Connect with us

NUSA TENGGARA BARAT

Wali Kota Usulkan RSUD Mataram Masuk Tim Kesehatan MotoGP 2021

Published

on

Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengusulkan agar tim “Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service” Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram masuk dalam jaringan pelayanan kesehatan saat even MotoGP 2021.

“Sebagai warga kota, kami akan merasa bangga apabila tim MotoGP 2021 nantinya bisa memberikan kepercayaan penanganan kesehatan dari PSC 119 Mataram dalam event internasional tersebut,” katanya di sela peresmian gedung kantor PSC 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS) RSUD Mataram di Mataram, Rabu (13/3/2019).

Usulan tersebut disampaikan wali kota langsung kepada Menteri Kesehatan Nila F Moeloek yang meresmikan langsung gedung PSC 119 MEMS RSUD Mataram.

Wali kota mengatakan, PSC 119 MEMS telah memiliki payung hukum berupa peraturan wali kota, yang merupakan salah satu bentuk kesungguhan pemerintah kota untuk penanganan kedaruratan di masyarakat.

Tidak hanya itu, PSC 119 MEMS memiliki gedung kantor khusus lantai dua di lingkungan RSUD Mataram yang mengelola tata kerja, prosedur, sistem lainnya, sebab pelayanan diberikan 24 jam, dengan jumlah tim sebanyak 40 orang termasuk tim dokter dan para medis.

PSC ini, lanjut wali kota, dibentuk untuk memberikan pelayanan kedaruratan terutama dengan banyaknya potensi bencana di daerah ini. Apalagi, baru-baru ini NTB dilanda gempa bumi hingga 2.000an kali.

“PCS sebuah organisasi layanan kedarutan yang tidak berdiri sendiri melainkan merupakan jaringan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk pemadan kebakaran,” ujarnya.

Dengan alasan itu, wali kota berharap tim MotoGP 2021 dapat mengakomodasi PSC 119 MEMS dalam pelayanan kesehatan selama kegiatan berlangsung.

Menanggapi usulan keterlibatan PSC 119 MEMS dalam ajang MotoGP 2021, Menteri Kesehatan memberikan dukungan secara penuh.

Dengan berbagai unggulan yang dimiliki PSC 119 MEMS dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar bisa teribat dalam even MotoGP 2021 di Mandalika.

“Apalagi, PSC 119 MEMS memiliki fasilitas transportasi udara yang menjadi daya tarik untuk bisa terlibat dalam even internasional tersebut,” katanya singkat. Seperti dikutip Antara . (nir)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NUSA TENGGARA BARAT

Suara Prabowo-Sandi di NTB Sementara Capai 67,56 Persen

Published

on

Pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Hasil hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno unggul 67,56 persen dari pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang meraih suara 32,44 persen

Hingga Senin (6/5/2019) pukul 14.27 WITA, melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU NTB, jumlah suara untuk pasangan Prabowo-Sandi mencapai 1.391.327 suara atau 67,56 persen, dan Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 668.160 suara atau 32,44 persen. Jumlah suara yang masuk sudah mencapai 69,89 persen lebih atau 11.176 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 15.989 TPS yang tersebar di NTB.

Berdasarkan rincian 10 kabupaten/kota di NTB, pasangan Prabowo-Sandi seluruhnya unggul dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di Kabupaten Bima, suara Prabowo-Sandi mencapai 134.811, sedangkan Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 23.399 suara. Di Kabupaten Dompu, pasangan Prabowo-Sandi juga unggul dengan perolehan 99.309 suara berbanding 36.515 suara milik Jokowi-Ma’ruf Amin.

Selanjutnya, keunggulan sama juga diraih pasangan nomor urut 02 ini di Kota Bima yakni 26.428 suara, dan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya 5.132 suara. Di Kota Mataram, Prabowo-Sandi menang 125.912 suara dan Jokowi-Ma’ruf Amin 77.567 suara. Di Kabupaten Lombok Barat, Prabowo-Sandi menang telak 203.683 suara, dan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya meraih 71.553 suara.

Kemudian di Kabupaten Lombok Tengah, Prabowo-Sandi juga meraih suara terbanyak dengan 389.432 suara, sedangkan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya 158.034 suara dan Lombok Timur Prabowo-Sandi 248.335 suara dan Jokowi-Ma’ruf Amin 166.748 suara.

Sedangkan di Kabupaten Lombok Utara, pasangan Prabowo-Sandi unggul tipis 71.090 suara, dan Jokowi-Ma’ruf Amin 70.649 suara, dan Sumbawa, Prabowo-Sandi 54.766 suara dan Jokowi-Ma’ruf Amin 36.519 suara serta di Kabupaten Sumbawa Barat Prabowo-Sandi meraih 37.561 suara dan Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 22.044 suara. Demikian, seperti dikutip Antara . (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Curhat Fitri di Lombok pada Sandiaga Salahuddin Uno

Published

on

Ketua Persatuam Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Lombok, Fitri saat curhat tentang realisasi dari UU no. 8 tahun 2016 tentang disabilitas kepada sandiaga uno.

Indonesiaraya.co.id, Lombok — Fitri, Ketua Persatuam Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Lombok, meminta kepada Sandiaga Uno agar turunan Peraturan UU no 8 2016 segera dibentuk. Karena menurut Fitri hingga kini belum ada realisasinya.

“Kami minta agar segera ada realisasi dari UU no 8 tahun 2016 tentang disabilitas Pak Sandi, yakni peraturan pemerintah dan pemerintahan daerah, agar kaum disabilitas diperlakukan sama,” terang Fitri saat dialog dengan Sandi di acara Makan Siang Bersama 200 TGH (Tuan Guru Haji)
di Restoran Ujung Landasan Restaurant, Dasan Tapen, Gerung Lombok Barat, Selasa (9/4/2019).

Menurut Fitri, hingga sekarang dia belum melihat adanya kehendak politik dalam implementasi dari UU no 8 tahun 2016 tersebut.

Sebagaimana amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1) yang di mana, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta satu persen.

“Bu Fitri, kami akan mendorong implementasi PP disabilitas berdasarkan UU No 8 tahun 2016 segera dan menjadi salah satu program prioritas seratus hari pemerintahan Prabowo Sandi jika, In Shaa Allah, terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024,” ucapnya.

Calon wakii presiden nomor urut 02 ini menyatakan, dia sudah menerapkan hal ini di Jakarta. Dan Akan diterapkan di nasional jika terpilih. Sandi juga akan melibatkan One Kota/Kabupaten One Center for Entrepreneurship (OK OCE) disabilitas dan Rumah Siap Kerja untuk bimbingan karir, pendampingan, pelatihan juga permodalan agar disabilitas bisa mandiri. (yug)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA BARAT

BPBD : Bantuan Gempa Mataram Terancam Ditarik

Published

on

Rumah yang rusak berat akibat gempa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, apabila hingga 12 April 2019 dana bantuan untuk rumah rusak berat, sedang dan ringan belum terserap maka dana tersebut terancam ditarik.

“Oleh karena itu, kami terus mendorong masyarakat penerima bantuan agar segera menggunakan dana yang sudah ditransfer pemerintah sesuai peruntukannya,” kata Sekretaris BPBD Kota Mataram Ahmad Muzaki M di Mataram, Jumat (5/5/2019).

Dia mengatakan dalam proses pencairan itu ada mekanismenya untuk kembali ke kas negara apabila masyarakat penerima bantuan tidak menggunakannya hingga batas waktu yang ditentukan.

“Dari pada tidak termanfaatkan, lebih baik dialihkan untuk korban bencana yang lain dan mau menggunakan,” katanya.

Ia mengatakan, total dana bantuan untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat serta perbaikan rumah rusak sedang dan ringan akibat gempa bumi telah ditransfer sebesar Rp271,65 miliar.

Dana tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan, namun hingga saat ini baru terserap sekitar 60 persen. Sementara, masih terdapat 40 persen dari total kerusakan akibat gempa sebanyak 13.437 unit. Sementara batas waktu untuk perbaikan yang diberikan pemerintaah sudah hampir habis yakni pada tanggal 12 April 2019. Karena itulah, pemerintah kota bersama fasilitator terus mendorong masyarakat penerima bantuan untuk segera mencairkan bantuan melalui pokmas.

Dana bantuan ini, kata dia, hanya dapat dicairkan melalui pokmas dengan sistem transfer ke depo-depo bangunan maupun aplikator Risha, tidak dalam bentuk uang tunai.

“Masyarakat, hanya menerima uang tunai untuk membayar tukang dan alat tulis kertas (ATK),” katanya.

Dari hasil evaluasi di lapangan, kata Muzaki, sekitar 40 persen warga penerima bantuan belum mencairkan bantuannya karena mereka masih beranggapan akan mendapatkan uang tunai.

Padahal, kata dia, pihaknya sudah hampir setiap hari menyampaikan bahwa dana bantuan tersebut dicairkan melalui pokmas, untuk mendapatkan bahan bangunan sesuai yang dibutuhkan.

“Oleh karena itu, kita minta mereka segera masuk atau membentuk pokmas agar dana batuan bisa terserap 100 persen. Jika tidak, dana itu terancam ditarik,” katanya lagi. Demikian, seperti dikutip Antara. (nir)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending