Connect with us

FINANSIAL

Wapres : Kenaikan Premi BPJS Kecil Dibandingkan Pengeluaran rokok

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan nilai kenaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak seberapa dibandingkan pengeluaran untuk membeli rokok dan pulsa telepon.

“Jadi tidak besar sebenarnya, apalagi (bagi) yang merokok. Itu hanya satu bungkus, orang merokok satu bungkus sehari, ini untuk satu bulan. Jadi tidak besar dibandingkan pengeluaran yang lain,” kata Wapres Jusuf Kalla saat beraudiensi dengan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

JK menafsir nominal kenaikan iuran BPJS Kesehatan hampir sama dengan harga satu bungkus rokok. Kalau satu bungkus rokok bisa dinikmati dalam satu hari, maka manfaat membayar premi BPJS Kesehatan ini bisa dirasakan untuk jangka panjang.

Selain untuk konsumsi rokok, JK juga mengatakan nilai kenaikan BPJS Kesehatan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pulsa telepon.

“Orang yang mampu, yang mungkin punya 3 handphone atau mungkin empat malah, rata-rata pulsa itu saya kira Rp20-30 ribu paling minimal. Jadi kenaikan itu hanya setengah dari pengeluaran handphone sebulan satu orang,” tambahnya.

Sebagian besar iuran BPJS Kesehatan, khususnya dari peserta penerima bantuan iuran (PBI), dibayarkan oleh Pemerintah; sehingga kenaikan tersebut dinilai tidak terlalu berat. Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga dapat mengatasi defisit anggaran yang tahun ini diperkirakan memburuk hingga Rp32,8 triliun.

“Jadi kalau iuran naik itu, daripada defisit, jadi dinaikkan saja tarifnya. Tapi yang bayar Pemerintah sebagian besarnya, saya kira Rp120 juta dibayarkan oleh Pemerintah iurannya itu,” jelasnya.

Wapres menilai selama ini BPJS Kesehatan terlalu murah dalam menetapkan nilai premi, sementara jenis penyakit yang ditanggung cukup besar cakupannya. Apalagi, BPJS Kesehatan merupakan jenis asuransi kesehatan yang anggotanya termasuk terbesar di dunia.

“Itu iuran BPJS terlalu murah dibanding manfaatnya, Rp23 ribu tapi mau operasi jantung, sakit apa pun ditanggung oleh BPJS. BPJS itu asuransi yang salah satu terbesar operasinya di dunia ini, dia punya anggota lebih dari 200 juta orang,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2020. Usulan kenaikan premi tersebut bertujuan untuk memperbaiki defisit anggaran keuangan di BPJS Kesehatan yang tahun ini memburuk hingga Rp32,8 triliun.

Usulan kenaikan tersebut untuk peserta jaminan kelas I menjadi Rp160 ribu, kelas II menjadi Rp110 ribu dan kelas III menjadi Rp25.500 per bulan. Kenaikan tersebut direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Demikian, seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

FINANSIAL

Gubernur BI Minta Perbankan Jangan Ulur Waktu Pangkas Bunga Kredit

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo minta perbankan tidak berlama-lama untuk memangkas suku bunga simpanan dan kredit karena Bank Sentral telah agresif dengan tiga kali menurunkan suku bunga acuan sepanjang tahun ini, sekaligus memastikan kecukupan likuiditas dengan intensifikasi operasi moneter dan relaksasi kebijakan makroprudensial.

“Kita harapkan bank-bank menurunkan suku bunga kreditnya,meskipun kita paham ini membutuhkan waktu. Tapi ya ‘jangan lama-lama’ supaya pasokan dan permintaan kredit naik, jadi investasi bisa meningkat, dan akhirnya ke pertumbuhan ekonomi,” kata Perry Warjiyo dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Hal itu juga terkait dengan kebijakan BI yang pada Kamis (19/9) ini untuk kembali memangkas suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 0,25 persen menjadi 5,25 persen. BI juga memangkas bunga acuan itu di dua bulan sebelumnya secara berturut-turut.

Penurunan suku bunga acuan yang dilakukan sejak Juli 2019 itu kali ini dilengkapi dengan rangkaian pelonggaran kebijakan makroprudensial seperti pelonggaran aturan pembiayaan perbankan dalam perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan juga pelonggaran uang muka untuk kredit properti dan kredit kendaraan bermotor yang berlaku 2 Desember 2019.

Menurut Perry, dengan tiga kali penurunan suku bunga acuan, semestinya transmisi ke pasar uang antarbank, dan selanjutnya suku bunga perbankan dapat lebih cepat.

Pasalnya, pada September 2019 ini, BI memberikan stimulus kebijakan kredit tidak hanya dari sisi suplai atau pasokan, melainkan juga dari sisi permintaan. Artinya volume penyaluran kredit perbankan berpotensi meningkat yang seharusnya dapat mempermurah biaya kredit atau suku bunga kredit karena dari sisi suplai, pendanaan perbankan telah dilonggarkan.

Dari sisi suplai, likuiditas perbankan sudah dilonggarkan pada tahun ini dengan penurunan Giro Wajib Minumum ke enam persen dari 6,5 persen. Selain itu besaran RIM juga diberikan relaksasi dengan kenaikan dari 80-92 persen ke 84-94 persen sehingga perbankan leluasa menambah volume kredit.

Sedangkan sisi permintaan kredit kali ini dilonggarkan dengan pelonggaran uang muka untuk kredit properti dan kredit kendaraan bermotor yang diumumkan pekan ini yang masing-masing sebesar lima persen dan 5-10 persen.

“Tiga bulan ini kami menurunkan suku bunga acuan. Jadi kebijakan ini tidak hanya memperlonggar suplai likuiditas, tapi juga akan mendorong permintaan kredit,” ujar dia.

Menurut Perry, pergerakkan suku bunga kredit sebenarnya sudah turun meskipun dalam dosis yang terbatas sejak Desember 2018. Dia mencatat suku bunga kredit perbankan rata-rata menurun 0,18 persen (18 basis poin) dari Desember 2018 hingga Juni 2019.

“Kami harapkan bisa turun lagi dan lebih cepat lagi,” ujar dia.

Di samping memangkas suku bunga, Bank Sentral pada September 2019 ini juga agresif melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit pelaku usaha.

Pelonggaran itu antara lain parameter likuiditas yakni Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) bagi bank konvensional dan syariah diubah dengan menambahkan komponen pinjaman yang diterima bank, sebagai komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan RIM. Namun besaran RIM tetap dipertahankan sebesar 84-94 persen.

BI juga melonggarkan rasio pinjaman dari total aset dengan menaikkan “Loan to Value / Financing to Value (LTV/FTV)” bagi kredit properti sebesar lima persen dan kredit kendaraan bermotor sebesar 5-10 persen. Dengan relaksasi LTV tersebut, maka uang muka kredit properti dan kendaraan bermotor akan berkurang masing-masing sebesar lima persen dan 5-10 persen.

Otoritas Moneter juga menambah rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar lima persen. Pelonggaran LTV/FTV ini berlaku efektif sejak 2 Desember 2019. Demikian, seperti dikutip Antara. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Presiden Jokowi Harap Kementerian/Lembaga Yang Belum WTP Perbaiki Diri

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, jakarta – Presiden Joko Widodo berharap agar kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperbaiki diri.

“Ya yang belum (mendapat WTP) diperbaiki dulu. Berapa? Sekarang tinggal empat ya diperbaiki supaya semuanya WTP dan kepatuhan terhadap akuntabilitas kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9/2019)

Presiden menyampaikan hal tersebut seusai menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2019 dari ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

“Pagi hari ini disampaikan, dari ketua dan pimpinan BPK untuk IHPS I 2019 tapi yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan ya akan kita tindaklanjuti. Banyak sekali tadi yang disampaikan tapi kita juga senang bahwa Pemerintah Pusat sekarang WTP-nya sangat meningkat sekali,” ungkap Presiden.

Selain terjadi peningkatan WTP terhadap Pemerintah Pusat, menurut Presiden, pemerintah daerah juga mengalami peningkatan laporan keuangan dengan opini WTP.

“Pemerintah daerah, pemerintah 32 provinsi sudah WTP. Saya kira peningkatan seperti yang kita inginkan agar kepatuhan terhadap undang-undang bahwa keefisienan terhadap penggunaan anggaran APBN/APBD bisa kita lakukan,” tambah Presiden.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHS) semester I/2019 BPK, ada empat kementerian/lembaga pusat yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Empat lembaga tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan lembaga yang mendapat ‘disclaimer’ atau Tidak Memberikan Opini adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 81 lembaga kementerian termasuk BPK dan 1 laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Empat LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan satu kementerian/lembaga mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Sedangkan mengenai Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). BPK memberikan opini WTP kepada 443 LKPD (82 persen), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 86 LKPD (16 persen) serta opini Tidak Memberikan Pendapat pada 13 LKPD (2 persen).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Secara keseluruhan, BPK menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2019. Jumlah tersebut meliput 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan senilai Rp9.68 triliun serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp676,81 miliar. Demikia, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Makin Banyak Laporan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Raih WTP

Published

on

Ketua BPK Moermahadi, Soerja Djanegara.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) mengatakan makin banyak laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Hari ini kita menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHS) semester I/2019 ini kepada Pak Presiden, sama halnya seperti yang sudah kita sampaikan ke DPR dan DPD,” kata ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Moermahadi didampini oleh anggota BPK lainnya, sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

“Jadi, ada beberapa hal disampaikan terkait hasil laporan keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah itu ‘progresnya’ sangat baik, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maupun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), presentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP,” tambah Moermahadi.

Selain laporan keuangan, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja yang secara umum telah dijelaskan kepada Presiden Jokowi berikut rekomendasinya.

“Dalam kesempatan ini juga disampaikan bahwa BPK periode 2014-2019 akan berakhir Oktober, jadi kesempatan ini beberapa anggota dan saya pamit pada Presiden bahwa kami sudah menyampaikan pemeriksaan,” ungkap Moermahadi.

Moermahadi menyebutkan ada empat kementerian/lembaga pusat yang mendapatkan opnisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Ada empat yang WDP, yaitu Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sedangkan yang mendapat disclaimer (tidak memberikan opini) ada Bakamla (Badan Keamanan Laut), sama seperti laporan yang kemarin, kalau pemerintah daerah di situ tinggal dua, kabupaten/kota sudah naik semua,” jelas Moermahadi.

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 81 lembaga kementerian termasuk BPK dan satu laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Empat LKKL memerpoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan satu kementerian/lembaga mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Sedangkan mengenai Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). BPK memberikan opini WTP kepada 443 LKPD (82 persen), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 86 LKPD (16 persen) serta opini Tidak Memberikan Pendapat pada 13 LKPD (2 persen).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Secara keseluruhan, BPK menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2019. Jumlah tersebut meliput 7.236 permasalahan kelemahan sitem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan senilai Rp9.68 triliun serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektivan senilan Rp676,81 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending