Connect with us

NASIONAL

Tentang Perpres Jabatan Fungsional TNI Itu?

Published

on

Jabatan fungsional TNI merupakan upaya pemerintah untuk menghargai keahlian dan keterampilan prajurit TNI baik sebagai prajurit maupun dalam bidang lain.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37/2019 tentang Jabatan Fungsional TNI sebagai landasan hukum yang mengatur kedudukan dan hak prajurit militer aktif dalam penugasan di suatu organisasi.

Sejak ditetapkan di Jakarta pada 12 Juni 2019, Perpres ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada 17 Juni 2019.

Terdapat setidaknya tujuh hal penting dalam Perpres dalam mengatur jabatan fungsional TNI; di antaranya mengatur kedudukan dan hak prajurit militer aktif dalam penugasan di organisasi non ketentaraan, pangkat tertinggi personel ditunjuk sama dengan pangkat kepala unit kerja/organisasi, kategori jabatan fungsional TNI yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Syarat untuk jabatan fungsional keahlian meliputi; ijazah S1 atau setara, memiliki pengalaman sesuai bidangnya minimal satu tahun, mengikuti pendidikan pengembangan umum dan atau pendidikan pengembangan spesialis, nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam enam bulan terakhir, mengikuti lulus uji kompetensi, syarat lain ditetapkan panglima TNI.

Juga tentang syarat untuk jabatan fungsional keterampilan antara lain berijazah SMA atau setara, memiliki pengalaman tugas minimal setahun, mengikuti pendidikan pengembangan spesialis, nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam enam bulan terakhir, mengikuti lulus uji kompetensi, syarat lain ditetapkan oleh Panglima TNI.

Bila prajurit dengan jabatan fungsional TNI dipindahkan ke jabatan struktural, maka jabatan fungsionalnya diberhentikan. Terakhir, prajurit yang diberhentikan dari jabatan fungsional TNI dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsional akhir

Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat aturan itu merupakan respons pemerintah dalam upaya mengakomodasi kepentingan jabatan bagi puluhan perwira tinggi yang kini berdinas tanpa jabatan struktural di lantai delapan Markas Besar TNI AD, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Di sana, kurang dari 50 kursi yang tersedia, harus diperebutkan sekitar 70-an perwira tinggi tanpa jabatan.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini banyak perwira menengah dan tinggi di ketiga matra TNI yang tidak memiliki jabatan struktural, salah satunya karena jumlah jabatan struktural pada organisasi TNI ada di bawah jumlah personel pada kedua golongan itu. Pun setelah organisasi dimekarkan dengan membentuk Komando Armada III TNI AL, Komando Operasi III TNI AU, Divisi III Kostrad, hingga ke satuan-satuan kewilayahan dan operasional, organisasi staf dan pelayanan, serta badan pelaksana di bawahnya, jumlah mereka masih lebih banyak.

Perpres itu sebetulnya sudah dipraktikan sejak lama, sebab banyak keahlian dan keterampilan perwira tinggi, menengah, maupun bawah di struktural TNI yang dimanfaatkan oleh sejumlah organisasi maupun perusahaan swasta atau BUMN di dalam maupun luar negeri.

Ia menyebut, di antaranya adalah pada BUMN di bidang pertahanan, yaitu PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, yang biasanya membutuhkan pendampingan serta bimbingan dari para perwira TNI.

Perpres Nomor 37/2019 itu, menurut dia, juga memberikan jaminan agar para perwira yang telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kompetensi di luar institusinya dapat kembali pada satuan TNI, sehingga tidak dianggap sebagai sipil.

Ia mengapresiasi penerapan aturan itu sehingga mempertegas jabatan fungsional tentara di bawah komando presiden dan panglima TNI. “Saya kira tidak perlu ada lagi perdebatan atau dipermasalahkan terkait aturan ini. TNI itu untuk rakyat dan rakyat untuk TNI,” ujarnya.

Justru hal terpenting yang juga perlu diatur dalam Perpres Nomor 37/2019 itu adalah kejelasan hukum terhadap posisi para purnawirawan TNI yang saat ini terjun ke dunia politik.

Pada masa Orde Lama berkuasa, tentara dan polisi aktif dipersilakan maju ke TPS untuk menentukan wakilnya di DPR. Demikian juga pada saat Orde Baru berkuasa, TNI dan Kepolisian Indonesia yang saat itu ada dalam satu wadah, ABRI, memiliki Fraksi ABRI di MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pada saat itu, konsep Dwifungsi ABRI benar-benar diterapkan ke ranah sipil dan politik praktis, di antaranya menempatkan seorang kolonel menjadi bupati atau kepala DPRD suatu kabupaten.

Multi tafsir

Direktur Eksekutif Institute for Defence Security and Peace Studies, Mufti Makarim, mempertanyakan sejumlah poin dalam Perpres Nomor 37/2019 yang dianggap masih multi tafsir. Di antaranya berkaitan dengan strata perwira (ruang golongan dan pangkat) dalam lingkup TNI yang setara dengan posisi jabatan pada ranah sipil.

Meski secara kontekstual Perpres Nomor 37/2019 berbeda dengan konsep Dwifungsi ABRI yang sudah dihilangkan sejak reformasi, namun sebagian kalangan bisa menafsirkan kalangan militer bisa memiliki jabatan di lingkup sipil, dalam hal ini kementerian dan lembaga serupa.

“Perpres ini bisa juga ditafsirkan militer memiliki jabatan di lingkup sipil. Bila benar demikian, bisa jadi bom waktu bagi pemerintah,” katanya.

Makarim mengatakan, sebagian kalangan ada pula yang menganggap aturan ini sebagai konsesi bagi TNI usai penyelenggaraan Pemilu 2019 berkaitan dengan surplus perwira hasil rekrutmen hampir 30 tahun lalu yang kini tidak memiliki jabatan sejak Dwifungsi ABRI dihapus.

Kegamangan itu, kata dia, perlu segera dijawab Presiden terpilih Joko Widodo guna menghindari perdebatan di tengah masyarakat atas dikeluarkannya peraturan itu.

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, mengatakan, jabatan fungsional TNI merupakan upaya pemerintah untuk menghargai keahlian dan keterampilan prajurit TNI baik sebagai prajurit maupun dalam bidang lain.

Menurut dia, bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa seluruh rangkaian Pemilu 2019 telah berakhir secara baik. Dunia internasional juga memberi apresiasi yang tinggi.

Keberhasilan itu tidak terlepas dari peran aparat negara TNI dan aparat Polri serta seluruh masyarakat Indonesia. Dikaitkan dengan tugas TNI, maka keberhasilan tugas pengamanan Pemilu masuk kategori tugas membantu pemerintah dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Tugas OMSP juga diemban oleh militer manapun di seluruh dunia,” katanya.

Contoh lain terkait dengan ketrampilan prajurit TNI sebagai peneliti juga harus mendapat penghargaan sesuai porsinya. Keahlian dan ketrampilan prajurit TNI adalah bentuk profesionalitas TNI yang dapat diproyeksikan kepada bentuk pengabdian terhadap pertahanan.

Ia memberi contoh, di Universitas Pertahanan yang ada dalam naungan Kementerian Pertahanan, ada banyak perwira TNI yang memiliki keahlian sebagai dosen dengan metodologi tertentu yang menjadi rumpun jabatan keahlian, sehingga para prajurit TNI yang menjadi dosen di Universitas Pertahanan bisa juga menjadi dosen di universitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Melalui Perpres Nomor 37/2019 itu, para peneliti dari prajurit TNI dapat dimanfaatkan oleh Kemenristek Dikti, BPPT, dan kementerian atau lembaga negara/lembaga pemerintah lain.

Keahlian dan ketrampilan prajurit TNI di bidang hukum dan komputer saat ini juga menjadi konsentrasi baru mengatasi berbagai ancaman sosial budaya dan ancaman siber di tengah masyarakat.

Pada tataran praktis, baru-baru ini personel TNI AL membantu masyarakat di Kabupaten Belu, NTT, dalam mengolah dan menyediakan air bersih untuk masyarakat. Kegiatan itu adalah bentuk nyata keahlian mengolah air bersih di kapal perang. Pengalaman bertugas di kapal perang ternyata dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan. Demikian, seperti dikutip Antara. (and)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Sekali Lagi, Pertemuan Jokowi-Prabowo Diapresiasi

Published

on

Presiden Terpilih Joko Widodo saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

Indonesiaraya.co.id, Denpasar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Bali mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto dalam upaya menentukan arah bangsa ke depannya pascapemilihan umum presiden dan wakil presiden.

“Pertemuan yang terjadi saat di Stasiun MRT Jakarta pekan lalu antara Presiden Jokowi dengan Prabowo adalah langkah positif untuk membangun bangsa ke depannya. Hal tersebut harus didukung semua pihak,” kata anggota DPRD Provinsi Bali Gde Ketut Nugrahita Pendit di Denpasar, Kamis (18/7/2019).

Ia mengatakan selama masa pelaksanaan pilpres tersebut pasti terjadi ketegangan politik. Namun seiring dengan berakhirnya pesta demokrasi itu diharapkan saling memikirkan arah pembangunan politik yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, kata politikus asal Kabupaten Tabanan ini, berharap pertemuan tersebut sebagai bentuk silaturahmi pasca-pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif.

“Kami di daerah berharap dengan adanya pertemuan tersebut para pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak sampai lagi memanas. Saat ini juga semuanya harus bisa direda. Sebab kalah dan menang pada pilpres yang menentukan adalah rakyat Indonesia,” ujarnya.

Nugrahita Pendit berharap kepada elit-elit politik yang mendukung pada pilpres lalu juga mampu menenangkan simpatisan dan kadernya sehingga pemerintah ke depan lebih fokus untuk memikirkan kelanjutan pembangunan yang selama ini belum dilaksanakan.

“Dengan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah proses final dari pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut,” ucapnya.

Dikatakan, pemilu merupakan proses dari arah demokrasi dalam menentukan pilihannya, sehingga melalui jalan tersebut akan dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Suksesnya pelaksanaan pemilu yang lalu adalah kemenangan rakyat Indonesia, oleh karena itu saya berharap tidak ada saling cela dan menghujat lagi pascapemilu,” katanya, seperti dikutip Antara. (iks)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Keluarga Cendana akan Serahkan Kumpulan Dokumen Penting Pak Harto dan Ibu Tien

Published

on

Keluarga Alm. Soeharto dan Almh. Tien Soeharto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kumpulan dokumen penting terkait alm. Pak Harto dan almh. Ibu Tien Soeharto akan diserahkan keluarga Cendana kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Bila tidak ada aral melintang, penyerahan kumpulan dokumen itu akan dilakukan besok, Kamis (18/7/2019) di Ruang Noerhadi Magetsari, Gedung ANRI, di Jalan Ampera Raya, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sejauh ini, tiga putri Pak Harto, yakni Mbak Tutut, Mbak Titiek dan Mbak Mamiek dijadwalkan hadir untuk menyerahkan dokumen-dokumen itu.

Adapun putra Pak Harto yang diperkirakan hadir adalah Tommy Soeharto.

Lahir di Dusun Kemusuk, Jogjakarta, pada 8 Juni 1921, Pak Harto atau H. Muhammad Soeharto, adalah Presiden Republik Indonesia yang berkuasa dari tahun 1968 hingga 1998.

Dikenal sebagai Bapak Pembangunan, di era pemerintahannya Indonesia tercatat sebagai pemain kunci di Asia Tenggara dan menjadi salah satu mercusuar pertumbuhan ekonomi kawasan. Pak Harto meninggal dunia di Jakarta, pada 27 Januri 2008.

Adapun Ibu Tien Soeharto yang punya nama asli Raden Ayu Situ Hartinah lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, pada 23 Agustus 1923. Ibu Tien meninggal dunia pada 28 April 1996, dikenal sebagai role model wanita Indonesia pada masanya.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan kumpulan dokumen Pak Harto dan Ibu Tien itu terdiri dari buku kumpulan pidato Ibu Tien dari tahun 1968 sampai 1996 berikut microfilmnya.

Lalu buku kumpulan pidato Pak Harto dari tahun 1966 sampai 1998 bersama microfilmnya.

Berikutnya adalah microfilm sidang Kabinet dan Proklamasi Integrasi Balibo, serta DVD dan album foto Pak Harto.

Keluarga Cendana juga akan diserahkan mesin microfilm reader Indus 4601-11. Demikian, seperti dikutip Rmol.co. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Prabowo Mau Beberkan Isi Perbincangan dengan Jokowi

Published

on

Presiden Terpilih Joko Widodo saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan Jumat pekan ini pimpinan dewan pembina Gerindra akan melakukan rapat. Rapat tersebut akan menyampaikan hasil pembicaraan dengan Jokowi.

“Dan menjelaskan juga, kemarin kan sudah dijelaskan ke Pak Amien bahwa memang tidak ada rumor yang menyatakan Gerindra dan Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi itu karena iming-iming jabatan, itu enggak benar,” kata Andre di komplek parlemen, Jakarta, Rabu 17 Juli 2019.

Ia menambahkan Prabowo bertemu Jokowi hanya agar Indonesia guyub. Sehingga bisa bersatu membangun bangsa kembali.

“Arah koalisi partai Gerindra akan diambil di September dalam rakernas, di situlah sikap resmi partai Gerindra akan diambil. Sekarang yang akan dilakukan pak Prabowo adalah mengkonsultasikan hasil pertemuan dengan dewan pembina,” kata Andre.

Ia melanjutkan secara bertahap Prabowo juga akan bertemudengan seluruh pendukung. Diantaranya mulai dari emak-emak, relawan, milenials, ulama, dan partai-partai koalisi.

“Pak Prabowo memang akan bertemu, berdiskusi, menyampaikan hasil pertemuan, menjelaskan sekaligus menyerap aspirasi apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu yang akan menjadi sikap pak Prabowo dan partai Gerindra,” kata Andre.

Menurutnya, dalam dua minggu ke depan akan ada pertemuan-pertemuan Prabowo dengan mitra koalisi. Sehingga semua aspirasi akan didengar dan dikaji bersama.

“Tapi yang jelas secara pribadi tentu mayoritas kader menginginkan kita di luar pemerintahan tapi kita tentu mengkaji yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kita akan menyerap aspirasi, akan melaksanakan rakernas, dan di dalam forum rakernas akan diambil keputusan,” kata Andre, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending