Connect with us

POLITIK

Tragis! Dua Komisioner KPU Diberhentikan DKPP dari Jabatannya

Published

on

DKPP mencopot Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik dari jabatan ketua divisi,

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik dari jabatan ketua divisi,

karena melanggar kode etik terkait seleksi Komisioner KPUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara periode 2019-2024.

Terkait hal ini, sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Humas DKPP Teten Jamaludin.

Dalam dokumen putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 yang dibacakan pada Rabu (10/7/2019),

KPU diminta mencopot Evi dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI.

“Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak dibacakannya Putusan ini,” tulis dokumen yang dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (10/7).

Melanggar Kode Etik
Sementara itu, DKPP juga telah mencopot Ilham Saputra karena melanggar kode etik terkait pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Partai Hanura.

Dalam dokumen putusan DKPP Nomor 61-PKE-DKPP/IV/2019, DKPP meminta Ilham dicopot dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu III Ilham Saputra selaku anggota KPU RI terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” tulis putusan DKPP yang dikeluarkan Rabu (10/7) dan telah diunggah di situs resmi DKPP.

DKPP menyatakan komisioner KPU Ilham Saputra telah melanggar kode etik karena tidak tegas saat menangani posisi caleg Hanura,

Sisca Dewi. Awal dari Kasus ini, ketika gugatan ini diajukan atas nama Tulus Sukariyanto selaku pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Jawa Timur VIII. Gugatan masuk dengan nomor perkara 61-PKE-DKPP/IV/2019.

Dalam gugatannya, Tulus menyatakan dirinya sebagai PAW Dossy Iskandar Prasetyo dalam pencalonan anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VIII. Hal ini juga, menurutnya, didukung dengan SK PAW anggota DPR RI yang dikeluarkan oleh Partai Hanura.

Akan tetapi, dalam penetapannya, KPU menyatakan pengganti Dossy Iskandar adalah Sisca Dewi Hermawati, bukan Tulus Sukariyanto. Sedangkan Sisca Dewi disebut telah dikeluarkan dari Partai Hanura karena sedang menjalani proses hukum.

DKPP menyatakan Ilham tidak tegas dalam memproses PAW. DKPP menyebut Ilham telah melanggar peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6, 10, 11, dan 15 terkait kode etik dan pedoman perilaku. Terkait hal ini, KPU juga disebut telah menghambat proses PAW.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu III Ilham Saputra selaku anggota KPU RI terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” ujar ketua majelis Harjono saat membacakan putusan dalam sidang di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019). (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

FPI Tak akan Undang Prabowo-Sandi dan Partai Politik di Ijtima Ulama IV

Published

on

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, pihaknya tak akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam kegiatan Ijtima Ulama IV. Namun, ia tak menjelaskan alasan pihaknya tak mengikutsertakan keduanya dalam agenda tersebut.

“Ijtima Ulama IV tidak mengundang peserta pilpres,” kata Munarman kepada Okezone, Kamis (18/7/2019).

Munarman menyatakan, selain tidak menghadirkan Prabowo-Sandi, Ijtima Ulama IV juga tak akan mengundang partai politik.

“Parpol juga tidak kami undang,” katanya.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berencana menggelar agenda Ijtima Ulama IV. Kegiatan itu diklaim bukanlah bentuk kekecewaan atas pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto pada Sabtu, 13 Juli 2019.

“Begitu juga kami punya sikap dan punya ketentuan tersendiri apa langkah-langkahnya selanjutnya, yaitu kami akan menampung dan menerima semua masukan dari para ulama, para habaib, dari para tokoh nasional sesuai dengan arahan imam besar kita Habib Muhammad Rizieq Shihab,” kata Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Yusuf menuturkan, tema dan waktu Ijtima Ulama IV masih akan dibahas melalui rapat. Kata dia, pembahasan itu dilakukan dengan seluruh ormas yang tergabung ke dalam GNPF Ulama.

“Bagaimana menyikapi keadaan dan situasi dengan hal-hal yang terbaru,” ujarnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jubir PA 212 Akui Sikap Amien Rais Sudah Berubah

Published

on

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 alias PA 212 Habib Novel Bamukmin mengakui, sikap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memang telah berubah.

Sebelumnya, Amien merupakan sosok paling keras dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi. Namun, sikap kritis Amien kini dianggap sudah menurun.

Habib Novel Bamukmin mengatakan, sikap Amien Rais mulai terlihat berubah sejak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi.

“Memang belakangan ini saya pribadi melihat dua sikap yang ditunjukkan oleh Pak Amien Rais yaitu saat menanggapi tentang rekonsiliasi Jokowi – Prabowo. Lalu sikapnya setelah membaca surat dari Prabowo yang agak melunak,” kata Novel ketika dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Menurut Novel, sepertinya Amien Rais ingin meredam gejolak kekecewaan di antara massa 212 karena Prabowo memilih bertemu dengan Jokowi.

Namun, hal tersebut tak pas untuk dibahas saat ini. Karena kata Novel, pihaknya tengah fokus mempersiapkan ijtimak ulama ke-4 yang digelar awal Agustus mendatang.

“Semua permasalahan akan dibahas tuntas dan menghasilkan putusan ijtimak ulama ke-4. Diharapkan ini bisa memenuhi rasa keadilan yang selama ini kami perjuangkan,” tandas Novel, seperti dikutip Eramuslim. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Pengamat : Masa Depan Gerindra Oposisi Bukan Ikut Jokowi

Published

on

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Masa depan Partai Gerindra adalah mengambil sikap oposisi, berada di luar pemerintahan. Bukan bergabung dengan kabinet baru Joko Widodo dengan mendapatkan sejumlah jatah menteri.

Pemerhati politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika ingin menatap Pemilu 2024, partai pimpinan Prabowo Subianto itu harus menjadi oposisi yang konstruktif, oposisi yang tidak berhadap-hadapan secara langsung dengan pemerintah.

“Oposisi yang kadang-kadang mau bekerjasama dengan pemerintah karena kepentingan yang lebih besar, tidak selalu menolak kebijakan. Tetapi kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, Gerindra ambil bagian untuk membela,” ujar Pangi, Kamis (18/7/2019).

Gerindra akan mendapatkan tempat di hati masyarakat saat citra pemerintah pudar. Menurut Pangi, itulah momentum emas bagi Gerindra kalau bicara masa depan politik.

“Syukur-syukur bisa menghantarkan calon presiden terpilih dari Gerindra (Pemilu 2024) yang menjadi antitesis pemerintahan sekarang,” ungkapnya.

Kalau Gerindra tetap bergabung di kabinet Jokowi-Maruf, lanjut Pangi, partai pimpinan mantan Danjen Koapssus itu akan menjadi bagian dari dosa masa lalu dari pemerintahan sekarang.

Dosa pemerintahan Jokowi yang paling tampak adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, jauh dari janji manis 7 persen. Satu lagi, nominal utang yang sudah menjulang hingga menyentuh angka Rp 4.418 triliun pada 2018.

“Makanya harus hati-hati betul, jangan salah mengambil langkah. Harus dihitung secara komperhensif, mudharat dan manfaatnya apa, dan apa untung ruginya bagi Gerindra ke depan,” demikian Pangi, seperti dikutip Rmol.co. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending