Connect with us

NASIONAL

Tentang Perpres Jabatan Fungsional TNI Itu?

Published

on

Jabatan fungsional TNI merupakan upaya pemerintah untuk menghargai keahlian dan keterampilan prajurit TNI baik sebagai prajurit maupun dalam bidang lain.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37/2019 tentang Jabatan Fungsional TNI sebagai landasan hukum yang mengatur kedudukan dan hak prajurit militer aktif dalam penugasan di suatu organisasi.

Sejak ditetapkan di Jakarta pada 12 Juni 2019, Perpres ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada 17 Juni 2019.

Terdapat setidaknya tujuh hal penting dalam Perpres dalam mengatur jabatan fungsional TNI; di antaranya mengatur kedudukan dan hak prajurit militer aktif dalam penugasan di organisasi non ketentaraan, pangkat tertinggi personel ditunjuk sama dengan pangkat kepala unit kerja/organisasi, kategori jabatan fungsional TNI yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Syarat untuk jabatan fungsional keahlian meliputi; ijazah S1 atau setara, memiliki pengalaman sesuai bidangnya minimal satu tahun, mengikuti pendidikan pengembangan umum dan atau pendidikan pengembangan spesialis, nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam enam bulan terakhir, mengikuti lulus uji kompetensi, syarat lain ditetapkan panglima TNI.

Juga tentang syarat untuk jabatan fungsional keterampilan antara lain berijazah SMA atau setara, memiliki pengalaman tugas minimal setahun, mengikuti pendidikan pengembangan spesialis, nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam enam bulan terakhir, mengikuti lulus uji kompetensi, syarat lain ditetapkan oleh Panglima TNI.

Bila prajurit dengan jabatan fungsional TNI dipindahkan ke jabatan struktural, maka jabatan fungsionalnya diberhentikan. Terakhir, prajurit yang diberhentikan dari jabatan fungsional TNI dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsional akhir

Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat aturan itu merupakan respons pemerintah dalam upaya mengakomodasi kepentingan jabatan bagi puluhan perwira tinggi yang kini berdinas tanpa jabatan struktural di lantai delapan Markas Besar TNI AD, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Di sana, kurang dari 50 kursi yang tersedia, harus diperebutkan sekitar 70-an perwira tinggi tanpa jabatan.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini banyak perwira menengah dan tinggi di ketiga matra TNI yang tidak memiliki jabatan struktural, salah satunya karena jumlah jabatan struktural pada organisasi TNI ada di bawah jumlah personel pada kedua golongan itu. Pun setelah organisasi dimekarkan dengan membentuk Komando Armada III TNI AL, Komando Operasi III TNI AU, Divisi III Kostrad, hingga ke satuan-satuan kewilayahan dan operasional, organisasi staf dan pelayanan, serta badan pelaksana di bawahnya, jumlah mereka masih lebih banyak.

Perpres itu sebetulnya sudah dipraktikan sejak lama, sebab banyak keahlian dan keterampilan perwira tinggi, menengah, maupun bawah di struktural TNI yang dimanfaatkan oleh sejumlah organisasi maupun perusahaan swasta atau BUMN di dalam maupun luar negeri.

Ia menyebut, di antaranya adalah pada BUMN di bidang pertahanan, yaitu PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, yang biasanya membutuhkan pendampingan serta bimbingan dari para perwira TNI.

Perpres Nomor 37/2019 itu, menurut dia, juga memberikan jaminan agar para perwira yang telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kompetensi di luar institusinya dapat kembali pada satuan TNI, sehingga tidak dianggap sebagai sipil.

Ia mengapresiasi penerapan aturan itu sehingga mempertegas jabatan fungsional tentara di bawah komando presiden dan panglima TNI. “Saya kira tidak perlu ada lagi perdebatan atau dipermasalahkan terkait aturan ini. TNI itu untuk rakyat dan rakyat untuk TNI,” ujarnya.

Justru hal terpenting yang juga perlu diatur dalam Perpres Nomor 37/2019 itu adalah kejelasan hukum terhadap posisi para purnawirawan TNI yang saat ini terjun ke dunia politik.

Pada masa Orde Lama berkuasa, tentara dan polisi aktif dipersilakan maju ke TPS untuk menentukan wakilnya di DPR. Demikian juga pada saat Orde Baru berkuasa, TNI dan Kepolisian Indonesia yang saat itu ada dalam satu wadah, ABRI, memiliki Fraksi ABRI di MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pada saat itu, konsep Dwifungsi ABRI benar-benar diterapkan ke ranah sipil dan politik praktis, di antaranya menempatkan seorang kolonel menjadi bupati atau kepala DPRD suatu kabupaten.

Multi tafsir

Direktur Eksekutif Institute for Defence Security and Peace Studies, Mufti Makarim, mempertanyakan sejumlah poin dalam Perpres Nomor 37/2019 yang dianggap masih multi tafsir. Di antaranya berkaitan dengan strata perwira (ruang golongan dan pangkat) dalam lingkup TNI yang setara dengan posisi jabatan pada ranah sipil.

Meski secara kontekstual Perpres Nomor 37/2019 berbeda dengan konsep Dwifungsi ABRI yang sudah dihilangkan sejak reformasi, namun sebagian kalangan bisa menafsirkan kalangan militer bisa memiliki jabatan di lingkup sipil, dalam hal ini kementerian dan lembaga serupa.

“Perpres ini bisa juga ditafsirkan militer memiliki jabatan di lingkup sipil. Bila benar demikian, bisa jadi bom waktu bagi pemerintah,” katanya.

Makarim mengatakan, sebagian kalangan ada pula yang menganggap aturan ini sebagai konsesi bagi TNI usai penyelenggaraan Pemilu 2019 berkaitan dengan surplus perwira hasil rekrutmen hampir 30 tahun lalu yang kini tidak memiliki jabatan sejak Dwifungsi ABRI dihapus.

Kegamangan itu, kata dia, perlu segera dijawab Presiden terpilih Joko Widodo guna menghindari perdebatan di tengah masyarakat atas dikeluarkannya peraturan itu.

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, mengatakan, jabatan fungsional TNI merupakan upaya pemerintah untuk menghargai keahlian dan keterampilan prajurit TNI baik sebagai prajurit maupun dalam bidang lain.

Menurut dia, bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa seluruh rangkaian Pemilu 2019 telah berakhir secara baik. Dunia internasional juga memberi apresiasi yang tinggi.

Keberhasilan itu tidak terlepas dari peran aparat negara TNI dan aparat Polri serta seluruh masyarakat Indonesia. Dikaitkan dengan tugas TNI, maka keberhasilan tugas pengamanan Pemilu masuk kategori tugas membantu pemerintah dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Tugas OMSP juga diemban oleh militer manapun di seluruh dunia,” katanya.

Contoh lain terkait dengan ketrampilan prajurit TNI sebagai peneliti juga harus mendapat penghargaan sesuai porsinya. Keahlian dan ketrampilan prajurit TNI adalah bentuk profesionalitas TNI yang dapat diproyeksikan kepada bentuk pengabdian terhadap pertahanan.

Ia memberi contoh, di Universitas Pertahanan yang ada dalam naungan Kementerian Pertahanan, ada banyak perwira TNI yang memiliki keahlian sebagai dosen dengan metodologi tertentu yang menjadi rumpun jabatan keahlian, sehingga para prajurit TNI yang menjadi dosen di Universitas Pertahanan bisa juga menjadi dosen di universitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Melalui Perpres Nomor 37/2019 itu, para peneliti dari prajurit TNI dapat dimanfaatkan oleh Kemenristek Dikti, BPPT, dan kementerian atau lembaga negara/lembaga pemerintah lain.

Keahlian dan ketrampilan prajurit TNI di bidang hukum dan komputer saat ini juga menjadi konsentrasi baru mengatasi berbagai ancaman sosial budaya dan ancaman siber di tengah masyarakat.

Pada tataran praktis, baru-baru ini personel TNI AL membantu masyarakat di Kabupaten Belu, NTT, dalam mengolah dan menyediakan air bersih untuk masyarakat. Kegiatan itu adalah bentuk nyata keahlian mengolah air bersih di kapal perang. Pengalaman bertugas di kapal perang ternyata dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan. Demikian, seperti dikutip Antara. (and)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Seluruh Kekuatan

Published

on

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Andika Perkasa.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – TNI Angkatan Darat (AD) siap mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019, bahkan akan mengerahkan seluruh kekuatan.

“Dalam pengamanan TNI sebagai bagian keamanan, kami siapkan seluruh kekuatan. Tidak saja dari satuan tempur di seluruh Indonesia, tapi satuan teritorial dan badan pelaksana kita standby fokus di event besar (pelantikan presiden),” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa saat jumpa pers di Mabesad, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Andika, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai pengguna bisa meminta berapa pun besaran pasukan yang akan dikerahkan dalam pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPR.

“Pengguna pak Panglima, berapapun yang diminta kita siap, tapi karena kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini dan depan,” katanya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebelumnya menegaskan pihaknya akan bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani mengatakan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menyiapkan kurang lebih 30 ribu personel gabungan untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Personel yang disiagakan dari TNI-Polri kurang lebih 30 ribu personel. Itu akan mengisi ring 1 dan ring 2 yang sudah diatur sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Republik Indonesia Senayan Jakarta, Senin.

