Connect with us

MALUKU

Tingkatkan Peran BPD, KPK Koordinasi dengan Pemda dan OJK Maluku Utara

Published

on

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. (Foto : Merdeka.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dalam rangka memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku dan Maluku Utara (Malut) atau BPD MalukuMalut, KPK lewat Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah I, meminta semua pemangku-kepentingan mendukung upaya penatausahaan yang sehat dan mendorong melakukan optimalisasi pendapatan dari BPD MalukuMalut.

Hal itu disampaikan Maruli Tua selaku Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah I dalam rapat koordinasi melalui telekonferensi (2/7). Hadir dalam rapat tersebut, Pemerintah Daerah se-Maluku Utara, Dewan Direksi BPD MalukuMalut dan Para Pejabat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Maruli menyampaikan imbauan agar meminta semua pemangku kepentingan mendukung upaya penatausahaan yang sehat dan mendorong melakukan optimalisasi pendapatan dari BPD MalukuMalut.



“Secara umum, KPK menemukan masih adanya dugaan beberapa jenis permintaan “layanan” dari para pemegang saham BPD, mayoritas permintaan layanan tersebut adalah dari pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, permintaan layanan tersebut berupa, satu, permintaan honor rapat termasuk honor untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kegiatan BPD Lainnya yang melibatkan para pemegang saham, kedua; permintaan biaya kegiatan untuk membiayai musyawarah daerah dan kegiatan lainnya dari partai pendukung Kepala Daerah Petahanan, ketiga; permintaan biaya berobat untuk diri dan keluarga pejabat, keempat; permintaan THR, kelima; permintaan dukungan sponsorship, keenam; permintaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPS) palsu, dan ketujuh; permintaan dukungan dana dalam keikutsertaan pejabat atau petahanan Kepala Daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Selain permintaan “layanan”, sambung Maruli, KPK juga mencatat lima potensi modus intervensi yang biasa dilakukan para pemegang saham dalam pengelolaan BPD, yaitu menempatkan calon Direktur lewat “kedok” Panitia Seleksi (pansel); memindahkan dana, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari BPD ke bank lain; atau mark-up pengadaan di BPD menggunakan vendor yang diduga keluarga atau kerabat pejabat daerah atau anggota legislatif,” kata Maruli.

Mengakhiri rapat, Maruli Tua kembali mengingatkan bahwa para Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan pemegang saham terbesar di BPD. Karena itu, seharusnya semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di dalam pengelolaan Pemda dapat dilakukan oleh BPD supaya sekaligus memperkuat BPD. Dalam kenyataannya, dana-dana tersebut tidak semuanya ditempatkan di BPD, tapi juga di bank-bank lainnya.

“Oleh sebab itu, perlu ada kerja sama yang baik antara KPK, Pemda, OJK, dan BPD MalukuMalut dalam rangka penatausahaan bank daerah yang sehat di masa mendatang,” tutupnya. (kpk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

MALUKU

Kajian InaRisk, Gempa Maluku Tenggara Berpotensi Bahaya Sedang Hingga Tinggi

Published

on

Peta Guncangan Gempabumi (Earthquake Shakemap). /Dok. BNPB Indonesia.

INDONEISA RAYA – Kajian InaRisk, Gempa Maluku Tenggara Berpotensi Bahaya Sedang Hingga Tinggi

Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,5 mengguncang Maluku Tenggara pada Rabu, 20 Januari 2021 pada siang pukul 11:28 WIB. Gempa tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berlokasi 112 km Barat Daya Maluku Tenggara, dengan titik koordinat 5.91 Lintang Selatan, 131.75 Bujur Timur.



BMKG mengidentifikasi pusat gempa ada pada kedalaman 10 km. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tenggara melaporkan gempa tidak dirasakan di Maluku Tenggara, dan belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

Sementara menurut analisis kajian InaRisk, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi bahaya gempabumi sedang hingga tinggi.

BNPB mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga dalam menghadapi potensi bahaya gempa bumi.

Masyarakat dapat mengakses aplikasi InaRISK melalui telepon pintar untuk mengetahui risiko bahaya di sekitar.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MALUKU

Kementerian PUPR Perbaiki 22 Fasilitas Pendidikan di Maluku

Published

on

Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo. (Foto : Instagram @johnwempi)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perbaiki 22 fasilitas pendidikan yang terdiri dari 21 sekolah dan satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Maluku. Pasca, rusak diterjang oleh bencana gempa bumi beberapa bulan silam.

“Kementerian PUPR sedang mengerjakan beberapa proyek terkait penanggulangan bencana gempa bumi Ambon, salah satunya adalah rehabilitasi fasilitas pendidikan baik sekolah dan perguruan tinggi. Rehabilitasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dikerjakan Kementerian PUPR. Ini juga merupakan harapan Bapak Presiden Joko Widodo agar apa yang kami kerjakan demi kepentingan rakyat,” kata Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo melalui siaran pers yang diterima, Rabu (29/7/2020).

21 sekolah tersebut berada di tiga lokasi yakni 7 sekolah di Kota Ambon, 10 sekolah di Kabupaten Maluku Tengah dan 4 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Rehabilitasi sekolah ini sudah dimulai sejak 27 Januari 2020 dengan anggaran berasal dari APBN yang terbagi ke dalam dua paket pekerjaan, Paket I senilai Rp36,6 miliar dan Paket II Rp8,44 miliar.



Salah satu sekolah yang direhabilitasi adalah SDN 91 Waiheru yang mengalami rusak berat. Rehabilitasi dilakukan dengan pembangunan dua gedung baru masing-masing dibangun enam ruang kelas belajar (RKB).

Di samping itu juga dibangun ruangan baru berukuran 7×8 meter sebagai kantor, renovasi ruang guru dan ruang komputer. Total anggaran rehabilitasi sekolah ini sebesar Rp14,16 miliar.

Kementerian PUPR juga melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi PTKIN di Maluku yakni Gedung Rektorat IAIN Ambon. Saat ini progres fisik rehabilitasi gedung rektorat mencapai 54 persen. Pekerjaan ini mulai dilaksanakan pada Januari dan ditargetkan selesai pada Oktober 2020.

Pekerjaan ini terbagi menjadi dua paket pekerjaan, nilai kontrak Paket I sebesar Rp386 juta dan Paket II sebesar Rp21,1 miliar.

Di samping rehabilitasi gedung rektorat, Kementerian PUPR juga membangun dua gedung lain di IAIN Ambon yakni gedung perpustakaan dan laboratorium MIPA. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MALUKU

Pemerintah Tata Sejarah Army Dock dan Monumen Trikora KSPN Morotai

Published

on

Pemerintah Tata Wisata Sejarah Army Dock dan Monumen Trikora KSPN Morotai. (Foto : Instagram @kemenpupr)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai di Provinsi Maluku Utara (Malut) khususnya Kawasan Pantai Army Dock dan Monumen Trikora.

KSPN Morotai selain dikenal dengan wisata baharinya karena dikelilingi beragam pulau kecil nan menawan yang dikenal dengan julukan “Mutiara di Bibir Pasifik” di utara Pulau Halmahera, Malut ini juga punya beragam situs bersejarah.

Lokasinya yang strategis menjadikan Kepulauan Morotai menjadi pilihan tepat untuk membuat benteng pertahanan pada saat Perang Dunia (World War), terutama Perang Dunia ke II.



“Dalam tatanan normal baru, Pemerintah meyakini bahwa salah satu sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada KSPN yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Lebih lanjut, Menteri PUPR mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

Dengan latar sejarah tersebut, Morotai memiliki banyak sekali peninggalan berupa artefak perang, sehingga menyimpan potensi wisata sejarah.

Untuk diketahui, Pantai Army Dock merupakan titik pendaratan pertama Tentara Sekutu di Morotai pada saat Perang Dunia yang kemudian mendirikan sebuah pangkalan militer di pantai ini dan sisa-sisa pangkalan militer ini masih bisa terlihat di beberapa bagian pantai.

Meski sudah tidak digunakan sebagai pangkalan militer, Pantai Army Dock masih tetap ramai dikunjungi dan menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Morotai.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penataan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai sejarah yang berada di Kawasan Army Dock dengan alokasi anggaran Rp10 miliar.

Lingkup pekerjaan yang dilakukan yakni pekerjaan landscape, pembentukan muka tanah (landfill), penanaman pohon, amphitheater, toilet serta septic tank komunal, mushalla, plaza, dan pusat informasi. (set)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017