Connect with us

FINANSIAL

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 4,8 Miliar Dolar pada Februari

Published

on

Utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2019 tercatat 388,7 miliar dolar AS, naik 4,8 miliar dolar AS.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2019 tercatat 388,7 miliar dolar AS, naik 4,8 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya karena neto transaksi penarikan utang luar negeri.

Utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 193,8 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 194,9 miliar dolar AS, kata Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) dalam info terbarunya di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Dikatakan, secara tahunan utang luar negeri Indonesia tumbuh 8,8 persen (yoy) pada Februari 2019, meningkat pada bulan sebelumnya yang hanya 7,2 persen (yoy).

Peningkatan pertumbuhan utang luar negeri tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan utang luar negeri pemerintah.

Utang luar negeri pemerintah, katanya, meningkat pada Februari 2019 untuk membiayai sektor-sektor yang produktif. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2019 sebesar 190,8 miliar dolar AS atau tumbuh 7,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,9 persen (yoy).

Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Februari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, pada Februari 2019 pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk, untuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk.

Masuknya aliran dana utang luar negeri kepada pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah.

Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui utang luar negeri pemerintah merupakan sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Sementara itu, kata BI, posisi utang luar negeri swasta pada Februari 2019 sebesar 1,3 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Utang luar negeri swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 74,2 persen.

BI dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan utang luar negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian, kata BI. Demikian, seperti dikutip Antara . (ahm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

BI : Permintaan Uang Tunai di Riau Selama Pemilu Melonjak

Published

on

Peningkatan jumlah uang keluar (outflow) dilakukan perbankan mulai H-2 pemungutan suara pada 17 April dan sehari setelahnya. Jumlahnya mencapai sekitar Rp200 miliar.

Indonesiaraya.co.id, Pekanbaru – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau mencatat ada lonjakan permintaan uang tunai yang tidak biasa, yang terjadi menjelang hari pemungutan suara Pemilu serentak 2019, dan sehari setelahnya di daerah tersebut.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Syahrul Baharisyah, di Kota Pekanbaru, Kamis (25/4/2019) mengatakan peningkatan jumlah uang keluar (outflow) dilakukan perbankan mulai H-2 pemungutan suara pada 17 April dan sehari setelahnya. Jumlahnya mencapai sekitar Rp200 miliar.

“Pemungutan suara kan hari Rabu, jadi mulai Senin, Selasa dan Kamis, ‘outflow’ itu mencapai Rp200 miliar,” katanya.

Syahrul mengaku tidak bisa memastikan apakah permintaan uang tunai itu berkaitan langsung untuk Pemilu. Namun, ia mengatakan lonjakan “outflow” itu tidak wajar karena pada hari normal hanya berkisar Rp5 miliar hingga Rp20 miliar.

Hingga seminggu setelahnya, lanjut Syahrul, hanya sedikit uang tunai yang kembali masuk ke bank. Itu berarti uang kartal tersebut masih banyak beredar di tengah masyarakat.

“Itu pokoknya di atas normal, dan itu meningkat. Kalau normalnya antara Rp5 miliar sampai Rp10 miliar, paling banyak Rp20 miliar,” ujarnya.

Penggunaan uang tunai dalam jumlah besar jelang hari pemungutan suara di Provinsi Riau sempat membuat heboh publik, setelah Bawaslu bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekanbaru, menangkap tangan seorang calon legislatif perempuan dari Partai Gerindra Provinsi Riau berinisial DAN pada 16 April lalu. Dalam penangkapan caleg dan tiga orang tim suksesnya itu, disita uang tunai yang awalnya diduga untuk melakukan politik uang yang mencapai Rp506,4 juta.

Caleg dari Partai Gerindra itu untuk daerah pemilihan Riau II. Caleg tersebut ditangkap bersama tiga orang lainnya yang berinisial SA, FEI, dan FA.

Namun, Bawaslu Kota Pekanbaru akhirnya melepaskan caleg Gerindra tersebut. “Mereka pulang karena Bawaslu tidak punya kewenangan melakukan penahanan, belum kita putuskan perkaranya,” kata Indra Khalid Nasution.

Ia mengatakan caleg perempuan berinisial DAN dan tiga orang timses tersebut dipersilakan pulang pada Rabu (17/4) dini hari sekitar pukul 01.45 WIB. Menurut dia, proses penyelidikan kasus dugaan politik uang terhadap keempatnya masih akan berlanjut.

“Masih ada waktu 14 hari untuk kita melakukan penyelidikan. Kami tetap akan memeriksa saksi-saksi selanjutnya berserta bukti-bukti tambahan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Riau, Taufik Arrakhman, membantah calon legislatif dan kader partainya yang ditangkap oleh Tim Sentra Gakkumdu Pekanbaru, terlibat politik uang.

Ia menyatakan uang yang disita adalah dana untuk saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang mengawasi Pemilhan Presiden (Pilpres).

“Berdasarkan informasi yang didapatkan DPD Partai Gerindra, mereka adalah kader-kader yang ditugaskan mengelola saksi-saksi Pilpres,” kata Taufik. Seperti dikutip Antara . (ang)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Ada Pencoblosan Ulang, Kemenkeu : Anggaran KPU Masih Cukup

Published

on

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih cukup untuk membiayai pencoblosan ulang Pemilu 2019 di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), sehingga belum perlu penambahan pagu belanja.

“Pemilu ulang di sejumlah TPS itu tidak akan banyak dampak perubahannya (pada anggaran). Saya lihat itu masih cukup dari pagu (belanja) KPU,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dalam jumpa pers perkembangan APBN terkini di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Total anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 mencapai Rp25,59 triliun.

Total anggaran itu untuk persiapan awal pada 2017, kemudian 2018, hingga penyelenggaraan pada 2019.

Angka itu baru anggaran penyelenggaraan dan di luar anggaran pengawasan sebesar Rp4,85 triliun dan keamanan sebesar Rp3,29 triliun.

Askolani mengatakan kementerian atau lembaga biasanya mengajukan perubahan pagu belanja pada kuartal III 2019.

Namun, dia meyakini alokasi anggaran yang sudah diberikan kepada KPU dan juga lembaga lainnya terkait pemilu masih mencukupi.

“Kita memberikan pagu KPU untuk satu tahun dan itu mulai dari kegiatan operasional dan lapangan. Tentunya, itu kalau ada tambahan pengulangan pemilihan, pandangan kami tidak terlalu banyak dampaknya dari anggaran dan masih cukup dari pagu anggaran KPU,” ujar Askolani.

Seandainya pun KPU ternyata membutuhkan anggaran tambahan, maka lembaga tersebut bisa langsung mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Namun, sejauh ini, kata Askolani, belum ada usulan tambahan anggaran dari KPU.

“Kita lihat apakah sampai kuartal III ini pagunya cukup apa tidak. Kalau sekarang pandangan kami masih cukup,” tambahnya.

Total anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 selama tiga tahun terakumulasi sebesar Rp 25,59 triliun. Angka ini meningkat 61 persen dibandingkan penyelenggaraan Pemilu 2014 yang hanya Rp15,62 triliun.

Penyebab kenaikan belanja pemilu yang cukup signifikan dibanding 2014, di antaranya adalah pemekaran wilayah yang membuat jumlah perwakilan KPU dan jumlah TPS di daerah bertambah.

Selain itu, penggabungan pilpres dengan pileg membuat jumlah pemilih juga bertambah dan menambah jumlah surat suara yang dicetak. Demikian, seperti dikutip Antara. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI dan Tiga Bank Sentral ASEAN Kerja Sama Transaksi Mata Uang Lokal

Published

on

Kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan yang ditandatangani di Chiang Rai, Thailand, Jumat (5/4/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank of Thailand berkomitmen untuk terus mendorong kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan.

Komitmen empat bank sentral tersebut disepakati di tengah rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Finance Minister & Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) pada Jumat (5/4/2019) di Chiang Rai, Thailand.

Keterangan tertulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko di Jakarta, Jumat, menjelaskan komitmen tersebut merupakan rangkaian pencapaian atas penandatanganan dua nota kesepahaman antara BI-Bank Negara Malaysia dan BI-Bank of Thailand untuk mendorong penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara pada 2016.

Sejak itu, katanya, terdapat peningkatan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral, seiring dengan penurunan marjin kurs valuta asing.

Total transaksi perdagangan melalui LCS terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan I 2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan baht Thailand mencapai 13 juta dolar AS atau setara Rp185 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar tujuh juta dolar AS atau setara Rp96 miliar.

Sementara untuk transaksi LCS menggunakan ringgit Malaysia mencapai 70 juta dolar AS atau setara Rp1 triliun, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar enam juta dolar AS atau setara Rp83 miliar.

Dikatakannya, kerja sama tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan efisiensi dalam settlement perdagangan.

Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan lebih banyak opsi bagi pelaku usaha dalam memilih mata uang untuk penyelesaian transaksi perdagangan, sehingga mengurangi risiko nilai tukar terutama di tengah kondisi pasar keuangan global saat ini yang masih bergejolak (volatile).

Kerangka kerja sama di antara empat negara ini akan mendorong penggunaan mata uang lokal lebih luas lagi dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan mendorong perkembangan lebih lanjut pasar valuta asing dan pasar keuangan di kawasan dalam mendukung integrasi ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Demikian, seperti dikutip Antara . (ahm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending