INDONESIA RAYA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso secara resmi meluncurkan produk Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi.

Layanan ini dikenal dengan Securities Crowdfunding/SCF yang diresmikan berbarengan dengan pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021.

Hadirnya SCF, menurut Wimboh akan berperan untuk meningkatkan pendalaman pasar modal di masyarakat karena memberikan alternatif sumber pendanaan.

“Yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya, khususnya UKM mitra Pemerintah,” katanya.

Ke depan, dengan berkolaborasi dengan Pemerintah, SCF akan menyediakan pendanaan bagi UKM penyedia barang dan jasa Pemerintah yang potensinya cukup besar. 

Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, Rabu, 6 Januari 2020, saat ini pengadaan elektronik Pemerintah yang melibatkan UKM tercatat sekitar Rp74 triliun dengan melibatkan sekitar 160 ribu UKM.

Dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) disebutkan bahwa regulasi ini memberikan kemudahan bagi UKM.

Pages: 1 2

INDONESIA RAYA – Pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan mulai awal tahun 2021. 

Tarif penyesuaian jaminan kesehatan masyarakat ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2021.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2021 ini tercantum dalam ketentuan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. 

Dengan adanya perubahan iuran, pemerintah berharap desifit pada BPJS Kesehatan dapat berkurang.

Berikut daftar iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 (tarif BPJS Kesehatan 2021).

A. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan dibayar oleh pemerintah, baik melalui APBN pemerintah daerah maupun APBN pemerintah pusat.

Pages: 1 2 3

INDONESIA RAYA – Pandemi memberikan dampak yang besar bagi ekonomi Indonesia, tidak terkecuali pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf).

Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengungkapkan, keadaan ini sangat berdampak langsung pada negara, mengingat sektor ini merupakan salah satu sumber devisa terbesar.

Tidak hanya bagi negara, dampak ini tentu sangat dirasakan semua pihak yang terlibat.

Jumlah pelaku usaha yang mengeluhkan landainya keuntungan tidak sedikit. Pelaku usaha merugi, pekerjanya terkena PHK, dirumahkan sementara, hingga kerugian lainnya.

Menurutnya adaptasi kebiasaan baru (new normal) melalui penerapan protokol kesehatan perlu dilakukan untuk menjaga potensi sektor pariwisata dengan cara yang sehat dan tepat, khususnya dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi.

Politisi dari Fraksi Demokrat inu juga menekankan bahwa kesehatan dan keselamatan warga dan pengunjung adalah prioritas, yang terpenting di atas segalanya.

“Kedua hal ini saling berkaitan erat. Jika kesehatan sudah terjamin, maka ekonomi pun akan meningkat secara otomatis,” paparnya saat menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis Pengenalan dan Promosi Wisata Khusus dengan Penerapan Protokol CHSE/K4 Pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Pacitan, Jawa Timur, Kamis, 10 Desember 2020.

Pages: 1 2