Connect with us

POLITIK

Tidak Berubah, Pilkada Serentak Tetap 9 Desember 2020

Published

on

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (Foto : dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

“Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana non alam,” ucap politisi Fraksi Partai Golkar itu



Khususnya ditekankan pada pengaturan, untuk melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.  Selain itu juga untuk mendorong terjadinya kampanye melalui media daring. Juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Disamping itu juga untuk pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Serta untuk pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.

“Berdasarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran,” paparnya.

Adapun tahapan yang berpotensi pelanggaran yang dimaksud itu antara lain adalah tahapan penetapan pasangan calon, tahapan penyelesaian sengketa calon, tahapan pengundian nomor urut, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan penyelesaian sengketa hasil.

“Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan resiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19,” pungkasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Bawaslu Temukan 612 Pelanggaran Terjadi di Kampanye Pilkada 2020

Published

on

Anggota Badan Pengawal Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar. (Foto : Bawaslu.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, terdapat 612 kasus pelanggaran protokol Covid-19 sepanjang tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Sedangkan 83 kegiatan kampanye terpaksa dibubarkan karena tidak sesuai aturan.

“Pada 10 hari pertama masa kampanye terdapat 237 pelanggaran. 10 hari kedua masa kampanye terdapat 375 pelanggaran yang sama,” kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, dalam keterangannya Selasa (20/10/2020).



Fritz menuturkan, Bawaslu daerah telah memberikan peringatan tertulis kepada 303 kegiatan karena melanggar protokol Covid-19. 

Sebagian besar pelanggaran Pilkada 2020 dilakukan saat kampanye tatap muka yang banyak dilakukan pasangan calon.

Pelanggaran terkait protokol kesehatan membuat pasangan calon mendapat teguran tertulis hingga pembubaran kegiatan kampanye. 

Ia menyatakan sejak hari pertama kampanye Bawaslu mencatat ada 25.658 agenda kampanye tatap muka.

Sedangkan kampanye melalui media sosial masih minim dilakukan pasangan calon, karena dinilai kurang menyentuh.

Ihwal pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Fritz, ada 719 orang dugaan pelanggaran yang didominasi laporan netralitas. 

“Semua sudah kami laporan ke Komisi ASN agar segera ditindaklanjuti. Terkait tanggapan dan sanksi bukan ranah kami, sehingga kami hanya menunggu,” katanya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus diterapkan secara ketat di Pilkada 2020.

Jika terjadi pelanggaran terhadap protokol tersebut, pihak yang terlibat harus ditindak tegas.

Hal ini disampaikan Abhan menanggapi potensi lonjakan kasus Covid-19 akibat Pilkada 2020, seperti yang terjadi di Malaysia setelah digelarnya pemilu negara bagian Sabah.

“Prinsipnya bahwa pelaksanaan tahapan Pilkada harus ketat memperhatikan protokol Covid dan ketika ada pelanggaran harus tegas tindakannya,” kata Abhan.

Abhan mengatakan, penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 masih memungkinkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan, Ini Maksud Puan

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa kaum perempuan jangan ragu terjun ke dunia politik. Pasalnya, menurut Puan, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi krisis.

“Saya menegaskan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan,” ujar Puan saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara Kongres Wanita Indonesia (Kowani), di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, kaca pembatas peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia sudah runtuh saat Megawati Soekarnoputri menjadi perempuan pertama yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.



“Saat ada yang bicara bahwa peran perempuan di politik selalu dibatasi oleh glass ceiling, sesungguhnya glass ceiling politik bagi perempuan Indonesia sudah diruntuhkan di hari Ibu Megawati dilantik menjadi Presiden,” ungkap Puan dalam kongres yang digelar secara virtual itu. 

Sejak saat itu, kata Puan, peran perempuan di Indonesia terus berkembang pesat. Tercatat, saat ini banyak perempuan yang memegang peran strategis dalam setiap kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, olahraga, ilmu pengetahuan, riset serta dalam bidang politik.

Di antaranya, sambung Puan, dalam bidang politik tercatat peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Seperti, pada periode 2014-2019 sekitar 17 persen anggota DPR adalah perempuan. Lalu, periode 2019-2024 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR meningkat menjadi sekitar 21 persen.

“Sekarang banyak anggota perempuan DPR RI yang menempati posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. Banyak perempuan Indonesia juga sudah berhasil menjadi kepala daerah selama ini, seperti Bu Risma di Surabaya yang saat maju di Pilkada diusung oleh PDI-Perjuangan,” tandas Puan. 

Tak hanya itu, Puan menyatakan, banyak negara menghormati pencapaian perempuan Indonesia dalam politik. Salah satu buktinya, kata Puan, saat ia menghadiri acara ‘Asia-Pacific Parliamentary Forum’ di Australia pada Januari tahun 2020 ini. 

“Semua negara peserta acara tersebut bertepuk tangan saat saya sebutkan bahwa Indonesia pernah memiliki Presiden perempuan dan sekarang memiliki Ketua DPR perempuan yang pertama,” ungkap Puan. 

Puan melanjutkan, meski banyak kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan Indonesia di berbagai bidang, namun perempuan masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

“Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi perempuan tersebut, dibutuhkan keputusan-keputusan politik serta kebijakan-kebijakan politik. Itulah mengapa perempuan butuh berpolitik,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V tersebut. 

Terlebih, Puan menekankan, di tengah situasi pandemi Covid-19 saat-saat ini yang masih menjadi tantangan, maka Puan menilai perempuan bukan saja terdampak, namun juga berperan besar dalam usaha menangani pandemi Covid-19.

Seperti, secara global 70 persen tenaga medis terdiri dari perempuan yang saat ini menjadi ujung tombak penyelamatan nyawa manusia. Puan mengungkapkan, pemerintah menyebut 60 persen UMKM di Indonesia yang memproduksi hand sanitizer atau masker dimiliki atau dikelola oleh perempuan.

“Bahwa perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak besar Covid-19, namun perempuan juga memiliki peran besar dalam menangani Covid-19. Inilah contoh nyata dari yang saya maksud dengan politik membutuhkan perempuan,” pungkas Puan. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Politisi PDIP Sebut Setahun Ini Pemerintahan Jokowi Penuh Cobaan

Published

on

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo. (Foto: dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai dalam kurun setahun ini pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin penuh dengan cobaan yang sangat berat. Tidak hanya Covid-19 yang sedang mewabah, kelahiran Omibus Law berupa UU Cipta Kerja juga menuai kontroversi mendalam yang menyita energi.

“Covid-19 dan pro kontra Omnibus Law Cipta Kerja adalah ujian buat semua anak bangsa,” kata Rahmad dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (19/10/2020). Soal Covid-19 memang sudah menjadi wabah dunia. Hampir semua negara di dunia menghadapi kondisi serupa dengan Indonesia.

Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini menyampaikan pendapatnya, menyikapi hasil survei yang menyatakan, 55 persen masyarakat Indonesia menganggap kondisi ekonomi buruk sejak Mei 2020 atau saat pandemi Corona melanda Tanah Air. Menurut Handoyo, situasi tidak mengenakkan akibat Covid-19 tdak semata dihadapi pemerintahan Jokowi, tapi seluruh pemerintahan di dunia ikut terguncang akibat pandemi.



“Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak pandemi ini. Jadi, seluruh dunia termasuk Indonesia, akan menurun pertumbuhan ekonominya. Bahkan mengalami resesi. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri dan duniapun seperti itu,” kata politisi PDI-Perjuangan itu. Melanjutkan keterangannya, Handoyo berharap, kondisi memprihatinkan ini harus dijadikan momentum untuk tetap bersatu, bergotong royong mengatasi persoalan.

Semua pihak diserukannya bersatu membantu pemerintah mengendalikan Covid-19. Apalagi delapan bulan terakhir ini, Presiden sudah menanggulangi Covid dengan cukup bagus. Angka sembuh Corona terus meningkat, bahkan di atas rata-rata dunia. “Nah, terkait dengan satu tahun ini saya kira Pak Jokowi sudah berusaha keras menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk penanggulangan sosial, penanggulangan pandemi, baik kesehatan maupun ekonomi. Saya kira parlemen harus ikut mengawasi,” katanya.

Menyangkut janji Presiden Jokowi untuk meningkatkan atau membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran, diakui Handoyo masih memunculkan pro dan kontra. Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Handoyo mengimbau masyarakat berpikir positif bahwa ini dilahirkan memang untuk membuka lapangan kerja, menghilangkan tumpang tindih perizinan, kemudian mengefisiensikan birokrasi, dan sebagainya.

Bagi kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan UU Cipta Kerja, bisa segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, karena itu merupakan hak konstitusionalnya. “Marilah kita manfaatkan ruang hukum yang sudah diberikan oleh konstitusi kita. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Ini untuk melindungi saudara kita yang kemungkinan terpapar Covid-19 dalam demo,” tandasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017