis dan Masif (TSM) itu terjadi baik antara petugas dari penyelenggara pemilu maupun tim pasangan Capres petahana itu diketahui oleh masyarakat luas dengan adanya kemajuan teknologi.

Oleh karena itu, Ferry menekankan, sengketa Pilpres 2018l9 yang diajukan di MK bukan soal Prabowo-Sandi, melainkan hak dan kedaulatan rakyat yang dicurangi.

“Kuasa hukum Prabowo-Sandi menyampaikan data-data yang sangat detail dan menghadirkan (saksi) beberapa orang, dan memang itu lah yang terjadi. Lalu dipertanyalan kenapa enggak diadukan? Ya mau mengadu kemana, ya pelakunya yang bersangkutan kok. Sejatinya pemilu itu adalah kedaultan rakyat,” tegasnya.

Menurut Ferry, pasca reformasi penyelenggaran Pemilu 2019 ini paling buruk karena kecurangan yang TSM dan jelas disaksikan oleh publik. “Ini KPU paling jelek dan paling tidak jujur. Itulah ketika KPU melawan takdirnya,” kata Ferry. (dam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Tim Hukum Prabowo-Sandi : Presiden Jokowi Telah Sahkan Anak Perusahaan BUMN Bagian dari BUMN

Published

on

Diskusi bersama media di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan menegaskan bahwa fakta pelanggaran Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin lantaran menjabat Ketua Dewan Pengawas di dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM) anak usaha PT Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah, anak usaha PT Bank BNI 46 sangat terbukti.

Sebab lanjut Iwan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN.

“Ijinkan saya membacakan satu poin, bahwa Presiden Jokowi sudah pernah menerbitkan PP 72/2016 yang intinya menegaskan bahwa anak perusahaan bumn adalah bagian dari BUMN,” ungkap Iwan dalam diskusi bersama media di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Tak hanya PP 72/2016 yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN itu adalah bagian dari BUMN, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no 21 Tahun 2017, putusan MK no 48 tahun 2013, peraturan BUMN no 3 tahun 2013, UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara, dan UU Antikorupsi, itu kalau disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN, dan pejabat di anak perusahaan BUMN adalah mewakili representasi dari BUMN, bukan sekadar konsultan.

“Bahkan putusan MA Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017 hasil dari judicial review juga menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu disebut juga sebagai BUMN. Dalam putusan MA hal itu sudah sangat clear. Untuk lengkapnya putusan MA itu tercantum di hal 41 dari 43 halaman dari putusan Nomor 21 P/HUM/2017 itu,” papar Iwan.

Lebih lanjut, Iwan juga menjelaskan bahwa pihaknya lebih mengedepankan aspek konstitusionalitas pelaksanaan pilpres ketimbang hanya sekedar pembuktian form C1 dan C1 Plano serta angka-angka dalam perolehan suara saja.

“Kita ingin keluar dari paradigma yang dua itu. Kita ingin masuk ke paradigma yang kita uji adalah aspek konstitusionalitas pelaksanaan pilpres, bahwa menurut Prof Jimly yang dimaksud dengan sengketa hasil perolehan suara itu adalah yang pertama angka-angka perolehan suara dan faktor-faktor yang mempengarhui keluarnya angka itu,” paparnya.

Iwan memaparkan, jika mengutip pendapat Prof Jimly tersebut maka sama pendekatannya dengan apa yang di sampaikan pihaknya, bahwa sebenarnya yang diuji bukan hanya sekedar angka-angka saja tapi juga darimana angka itu muncul dan faktor apa yang mempengaruhi angka itu muncul. “Dan itu adalah yang kita maksud dari paradigma yang diuji yaitu apakah pelaksanaan pilpres itu sudah diberlakukan sesuai prinsip luber dan jurdil sesuai pasal 22e ayat 1 Undang-undang dasar 1945,” paparnya.

“Jadi yang kita lakukan adalah mengedukasi masyakrakat. kalau paradigma ini yang dipakai, maka kita akan memenangkan peradilan di mahkamah konstitusi,” tandas Iwan menegaskan. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Pengacara Prabowo-Sandi : Semua Unsur Kecurangan Sudah Dibuktikan di Sidang MK

Published

on

Diskusi bertajuk "Apakah Kecurangan Disahkan" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Lutfi Yazid mengatakan, segala bukti terjadinya kecurangan telah dibuktikan pihaknya di persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lutfi menyampaikan, yang dibutuhkan saat ini adalah kepercayaan publik (publik trust) terkait keputusan MK besok. Pasalnya, keputusan apapun yang diambil MK jika tidak ada dukungan publik maka akan jadi persoalan tersendiri ke depannya.

“Ada unsur-unsur kecurangan dan itu sudah kita buktikan dalam persidangan, jika disahkan kecurangannya itu, maka putusan MK pun menjadi persoalan. Kenapa yang kita butuhkan itu adalah publik trust, pemerintah siapapun nanti yang akan datang kalau tidak ada public endorsement maka dia akan bermasalah di dalam perjalanannya,” kata Lutfi Yazid saat diskusi bertajuk ‘Apakah Kecurangan Disahkan’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Lutfi menegaskan, MK harus cermat dan teliti dalam membuat keputusan, dengan melihat fakta secara utuh. Menurutnya, tidak dengan melihat kebenaran yang setengah-setengah dan juga tidak melihat salah yan setengah-setengah.

“Jadi kebeanran ya full, begitu juga tidak ada salah yang hanya setengah. Jadi apa yang dibilang oleh Blogger Ferry Mursyidan Baldan bahwa KPU amburadul itu benar adanya,” tegasnya.

Bukti KPU amburadul, kata Luthfi, adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 21 Mei 2019. Padahal harusnya sebelum pemilu 17 April.

“DPT aja ditetapkan oleh KPU 21 Mei 2019, itu kan artinya sudah selesai pelaksanaan pemilu,” kata Luthfi.

Luthfi kembali mengingatkan, proses persidangan PHPU Pilpres 2019 dipantau oleh publik, termasukbsaat proses tahapan Pilpres. Oleh karena itu, MK sebagai lembaga terakhir menegakkan keadilan dan konstitusi rakyat harus cermat melihat semua bukti kecurangan yang sudah disampaikan.

“Semua proses ini dipantau dan dikontrol oleh publik. Semuanya menyaksikan dan kita juga sudah menyampaikan keyakinan kita, kebenaran yang kita yakini di dalam sebuah persidangan dan itu menjdai sebuah fakta persidangan,” tegas Luthfi. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending