Connect with us

NASIONAL

Wapres Jelaskan Pendirian Rumah Ibadah Ikuti Peraturan

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2034, KH. Ma’ruf Amin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai soal pendirian rumah ibadah untuk mengikuti peraturan yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

“Kalau soal pendirian rumah ibadah kan sudah ada. Sudah ada Peraturan Bersama Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah dan isi dari peraturan itu sebenarnya kesepakatan majelis-majelis agama yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis (26/12/2019).

Menurut Wapres, peraturan yang telah disepakati oleh majelis-majelis agama harus dijaga.



Dia mengatakan jika syarat untuk mendirikan rumah ibadah di suatu daerah sudah dipenuhi, maka tidak boleh ada pihak yang keberatan.

“Kalau sudah memenuhi syarat tidak boleh ada yang menolak, kalau belum memenuhi syarat tidak boleh memaksakan diri,” kata Ma’ruf.

Dia menjelaskan kepolisian pun harus melindungi pihak-pihak yang sudah menjalani aturan dan hukum.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat diatur mengenai pendirian rumah ibadat.

Dalam Bab IV Pendirian Rumah Ibadat dijelaskan pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Selain itu pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Lalu jika keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pada Pasal 14 dijelaskan pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Sementara itu persyaratan khusus pendirian rumah ibadat yang juga harus dipenuhi yakni daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Demikian, seperti dikutip Antara. (bay)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

DPD Diminta Mediasi MUI dengan BPJPH soal UU Jaminan Produk Halal

Published

on

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin. (Foto : Instagram @kyai_marufamin)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden RI KH Makruf Amin meminta DPD RI memanggil para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik. Permintaan itu disampaikan Wapres dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPD RI dengan Wapres, Rabu (5/8/2020).

Rapat konsultasi yang dilakukan secara virtual itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin, berhalangan hadir. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.

“Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, saya minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena saya lihat ada mis-komunikasi saja. MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya Badan tersebut ternyata belum siap,” ungkap wapres. 



Ditambahkan Makruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga hari ini MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat. Hanya fatwa halal saja. “Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang yang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera jalan,” tandasnya.

Dalam laporannya, pimpinan DPD memang menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai “jalan di tempat”, karena dirasa ada keberatan dari MUI. Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000 auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an auditor.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan pimpinan DPD tentang komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap peluang bisnis Syariah, Makruf menjamin bahwa pemerintah komit dan serius. Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua dan menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota 3 menko, 8 menteri, gubernur BI, ketua OJK, kepala LPS, ketua umum MUI dan ketua umum Kadin. 

“Pemerintah komit. Karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” cetus wapres.

Isu lain yang disampaikan pimpinan DPD dalam rapat tersebut di antaranya terkait pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi. DPD menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. (dpd) 


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Mendagri Harapkan Pemda Gelar Simulasi Pembukaan Sekolah

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto : Instagram @titokarnavianfans)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pembukaan kembali sekolah di masa pandemi Covid-19 menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian.

Menurut Tito, pemerintah daerah (Pemda) boleh kembali membuka sekolah, namun harus melakukan simulasi penerapan belajar tatap muka di tengah pandemi.

Tito menegaskan, Dinas Pendidikan di berbagai daerah bisa melakukan penunjukan sekolah yang dianggap tepat sebagai percontohan.



“Mungkin dua minggu atau satu bulan, satu atau dua sekolah yang dianggap berkesan menerapkan protokol. Setelah itu baik untuk keberangkatan sekolahnya, di tempat sekolahnya, maupun setelah kembalinya,” kata Tito dalam keterangannya, Rabu (5/8/2020).

Mendagri menuturkan, jika sekolah ingin buka, maka protokol kesehatan harus digalakkan. Selain itu, wajib ada pemeriksaan rutin dua pekan sekali untuk para guru menggunakan rapid test.

Ia menambahkan,  pemda bersama Satgas Covid-19 setempat memantau penerapan protokol kesehatan di sekolah percontohan. Penerapan sekolah tatap muka bisa diperluas jika dinilai sudah sesuai protokol.

“Kalau seandainya tidak terjadi klaster baru, kemudian baru diberlakukan bertahap direplikasi di tempat-tempat lain,” ujarnya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Ledakan Lebanon, Kemenlu Diminta Pastikan Keselamatan WNI

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, Selasa (4/8/2020), yang menyebabkan paling tidak 73 orang meninggal dan lebih dari 3.000 lainnya luka-luka.

“Saya sampaikan duka mendalam kepada seluruh korban ledakan dahsyat itu baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka, disaat pandemi seperti ini yang belum selesai, rakyat Lebanon harus merasakan musibah yang lain. Semoga Allah SWT menguatkan rakyat Lebanon,” jelas Kharis dalam keterangan persnya, Rabu (5/8/2020).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk segera mendata dan memastikan apakah ada korban Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak dalam ledakan tersebut dan segera memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan.



Berdasarkan data  Kementerian Pertahanan dan Kemenlu di Lebanon, terdapat  1.234 TNI anggota kontingen Garuda yang bertugas menjaga demarkasi perbatasan Libanon-Israel dan terdapat ratusan WNI yang bekerja di sana. “Semoga semua tidak ada disekitar ledakan dan semoga sehat wal’afiat” jelas Kharis.

Selain keselamatan WNI, Kharis juga mendorong Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sebagai negara sahabat kepada Lebanon atas terjadinya musibah tersebut serta mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh dan serius karena eskalasi ledakan yang begitu besar.

“Kemarin Perdana Menteri  Lebanon  Yang Mulia Hassan Diab mengatakan kepada media adanya 2.750 ton amonium nitrat – bahan untuk pupuk dan peledak yang disimpan di gudang yang mengakibatkan ledakan dahsyat itu. Saya pikir dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara Lebanon, Indonesia harus mendorong dilakukan investigasi menyeluruh, jelas dan terang sehingga dapat menjelaskan kepada masyarakat Libanon dan dunia” tutup Kharis.

Sebelumnya diberitakan, ledakan dahsyat terjadi di Pelabuhan Beirut (Port of Beirut), Lebanon, Beirut, Selasa (4/8/2020). Akibatnya, 78 orang meninggal dan korban luka mencapai hampir 4.000 orang. Perdana Menteri Hassan Diab mengatakan, sebanyak 2.750 amonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian disinyalir menjadi penyebab insiden tersebut. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017