Connect with us

SEKTOR RIIL

Tiga BUMN Raih Penghargaan Pencegahan Korupsi dari KPK

Published

on

Pemberian penghargaan Penerapan Laporan Harta Kekayaan zpPenyelenggaraan Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebanyak tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas upayanya mencegah korupsi melalui Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2018.

Ketiga BUMN tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Penghargaan diterima ketiganya pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

“Selamat kepada Telkom, KAI dan PGN atas penghargaannya. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari BUMN dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan mematuhi pelaporan harta kekayaan dan menerapkan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan,” kata Deputi Bidang Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurut Gatot, penghargaan ini merupakan satu dari sekian banyak apresiasi atas upaya BUMN mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih. Kementerian BUMN pun senantiasa mendorong seluruh BUMN agar terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Bagi KAI, ini kali keduanya Perseroan meraih predikat penghargaan tersebut. Menurut data sampai dengan November 2018, Wajib Lapor KAI dan Anak Perusahaan tercatat sebanyak 1.039 orang. Dari jumlah tersebut, 1.034 orang atau 99,52 persen sudah melaporkan harta kekayaannya melalui sistem online e-LHKPN.

“Dengan diraihnya penghargaan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh karyawan KAI karena telah mewujudkan sikap integritas dan prinsip-prinsip GCG. Kami berharap KAI bisa memberikan andil dalam mendukung gerakan antikorupsi yang digencarkan pemerintah,” kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro.

Adapun Telkom tercatat telah mengimplementasikan pengelolaan LHKPN sepanjang tahun 2018 dengan tingkat pencapaian di atas 95 persen. Dari sekitar 1.200 wajib lapor di lingkungan Telkom, sudah 98 persen yang melaporkan harta kekayaannya melalui sistem online e-LHKPN.

Direktur Human Capital Management Telkom Herdy Harman mengatakan, perseroan telah memperoleh Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik tiga kali berturut-turut sejak 2016.

Tahun ini, prestasi Telkom bertambah dengan diperolehnya Penghargaan Pengendalian Gratifikasi. Prestasi yang diraih ini merupakan wujud komitmennya sebagai BUMN dan perusahaan publik yang menjalankan proses bisnis secara comply serta mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

“Telkom sepenuhnya mendukung keyakinan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bebas korupsi. Kepatuhan seluruh jajaran Telkom dalam LHKPN dan pengendalian gratifikasi ini juga diharapkan dapat mendukung gerakan antikorupsi yang digencarkan pemerintah guna membangun Indonesia maju yang produktif, inovatif, dan efisien,” kata Herdy.

Bagi PGN pun penghargaan ini bukan untuk yang pertama kalinya. Pada tahun lalu PGN mendapatkan penghargaan yang sama.

Menurut Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan bagi PGN, karena hal ini menjadi bukti bahwa PGN sebagai Penyelenggara Negara secara transparan melaporkan kekayaan para pejabatnya.

“Penghargaan ini bisa dicapai berkat partisipasi dari seluruh insan PGN, mulai dari jajaran Direksi, Komisaris, hingga Kepala Satuan Kerja beserta tim dalam penerapan pelaporan LHKPN,” tutup Rachmat. Demikian, seperti dikutip Antara. (mdg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Menteri Rini Pastikan Bandara Baru Yogyakarta Beroperasi April

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta/ New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus berjalan dan akan beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

“Progesnya sudah cukup baik. Tentunya saya terus mengawal dan memastikan pembangunan bandara baru ini bisa berjalan baik dan bisa beroperasi sesuai dengan yang ditargetkan dan segera bisa melayani masyarakat,” kata Rini lewat keteranganya diterima di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Direktur Utama PT Angkasa Pura 1 (Persero), Faik Fahmi mengatakan, saat ini tahap pekerjaan konstruksi pembangunan Bandara NYIA sudah mencapai 71,6 persen untuk layanan Internasional dan ditargetkan bisa beroperasi pada bulan April 2019.

Sementara untuk layanan domestik ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019. Secara keseluruhan, total kapasitas bandara baru ini diproyeksi mencapai 14 juta penumpang per tahun.

Pekerjaan fisik untuk faslitas sisi udara dan darat saat ini telah mencapai 100 persen. Fasilitas Bandara untuk layanan Internasional meliputi fasilitas sisi udara seperti runway, rapid taxiway 1, holding bay 1, parallel taxiway, exit taxiway, apron dan taxiway apron.

Sementara fasilitas sisi darat meliputi toll gate, gedung terminal dengan luas 12.920 meter persegi, gedung penunjang dan bangunan sub-station yang akan difungsikan sebanyak enam unit.

Selain itu, aksesibilitas Bandara NYIA dioperasikan dengan menggunakan Jalan Permanen dan Jalan Temporary 2 jalur.

Faik menegaskan, PT Angkasa Pura I (Persero) beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya akan terus mengawal secara bersama pembangunan bandara baru ini.

“Terima kasih kepada Bu Menteri BUMN yang terus memberikan dukungan keoada kami. Kami terus berupaya agar target operasional bandara bisa tercapai dan tentunya tetap terus memlerhatikan aspek kualotas dan keselamatan dalam kerja ‘tegas Faik.

Setelah meninjau lokasi pembangunan proyek bandara, Menteri Rini juga berkesempatan mengunjungi Balai Pemberdayaan Masyarakat milik PT Angkasa Pura I (Persero) yang merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Kulon Progo seiring denagn berjalannya pembangunan proyek bandara ini.

Di tempat yang sama, Menteri Rini juga bertemu dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Angkasa Pura I.

Sepanjang 2018 lalu, PT Angkasa Pura I (Persero) secara total telah menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 12 Miliar khusus di Kabupaten Kulon Progo.

Pada 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) akan menyalurkan dana CSR sebesar Rp10, 9 Miliar yang diperuntukan bagi beberapa program pemberdayaan sosial masyarakat berupa pelatihan-pelatihan keahlian untuk meningkatkan kemampuan SDM.

‘Saya juga mendorong agar dalam pelaksanaan pembangunan bandara juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Semoga program-program ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat Kulon Progo, ” tegas Rini. Seperti dikutip Antara . (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Menperin Genjot Investasi dan Ekspor Lima Industri

Published

on

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto tengah fokus menggenjot investasi dan ekspor di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika.

“Sebab, kelima sektor manufaktur ini mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian,” kata Menperin lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, realisasi total nilai investasi di sektor industri manufaktur sepanjang tahun 2018 mencapai Rp222,3 triliun.

Adapun sektor yang menjadi penopang utamanya yakni industri logam, mesin dan elektronika, dan industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam dengan nilai sebesar Rp60,12 triliun.

Kemudian, disusul industri makanan dengan nilai investasi mencapai Rp56,60 triliun, industri kimia dan farmasi Rp39,31 triliun, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain Rp14,85 triliun, industri kertas dan percetakan Rp11,84 triliun, serta industri mineral logam Rp10,63 triliun.

Selanjutnya, investasi industri karet dan plastik sebesar Rp9,40 triliun, industri tekstil Rp7,68 triliun, industri kayu Rp5,23 triliun, industri barang dari kulit dan alas kaki Rp3,54 triliun, serta industri lainnya Rp3,04 triliun.

“Formulasi yang dipakai pemerintah untuk mengurangi impor adalah dengan mendorong tumbuhnya industri substitusi impor, kemudian untuk mendorong ekspor juga dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor,” kata Menperin.

Dengan formula yang diterapkan tersebut, diharapkan terjadi loncatan pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan. Hal ini akan mendukung target Making Indonesia 4.0, yakni masuk 10 besar perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Maka itu, perlu mengakselerasi ekspor produk yang memiliki nilai tambah tinggi,” ujar Menperin.

Dalam hal ini, Kemenperin serius menjalankan kebijakan hilirisasi industri, yang juga mampu membawa efek berantai pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa. (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Gubernur Sumut : Pengerjaan Tol Medan-Binjai Mulai Kembali Awal April

Published

on

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 akan kembali dimulai pada awal April 2019 setelah pembebasan lahan usai.

“Tanggal 1 April sudah harus kerja kembali, dan dalam waktu dekat harus selesai, tol itu sudah harus bisa digunakan,” katanya usai rapat koordinasi membahas kelanjutan Jalan Tol Medan-Binjai di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Helvetia-Tanjungmulia) sepanjang 6,071 kilometer ini masih terhambat pembangunannya karena persoalan sengketa tanah.

Padahal, pembangunan ruas tol seksi 2 (Helvetia-Seisemayang) sepanjang 9,051 kilometer dan seksi 3 (Seisemayang-Binjai) sepanjang 10,319 kilometer telah selesai 100 persen.

Edy memastikan proses pembebasan lahan ini akan segera selesai dengan skema 70-30 untuk proses ganti rugi tanah masyarakat.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Arie Yuriwin menambahkan pembayaran ganti rugi lahan akan selesai paling cepat pada akhir Maret 2019.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah sepanjang 700 meter yang melibatkan 378 kepala keluarga dapat segera selesai dan pembangunan ruas tol dapat dimulai kembali.

“Lahan sudah disepakati bahwa akhir bulan Maret ini untuk pembayaran ganti rugi, sebagaimana keputusan Menteri ATR akan dilaksanakan,” ujarnya.

Meski demikian, Arie tidak menyebutkan nominal penggantian ganti rugi yang disiapkan untuk pembebasan tanah tersebut.

Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang memakan biaya Rp1,1 triliun telah dimulai sejak April 2015 dan seharusnya telah beroperasi pada Juni 2018.

Untuk proyek infrastruktur ini, total luas lahan yang dibebaskan seluas 25,441 hektare dengan kebutuhan lahan 144,06 hektare. Demikian, seperti dikutip Antara . (sat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending