Connect with us

POLITIK

Usai Sidang Putusan MK, Prabowo akan Uji Kesetiaan Partai Koalisi

Published

on

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengungkapkan, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto akan mengumpulkan pimpinan partai koalisi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).Pertemuan usai persidangan PHPU itu guna membahas nasib koalisi adil makmur ke depannya.

“Semua dikembalikan ke teman-teman koalisi. Apakah masih di koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau kita bubar. Tentu Pak Prabowo dan Bang Sandiaga sebagai penerima mandat akan berdiskusi mengenai mandat ini,” kata Andre di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019). Andre mengatakan, dalam rapat tersebut nantinya akan ada diskusi mengenai apakah partai-partai dalam koalisi akan tetap setia bersama Prabowo atau tidak.”Tentu harus ada diskusi. Insya Allah setelah MK selesai, Pak Prabowo akan bertemu dengan pimpinan partai koalisi membahas ini,” ungkapnya.Di sisi lain Andre mengungkapkan, setelah putusan MK pihaknya akan membahas wacana pertemuan antara Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2019.

Andre meyakini pada saatnya Prabowo akan bertemu Jokowi guna menurunkan tensi politik dan membicarakan kepentingan bangsa dan negara. “Di situlah Pak Prabowo akan memutuskan, setelah itu bertemu Pak Jokowi atau tidak. Bersilaturahim dengan Pak Jokowi atau tidak. Namun yang jelas Insya Allah setelah bertemu koalisi dan pendukung,” tuturnya.

BPN: Tak Hanya Untuk Rakyat, tapi…Lebih lanjut, ia menegaskan hingga saat ini belum ada kesepakatan bahwa pihaknya gabung pemerintah dan menerima posisi menteri. Menurutnya saat ini pihaknya masih fokus kepada gugatan sengketa Pilpres 2019 di MK.”Jadi belum ada deal-deal seperti isu dan rumor Gerindra menerima menteri,” tandasnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

FPI Tak akan Undang Prabowo-Sandi dan Partai Politik di Ijtima Ulama IV

Published

on

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, pihaknya tak akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam kegiatan Ijtima Ulama IV. Namun, ia tak menjelaskan alasan pihaknya tak mengikutsertakan keduanya dalam agenda tersebut.

“Ijtima Ulama IV tidak mengundang peserta pilpres,” kata Munarman kepada Okezone, Kamis (18/7/2019).

Munarman menyatakan, selain tidak menghadirkan Prabowo-Sandi, Ijtima Ulama IV juga tak akan mengundang partai politik.

“Parpol juga tidak kami undang,” katanya.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berencana menggelar agenda Ijtima Ulama IV. Kegiatan itu diklaim bukanlah bentuk kekecewaan atas pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto pada Sabtu, 13 Juli 2019.

“Begitu juga kami punya sikap dan punya ketentuan tersendiri apa langkah-langkahnya selanjutnya, yaitu kami akan menampung dan menerima semua masukan dari para ulama, para habaib, dari para tokoh nasional sesuai dengan arahan imam besar kita Habib Muhammad Rizieq Shihab,” kata Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Yusuf menuturkan, tema dan waktu Ijtima Ulama IV masih akan dibahas melalui rapat. Kata dia, pembahasan itu dilakukan dengan seluruh ormas yang tergabung ke dalam GNPF Ulama.

“Bagaimana menyikapi keadaan dan situasi dengan hal-hal yang terbaru,” ujarnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jubir PA 212 Akui Sikap Amien Rais Sudah Berubah

Published

on

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 alias PA 212 Habib Novel Bamukmin mengakui, sikap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memang telah berubah.

Sebelumnya, Amien merupakan sosok paling keras dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi. Namun, sikap kritis Amien kini dianggap sudah menurun.

Habib Novel Bamukmin mengatakan, sikap Amien Rais mulai terlihat berubah sejak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi.

“Memang belakangan ini saya pribadi melihat dua sikap yang ditunjukkan oleh Pak Amien Rais yaitu saat menanggapi tentang rekonsiliasi Jokowi – Prabowo. Lalu sikapnya setelah membaca surat dari Prabowo yang agak melunak,” kata Novel ketika dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Menurut Novel, sepertinya Amien Rais ingin meredam gejolak kekecewaan di antara massa 212 karena Prabowo memilih bertemu dengan Jokowi.

Namun, hal tersebut tak pas untuk dibahas saat ini. Karena kata Novel, pihaknya tengah fokus mempersiapkan ijtimak ulama ke-4 yang digelar awal Agustus mendatang.

“Semua permasalahan akan dibahas tuntas dan menghasilkan putusan ijtimak ulama ke-4. Diharapkan ini bisa memenuhi rasa keadilan yang selama ini kami perjuangkan,” tandas Novel, seperti dikutip Eramuslim. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Pengamat : Masa Depan Gerindra Oposisi Bukan Ikut Jokowi

Published

on

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Masa depan Partai Gerindra adalah mengambil sikap oposisi, berada di luar pemerintahan. Bukan bergabung dengan kabinet baru Joko Widodo dengan mendapatkan sejumlah jatah menteri.

Pemerhati politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika ingin menatap Pemilu 2024, partai pimpinan Prabowo Subianto itu harus menjadi oposisi yang konstruktif, oposisi yang tidak berhadap-hadapan secara langsung dengan pemerintah.

“Oposisi yang kadang-kadang mau bekerjasama dengan pemerintah karena kepentingan yang lebih besar, tidak selalu menolak kebijakan. Tetapi kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, Gerindra ambil bagian untuk membela,” ujar Pangi, Kamis (18/7/2019).

Gerindra akan mendapatkan tempat di hati masyarakat saat citra pemerintah pudar. Menurut Pangi, itulah momentum emas bagi Gerindra kalau bicara masa depan politik.

“Syukur-syukur bisa menghantarkan calon presiden terpilih dari Gerindra (Pemilu 2024) yang menjadi antitesis pemerintahan sekarang,” ungkapnya.

Kalau Gerindra tetap bergabung di kabinet Jokowi-Maruf, lanjut Pangi, partai pimpinan mantan Danjen Koapssus itu akan menjadi bagian dari dosa masa lalu dari pemerintahan sekarang.

Dosa pemerintahan Jokowi yang paling tampak adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, jauh dari janji manis 7 persen. Satu lagi, nominal utang yang sudah menjulang hingga menyentuh angka Rp 4.418 triliun pada 2018.

“Makanya harus hati-hati betul, jangan salah mengambil langkah. Harus dihitung secara komperhensif, mudharat dan manfaatnya apa, dan apa untung ruginya bagi Gerindra ke depan,” demikian Pangi, seperti dikutip Rmol.co. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending