Connect with us

UMKM

UKM Berbasis Ekspor Seharusnya Garda Terdepan Ekonomi

Published

on

Diskusi mencari peluang ekspor ditengah melemahnya nilai tukar rupiah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis ekspor seharusnya bisa menjadi garda teredepan ekonomi Indonesia terutama ditengah-tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Harapannya UKM bisa menjadi solusi, namun tetap harus mendapat dukungan terutama permodalan agar mampu menembus pasar ekspor,” kata Asisten Pertanian dan Perkebunan Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria Simanungkalit di Jakarta, Kamis (8/11/2018), dalam diskusi bertajuk “Potensi Ekspor Ditengah Pelemahan Rupiah”.

Menurut dia sektor UKM yang potensial untuk ekspor masih didominasi makanan, minuman, fashion, dan kriya (kerajinan) persoalannya sektor-sektor tersebut masih memiliki kandungan impor yang juga tinggi, misalnya saja untuk produk tas kulit maka kancing dan ritsleting masih harus didatangkan dari luar negeri.

“Sehingga kalau UKM itu mendapat order ekspor dalam jumlah besar tentunya dukungan permodalan menjadi hal utama,” jelas dia.

Hadirnya perusahaan layanan e-commerce seperti Bli-Bli, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya menjadi salah satu faktor yang membuat UKM tanah air mampu menembus pasar global tanpa harus ikut kegiatan pameran yang difasilitasi pemerintah.

Data menunjukkan meskipun anggaran dari pemerintah untuk kegiatan pameran turun hampir 50 persen, akan tetapi devisa sektor UKM justru naik 12 kalinya.

Sedangkan pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira Adinegara mengatakan, perang dagang AS-China teryata ikut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Faktor ini juga ikut mendorong sejumlah negara tujuan ekspor, seperti India menerapkan proteksi berlebihan salah satunya pemberlakuan bea masuk di atas 50 persen untuk produk CPO asal Indonesia.

“Padahal ekspor CPO berkontribusi 15 persen dari total ekspor non migas,” kata Bhima dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Warta Pena.

Menurutnya, ada beberapa solusi bagi pemerintah agar dapat meningkatkan nilai ekspor ditengah persoalan global dan melemahnya nilai tuker rupiah terhadap dolar AS dengan memberikan pelonggaran setiap pungutan, khususnya ekspor CPO diturunkan menjadi 15-20 dolar AS per ton , dan memperluas pasar baru seperti Afrika Tengah, Eropa Timur, dan Rusia.

“Bagi kendala logistik, pemerintah bisa memberikan keringanan pajak (tax holiday) untuk forwarder atau jasa ekspor dari Indonesia ke Afrika misalnya,” kata Bhima.

Ia menambahkan sejauh ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowances. Tapi sayangnya, insentif yang diberikan terlalu umum tidak menyasar kebutuhan sektoral yang spesifik. “Problem lain ada pada proses perizinan dan insentif fiskal yang belum terintegrasi, serta lamanya pengurusan pajak bagi para pelaku usaha termasuk eksportir,” jelas Bhima.

Sementara di tempat yang sama, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi optimis tahun ini produksi minyak sawit diperkirakan mencapai 42 juta ton dimana 31 juta ton diantaranya terserap di pasar ekspor.

Namun, diakuinya munculnya kampanye negatif dari negara produsen minyak nabati menjadi salah satu kendala ekspor bagi produsen dalam negeri.

Oleh karenanya, Tofan berharap industri sawit nasional perlu terus meningkatkan daya saing yang kompetitif dengan industri hilir Malaysia.

Lebih jauh Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Hadi Joewono mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong nilai ekspor dengan memasuki pasar baru ekspor.

Ekspor ini bisa dilakukan perusahaan besar maupun UKM. Buat industri atau perusahaan besar sangat bermanfaat diberikan insentif pajak termasuk tax holiday. Sementara untuk perysahaan kecil dan UKM yang dibutuhkan adalah dorongan untuk memulai ekspor dan mengefektifkan fasilitas pembayaran ekspor.

Namun sayangnya hingga saat ini kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor belum terintegrasi dengan baik. Hal itu setidaknya terlihat dari belum terwujudnya kesatuan pandang antar sektor. “Semestinya Kemenko Perekonomian perlu lebih ‘galak’ mengkoordinasikan pihak-pihak terkait ekspor,” terang dia

Berbagai cara juga perlu dilakukan pemerintah agar pasar ekspor bisa tumbuh, salah satunya dengan peningkatan daya beli masyarakat.

