Connect with us

PAPUA

Syahrul Usulkan Agenda Khusus Tangani Persoalan Demo di Papua

Published

on

Mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengusulkan perlu adanya agenda khusus yang dijalankan oleh tim lintas sektoral dalam menangani persoalan demonstrasi masyarakat di tanah Papua.

“Tim lintas sektoral itu harus bekerja dengan konsentrasi penuh untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat Papua yang bermula dari ketersinggungan personal,”
kata Syahrul Yasin Limpo melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Syahrul Limpo mengatakan hal itu menanggapi aksi unjuk rasa di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Aksi unjuk rasa di Manokwari, pada 19 Agustus 2019, yang
diwarnai blokade jalan dan pembakaran itu, diduga buntut insiden ketersinggungan antara sebuah ormas dan mahasiswa Papua di Surabaya.



“Saya pikir harus ada agenda khusus dalam menangani unjuk rasa di Papua, dengan melibatkan tim lintas sektor yang full konsentrasi,” katanya.

Menurut Syahrul Limpo, poin utama dari agenda khusus ini adalah sosialisasi dan mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat Papua.

Karena itu, kata dia, perhatian Presiden Joko Widodo yang sangat serius ke Papua selama ini perlu makin diaktualisasikan agar rasa keadilan sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat Papua.

“Perhatian Presiden Jokowi inilah yang nantinya dibuat menjadi agenda khusus kepada masyarakat Papua. Program Pemerintah yang aktual, konkrit, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Papua,” katanya.

Syahrul menjelaskan, dalam agenda khusus ini, negara atau pemerintah harus hadir menyampaikan agenda pembangunan di Papua. “Program pembangunan di
Papua yang dilakukan harus terus disosialisasikan,” katanya.

Selain itu, kata dia, tokoh-tokoh dari Papua yang dihormati masyarakat dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang dipercaya masyarakat Papua, agar menyampaikan seruan damai dan cinta tanah air. “Di tingkat yang lebih lokal juga harus dilibatkan, guru, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa, untuk menyampaikan seruan damai kepada masyarakat,” katanya.

Syahrul menegaskan, agenda khusus ini perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai pihak termasuk, guru, tokoh agama, kepala desa dan para ketua adat di tanah Papua untuk menyampaikan seruan damai dan memastikan situasi masyarakat kondusif. “Agenda khusus ini bersifat permanen dan jangka panjang,” katanya.

Syahrul juga mengusulkan adanya agenda jangka pendek, yakni penataan kembali tata kelola asrama-asrama mahasiswa di wilayah, provinsi atau kabupaten dan kota lainnya. “Penataan ini tidak hanya untuk asrama mahasiswa Papua, tapi juga asrama mahasiswa dari daerah lainnya,” katanya.

Asrama-asrama daerah itu perlu ditata kembali, kata dia, karena selalu membangun fanatisme dan egosentris kedaerahan, sehingga harus selalu ada pengawasan dari pimpinan daerah setempat. Demikian, seperti dikutip Antara. (rzh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
4 Comments

4 Comments

  1. Pingback: mspy price

  2. Pingback: Predrag Timotić

  3. Pingback: replica rolex

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PAPUA

Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Temuan TGPF Intan Jaya

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas. (Foto: dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait penembakan seorang tokoh agama Yeremia Zanambani dan rentetan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

“Pelaku harus diproses hukum, baik peradilan militer maupun peradilan umum dan diumumkan ke publik sebagai langkah keseriusan pemerintah pusat,” kata Yan dalam siaran pers kepada Parlementaria, Senin (26/10/2020).

Sebagaimana diketahui, dalam laporan TGPF menemukan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kematian Pendeta Yeremias Zanambani pada 19 September 2020. TGPF telah melakukan penyelidikan sejak 7 hingga 12 Oktober 2020 atau sekitar dua pekan pasca – insiden penambakan.



Selan itu, TGPF yang diketuai Benny Mamoto tersebut juga menyebutkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), sebagai dalangnya atas kematian Serka Sahlan, seorang warga sipil Badawi pada tanggal 17 September, dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September.

“Kasus ini menjadi isu internasional dan politisasi isu HAM karena terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani oleh anggota TNI yang bertugas saat itu. Hal ini harus ditutaskan segera karena pihak internasional ingin melihat keseriusan pemerintah menuntaskan kasus tersebut,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Yan berharap pemerintah jangan sekadar membangun opini publik, setelah diumumkan hasil temuan TGPF, namun penyelesaian kasus penembakan Pdt Yeremia Zanambani harus tuntas. Legislator dapil Papua itu juga meminta Pemerintah tidak sekadar mementingkan aspek sosial politik daripada komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian kasus tersebut melalui proses hukum yang berlaku.

“Temuan TGPF dikatakannya wajib diteruskan ke pihak terkait dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku dalam rangka memberi efek jera kepada oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Pelaku telah mencoreng eksistensi Pemerintah RI di dunia internasional dari aspek pelanggaran HAM,” katanya.

Yan menilai bahwa rentetan peristiwa penembakan yang terjadi selama ini di Papua sangat mengganggu stabilitas politik dan keamanan secara nasional. Karenanya, ia meminta pemerintah konsisten terhadap penyelesaian masalah di Papua, sehingga masyarakat internasional dapat melihat keseriusan pemerintah RI terhadap penyelesaian masalah tersebut.

Ke depan, lanjut Yan, sebagai anggota Komisi I DPR ia mengusulkan agar ada evaluasi bersama Panglima TNI agar segera menindak tegas anggotanya yang terlibat di luar prosedural tugas dan kewajibannya atau melakukan tindakan melawan hukum, baik militer maupun peradilan umum yang berlaku. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

PAPUA

Kemenhub Gunakan Kapal Perintis Fasilitasi Pelajar Lanjutkan Studi

Published

on

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko. (Foto : Instagram @capt.wisnu_handoko)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memberikan dukungan bagi para pelajar / mahasiswa yang akan melanjutkan studi di luar Wilayah Meepago Papua, berupa transportasi laut dengan menyediakan kapal laut perintis yang berangkat dari Nabire ke Jayapura.

“Kami bersama dengan Pemerintah Daerah Papua khususnya di Wilayah Meepago telah memberangkatkan KM Sabuk Nusantara 63, dan KM Sabuk Nusantara 64 yang dilepas langsung oleh Bupati Nabire dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kapal tersebut mengangkut 743 penumpang terdiri dari para pelajar/mahasiswa yang akan berangkat untuk melanjutkan studi ke luar Wilayah Meepago,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Capt. Wisnu menjelaskan, dukungan yang diberikan oleh Kemenhub tersebut berawal dari surat permohonan Bupati Nabire selaku Ketua Asosiasi Bupati Meepago yang terdiri dari Bupati Nabire, Bupati Dogiyai, Bupati Paniai, Bupati Deiyai dan Bupati Intan Jaya yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut per tanggal 21 Juli 2020 yang memohon bantuan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura agar dapat membantu memfasilitasi transportasi laut kepada para pelajar / mahasiswa yang akan berangkat ke Nabire menuju Papua.



Setelah surat permohonan tersebut diterima, Capt. Wisnu mengatakan bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, Ditjen Perhubungan Laut bersama dengan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Meepago langsung mengadakan rapat koordinasi via virtual untuk membahas surat permohonan tersebut.

“Dalam rapat tersebut telah diputuskan untuk memberangkatkan pelajar/mahasiswa yang hendak melanjutkan studi di luar Wilayah Meepago dengan menggunakan Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 63, KM Sabuk Nusantara 64 dan KM Sabuk Nusantara 29 yang akan berangkat dari Nabire menuju Jayapura,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Perhubungan Nabire Provinsi Papua, Alfius Douw mengatakan, setelah mendapat dukungan berupa transportasi laut berdasarkan hasil rapat koordinasi Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada Walikota Jayapura berupa permohonan izin masuk ke Kota Jayapura yang ditandatangani langsung oleh Bupati Nabire, Isaias Douw.

“Adapun maksud dari surat permohonan kepada Walikota Jayapura tersebut agar Bapak Walikota dapat memberikan izin masuk bagi ketiga kapal yang akan mengangkut pelajar/mahasiswa Wilayah Adat Meepago ke kota studi Jayapura,” ucap Alfius Douw.

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemenhub kepada Pemerintah Kabupaten di Wilayah Meepago dalam memfasilitasi warganya yang akan melanjutkan studi. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

PAPUA

Aktivitas Ekonomi Sentra Perikanan di Mimika Menggeliat

Published

on

Ekonomi Sentra Perikanan di Mimika Menggeliat. (Foto : ihategreenjello.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Proses bisnis berbasis masyarakat di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sangat penting untuk memaksimalkan potensi hasil perikanan. Seperti adanya Koperasi Mbiti, salah satu pelaku usaha binaan di SKPT Mimika, Papua, dibawah tanggung jawab Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP – KKP) yang mampu berperan penting selama pandemi Covid-19.

“Ditengah maraknya pandemi Virus Corona (Covid 19), Koperasi Mbiti yang saat ini dipercaya pemda mengelola cold storage berkapasitas 100 ton tetap melakukan aktifitas jual beli ikan, pengolahan, pembekuan dan penyimpanan ikan dengan memanfaatkan bantuan yang telah mereka terima,” kata Direktur Logistik Ditjen PDSPKP, Innes Rahmania, selaku penanggung jawab pembangunan SKPT Mimika, Rabu (15/7/2020).

Dikatakan Innes, hingga awal Juli 2020, Koperasi Mbiti melakukan distribusi ikan bawal sebanyak 14.051 Kg menggunakan 1 Reefer Container 20 feet dari jasa transportasi laut, KM Tanto ke Surabaya.



Hal ini mengingat perairan Laut Aru/Arafura sedang memasuki musim ikan bawal (Februari-Agustus), sehingga banyak nelayan lokal melakukan aktivitas penangkapan ikan bawal dan mendaratkan ikan di PPI Paomako. Adapun koperasi yang didirikan 2016 silam ini melakukan pengumpulan ikan bawal di cold storage.

“Sejak bulan Juni 2020 sebanyak 16.851 kg, dengan ukuran 300-1.000 Gram per Ekor dari nelayan lokal yang menggunakan kapal <5 GT dan alat tangkap Gillnet. Harga ikan bawal bervariasi sesuai ukuran antara Rp19.000 s/d Rp21.000 per Kg,” urainya.

Ikan-ikan tersebut dikumpulkan dalam bentuk segar, dikemas dalam wadah plastik, dibekukan dengan Air Blast Freezer (ABF), dan disimpan dalam cold storage.

Nilanto memaparkan, sebentar lagi akan masuk musim udang, sehingga Koperasi Mbiti perlu menyiapkan dana yang cukup untuk membeli hasil tangkapan nelayan (cash and cary), operasional koperasi, listrik (cold storage, ice flake machine) dan gaji karyawan.

Selain kebutuhan dana, Koperasi Mbiti butuh bantuan sarana pendukung operasional cold storage seperti, ruang sortir (menggunakan ruang anteroom yang sempit), timbangan size ikan dan wadah (pan ikan).

Merujuk kondisi tersebut, Dirjen PDSPKP, Nilanto Perbowo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/7/2020) menyebutkan, pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha perikanan, khususnya bagi mereka yang bergerak di industri UMKM dan koperasi.

“Oleh karena itu perlu menyusun strategi yang tepat saat menghadapi era adaptasi kebiasaan baru diantaranya pengembangan modal usaha dengan mengakses Kredit Usaha Rakyat atau Badan Layanan Usaha KKP, kerjasama dengan jasa logistik dan dukungan stimulus bagi pelaku usaha perikanan baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” tandasnya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017