Connect with us

NASIONAL

Suharso : Pemerintah Bahas Purwarupa Ibu Kota Baru

Published

on

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah tengah membahas purwarupa ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Jadi, purwarupa (rupa awal, red.) kota itu kita lagi bicarakan tetapi dalam timeline yang dibuat mudah-mudahan pada tahun 2021 kita sudah bisa groundbreaking,” kata Suharso dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurut Suharso, pembangunan infrastruktur dasar dalam zona ibu kota baru, seperti jalan nasional dapat dimulai pada semester pertama 2020.



Ia menjelaskan bahwa kehadiran ibu kota baru tidak hanya memberi nilai tambah bagi Kalimantan, tetapi bersifat merata di seluruh Indonesia.

Dalam rapat terbatas bertopik “Persiapan Pemindahan Ibu Kota”, Presiden RI Joko Widodo meminta perpindahan ibu kota bukan hanya memindahkan bangunan pemerintahan, melainkan juga harus mencakup kehidupan ekonomi dan pendidikan hingga pusat riset dan inovasi.

Pembangunan itu bertujuan mendorong transformasi ekonomi Indonesia di luar Pulau Jawa.

Presiden menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota harus memperhatikan perpindahan basis ekonomi menuju ekonomi cerdas.

Perpindahan ibu kota diharapkan menandai proses transformasi produktivitas, kreativitas, dan industri nasional.

Jokowi juga mengarahkan ibu kota baru menjadi kawasan pengembangan riset dan inovasi kelas internasional dengan mengimplementasikan smart energy, smart food production yang juga mendorong UMKM.

Presiden telah memutuskan wilayah di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai kawasan untuk ibu kota baru pemerintahan.

Lahan yang dibutuhkan seluas 256.000 hektare.

Tim pengkaji rencana pemindahan ibu kota menilai kawasan tersebut memenuhi sejumlah kriteria bagi kawasan ibu kota, yakni minimnya risiko bencana, berlokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, serta berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda, dan memiliki infrastruktur yang cukup lengkap. Demikian, seperti dikutip Antara. (bay)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

RUU Ciptaker Dapay Melemahkan Peran KPI, Begini Argumentasinya

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dapat memperburuk kualitas penyiaran di Indonesia. Sebabnya, RUU Ciptaker yang memasukkan kandungan revisi terhadap UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berpotensi melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan menghilangkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

“Apabila mekanisme IPP dihapuskan seperti yang tercantum di draft RUU Cipta Kerja, saya khawatir Lembaga Penyiaran tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kualitas isi siarannya secara konsisten,” ujar Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (9/8/2020).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langkah tersebut perlu dicermati karena IPP mengharuskan Lembaga Penyiaran untuk memperbaiki kinerjanya melalui tahapan evaluasi oleh KPI. Dia mengatakan, regulasi terkait penyiaran seharusnya memperkuat peran KPI sebagai regulator penyiaran, bukan justru melemahkan.



“Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, disebutkan bahwa pemberian dan perpanjangan izin siaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik sebagai konsumen dan penghapusan IPP justru dapat menomorduakan kepentingan masyarakat ” ujar Kharis.

Sebagaimana diketahui, Pasal 79 draft RUU Ciptaker mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain pada Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, 57, dan 58. Kharis mengingatkan untuk memasukkan ketentuan mengenai digitalisasi dengan sistem single mux. Ia berpendapat bahwa digitalisasi mempermudah dan mempermurah sistem penyiaran di Indonesia.

Sehingga hal itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. “Harus ada ketentuan mengenai penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi analog ke digital, karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi penyiaran,” terang Kharis. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Gaji Bermasalah, Kemlu Tindak Lanjuti Kasus ABK WNI di Fiji

Published

on

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu, Judha Nugraha. (Foto : kemlu.go.id)

Indonesiaraya.id, Jakarta – Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Suva, Fiji, menindaklanjuti informasi terkait masalah yang dialami WNI anak buah kapal (ABK) di Fiji.

Enam WNI yang bekerja di kapal penangkap ikan Rong Da Yang 8 milik C9ina dilaporkan bermasalah dengan gaji, uang saku, dan kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah Fiji.

Saat ini, pemerintah Fiji menerapkan larangan bagi para ABK yang ada di Fiji untuk turun ke kapal berkaitan dengan kebijakan pencegahan penularan Covid-19.



“Perwakilan kita di Fiji berupaya agar para ABK dapat turun di Fiji, terutama ABK yang tidak ingin melanjutkan bekerja di kapal tersebut,” kata Judha dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2020).

KBRI Suva dan Kemlu RI akan memfasilitasi kepulangan para ABK ke Indonesia, dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan ketersedian penerbangan.

Terkait gaji, Judha menjelaskan, KBRI Suva dan manning agency di Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk memberikan pemenuhan kebutuhan para ABK.

Sebelumnya, derita terhadap para Anak Buah Kapal (ABK) WNI masih terus terjadi.

Kasus terbaru yakni pelarungan ABK  yang meninggal dunia di atas kapal berbendera Cina, yang terjadi pada  almarhum Daroni dan Riswan yang bekerja di atas kapal Han Rong 363 dan Han Rong 368. Dikabarkan, jenazah keduanya dibuang ke laut pada 29 Juli 2020 silam.

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto menyatakan, pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), perusahaan, dan perwakilan dari Kemenhub melalui video call pada Rabu (29/7/2020) malam terkait kedua ABK yang telah dilarung ke laut.

“Keesokan harinya, pihak keluarga menginformasikan ke SBMI Tegal yang sejak awal telah mendapat kuasa dari pihak keluarga untuk mengurus pemulangan jenazah keduanya,” kata Hariyanto.

Menurut dia, SBMI Tegal sebelumnya mendapat informasi bahwa sebelum pelarungan itu pihak Kemenlu mendatangi keluarga Riswan di Sulawesi. Mereka menyodorkan empat surat yang terdiri dari surat persetujuan keluarga untuk pelarungan, kremasi, autopsi, dan surat pemulangan jenazah. Dari empat surat tersebut, tidak ada satu pun yang ditandatangani keluarga Riswan. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

DPR Pertanyakan Wacana Penyaluran Bantuan untuk Pegawai

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto: Instagram @anis.byarwati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan catatan terkait sektor pekerja seperti apa yang menjadi sasaran Pemerintah dalam menyalurkan bantuan itu.

“Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai/karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini? Berapa besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini? Jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta,” kata Anis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

Di sisi lain, Pemerintah juga harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena PHK  karena justru mereka kehilangan pekerjaan. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang.  Bahkan, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyebut warga  menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.



“Selain itu, pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi, salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok,” terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Lebih lanjut Anis menilai persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Sementara untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS. “Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat  justru malah hanya untuk menutup kenaikan2-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan lain-lain,” tegas Anis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi pekerja di sektor swasta. Rencananya, Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta,” papar Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambah, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.

Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespon pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan. “Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk ditingkatkan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana memberi bantuan berupa bantuan uang tunai kepada setiap pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rencana pemberian bantuan ini masih difinalisasi di internal pemerintah, termasuk Kemenkeu.

Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos,” pungkas Yustinus. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017