Puan mengatakan prosesi pelantikan 20 Oktober 2019 nanti akan dimulai pukul 14.30 WIB. Ia meminta agar seluruh anggota DPR dan tamu undangan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Tentu saja, sebelumnya semua tamu, hadirin, undangan yang akan masuk sudah ada di sini (Kompleks Parlemen RI),” tegas Puan, seperti dikutip Antara. (shk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Asosiasi Perusahaan PR Luncurkan Standarisasi Rate Card dan Measurement

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) meluncurkan Standarisasi Rate Card dan Measurement untuk industri kehumasan Indonesia, Kamis (10/10/2019), di Jakarta. “Standarisasi ini hasil diskusi dari tim gugus tugas kecil yang dibentuk dan terdiri dari perwakilan beberapa agensi anggota APPRI dalam beberapa bulan, sehingga kami berharap hasil ini bisa diterima oleh dunia kehumasan di tanah air,” kata Ketua Umum APPRI Jojo S. Nugroho.

Dalam kesempatan itu, PR Guru Indonesia Maria Wongsonagoro dan Miranti Abidin turut hadir dan mengapresiasi peluncuran Standarisasi APPRI ini. “Ini penting untuk kemajuan industri PR di Indonesia,” ujar Maria. Sementara Miranti menambahkan bahwa standarisasi ini sudah lama diidamkan. “Sebagai pendiri APPRI, kami sudah lama memimpikan standarisasi ini dan kami bahagia akhirnya standarisasi ini diluncurkan juga,” tambahnya.

Ada sekitar 18 jenis jasa Public Relations dalam standarisasi ini yang telah disepakati tarif bawahnya. Mulai dari jasa Media Relations (seperti konferensi pers), Media Monitoring, sampai biaya jasa mengelola akun media sosial. “Selama ini pengukuran hasil kerja konsultan PR selalu disetarakan dengan nilai di industri periklanan. Karena itu, dengan peluncuran ini kami berharap para klien bisa memahami dan mengapresiasi,” tegas Jojo.

Standarisasi APPRI ini berisi formula baru untuk mengukur hasil publikasi pemberitaan media, supaya nilai publikasi (PR Value) lebih akurat dan didasarkan pada konsensus bersama.

“Penting bagi agensi (Public Relations dan Digital) untuk punya standarisasi rate card dan measurement agar para pelaku industri PR tidak terjebak dengan strategi banting harga, tapi lebih bersaing dalam hal kualitas jasa kepada klien,” ujar Jojo. Ia berharap, dengan ada Standarisasi APPRI ini menjadi awal dari kesolidan agensi public relations dan agensi digital lokal untuk berkolaborasi.

APPRI akan menyebarkan hasil standarisasi rate card dan measurement ini kepada seluruh korporasi yang selama ini sudah, atau baru berencana menggunakan jasa agensi public relations dan digital di Indonesia, baik melalui kunjungan kerja maupun training. (bvi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Wapres JK : Pertumbuhan Ekonomi Tunjukkan Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ukuran penurunan kemiskinan dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 6 persen, karena penanggulangan kemiskinan bukan hanya memberikan harga murah kepada masyarakat.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kita memberikan murah, tetapi mempunyai banyak segmen, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen itu berarti ukuran kemiskinan telah menurun, pendapatan naik,” kata Wapres Jusuf Kalla (JK) saat menerima Laporan Akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi menengah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga penguatan ekonomi masih menjadi tugas bersama untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut.

“Tentu kita harus mengupayakan lebih tinggi lagi agar memberikan lapangan kerja untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Apabila lapangan kerja berkurang, maka berarti akan menambah kemiskinan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menurunkan angka ketimpangan kesejahteraan.

“Sebab ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, seperti sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, dan air bersih. Itu harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan,” kata Bambang.

Selain itu, upaya penurunan ketimpangan yang terus meningkat itu juga perlu dilakukan dengan efektivitas perpajakan seperti yang dilakukan di negara lain.

“Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektivitas perpajakan, sehingga fair orang yang harus membayar pajak dengan tingkat yang fair juga,” ujarnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap mulai dari 11,2 persen pada 2015; 10,86 persen pada 2016; 10,64 pada 2017; 9,82 persen pada 2018, dan 9,41 pada 2019.

Sekretariat TNP2K menjalankan program kerja untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia dengan mendapat donor paling besar dari Pemerintah Australia. Demikian, seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending