Connect with us

DIGITAL

WhatsApp Sudah Mulai Bisa Diakses

Published

on

Pembatasan akses media sosial diputuskan oleh pemerintah untuk sementara sebagai tindak lanjut kerusuhan yang terjadi di Jakarta, pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Layanan berbagi pesan WhatsApp sudah mulai bisa diakses untuk berkirim teks, Rabu (22/5/2019) malam, setelah pada siang sempat melambat hingga tak bisa digunakan seperti biasanya.

Tagar #WhatsAppDown sempat bertengger di posisi teratas tren Indonesia di Twitter, namun kini tagar tersebut sudah menghilang dari daftar 10 teratas, digantikan oleh #TidakAtasNamaSaya, diikuti dengan @PrayForIndonesiaDemocracy dan #TangkapDalangKerusuhan pada posisi tiga teratas.

Pembatasan akses media sosial diputuskan oleh pemerintah untuk sementara sebagai tindak lanjut kerusuhan yang terjadi di Jakarta, pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

Pembatasan tersebut sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sekaligus mencegah beredarnya konten ujaran kebencian, dan hoaks.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan provokator mengunggah kata-kata di WhatsApp (WA) Group.

“Ada provokator yang dia mengunggah kata-kata di WA grup. Mengajak menggunakan WA Grup, ada provokator yang melakukan,” ujar Kombes Argo dalam temu media di Jakarta, Rabu malam.

Argo juga mengatakan provokator menggunakan WA grup untuk terus menginformasikan kejadian terkini. Demikian, seperti dikutip Antara. (nan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

DIGITAL

Batasi Medsos, Menkominfo Rudiantara Digugat ke Pengadilan Jakpus

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kebijakan membatasi penggunaan media sosial pada 21-22 Mei 2019. Ketika itu, Jakarta diguncang aksi unjuk rasa depan kantor Badan Pengawas Pemilu, yang akhirnya berlanjut pada kerusuhan di beberapa tempat.

Para penggugat Menkominfo yakni puluhan advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Mulkan Let-Let and Partners.

“Hari ini kami melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum dari tindakan Menkominfo atas tindakan pembatasan akses terkait dengan demonstrasi tanggal 22 Mei kemarin,” kata Mulkan Let-Let di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 24 Juni 2019.

Menurut Mulkan, pembatasan medsos pada saat aksi 21 dan 22 Mei 2019 sangat merugikan pihaknya. Terlebih, pembatasan medsos yang dikakukan Rudiantara itu telah menyalahi aturan hukum.

“Kami melihat di sini Menkominfo lakukan pembatasan akses tersebut tidak sebagaimana mekanisme hukum sebenarnya. Seharusnya, sebagai pejabat publik beliau sebelum membatasi akses itu, sehari sebelumnya harus menyampaikan informasi memberitakan di media massa,” kata Mulkan.

Mulkan menyayangkan tindakan Menkominfo yang cuma sepihak itu. Apalagi tanpa didahului pemberitahuan satu hari sebelumnya, tapi tiba-tiba menginformasikan pasca melakukan pembatasan.

“Sampai detik ini Menkominfo tak menyampaikan dasar-dasar hukum untuk membatasi akses itu Pasal berapa dan undang-undang apa. Menkominfo hanya menyampaikan pada publik pembatasan akses ini dengan alasan hindari berita hoax, untuk hindari berita negatif terkait dengan aksi demonstrasi tanggal 22 Mei,” lanjut Mulkan.

Dalam gugatannya, Mulkan meminta agar Menkominfo membayar ganti rugi atas pembatasan medsos tersebut dan meminta maaf ke sejumlah media atas tindakannya tersebut.

“Tuntutan kami dalam gugatan itu jelas. Atas tindakan itu kami mengalami kerugian baik material dan immaterial, jadi kami menuntut ganti rugi. Setelah itu kami juga telah menyampaikan dalam tuntutan kami untuk Menkominfo meminta maaf secara terbuka,” ujarnya, seperti dikutip Eramuslim.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoax Terkait Putusan Sidang MK

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong dan hoax saat pengumuman hasil sidang oleh Mahkamah Konstitusi (MK).”Tugas kita sama-sama, tidak perlu berandai-andai, kita jaga dunia maya, jangan memantik hoax yang berkaitan dengan hasil pemilu dan juga jangan mengedarkan hoax,” kata Rudiantara ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Menurut Rudiantara, menjelang pembacaan hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh MK, pemerintah menyiapkan strategi untuk menangkal penyebaran hoax.MK pun memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019, yang semula dijadwalkan pada Jumat, 28 Juni 2019 menjadi Kamis, 27 Juni 2019.Jadwal pembacaan putusan akan digelar pada pukul 12.30 WIB.

Selain itu, Rudiantara menjelaskan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk turut menjaga dunia maya dari kabar bohong.Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Menkominfo Isyaratkan Tak Batasi MedsosDengan peran serta dan tanggung jawab dari masyarakat untuk tidak menyebar hoax, maka pemerintah tidak perlu membatasi lalu lintas data di media sosial melalui internet dalam mencegah penyebaran hoax maupun berita bohong.Sebelumnya pada 22 Mei 2019, pemerintah membatasi akses data di media sosial untuk mencegah penyebaran kabar hoax dan kabar bohong mengenai hasil Pemilu. Hal itu meminimalisasi provokator menyebarkan gambar-gambar, meme, maupun video yang dapat membuat suasana memanas. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Akses Medsos Tidak Dibatasi

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah memastikan tidak ada pembatasan akses media sosial saat hari pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni. Alasannya, arus medsos pascakasus 21-22 Mei dinilai sudah stabil.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, jumlah konten hoaks saat ini tidak terlalu mengkhawatirkan.

Termasuk saat jalannya sidang di MK pekan lalu. Kementerian Kominfo mencatat, angkanya terbilang stabil.

Berdasar data yang dimilikinya, sejak 1 Juni, yang terpantau di empat platform paling populer, yakni Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, jumlah hoaks menurun. Bahkan, pada tiga hari terakhir, hanya ada puluhan.

Itu berbeda dengan situasi pada 21-22 Mei. Saat itu konten hoaks di empat platform tersebut mencapai ratusan. “Kalau hoaks yang lain tiap hari juga ada,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta kemarin (24/6/2019).

Dengan kondisi seperti itu, Menkominfo menilai pembatasan akses tidak diperlukan. Sebab, data yang menjadi basis pengambilan kebijakan tidak mendukung kebijakan tersebut. “Kalau ini begini (stabil), apa yang dibatasi? Enggak usah lah.”

Menteri kelahiran Bogor itu enggan berandai-andai mengenai kemungkinan terjadi lonjakan saat hari pembacaan putusan MK. Sebab, faktanya, kondisi lini masa medsos cukup baik. Dia pun menolak memprediksi situasi lusa.

Kendati demikian, Rudiantara tidak membantah adanya tindakan khusus jika suasana di luar kendali. Sebagai upaya antisipasi, pejabat negara harus menyiapkan beberapa rencana tambahan dalam setiap kebijakan. Namun, dia enggan membeberkannya.

Rudiantara tetap berharap semua pihak bersama-sama menjaga suasana kondusif. Yakni, dengan tidak menyebar informasi yang memicu kerusuhan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat tertib dalam menghadapi putusan MK. “Hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang,” tandasnya, seperti dikutip Jawapos.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending