Connect with us

HUKUM

Wapres : Pemerintah Tidak Setujui Semua Usulan Revisi UU KPK

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak akan menyepakati atau menyetujui semua materi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Sekarang pemerintah sedang membuat DIM (Daftar Inventaris Masalah),” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Pemerintah hanya menyetujui beberapa hal. “Jadi mungkin dari sisi yang diusulkan DPR, itu paling yang disetujui pemerintah setengahnya,” katanya.



JK mengatakan, salah satu poin usulan revisi yang ditolak pemerintah adalah terkait koordinasi dengan Jaksa Agung RI sebelum KPK melakukan tuntutan hukum terhadap seseorang.

Selain itu, pemerintah juga menilai wewenang KPK dalam meminta dan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak perlu dihapuskan. Menurut JK, KPK sudah tepat sebagai lembaga yang berwenang terhadap LHKPN.

“Ada di dalam itu untuk penuntutan itu harus koordinasi dengan Jaksa Agung, itu tidak perlu. Begitu juga soal laporan harta kekayaan (LHKPN), itu jangan, tetap saja seperti ini,” katanya.

Revisi UU KPK muncul dari usulan DPR untuk segera dibahas dan disahkan di akhir periode 2014-2019 yang berakhir pada Oktober. Presiden Joko Widodo pun hingga Selasa siang belum mengirimkan surat presiden (supres) sebagai bentuk persetujuan untuk membahas RUU tersebut.

Beberapa poin revisi tersebut menyangkut antara lain pengakuan kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat lembaga eksekutif atau pemerintahan, status pegawai dan pembentukan dewan pengawas.

Kewenangan penyadapan seizin dewan pengawas serta prosedur penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang tidak selesai dalam satu tahun atau dengan menerbitkan SP3. Demikian, seperti dikutip Antara. (fsk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

MUI Minta Jokowi Pecat Kepala BPIP soal Agama Musuh Pancasila

Published

on

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama.

Abbas pun mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencopot Yudian yang baru dilantik pekan lalu itu.

“Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat,” kata Abbas dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2020).



Abbas menilai pemikiran dan pemahaman Yudian tentang Pancasila ini bisa mengancam eksistensi negara. Selain itu, ia khawatir pemikiran Yudian tersebut menjadi destruktif terhadap pengakuan agama dalam Pancasila.

“Lalu timbul pertanyaan kalau agama harus diberangus lalu sila pertama dari Pancasila tersebut mau dikemanakan. Dibuang ? Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar,” ujar Abbas.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan pemahaman rakyat Indonesia tentang Pancasila akan sulit terwujud karena pimpinan BPIP memiliki cara pandang yang membahayakan.

“Oleh karena itu kalau yang bersangkutan benar punya pandangan seperti itu maka pilihan yang tepat untuk kebaikan bangsa dan negara yaitu yang bersangkutan mundur atau dimundurkan,” tuturnya.

“Sebab kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk di sana maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat,” kata Abbas menambahkan.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada tim Blak-blakan detik.com, mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian.

CNNIndonesia.com sudah berusahan menghubungi Yudiawan untuk meminta penjelasan kembali soal pernyataanya tersebut. Namun panggilan telepon dan pertanyaan lewat pesan singkat belum direspons. (rep)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Terungkap Kasus Prostitusi Anak, Sekjen Komnas Perlindungan Anak : Perbudakan Seks Mengancam Anak Indonesia

Published

on

Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Dhanang Sasongko.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur kembali terbongkar. Kali ini, Kepolisian Resort Jakarta Utara menggerebek sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan tempat penampungan atau tinggal anak-anak yang dijadikan budak seks

Menanggapi kasus prostitusi anak ini Sekjen Komnas Perlindungan Anak Dhanang Sasongko mengatakan, prostitusi anak yang para pelakunya tertangkap di salah satu apartemen di Jakarta Utara, adalah termasuk praktek perbudakan seksual dan ekonomi di zaman modern ini.

“Bagaimana tidak, awalnya orang tua korban diberikan pinjaman uang dan diberikan motor, kemudian para korban yang usianya masih anak anak (14-17 thn) di suruh mengganti hutang tersebut dengan cara dijadikan pekerja seks komersial,” ungkap Dhanang kepada awak media, Senin (10/2/2020).



Dhanang mengharapkan pemerintah harus peka adanya penyakit kejiwaan yang mulai banyak merebak di masyarakat dan harus waspada dengan terbongkarnya kejadian ini.

Dhanang menjelaskan modus yang dilakukan tersangka sangat berbahaya, dimana setelah memberikan pinjaman uang kepada orangtua korban atau ada juga yang diberikan motor. Setelah itu anak-anak dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial, dengan cara setiap anak diberikan voucher, targetya adalah 50 voucher dalam tiap bulan untuk satu orang anak.

“Dalam 1 voucher setiap pelanggan harus membayar 380.000, yang 200.000 untuk sewa kamar, yang 75.000 untuk mucikari dan 105.000 untuk si korban, dari 105.000 di potong biaya administrasi 15.000 dan biaya admisitrasi bulanan 1.500.000. Kalau si korban tidak bisa menjual 50 lembar voucher dalam 1 bulan pihak korban dikenakan denda sebesar 1.000.000 rupiah.” kata Dhanang

Ia menambahkan, tiap bulan para korban bukannya mendapatkan hasil malah beban hutang bertambah.

“Data ini lengkap di dapat dari masing-masing korban. Karena setiap korban punya pembukuan sendiri-sendiri,” ujar Dhanang.

Dalam kasus ini ada beberapa kasus yang memberatkan diantaranya kasus penjualan orang, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan kasus ekploitasi seksual ekonomi

Dari kasus perbudakan seks ini Polres Jakarta Utara berhasil menangkap tersangka, seperti di katakan Kapolres Jakarta Utara Kombes. Pol. Budhi Herdi.

“Lima tersangka diamankan yakni tiga perempuan SR, RT dan ND serta dua laki-laki yakni MC dan SP,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Budhi Herdi, saat jumpa pers di Mapolres, Senin (10/2/2020).

Dari pengungkapan ini Polisi berhasil mengamankan barang bukti beberapa kartu tanda penduduk (KTP) palsu, kartu keluarga (KK), slip gaji bulanan korban hingga bundel kartu pemesanan dan pembayaran.

“Tersangka dijerat pasal 76F junto pasal 83 junto pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka juga dijerat pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.”pungkas Kombes Pol Bhudi. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Risma Maafkan Penghinanya, Masalah Hukum Diserahkan Polisi

Published

on

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberi maaf kepada Zikria Dzatil, wanita yang melakukan penghinaan terhadap Risma melalui Facebooknya. Zikria meminta maaf kepada Risma lewat surat permohonan.

“Jadi saya mendapatkan surat permohonan maaf dari Zikria yang dibawa oleh pak Kapolres. Suratnya ada dua. Satu permintaan maaf ke saya dan yang satu ke warga kota Surabaya,” kata Risma saat konferensi pers di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Rabu (5/2/2020).

Dalam surat permohonan tersebut Zakria mengakui telah melakukan kesalahan karena menghinanya. Risma menyatakan wajib memaafkan, sebab Tuhan sendiri juga selalu membuka pintu maafnya bagi umatnya.



“Jadi intinya dia ngaku tidak pantas dengan apa yang dia lakukan di dunia maya. Jadi intinya seperti itu,” Kata Risma menambahkan “Yang bersangkutan sudah meminta maaf, maka saya juga wajib memaafkan, karena Allah pun memberikan maaf untuk umatnya yang salah.

Risma juga menanyakan mengapa disebut kodok oleh Zikria, penghinanya.

“Sebetulnya kemarin alasan saya kenapa saya melaporkan. Pertama terus terang itu pribadi saya, karena kalau saya kodok, berarti ibu, orang tua saya kodok. Saya tidak ingin orang tua saya direndahkan,”.

Risma bahkan mempertanyakan balik, bagaimana perasaannya kalau anak cucunya juga disebut kodok? Risma menambahkan ada akun lain yang juga mengikuti menyebutnya kodok.

Meskipun ia memaafkan penghinanya namun Risma menyerahkan masalah hukum pada kepolisian.

“Urusan hukum dan seterusnya saya akan serahkan ke Pak Kapolrestabes (Surabaya). Kalau saya, memaafkan, iya,” kata Risma.

Sebelumnya Polrestabes Surabaya menangkap Zikria karena melakukan penghinaan terhadap Walikota Surabaya, Risma. Zikria ditangkap di Bogor, walau sebelumnya telah berusaha menghilangkan jejak digitalnya dengan membuang Sim Cardnya. (tvl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending