Connect with us

POLITIK

UU Cipta Kerja Salah Ketik, Pakar HTN Fahri Bachmid Tawarkan Tiga Opsi

Published

on

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Dr. Fahri Bachmid. (Foto: Istimewa)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar,  Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. menyoroti perihal kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kesalahan pengetikan itu diketahui setelah UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

“Memang sejak semula proses pembahasan serta pembentukan UU Cipta Kerja ini dilakukan secara terburu-buru, tidak sistematis, serta kurangnya partisipatoris dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholders yang ada dari undang-undang “existing” sebanyak 78 UU,” ujar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2020).

Seharusnya, sejak semula pembahasan dapat dilakukan secara optimal, teliti, cermat dan hati-hati, agar kesalahan teknis yang sifatnya administratif maupun substansial sejak dini telah dapat dideteksi serta diantisipasi untuk diperbaiki.



Menurut Fahri Bachmid, walaupun masih terdapat “typo” dan kesalahan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 itu, naskah dan dokumen itu tetap legal sebagai sebuah produk UU dan mempunyai daya berlaku serta mengikat semua pihak (publik).

Disebutkan Fahri Bachmid, kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja memang tidak lazim dalam praktek ketatanegaraan yang terjadi sebelumnya, dan hal itu juga mengindikasikan bahwa administrasi pengesahan dan pengundangan UU kita masih belum optimal dan cermat,

“Artinya disekretariat negara mutlak diterapkan prinsip “zero mistakes”/tidak ada kesalahan” serta asas “principle of Corefness”/yaitu administrasi negara harus hati hati dalam tindakannya, agar tidak melahirkan kerugian bagi masyarakat, ini adalah asas dan prinsip yang mutlak dipedomani oleh penyelenggara negara,” tukas Fahri Bachmid,

Menurut Fahri Bachmid, ada tiga opsi kebijakan hukum yang dapat ditempuh Jokowi terkait kesalahan pengetikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Hal ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dan konstitusional.

Pertama, bahwa didalam UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tidak ada pranata hukum serta pengaturan untuk tidak boleh mengubah redaksional UU sepanjang terkait dengan “Typo” dan “Clerical Error” setelah ditandatangani dan diundangkan, atau tidak ada larangan untuk itu.

Artinya jika terdapat keadaan itu, maka secara hukum Presiden dapat saja berkoordinasi dengan DPR untuk melakukan perbaikan kesalahan teknis tersebut, sepanjang tidak ada implikasi terkait perubahan norma yang telah disepakati bersama dalam sidang paripurna DPR, dan kemudian dapat diundangkannya kembali dalam lembaran negara sebagai rujukan resmi negara,

Kedua, presiden dapat saja mengeluarkan Perpu terkait perbaikan atas kesalakhan bagian tertentu dari UU No. 11 Tahun 2020, berdasarkan  ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Langkah ini merupakan salah satu saluran konstitusional yang memadai dalam merespons keadaan objektif yang dihadapi pemerintah saat ini, barangkali selain untuk memperbaiki kesalahan “Typo” juga dapat menampung serta mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini untuk penyempurnaan;

Ketiga, presiden segera mengajukan RUU perubahan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini ke DPR, untuk dibahas bersama sesuai mekanisme yang lazim yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Semua ini adalah pilihan-pilihan yang secara konstitusional dapat saja diambil oleh presiden untuk mengatasi kondisi dan kebutuhan penyempurnaan hukum kontemporer saat ini, dengan peristiwa kesalahan ketik dan administrasi pengesahan dan pengundangan sebuah UU oleh presiden.

“Diharapkan ke depan agar lebih hati-hati, dengan kecermatan yang tinggi yang tentunya dikelola oleh dukungan staf serta keahlian “expert” yang jauh lebih credible,” tutup Fahri Bachmid. (*/tim) 


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Akhirnya Dilimpahkan ke Kejaksaan Juga, Berkas Kasus Habib Rizieq di RS Ummi

Published

on

Ilustrasi Habib Rizieq Shihab. /Dok. Apakabar Media /M. Rifai Azhari.

INDONESIA RAYA – Berkas perkara tahap I kasus menghalang-halangi swab test di RS Ummi Bogor dengan tiga tersangka dan salah satunya Rizieq Shihab telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

Hal itu disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi.

“Iya sudah tahap I pelimpahan pemberkasannya atas perkara Rumah Sakit (RS) Ummi. Kemarin ya kita limpahkan,” kata Andi Rian Djajadi, Kamis, 21 Januari 2021.

Dua tersangka Muhammad Hanif Alatas dan Direktur Utama RS Ummi, Andi Tatat belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian.



“Iya, untuk keduanya belum (Dilakukan Penahanan),” tandas Andi.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya telah menyelesaikan pemeriksaan penyidik terkait kasus tersebut.

Dia pun mempertimbangkan penegakan sanksi terhadap rumah sakit tersebut. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Komjen Sigit akan Lebih Memaksimalkan Tilang Kamera Elektronik atau e-TLE

Published

on

Ilustrasi Kamera CCTV. /Pixels.con/Scott Webb.

INDONESIA RAYA – Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo punya cara untuk mengurangi potensi penyimpangan anggota di jalan khususnya lalu lintas.

Komjen Sigit akan lebih memaksimalkan tilang kamera elektronik atau kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE).

Hal itu disampaikan Komjen Sigit saat memberikan paparan dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di hadapan Komisi lll DPR RI, Rabu 20 Januari 2021.



“Khusus di bidang lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut e-TLE,” kata Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Listyo mengatakan dengan e-TLE maka akan menghindari praktik oknum Polantas yang menyimpang saat melakukan tilang.

Polantas akan lebih fokus pada mengatur arus lalu lintas.

“Jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan kemudian mengatur lalin yang sedang macet tidak perlu melakukan tilang.”

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Novel Baswedan Angkat Bicara Soal Sosok Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo

Published

on

Penyidik KPK, Novel Baswedan. /Dok. kpk.go.id.

INDONESIA RAYA – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berharap Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang dicalonkan sebagai Kapolri berani dan antikorupsi.

Hal tersebut penting dalam memperbaiki internal Polri yang disebutnya terpecah menjadi banyak faksi.

“Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya.”



“Semoga Komjen Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri adl pribadi yg berani dan antikorupsi. Sehingga Pak Sigit berani perbaiki Polri,” tulis Novel Baswedan dalam akun Twitter pribadinya.

Untuk diketahui, Komjen Listyo Sigit Prabowo memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada pekan depan dapat berjalan lancar.

Hal itu dikatakannya setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon tunggal Kapolri.

“Terima kasih atas dukungan dan support-nya, mohon doanya agar bisa melaksanakan rangkaian fit and proper test dengan baik,” ungkap Komjen Sigit.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017