Connect with us

OPINI

Usulan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Memerhatikan Hak Konsumen, dan Keberlangsungan Usaha

Published

on

YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay).

INDONESIA adalah karakter negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga angkutan berbasis perairan, sungai penyeberangan dan lautan menjadi sangat vital. Oleh karena itu mobilitas warga yang berbasis angkutan penyeberangan, seperti angkutan ferry, mempunyai nilai yang amat strategis, bahkan mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah sebagai regulator bertanggungjawab untuk menjadikan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tarifnya terjangkau, dan menjunjung tinggi aspek keselamatan. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga keberlangsung usaha dari operator penyeberangan yang ada.

Relevan dengan hal ini, terbetik wacana dari operator yang terhabung dalam GAPASDAP, yang ingin melakukan stop operasi. Ancaman ini dilakukan dikarenakan Menhub dan Menko Maritim menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan GAPASDAP. Terkait hal ini YLKI mempunyai beberapa catatan, yakni:

1. YLKI tidak mengendors rencana stop operasi alias pemogokan, yang akan dilakukan angkutan ferry, sebab akan mengacaukan pelayanan publik dan bahkan stabilitas ekonomi lokal, bahkan nasional;



2. Terkait usulan kenaikan tarif, jika dilihat dari sisi momen, operator penyeberangan sudah pantas mengajukan usulan kenaikan tarif, sebab kenaikan tarif terakhir dilakukan pada 3 tahun yang silam. Soal besaran dan formulasinya, YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay). Yang terpenting kenaikan tarif masih mempertimbangkan sisi daya beli konsumen sebagai penumpang ferry. Hal ini penting karena penumpang ferry banyak dari kelas menengah bawah, khususnya di rute perintis. Selain itu, kenaikan tarif harus berbanding lurus dg pelayanan. Jadi pengusaha angkutan ferry harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya;

3. Jika Kemenhub dan Kemenko Maritim tidak mau menaikkan tarif angkutan penyeberangan, maka pemerintah sebagai regulator harus memberikan insentif dan PSO (Public Service Obligation) kepada operator. Jangan menolak kenaikan tarif tapi tidak mau memberikan insentif/PSO…itu namanya mau menangnya sendiri. Artinya pemerintah harus fair, demi menjaga keberlangsungan usaha angkutan ferry dan aksesibilitas pada konsumennya. Jika mereka sampai stop operasi maka akan merugikan semua pihak dan pemerintah harus bertanggungjawab.

4. Skema kebijakan tarif penyeberangan, selain harus memperhatikan aspek ability to pay konsumen; juga harus menjamin keberlangsungan usaha angkutan penyeberangan. Rontoknya pelaku usaha angkutan penyeberangan menunjukkan adanya perubahan kebijakan pentarifan di bidang penyeberangan.

Demikian. Terima kasih.

Wassalam.

Oleh : Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Alasan IPW, Kenapa Oknum Polisi Koboi di Cengkareng Perlu Dihukum Mati

Published

on

Ilustrasi Pistol. /Pixels.com/cottonbro

INDONESIA RAYA – Aksi brutal yang diduga dilakukan polisi koboi di Cengkareng menunjukkan Jakarta semakin tidak aman. Dalam aksi brutal itu tiga orang tewas ditembak dan satu luka.

Ind Police Watch (IPW) mendesak, oknum polisi yang diduga sebagai pelaku penembakan dijatuhi hukuman mati dan Kapolres Jakarta Barat harus segera dicopot dari jabatannya. Ada dua alasan kenapa Kapolres Jakarta Barat harus dicopot.

Pertama, sebagai penanggungjawab keamanan wilayah dia membiarkan ada kafe yang buka hingga pukul 04.00, padahal saat ini tengah pandemi Covid 19.



Kedua, Kapolres kurangan memperhatikan prilaku anak buahnya hingga terjadi peristiwa brutal yang diduga dilakukan anak buahnya di wilayah hukumnya.

Aksi penembakan yg diduga dilakukan anggota Polisi yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 1 luka itu terjadi Kamis, 25 Februari 2021, sekira jam 04.30 WIB. TKP nya di RM Kafe RT.12/04 Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

BACA JUGA: Hallo.id, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar peristiwa politik, ekonomi, bisnis, dan nusantara.

Pelaku diduga berinisial CS anggota Polsek Kalideres Jakarta Barat. Sedangkan ketiga korban tewas adalah, SINURAT
(Anggota TNI AD /Keamanan RM kafe), FERI SAUT SIMANJUNTAK (Bar Boy), dan MANIK (Kasir RM Kafe). Yang luka HUTAPEA (Manager RM kafe).

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Meneropong 2024, Seperti Apa Peta Politik Indonesia ke Depan

Published

on

Direktur Political and Public Policy Studies. (P3S), Dr Jerry Massie MA PhD (Foto : Instagram @bhee_jay)
Indonesiaraya.co.id – Saya lihat beberapa peluang di luar ibukota ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil maupun Gubernur Khofifah Indar Parawangsa. Anies Baswedan juga berpeluang besar. Covid-19 adalah representasi capres. Dua tokoh mileneal yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Alasan mendasar, kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil policy and decision (kebijakan dan keputusan) menjadi kartu AS. Erick tokoh milenial potensial yang credible. Mantan bos klub raksasa Italia “Nerazurri” Inter Milan ini punya kemampuan memimpin yang apik. Lihat saja, bagaimana dia membersihkan  BUMN, bahkan merekstrurisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan. Peran media sangat besar mendongkrak popularitas dan elktabilitas. Saat ini tiga gubernur ini kerap muncul dilayar kaca dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik. Dengan mulai surut bahkan turun elektabilitasnya Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi figur lain. Kemapanan, ketegasan dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai saat ini rakyat butuh bukan sekadar imaging political (politik pencitraan) tapi political action (tindakan politik). Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap bahkan politik dagang sapi, tapi the real politik. Saya prediksi swing voters (pemilih mengambang) akan menigkat pada Pemilu 2024. Data statisiknya pada 2019 yakni 13 persen bertambah undiceded voters. Lantaran sejumlah UU yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, UU pemindahan ibukota baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja. Soal Pepres No. 40/2004 tentang BPJS, UU Tapera No 4 Tahun 2016. Belum lagi 12 RUU-KHUP kontroversi dari Santet sampai Aborsi. Jelas ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perppu No. 1/2020 tentang Pandemik Covid-19. Ini barangkali ini akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah. Boleh jadi, swing voters dan undiceded voters bisa mencapai 30 persen, yang mana pada 2019 mencapai 25 persen. Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon pada Pilpres 2024 bukan politik praktis. Menurut saya, publik tak butuh NATO (No Action Talk Only) tapi (TLDM) Talk Less Do More. Pasalnya, rakyat kerap jadi kelinci percobaan. Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Manta Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang, lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marjinal serta cinta dan peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan tapi tindakan nyata. Rizal calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan baginya di Pilpres 2024. Calon presiden rakyat 2019 lalu ini memang tak didukung partai di parlemen tapi aura politiknya cukup kuat. Untuk calon ketua parpol maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024. Untuk the giant party (partai raksasa) Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing, malahan Bambang Soesatyo yang lebih berpeluang. Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019. Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi. Itu menurutnya, turun jauh dari penetapan target 110. Bahkan, masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan. Berbeda dengan Pemilu 2014, Golkar berhasil maraup 330 kursi. Sementara Jawa Timur atau daerah green zone (zona hijau) masih akan dikuasai PKB, Jateng (Red Zone, PDI-P), Jabar (White Zone, Gerindra dan PKS), Banten (Yellow Zone, Golkar). Jakarta adalah wilayah white and red zone. Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024, jika melihat road mapping politik saat ini. Tetap daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 Juta, Jateng 27 Juta. Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta dan Jogja 2,7 juta jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang pemilih di Pulau Jawa hampir 60 persen dari 192 juta pemilih pada pilpres 2019 lalu. Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil maka 33 juta dan 27 maka ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah-Ridwan (63 juta), Ganjar- Anies (34 juta), Anies-Ridwan (40 juta), Khofifah-Anies (37 juta), Ridwan-Khofifah (60 juta). Lawan tangguh juga jika Prabowo-Puan ditandemkan. Alasannya sederhana kedua arai ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDI-P dan Gerindra. Jila dilihat gelagat Pra Prabowo dengan merapat ke koalisi PDI-P. Ini setidaknya, sinyalemen red and white akan berafiliasi politik. Itulah gambaran peta politik 2024. Indikiator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategy, building issues, approaching political, political marketing, team work and political warfare. Oleh : Dr Jerry Massie MA PhDDirektur Political and Public Policy Studies.

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

DOR, PANCASILA!

Published

on

Pancasila adalah dasar ideologi-ideologi negara Indonesia. (Foto: Instagram @sindu.artgallery)
Oleh: Dhimam Abror Djuraid, Wartawan Senior Indodnesia. DOR, Hidup Ketuhanan Yang Maha Esa! Dor Dor, Hidup Kemanusiaan yang Adil dan Beradab! Dor Dor Dor, Hidup Persatuan Indonesia! Dor Dor Dor Dor, Hidup Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan_Perwakilan! Dor Dor Dor Dor Dor, Hidup Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia! (Puisi Balsem, KH. Mustofa Bisri) Kiai Mustofa Bisri, Gus Mus, memang kiai cum seniman yang asyik. Cara berdakwahnya sejuk, dan gaya kesenimanannya adem. Puisinya sering tajam tapi tidak pernah menyakiti. Ia mengritik dengan jenaka. Kumpulan karyanya “Puisi Balsem”, banyak berisi kritik yang menghangatkan badan seperti balsem, tapi bisa bikin jiwa sejuk dan adem karena jenaka. Bahkan, kritik keras terhadap pembunuhan yang dilakukan rezim represif Soeharto terhadap rakyat pun masih tetap bisa membuat senyum. Dor, Pancasila! Diciptakan pada akhir 1980-an ketika rezim otoritarian Soeharto berada pada puncak kekuatannya. Ketika itu banyak kasus kekerasan oleh negara terhadap masyarakat yang menimbulkan korban jiwa, raga, dan harta. Peristiwa Waduk Kedungombo, Waduk Nipah di Madura, kasus tanah Talangsari di Lampung, masalah tanah di Jenggawah Jember, dan masih banyak lagi. Represi terhadap warga sipil itu dilakukan atas nama Pancasila, satu-satunya dasar yang dipaksakan oleh rezim untuk menjadi asas tunggal bagi semua warga negara yang berserikat dan berkumpul, yang kebebasannya dijamin oleh undang-undang dasar. Bagi Soeharto, kebebasan boleh dipraktikkan asal berasaskan Pancasila. Garis demarkasi dikotomis pun dipasang. Pendukung Soeharto disebut pancasilais, penentangnya langsung dicap sebagai anti-Pancasila dan distigmatisasi dengan stempel komunis, PKI. Dengan stigmatisasi itu, dengan stempel itu, kekuasaan mempunyai license to kill untuk membunuh atas nama Pancasila. Pembunuhan, pengusiran, pengucilan, teror, labelling, menjadi senjata untuk membekap oposisi. Pancasila sebagai asas tunggal didominasi oleh negara. Bahkan, tafsir dan interpretasinya dimonopoli oleh kekuasaan dan disediakan panduan komplet butir demi butir sebagai haluan untuk melaksanakan dan menghayati Pancasila. Pancasila dikuasai secara total. Mengamalkan adalah pekerjaan fisik. Menghayati adalah pekerjaan rohani. Kedua-duanya dikontrol oleh kekuasaan. Bahkan cara kita memikirkan dan menghayati Pancasila pun dikontrol oleh rezim. Itulah rezim totaliter, yang atas nama kesatuan kolektif tidak memberi ruang kepada oposisi dan perbedaan pendapat. Hak-hak kebebasan individu harus diserahkan untuk kepentingan kolektif bersama. Semua kekuatan sosial masyarakat harus tunduk kepada negara dan menjadi bagian dari korporatisme negara. Stabilitas menjadi nomor satu sebagai prasyarat mutlak pembangunan nasional. Maka partai-partai politik pun disederhanakan dan difusikan menjadi dua kelompok saja; nasionalis dan agama. Kontrol terhadap oposisi menjadi lebih mudah karena oposisi semakin lemah atau tidak ada sama sekali. DPR hanya menjadi lembaga formalitas tukang stempel yang menjadi cap legitimasi kekuasaan. Demokrasi hanya formalitas, demokrasi prosedural tanpa ada kebebasan, Illiberal Democracy. Pemilu hanya formalitas yang hasilnya sudah disetting sesuai kepentingan kekuasaan. Dibutuhkan pemerintahan yang kuat untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Itulah “Hipotesa Lee” dari Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, yang kemudian melahirkan mazhab ”Developmentalism” di Singapura. Di Indonesia, Soeharto menerapkan hal yang sama maka lahirlah mazhab “Pembangunanisme”. Joko Widodo mengadopsinya menjadi “Neo-Pembangunanisme”. Mazhab ini memprioritaskan pembangunan fisik dan ekonomi dengan menomorduakan pembangunan politik dan demokrasi. Legitimasi utama rezim ini adalah keberhasilan ekonomi, lain tidak. Di Singapura mazhab ini berjalan baik karena pembangunan ekonomi berjalan berkelanjutan sampai sekarang. Rezim Soeharto ambruk karena krisis moneter 1998 menghancurkan legitimasi ekonomi yang menjadi andalan utama. Rezim Orde Baru Soeharto lahir sebagai koreksi terhadap rezim Orde Lama Sukarno yang dianggap melenceng dari rel Pancasila. Sungguh ironis, Sukarno yang menggali dan melahirkan Pancasila pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 1 Juni 1945 harus terguling karena dianggap menyelewengkan Pancasila. Sukarno menginterpretasikan Pancasila sesuai interest politiknya. Maka kemudian lahirlah Demokrasi Terpimpin atas nama Pancasila meniadakan kekuatan oposisi. Atas nama Pancasila Sukarno menahbiskan diri sebagai Paduka Yang Mulia Presiden Seumur Hidup. Puncaknya Sukarno menghimpun tiga kekuatan politik Nasionalis, Agama, dan Komunis dalam satu payung Nasakom. Pancasila lahir dari perdebatan dan pergulatan pemikiran para founding fathers yang berargumentasi secara sangat ilmiah dengan memakai referensi luas dari pemikir-pemikir besar dunia mulai dari pemikiran kapitalisme liberal, pemikiran Marxis, gagasan-gagasan negara Islam, ide-ide fasisme, semuanya dibahas tuntas dengan adu argumentasi yang tajam. Kekuatan-kekuatan besar saling tarik-menarik dan tidak ada yang mau mengalah. Kekuatan Islam yang merasa menjadi kekuatan dominan mendesak untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kaum nasionalis tidak menyetujuinya dan menginginkan nasionalisme sebagai dasar negara. Para founding fathers kemudian sepakat dengan lima sila sebagai dasar negara yang disebut sebagai Pancasila, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila paling utama. Tapi, kelompok Islam menghendaki agar ditambhakan tujuh kata, “Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”. Penambahan ini ditolak kelompok minoritas di luar Islam. Negosiasi berlangsung alot dan keras. Berkat jasa Mohamad Hatta, tujuh kata berhasil dihapus. Kelompok Islam merasa kecewa dan kalah. Ada rasa keterkhianatan. Tapi, mereka mengalah demi Indonesia merdeka. Pancasila menjadi kesepakatan bersama, Konsensus Nasional yang sudah final, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk Negara Paripurna (Yudi Latief, 2011). Kekuatan nasionalis dan Islam menjadi dua kekuatan yang terus-menerus bersaing berebut pengaruh. Di tengah-tengah mereka muncul komunisme yang menjadi kekuatan ketiga yang cukup signifikan. Ketiga kekuatan itu saling berebut pengaruh terhadap Sukarno yang kemudian punya ide menyatukan ketiganya dalam payung Nasakom. Melalui Nasakom Sukarno dianggap memberi peluang yang terlalu besar pada komunis PKI. Puncaknya PKI melakukan kudeta yang digagalkan oleh ABRI dan kekuatan Islam. Sukarno terguling karena menyelewengkan Pancasila dan menginterpretasikannya sesuai kehendaknya demi kepentingan politiknya. Soeharto juga terguling karena menyelewengkan Pancasila dengan menginterpretasikannya sesuai kepentingan politiknya. Soeharto mengulangi kesalahan Sukarno 30 tahun sebelumnya. Kini, 20 tahun berselang sejak kejatuhan Soeharto, ada kecenderungan sejarah akan terulang. Re-interpretasi terhadap Pancasila yang dilakukan oleh rezim “Neo-Pembangunanisme” Joko Widodo melalui Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, memantik kontroversi dan seolah membangkitkan kembali zombie dari dalam kubur. Pemerasan Lima Sila menjadi satu sila, Eka Sila, “Keadilan Sosial” akan menggeser posisi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi pondasi dan ruh semua sila. Indonesia bukan negara agama, tapi agama menjadi menjadi ruh bagi penyelenggaraan negara. Dengan perubahan ini Indonesia bergeser ke arah sekularisme. Ketidakjelasan sikap terhadap komunisme dalam rancangan undang-undang ini dikhawatirkan akan membuka pintu bagi kemunculan kembali PKI. Sebuah kekhawatiran yang bisa dijustifikasi. Menyejajarkan Pancasila dengan undang-undang lainnya adalah pendegradasian yang patut dipertanyakan. Kita tidak sungguh-sungguh belajar dari sejarah. Banyak sekali unsur-unsur kesalahan Sukarno dan Soeharto dalam rancangan undang-undang yang dipaksakan secara siluman ini. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. L’histoire se repete. Selamat ulang tahun, Pancasilaku.

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017