Connect with us

OPINI

TAK JADI PRESIDEN, PRABOWO TETAP KING MAKER HANDAL

Published

on

Mantan Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

PILPRES 2019 sudah berlalu. Semua rakyat tahu hasilnya. Meski kontroversial, tetap saja harus berpedoman pada konstitusi. Soal Prabowo ucapin selamat atau tidak, itu bukan hal yang fundamental. Megawati juga dua periode kalah, tak mengucapkan selamat kepada SBY. Bertemu saja tidak. Ini hanya masalah situasi saja. Untuk menjaga psikologi para pendukung. Prabowonya sendiri tak ada masalah.

Ucapan selamat tak perlu diributkan. Negara gak cacat tanpa ucapan selamat. Keputusan MK dan ketetapan KPU juga gak batal karena tak ada ucapan selamat. Toh mantan danjen kopassus ini sudah secara intens menjalin komunikasi dengan sejumlah elit istana. Kabarnya sudah berulangkali melakukan pertemuan. Sudah ketemu? Kapan? Sama LBP? Sama BG? Ah, kepo lu!

Tidakkah ini bagian dari i’tikad untuk rekonsiliasi? Rekonsiliasi dalam pengertian memulihkan hubungan agar normal kembali setelah agak tegang selama pilpres berlangsung. Rekonsiliasi dalam pengertian bagi-bagi kursi? Itu kan belum ada keputusan. Ente aja suka manas-manasin. Emang kalau gabung, ente juga mau minta jatah kursi? Hehe… Bercanda.

Soal kenapa rakyat, khususnya para pendukung Prabowo belum bisa terima hasil pilpres, ini menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Mesti ada upaya untuk melakukan: Pertama, pemerintah perlu bersikap dan berkomunikasi lebih persuasif. Merangkul bukan memukul. Jangan biarkan orang-orang yang sedang cari muka untuk bertindak seolah-olah membela dan melindungi Jokowi dengan gaya komunikasi yang keras dan kasar. Tindakan represi hanya akan menidurkan kemarahan rakyat untuk sementara waktu. Dalam jangka panjang kemarahan yang tertekan itu akan bangun dan meledak. Ini hanya soal momentum saja.

Kedua, tunjukkan kemampuan pemerintah menyelesaikan problem negara. Kalau negara aman-aman saja; ekonomi stabil, harga stabil, rakyat gak kelaparan, lapangan pekerjaan tersedia, listrik, tol dan TDL gak naik, maka ini bisa jadi obat yang menyembuhkan luka akibat Pilpres.

Ketiga, sikap adil. Sebagaimana Jokowi dalam sambutan kemenangannya mengungkapkan; ia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Saatnya membuktikan, bahwa ia bisa bersikap dan berprilaku adil terhadap semua rakyatnya. Terutama adil di aspek hukum. Tak lagi ada dikotomi antara pendukung dan non pendukung. Semua dilayani dan diperlakukan sama di depan hukum.

Jika tiga poin ini mampu direalisasikan Jokowi-Ma’ruf, dengan sendirinya rasa simpati dan respek rakyat akan tumbuh. Gak perlu ngajari rakyat bagaimana cara mengapresiasi. Gak perlu juga ada ancaman-ancaman. Cukup lakukan komunikasi yang baik, bersikap adil, dan tunjukkan prestasi dalam mengurus negara ini, rakyat dengan sendirinya akan mengapresiasi. Simpel!

Di sisi lain, bagimana dengan nasib Prabowo? Tetap sebagai ketua partai besar. Yaitu Gerindra. Meski belum bernasib baik untuk menang dalam pilpres, jasa Prabowo harus diakui cukup besar untuk negeri ini. Terutama keberhasilannya melahirkan tokoh-tokoh potensial untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Ridwan Kamil adalah salah satu hasil tangan dingin Prabowo. Setelah Gerindra kasih tiket, Ridwan Kamil jadi walikota Bandung. Dan sekarang jadi gubernur Jawa Barat.

Jokowi, juga hasil dari jerih payah Prabowo membawanya ke Jakarta. Plus tiket partai dan biaya nyagub. Meski akhirnya dua kali mengalahkan Prabowo di pilpres 2014 dan 2019. Seorang mentor mesti bangga jika anak asuhnya bisa melampaui prestasi dan karir dirinya. Curang kok bangga? Di Mahkamah Konstitusi gak ada kecurangan. Setidaknya, itu secara konstitusional. Secara moral? Silahkan berdebat!

Anies Baswedan, tokoh yang pernah berseberangan politik di pilpres 2014 ini akhirnya dimentori oleh Prabowo untuk maju di Pilgub DKI. Dan Anies berhasil mengalahkan anak asuh Prabowo yang dianggap mbalelo, yaitu Ahok. Anies sadar itu. Karenanya, Anies jaga loyalitas dan tak akan pernah mau menghianati Prabowo. “Cukup orang lain saja yang berkhianat, tapi bukan saya,” kata Anies. Makanya, ketika Anies dirayu dan dibujuk oleh sejumlah partai, bahkan juga oleh ormas terbesar di Indonesia untuk maju di pilpres 2019, dengan tegas Anies menolak. Kenapa nolak Nis? “Saya tak ingin menghianati Pak Prabowo”, jawabnya tegas.

Sebagai King Maker, peran dan kelihaian Prabowo tak diragukan. Dia punya partai dan tak segan rogoh kocek pribadi untuk biayai anak asuhnya nyalon jadi kepala daerah. Tidak hanya anak asuh di partainya, tapi juga kader-kader bangsa terbaik di luar Gerindra. Dan semua itu dilakukan tanpa pamrih, dan tak ada “undertable transaction”. Ini yang juga diakui oleh Ahok dan Ridwan Kamil. Juga oleh Anies Baswedan. Hanya Jokowi yang masih ditunggu kerendahan hatinya untuk mengakui itu. Sampai disini, ungkapan Gus Dur bahwa Prabowo adalah salah satu tokoh yang paling ikhlas, telah mendapatkan buktinya.

Setelah pilpres, Prabowo dihadapkan dua pilihan. Oposisi, atau gabung ke Jokowi-Ma’ruf. Kalau Prabowo gabung, para pendukung kecewa dan akan balik kanan. Lalu mengucapkan “goodbye Jenderal”.

Para pendukung umumnya, atau malah semuanya, menginginkan Prabowo oposisi. Sembari sebagai oposisi, Prabowo kembali jadi King Maker. Menyiapkan kader untuk menjadi kepala-kepala daerah. 2020 besok ada 60 pilkada. Juga untuk menjadi pemimpin nasional lima tahun kedepan. Prabowo mesti mulai mengidentifikasi siapa kader-kader potensial yang tidak hanya punya integritas, kapasitas dan loyalitas, tapi juga punya peluang untuk menang. Butuh kerja yang terencana.

Untuk di tingkat nasional, Prabowo punya Anies Baswedan, gubernur DKI yang lagi naik daun. Rakyat bilang Anies adalah rising star. Tokoh yang jadi harapan masa depan rakyat. Saat ini, rakyat menjuluki Anies sebagai “Gubernur Indonesia”. Integritas, kapasitas dan loyalitas tak diragukan. Potensi kemenangannya juga besar. Ini fakta di sejumlah hasil survei.

Apakah Prabowo akan benar-benar menyiapkan Anies Baswedan untuk menyembuhkan luka kekalahannya dua kali dari Jokowi? Kita tunggu. Sebab, pilihan ini nampaknya kedepan paling rasional buat Prabowo dan Gerindra.

Di bawah asuhan Prabowo sebagai mentor dan king maker, Anies sangat berpeluang menjadi calon terkuat di pilpres 2024 nanti. Apalagi jika PKS tetap berada dalam persekutuannya dengan Gerindra. Maka, soliditas para pendukung Prabowo akan semakin kuat dan efektif sebagai mesin kemenangan.

Jika Anies terpilih jadi presiden 2024 dari Gerindra, maka akan meneguhkan kembali prestasi Prabowo sebagai “King Maker” handal.

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

PERTEMUAN PRABOWO-JOKOWI UNTUK INDONESIA RAYA

Published

on

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Calon presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

PERTEMUAN Prabowo – Jokowi dan Petinggi Petinggi Partai janganlah disalah artikan sebagai Penghianatan kepada pemilih Prabowo saat pilpres lalu. Kenapa ? Karena ini adalah langkah idealis yang dilakukan seorang Prabowo untuk membuktikan bila beliau adalah seorang Patriot Bangsa. Bila ini tidak dilakukan Prabowo justru tidak baik untuk kelangsungan politik dan kelangsungan keharmonisan berbangsa dan bernegara. Pilpres sudah selesai, dan Pemenang dari pertarungan ini adalah Pak Jokowi, Lalu bila Prabowo tidak menunjukkan pada publik keharmonisan akan sampai kapan keterpecahan yang dirasa terjadi saat pilpres bahkan sesudah pilpres akan berakhir ? Bila seorang Prabowo mampu membangun komunikasi yang baik dengan rival dan partai partai yang dulu bersebrangan saat pilpres, Seharusnya ini dapat dipahami publik luas. Memang sulit dan mungkin tidak sedikit yang kecewa dengan langkah yang diambil seorang Prabowo. Akan tetapi pahamilah bila Prabowo memikirkan bangsa ini juga. Mungkin saja menurut Presiden terpilih Pak Jokowi ada pemikiran dari seorang Prabowo untuk disumbangkan kedalam Pemerintahan kedepan. Karena walau bagaimanapun juga Prabowo dan Jokowi adalah putra putra terbaik saat ini. Dimana pemikiran keduanya sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia kembali menjadi lebih baik.

Disaat Pilpres keduanya baik Prabowo dan Jokowi perlu bertarung, perlu kompetisi, adu gagasan, adu argumen, adu pemikiran, akan tetapi begitu pertarungan selesai keduanya harus bertemu, dan harus mencari titik persamaan, karena Negara ini membutuhkan semua kekuatan untuk bekerja sama membangun kembali Indonesia raya.

Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, akan tetapi bahwa hal itu bukanlah penghalang untuk menjalin komunikasi dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk bangsa ini kedepan.

“pertarungan politik saat Pilpres sudah berlalu, dan begitu selesai, kepentingan nasional yang utama.

Kendati demikian, Prabowo juga tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya Partai Gerindra tidak masuk ke dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Karena komunikasi yang dijalin bukan semata mata untuk meraih kursi kabinet. Ada hal yang lebih utama yaitu Kepentingan negara.

“Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal. Di luar sebagai check and balances. Sebagai penyeimbang. Itu yang disampaikan Prabowo sesaat setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu. Ini artinya komunikasi atau safari politik yang dilakukan Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Keharmonisan kedua tokoh yaitu Prabowo dan Jokowi adalah keharmonisan untuk membangun dan mempersatukan kembali Indonesia yang sempat terpecah pandangan karena pilpres. Pilpres sudah selesai. Sudah saatnya kita memikirkan bagaimana kedepan agar pemerintahan ini berjalan lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

Sumbangsih pemikiran itu tidak harus kita berkoalisi di pemerintahan akan tetapi diluar pemerintah juga dapat dilakukan yaitu sebagai check and balance. Karena Pemerintahan yang sehat adanya penyeimbang sangat dibutuhkan. Agar Pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan semoga apa yang dilakukan Prabowo dapat dipahami dan dimengerti sebagai langkah untuk kepentingan bangsa dan negara.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bgr Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

POLEMIK PERPPU RUU KPK

Published

on

Perppu memang solusi yang sangat efektif supaya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam kebijakan revisi UU KPK itu bisa diperbaiki dengan cepat.

REVISI UU KPK yang telah diketok palu tetap saja masih menyisakan bola Panas yang terus bergulir, dan ditambah sinyal dari pemerintah yang katanya akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang ( Perppu ) belum jelas. seharusnya pemerintah dapat bersikap tegas untuk dapat mengakhiri polemik ini. Dan tunjukan bila Pemerintah mendukung setiap langkah dalam upaya memberantas korupsi dengan tidak membuat KPK ini lemah.

Keresahan masyarakat dan publik sangat wajar, karena revisi UU KPK ini melemahkan senjata ampuh KPK dalam melumpuhkan para bandit koruptor. Mulai dari penyadapan yang harus seijin Dewan pengawas, hingga KPK dapat menerbitkan surat pemberhentian penyidikan ( SP3 ). akibat revisi UU KPK ini lembaga antirasuah KPK ini dianggap seperti macam ompong. Karena KPK tidak lagi memiliki ” keistimewaan ” yang sudah bisa kita tebak KPK akan kesulitan dalam membongkar aib para koruptor. Dan wajar bila masyarakat merasa bila KPK telah dilemahkan. Ditambah Presiden tidak menolak revisi UU KPK dan ketok palu pada tanggal 17 September lalu. Keputusan inipun menuai kontroversi yang akhirnya memicu aksi demo mahasiswa dan anak anak STM dengan isu sentral yaitu Tolak Revisi UU KPK dan Presiden terbitkan Perppu, Karena Perppu adalah hak subjektif Presiden

Disisi lain sepertinya pemerintah bimbang dalam mengeluarkan Perppu UU KPK. Ini disebabkan mayoritas partai partai pendukung masih bergeming dengan revisi UU KPK. Dan disinyalir mereka tidak ingin presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah diketok palu dan disahkan DPR.

Dalam hal ini publik dapat membaca bila ada tarik menarik antara pemerintah dan partai partai politik yang selama ini mendukungnya. Dalam hal ini disinilh sikap tegas presiden diuji karena terkait komitmennya dalam kampanye tentang pemberantasan korupsi.

Ada tiga pilihan sebenarnya sebagai jalan keluar dari persoalan ini yaitu :

Pilihan pertama adalah dengan melakukan legislative review, upaya mengubah UU melalui DPR. Kemudian yang kedua melakukan judicial review, yaitu upaya membatalkan UU melalui Mahkamah Konstitusi.

Sementara opsi ketiga adalah mengeluarkan Perppu. “ akan tetapi Perppu berisiko, itu bisa pada masa sidang berikutnya ( di DPR ) ditolak, Perppu itu dibahas oleh DPR, DPR bisa menentukan itu ditolak atau diterima.

Jika Perppu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

Perppu memang solusi yang sangat efektif supaya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam kebijakan revisi UU KPK itu bisa diperbaiki dengan cepat.

Persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam, 55,2 persen responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, 33,1 persen menolak berpendapat dan hanya 11,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK.

Berkaca dari sini, setuju sekali bila KPK perlu diperbaiki. Sehingga KPK dapat bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik. Revisi UU KPK memang bukan hal yang dilarang, akan tetapi jangan pula revisi ini justru melemahkan dan bukan menguatkan KPK.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bgr Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

MAU DIBAWA KEMANA NEGERIKU?

Published

on

Sejumlah Mahasiswa saat menggelar aksi demo menolak revisi RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan.

KEMATIAN 32 penduduk urban di Papua menyisakan pertanyaan; dimana negara? Negara menjadi “tertuduh” karena dianggap tak hadir untuk melindungi dan menyelamatkan rakyatnya. Banyak pihak menyesalkan mengapa pihak berwajib, terutama presiden sebagai kepala negara tak merasa bersalah dan meminta maaf kepada rakyat.

Bagaimana nasib Papua kedepan? Ketika para guru, tenaga medis termasuk para dokter, juga para pedagang, lari dan meninggalkan Papua, maka ini akan menjadi persoalan serius terkait masa depan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Papua.

Sebelum Papua, kasus 21-22 Mei juga meninggalkan keprihatinan. Tidak kurang dari delapan orang mati saat demonstrasi. Beberapa diantaranya remaja. Itu data resmi dari rumah sakit di DKI. Anies Baswedan umumkan data itu sebagai pertanggungjawaban publik. Di era keterbukaan, rakyat berhak untuk mendapat informasi itu, kata Anies. Kendati kemudian Anies dibully. Siapa yang ngebully Anies? Silahkan dianalisis sendiri.

Soal berapa jumlah korban sebenarnya yang meninggal, masih simpang siur. Korban atau perusuh? Soal istilah, bergantung siapa mendukung siapa. Rakyat menunggu respon presiden untuk memberi penjelasan atau setidaknya menjenguk keluarga korban yang meninggal. Sayangnya, Istana hanya memanggil lelaki tengah baya yang mengaku isi tokonya dicuri. Entah siapa pencurinya, apa saja yang dicuri dan berapa kerugiannya, gelap!

Hanya berjarak sekitar empat bulan, giliran dua mahasiswa Kendari tewas. Kabarnya, yang satu tertembak di dada, dan satunya lagi di kepala. Door…. Mati! Peluru siapa? Polisi telah melakukan investigasi. Hasilnya? Sejumlah anggota kabarnya sudah dipecat. Jika ada atasan yang ikut terlibat, mesti dapat vonis yang sama. Ini mesti jadi SOP yang konsisten. Dengan begitu, rakyat akan berangsur pulih kepercayaannya.

Jika kita mau membuat perbandingan dengan era Habibi, era Gus Dur, era Megawati atau era SBY, tingkat kematian rakyat baik dari sisi jumlah maupun kasus, maka di era Jokowi ini nampak paling dramatis. Untuk menyelenggarakan pemilu saja harus memakan korban sekitar 700 petugas pemilu. Data persisnya mesti divalidasi. Sejak kasus 21-22 mei, data petugas pemilu yang saat itu terus naik angka kematiannya mendadak sepi dari berita. Gak tahu bagaimana nasib seribuan petugas pemilu yang dirawat di rumah sakit. Sembuhkah? Atau ada yang menyusul teman-temannya?

Seandainya 1998 Pak Harto bertahan dan tak mengambil keputusan untuk mundur, entah berapa mayat yang akan jadi berita. Tapi, Pak Harto tak ingin korban bertambah. Dia pilih mundur demi masa depan bangsa. Inilah jiwa kenegarawan Pak Harto. Sosok yang sekarang mulai dirindukan kembali karena murahnya harga pangan dan BBM. “Enak Jamanku to…” Semoga beliau damai di alam sana.

Begitu juga dengan Gus Dur. Saat di-impechmen, Gus Dur tahan semua kekuatan pendukungnya, terutama Banser. Andai saja Gus Dur memaksa bertahan dan massa pendukung fanatiknya dibiarkan membuat perlawanan, boleh jadi akan terjadi konflik horizontal. Faktanya, tak ada satupun nyawa melayang. Karena Banser saat Gus Dur presiden, mereka patuh dan loyal pafa pada ulama. Konsisten dalam menjaga nama baik organisasi NU.

Saat ini, banyak pihak menyayangkan ada sejumlah oknum, sekali lagi “oknum” yang suka menghalangi pengajian ulama. Alasannya, karena ulama dianggap menebar fitnah dan bagian dari Islam radikal. Tapi, itu saat pemilu. Pemilu selesai, nyaris gak ada lagi persekusi ulama. Kenapa hanya saat pemilu? Jangan tanya gue dong…

Reformasi yang identik dengan nafas demokrasi saat ini semakin kehilangan gairahnya. Satu persatu pilarnya mulai dirobohkan. Pers tak leluasa lagi menyusun berita. Berupaya tak menyinggung kekuasaan, karena bisa jadi petaka. Tidak juga menurunkan berita yang menguntungkan lawan dari penguasa. Anies Baswedan termasuk Gubernur DKI yang hasil kerjanya jarang diberitakan. Apakah ia teridentifikasi sebagai lawan politik istana? Allahu A’lam.

Para mahasiswa kabarnya ditekan melalui forum rektor yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi egen-agen istana. Siapa yang demo mulai diidentifikasi, bahkan sebagian terancam status akademiknya.

Mereka yang berupaya kritis terhadap pemerintah tersandera oleh berbagai kasus hukum. Yang tak tersandera mendapat tekanan. Inilah sejumlah pilar demokrasi yang mulai ambruk.

Buzzer-buzzer bayaran bekerja dengan masif untuk memenangkan opini, mendelegitimasi setiap fakta yang berpotensi merugikan pihak kekuasaan. Medsos menjadi arena kompetisi hoak. Rakyat disuguhi berita-berita yang tak nyata. Lambat laun keadaan ini akan membuat rakyat semakin apatis terhadap informasi apapun. Saat ini, sulit membedakan mana berita benar, mana berita hoak. Aparat seringkali berat sebelah dalam membacakan pasal di dalam undang-undang tentang ujaran kebencian.

Revisi UU KPK seolah telah menyempurnakan proses pelumpuhan hukum di Indonesia. Setelah institusi hukum yang ada telah bertahun-tahun dalam kendali kepentingan, rakyat nyaris hanya berharap kepada KPK. Institusi terakhir yang masih bisa dipercaya. Tapi kini, giliran KPK yang juga harus menghadapi sakaratul maut.

Belum lagi persoalan ekonomi yang harus dihadapi untuk tahun-tahun kedepan. Semua kebutuhan, termasuk BBM, listrik, asuransi (BPJS) dan harga bahan pokok terus naik. Hutang negara naiknya gak kira-kira. Negara terseok-seok untuk membayar cicilan plus bunganya. Sementara elit di lingkaran istana tak mau tahu. Terus bertengkar merebutkan jatah ganimah sebagai hasil perjuangan di pilpres kemarin.

Miris! HAM, demokrasi, hukum dan ekonomi makin hari makin lumpuh. Rakyat takut menyuarakan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam urusan negara. Tuduhan teroris dan makar terus menghantui. Hukum tak lagi bisa sepenuhnya diharapkan sebagai pelindung kebenaran. Media dibungkam. Mahasiswa ketakutan. Akademisi dan ulama tak lagi bisa bicara. Oposisi semakin sempit ruangnya. Sementara ekonomi memburuk, harga-harga kebutuhan terus naik dan daya beli rakyat menurun. Ada tanda-tanda sebagian rakyat mulai frustasi. Kompleksitas masalah belum tampak solusinya. Entah, mau dibawa kemana negeri ini?

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending