Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang sempat tertunda harus segera dilanjutkan. Sebab ia menilai...
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan tingkat lanjut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang...
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi VI DPR RI berkomitmen akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional yang memang telah masuk ke dalam...
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi II DPR RI memberikan teguran keras kepada Menteri Hukum dan HAM atas ketidakhadirannya memenuhi undangan Rapat Kerja Tingkat I dengan Komisi II...
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perguliran aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU HIP) telah dilihat mendapatkan reaksi publik yang sangat luas. Publik dan sejumlah kelompok masyarakat juga menyuarakan penolakan. Tentunya,...
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah...
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR pada Senin siang menyepakati lima Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dilanjutkan kembali pembahasannya pada masa bakti DPR periode 2019-2024, salah satunya...
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi II DPR dan pemerintah sepakat menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan menjadi Undang-Undang. “Pemerintah mengusulkan pengambilan keputusan tingkat I RUU Pertanahan...
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat paripurna secara resmi menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU). “Karena itu saya tanya...
Insonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan perlu ditunda pengesahannya pada DPR periode...