“Upaya menggairahkan dunia usaha berarti mendorong pertambahan omset penjualan dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk produk yang dijual di dalam negeri,” kata Handito.

Sedangkan anggota Komisi VI DPR-RI, Melani L Suharli melihat melemahnya nilai tukar mata rupiah akan membuat komoditas ekspor terlihat lebih seksi karena menjadi lebih murah menurut negara pengimpor.

Seharusnya menurut dia, eksportir akan menikmati profit yang lebih tinggi karena transaksi dilakukan dalam valuta asing. Sehingga, apabila dilihat fakta kinerja ekspor, terlihat faktor pelemahan rupiah tidak serta merta mendorong performa ekspor Indonesia.

Melani mengatakan saat ini di Komisi VI DPR RI tengah membahas ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, yakni diantaranya perjanjian ASEAN-Australia-New Zealand, ASEAN – India, Persetujuan perdagangan barang dalam kerangka kerjasama ekonomi komprehensif antara ASEAN – Republik Korea, dan juga perjanjian terkait protokol perubahan terhadap perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN – China.

Tentu harapannya adanya perjanjian-perjanjian tersebut dapat terus membuka dan memperluas akses Indonesia ke pasar internasional, dengan disertai kesiapan dari pelaku ekonomi dan industri dalam negeri.

Fakta juga menunjukkan, pemberlakuan AFTA justru dimanfaatkan oleh negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sebagai perbandingan, pada tahun 2001, surplus neraca perdagangan Singapura dengan ASEAN masih 3,82 miliar dolar AS, namun pada 2016 surplus neraca perdagangannya meningkat menjadi 33,69 miliar dolar AS.

Sulitnya produk Indonesia masuk ke pasar ekspor disebabkan derasnya hambatan non tarif di negara lain disamping minimnya standar dan kualitas produk Indonesia. Demikian, seperti dikutip Antara. (gan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

BI Fasilitasi UMKM Jatim Masuk Pasar Digital

Published

on

BI juga telah menggelar beberapa pelatihan pengelolaan panen dan pascapanen bagi petani kopi untuk peningkatan kualitas kopi lokal.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur pada tahun 2019 berencana memfasilitasi sejumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah itu masuk ke pasar digital atau dalam jaringan (daring/online), sebagai salah satu program mendorong perekonomian daerah.

“Rencana yang sedang kami jalankan tahun 2019 adalah menyambungkan UMKM ke marketplace online, sebab secara produk UMKM Jatim sudah cukup baik, khususnya terkait dengan pengemasannya,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Difi A Johansyah di Surabaya, Selasa (12/3/2019).

Rencana kedua, kata dia, adalah mendorong konektivitas produk kopi di Jawa Timur dan beberapa produk pangan, karena memiliki potensi yang cukup bagus.

Untuk produk kopi, kata dia, BI telah menggandeng Dewan Kopi Indonesia dengan menggelar Hari Kopi Nasional, ditambah dengan dukungan pemerintah daerah, agar produk kopi Jatim lebih dikenal sehingga menambah pemasukan petani kopi.

BI juga telah menggelar beberapa pelatihan pengelolaan panen dan pascapanen bagi petani kopi untuk peningkatan kualitas kopi lokal, sehingga diharapkan meningkatkan kualitas kopi lokal.

Sementara terkait upaya menyambungkan UMKM Jatim ke daring, hal itu sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menargetkan pada akhir 2019 sebanyak 27 ribu UMKM di Jatim bisa masuk pasar digital, karena potensinya yang cukup besar.

Untuk mencapai target itu, Pemprov Jatim telah menyiapkan Warung Digital sebagai langkah mendorong potensi UMKM untuk terus berkembang.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, UMKM di wilayah itu potensinya telah memberi kontribusi tinggi pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, bahkan secara nasional, kontribusi di Jatim mencapai 20 persen, nomor dua setelah DKI Jakarta. Demikian, seperti dikutip Antara. (ami)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

UMKM

BGR Logistics-Rumah Koperasi Indonesia Kerja Sama Rantai Pasok

Published

on

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Rumah Koperasi Indonesia (RKI) tentang kerjasama kegiatan rantai pasok terintegrasi dengan Skema Perdagangan Coop2Coop di Palembang, pada Rabu malam (6/3).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Logistics, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik, menandatangani nota kesepahaman dengan Rumah Koperasi Indonesia (RKI) tentang kerja sama kegiatan rantai pasok terintegrasi dengan Skema Perdagangan Coop2Coop.

“Kami berharap kerja sama ini sebagai awal sinergi yang dapat dilakukan BGR Logistics dengan Rumah Koperasi Indonesia,” kata Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo, dan Direktur Utama RKI, Insanial Burhamzah.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani bertepatan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Dewan Koperasi Indonesia di Palembang, Rabu (6/3).

Dalam nota kesepahaman tersebut, BGR Logistics dan Rumah Koperasi Indonesia, akan melakukan kerja sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan akan terciptanya kerjasama yang menguntungkan antara BGR Logisitics dan RKI.

BGR Logistics diharapkan dapat merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penanganan rantai pasok terintegrasi dengan skema perdagangan Coop2Coop seperti proses penanganan impor, penanganan di Kawasan Pusat Logistik Berikat, pengelolaan penyimpanan, persediaan dan distribusi, serta perencanaan kebutuhan pengadaan dan distribusi

Setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, nantinya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara BGR Logistics dengan Rumah Koperasi Indonesia untuk mengatur lebih rinci terkait pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan.

BGR merupakan BUMN penyedia jasa logistik yang memiliki layanan logistik terintegrasi, mulai dari distribusi, pergudangan, freight forwarding, collateral management service, jasa pengiriman kurir, hingga jasa logistik limbah. Demikian, seperti dikutip Antara . (ahm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

UMKM

Kemenperin Kucurkan Rp540 Miliar untuk IKM

Published

on

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih.

Indoenesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sebesar Rp540 miliar untuk 109 kabupaten atau kota pada tahun 2019.

Anggaran ini dalam upaya penumbuhan wirausaha industri baru, merevitalisasi sentra IKM serta pembangunan infrastruktur penunjang IKM seiring dengan implementasi industri 4.0.

“Jadi, selain mengandalkan dana dekonsentrasi, pemerintah daerah juga diarahkan untuk mulai menggunakan DAK,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Misalnya, lanjut Gati, untuk penguatan jaringan dalam pemasaran IKM. Apalagi, IKM di Indonesia harus sudah memenuhi kriteria di era dunia digital.

Kemenperin mencatat, program DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM sudah berjalan sejak tahun 2016, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp166,3 miliar untuk 149 Kab/Kota.

Sementara tahun 2017 mencapai Rp161,5 miliar untuk 113 Kab/Kota dan di 2018 naik menjadi Rp173,7 miliar untuk 73 Kabupaten/Kota.

Menurut Gati, pemerintah terus mengucurkan DAK untuk meningkatkan daya saing IKM nasional agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun global.

“Untuk itu, Kemenperin berkomitmen terus mengembangkan sektor IKM di setiap daerah. Agar semua IKM yang ada di seluruh Indonesia bisa berkembang dengan baik, terutama dalam menghadapi era industri 4.0,” tuturnya.

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, pemerintah daerah dapat mengusulkan kegiatan yang berfokus pada sentra yang sudah ada atau eksis, namun masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana.

“Proses DAK mulai dari usulan sampai ketetapan penerima, menggunakan sistem terpusat di Bappenas. Selanjutnya, dilakukan koordinasi teknis dan substansi dengan Direktorat Jenderal IKMA serta penganggaran sampai pada penetapan di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Gati menambahkan, tantangan yang kerap dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan IKM, antara lain mengenai akses pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan ketersediaan bahan baku.

“Oleh karena itu, Kemenperin sudah menggagas program vokasi untuk menyiapkan SDM yang lebih berkompeten dalam mengakses teknologi,” imbuhnya.

Untuk pembiayaan, Gati menegaskan, ke depannya pemerintah memfasilitasi lebih banyak program kredit usaha rakyat (KUR).

“Kami juga melakukan edukasi teknologi pembayaran, seiring dengan semakin banyaknya platform pembiayaan non-tunai atau digitalisasi pembayaran,” ungkap Gati. Seperti dikutip Antara . (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending