Connect with us

SEKTOR RIIL

Tiga BUMN Raih Penghargaan Pencegahan Korupsi dari KPK

Published

on

Pemberian penghargaan Penerapan Laporan Harta Kekayaan zpPenyelenggaraan Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sebanyak tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas upayanya mencegah korupsi melalui Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2018.

Ketiga BUMN tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Penghargaan diterima ketiganya pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

“Selamat kepada Telkom, KAI dan PGN atas penghargaannya. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari BUMN dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan mematuhi pelaporan harta kekayaan dan menerapkan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan,” kata Deputi Bidang Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurut Gatot, penghargaan ini merupakan satu dari sekian banyak apresiasi atas upaya BUMN mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih. Kementerian BUMN pun senantiasa mendorong seluruh BUMN agar terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Bagi KAI, ini kali keduanya Perseroan meraih predikat penghargaan tersebut. Menurut data sampai dengan November 2018, Wajib Lapor KAI dan Anak Perusahaan tercatat sebanyak 1.039 orang. Dari jumlah tersebut, 1.034 orang atau 99,52 persen sudah melaporkan harta kekayaannya melalui sistem online e-LHKPN.

“Dengan diraihnya penghargaan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh karyawan KAI karena telah mewujudkan sikap integritas dan prinsip-prinsip GCG. Kami berharap KAI bisa memberikan andil dalam mendukung gerakan antikorupsi yang digencarkan pemerintah,” kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro.

Adapun Telkom tercatat telah mengimplementasikan pengelolaan LHKPN sepanjang tahun 2018 dengan tingkat pencapaian di atas 95 persen. Dari sekitar 1.200 wajib lapor di lingkungan Telkom, sudah 98 persen yang melaporkan harta kekayaannya melalui sistem online e-LHKPN.

Direktur Human Capital Management Telkom Herdy Harman mengatakan, perseroan telah memperoleh Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik tiga kali berturut-turut sejak 2016.

Tahun ini, prestasi Telkom bertambah dengan diperolehnya Penghargaan Pengendalian Gratifikasi. Prestasi yang diraih ini merupakan wujud komitmennya sebagai BUMN dan perusahaan publik yang menjalankan proses bisnis secara comply serta mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

“Telkom sepenuhnya mendukung keyakinan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bebas korupsi. Kepatuhan seluruh jajaran Telkom dalam LHKPN dan pengendalian gratifikasi ini juga diharapkan dapat mendukung gerakan antikorupsi yang digencarkan pemerintah guna membangun Indonesia maju yang produktif, inovatif, dan efisien,” kata Herdy.

Bagi PGN pun penghargaan ini bukan untuk yang pertama kalinya. Pada tahun lalu PGN mendapatkan penghargaan yang sama.

Menurut Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan bagi PGN, karena hal ini menjadi bukti bahwa PGN sebagai Penyelenggara Negara secara transparan melaporkan kekayaan para pejabatnya.

“Penghargaan ini bisa dicapai berkat partisipasi dari seluruh insan PGN, mulai dari jajaran Direksi, Komisaris, hingga Kepala Satuan Kerja beserta tim dalam penerapan pelaporan LHKPN,” tutup Rachmat. Demikian, seperti dikutip Antara. (mdg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Menperin Sebut Industri Olahan Buah Potensial Berkembang

Published

on

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyebut industri olahan buah memiliki potensi untuk berkembang, mengingat Indonesia sebagai negara tropis penghasil buah-buahan yang dapat diolah menjadi produk buah dalam kaleng, minuman sari buah, manisan buah, selai dan lain-lain.

Untuk itu, diperlukan penerapan teknologi terkini agar dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri dan produk berdaya saing tinggi.

“Konsumsi olahan buah masyarakat Indonesia yang masih rendah memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan meningkatnya penghasilan masyarakat,” kata Airlangga lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Apalagi, tambahnya, Indonesia juga dikenal sebagai eksportir utama produk olahan buah di dunia utamanya nanas dalam kaleng.

Airlangga mengatakan Kemenperin berkomitmen untuk membangun industri manufaktur nasional yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri manufaktur, tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.

“Kami telah melihat banyak negara, baik yang maju maupun berkembang, telah memasukkan gerakan ini ke dalam agenda nasional mereka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, kita telah meluncurkan Making Indonesia 4.0,” paparnya.

Salah satu target di dalam peta jalan terebut, yakni Indonesia menjadi pemain utama industri makanan dan minuman di dunia.

“Fokus produk pada 3-5 tahun ke depan salah satunya adalah olahan buah dan sayuran dengan tujuan utama mengurangi ketergantungan impor bahan baku produk pertanian meningkatkan efisiensi di seluruh rantai nilai industri melalui penerapan industri 4.0,” jelas Airlangga.

Selain itu, dengan menguasai teknologi yang menjadi ciri khas era Industri 4.0, antara lain artificial intelligence, internet of things, big data, advanced robotics dan 3D printing.

“Diharapkan, industri makanan dan minuman, mampu menjadi pengungkit dalam memacu pertumbuhan industri manufaktur nasional, termasuk menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, industri minuman mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan, dengan pertumbuhan sebesar 10,19 persen pada periode Januari-September tahun 2018. Capaian ini jauh di atas pertumbuhan industri nasional yang mencapai 5,17 persen di periode yang sama.

Peran industri makanan dan minuman dalam perekonomian Indonesia juga sangat signifikan. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor makanan dan minuman sebesar 35,73 persen terhadap PDB industri non-migas pada triwulan III tahun 2018.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor periode Januari-September tahun 2018 untuk industri makanan tumbuh sebesar 3,22 persen dan untuk industri minuman tumbuh sebesar 13,00 persen.

Bahkan, industri makanan dan minuman mendominasi penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur, yakni sebanyak 3,3 juta orang atau sebesar 21,34 persen dari total pekerja di bidang industri. Demikian, seperti dikutip Antara. (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

PT Geo Dipa Energi (Persero) Kerjasama dengan Kejaksaan RI, untuk Hadapi Permasalahan Hukum

Published

on

PT Geo Dipa Energi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan, pada saat ini.

Kerjasama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan RI Loeke Larasati A, di Yogyakarta, Senin (10/12/2018).

Dengan kerjasama tersebut, maka Bidang Datun akan memberikan pertimbangan hukum kepada Geo Dipa berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Jamdatun Kejaksaan RI Loeke Larasati dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bidang Datun Kejaksaan RI dapat memberikan kajian aspek hukum kepada pemerintah, negara, BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Bidang Datun memiliki peranan yang besar mengingat tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh bidang ini merupakan bagian dari tindakan preventif untuk mencegah terjadi penyimpangan hukum,” katanya.

Sementara itu Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim menjelaskan bahwa BUMN yang dipimpinnya sering kali mengalami masalah dan hambatan hukum, sehingga bisa menghambat program penyediaan listrik nasional, dan kedaulatan ketahanan energi nasional.

“Sinergi antara Geo Dipa dengan Jamdatun Kejakgung RI sebagai kuasa hukum Geo Dipa diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum untuk penyelesaian hukum bidang perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah.” kata Riki.

Riki juga menjelaskan, sebagai BUMN instansinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya.

“Kehadiran Bidang Datun Kejaksaan RI yang dapat memberikan kontribusi nyata dari sisi hukum sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Geo Dipa tetap on the right track untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG,” tambah Riki.

Pada saat ini, Geo Dipa memiliki proyek pengembangan PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW, dan Pengembangan Area Candradimuka 40 MW

Selain itu Pengembangan lapangan Arjuno Welirang yang memiliki potensi 180 MW, serta lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW. Juga penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (bny)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Prabowo-Sandi Ingin BUMN untuk Rakyat

Published

on

Diskusi Rabu Biru bertajuk "Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional" di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014-2016, Sudirman Said prihatin dengan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini yang sebagian dililit hutang, sementara hasil dari BUMN itu sendiri tidak dinikmati rakyat Indonesia.

Melihat kondisi BUMN yang kian memprihatinkan, Sudirman menegaskan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga memiliki tekad ingin membangun perusahaan milik negara tersebut dengan baik dan membenahinya dari semua aspek.

BACA JUGA : Cawapres Sandiaga : BUMN Harus Dikelola dengan Baik

“Prabowo-Sandi ingin BUMN untuk seluruh rakyat Indonesia: Prabowo-Sandi ingin semua BUMN boleh menjadi penggerak (engine), tetapi kalau implementasi harus untuk semua,” kata Sudirman dalam diskusi Rabu Biru bertajuk “Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional” di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Menurut dia, tata kelola BUMN yang buruk juga tidak lepas dari peran pemerintah yang ikut andil di dalamnya.

“Sekarang ini utang sudah 67 persen dari aset. Sebetulnya kalau BUMN diurus dengan baik, sumber talenta terbaik, ya, dari BUMN,” kata Sudirman.

Sementara itu, di tempat yang sama Sekretaris Meneg BUMN periode 2004-2012, Said Didu mengatakan, apabila pemerintah mengintervensi pengelolaan BUMN maka dampaknya BUMN seperti dimiliki penguasa.

“Posisi BUMN badan usaha milik negara, bukan milik penguasa. Jadi, itu harus di-clear-kan,” kata Said Didu. Jadi, jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini, katanya. seperti dikuti Antara. (sus)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending