Connect with us

POLITIK

Wiranto : Pengungkapan Dalang Kerusuhan 21-22 Mei Bukan Rekayasa Pemerintah

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan langkah polisi menampilkan pengakuan para dalang kerusuhan 21-22 Mei untuk membuktikan bahwa hal tersebut bukanlah rekayasa atau karangan dari pemerintah.

Sekaligus supaya hasil investigasi pihak kepolisian terkait hal ini bisa membuka mata dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga dapat menyudahi hoaks dan mengendalikan situasi.

“Demikian pula dengan kasusnya saudara Kivlan Zein yang sudah ada empat saksi yang mengerucut adanya satu perintah, adanya satu penentuan target. Ada satu perintah untuk melaksanakan eksekusi kepada 4-5 tokoh,” ungkap Wiranto saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

“Paling tidak sudah bisa menetralisir bahwa ‘ah ini Wiranto lebay’, karangan pemerintah, karangan aparat keamanan untuk mencari popularitas. Masya Allah saya katakan. Tapi saya gak ngomong apa-apa. Sekarang biar saja hasil penyidikan penyelidikan bicara itu,” ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, sekarang tinggal menunggu proses selanjutnya, apakah akan dilimpahkan ke kejaksaan dan masuk ke pengadilan.

“Apakah ada pengakuan antara kesaksian para eksekutor, para petugas-petugas yang ditugasi untuk mencari senjata, mencari algojo itu nanti sinkron apa enggak,” kata Wiranto menegaskan.

Ditambahkannya, jatuhnya korban dalam peristiwa kemarin bukan berasal dari demo damai, karena kepolisian dan demonstran cukup damai Senin sore (21/5/2019) itu. Perusuh lah, kata Wiranto, yang menyebabkan jatuhnya korban.

“Soal kerusuhan sudah pasti bahwa korban itu jatuh ya, atau korban meninggal jatuh bukan di arena demo damai. Yang penting itu. Bahwa korban meninggal bukan karena akibat benturan pada saat demo yang damai,” ujar Wiranto.

“Kita kan bisa saksikan. Bahkan buka puasa saja aparat keamanan dengan para pendemo sama-sama. Sama-sama salat, bagus sekali,” katanya.

Menurut Wiranto masalah baru timbul ketika demo dimasuki perusuh yang menyerang petugas dan itu pun tidak ada jatuh korban jiwa.

Korban jiwa baru jatuh saat para perusuh menyerbu Petamburan dan markas polisi serta membakar pos polisi, kata Wiranto.

“Sekarang korban-korban ini yang sedang kita dalami, siapa yang menembak ya, tembakan dari mana, sangat boleh jadi tembakan itu muncul dari yang tidak bertuan karena malam hari menyerang seperti itu,” jelasnya.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk bersabar terkait pengungkapan kasus ini, karena pihak kepolisian pastinya membutuhkan waktu untuk bisa membeberkan dalang atau oknum sebenarnya di balik peristiwa pada 21-22 Mei lalu.

Ketua SETARA Institute Hendardi menilai “pengungkapan aktor-aktor kerusuhan 21-22 Mei 2019 oleh Mabes Polri merupakan salah satu bentuk upaya transparansi Polri dalam penanganan peristiwa hukum guna meningkatkan akuntabilitas penyidikan terhadap beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.”

Ditambahkannya, meski keterangan tersebut diragukan oleh beberapa pihak, pemaparan publik oleh Polri telah memberikan pembelajaran berharga bagi warga negara tentang arti penting demokrasi, kebebasan berpendapat, dan nafsu politik para avonturir politik serta conflict entrepreneur yang beroperasi di tengah kekecewaan sebagian publik dan kerumunan massa.

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tidak mungkin pemerintah melakukan rekayasa karena sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Ia pun mengimbau agar isu-isu tidak benar tersebut tidak dikembangkan sehingga suasana menjadi tidak kondusif.

“Sebenarnya kita kemarin membuka seluas-luasnya ya kepada masyarakat agar masyarakat paham betul bahwa semuanya tidak ada yang direkayasa,” kata Moeldoko.

Dia menegaskan pengakuan itu berasal dari orang-orang yang menjalani pemeriksaan dalam proses penyidikan.

“Jadi, mana bisa orang itu cerita ngarang-ngarang aja. Ini berkaitan dengan pidana. Jangan main-main. Tidak bisa dia mengatakan apa yang sesungguhnya dia lakukan dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

“Jadi jangan lah mengembangkan hal-hal yang tidak benar. Pemerintah menjadi dan memberikan jaminan kepada rakyatnya.”

Terkait banyaknya mantan elit TNI dan Polri yang terlibat dalam hal ini, ia mengatakan hal tersebut akan bisa dibuktikan nanti, dan membutuhkan proses yang cukup lama.

Sementara tentang dugaan keterlibatan Tim Mawar, ia mengimbau untuk tidak lagi menyebut Tim Mawar lagi, karena hal tersebut masih dalam investigasi pihak kepolisian. Jadi kalau hal tersebut terus digulirkan akan merancukan situasi.

“Sebenarnya jangan bicara Tim Mawar lagi, karena Tim Mawar dulu merupakan bagian-bagian dari Tim Mawar yg dulu. Hanya dikatakan ‘oh Tim Mawar’,” kata Moeldoko.

Tapi sesungguhnya dalam kerusuhan sekarang ini tidak ada tim mawar. Kalau perorangannya kita tidak tahu, nanti polisi yang lebih tahu dari hasil penyidikan. Jangan lagi menyebut Tim Mawar, nanti merancukan situasi, “ tegas Moeldoko, seperti dikutip Voaindonesia.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

RUU Pesantren Kuatkan Keberpihakan Negara

Published

on

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren memiliki substansi menguatkan keberpihakan negara pada pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional dan benteng penjaga akhlak serta moralitas bangsa.

“Fraksi PKS sebagai salah satu pengusung RUU Pesantren menilai lahirnya RUU tersebut sangat monumental dan dinantikan para ulama, ormas, dan umat Islam,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Jazuli mengatakan bahwa pesantren sejatinya soko guru pendidikan nasional yang lahir dari rahim ulama dan ormas-ormas Islam.

Menurut dia, Fraksi PKS berjuang keras untuk memasukkan aspirasi seluruh ulama dan ormas Islam terkait dengan keberagaman pesantren di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa tiap ormas memiliki karakteristik pendidikan pesantren sendiri.

“Keunikan, kekhasan, dan kekhususan karakter serta kurikulum pesantren yang ada dan beragam menjadi kekayaan bangsa,” ujarnya.

Fraksi PKS, menurut Jazuli, mengusulkan secara eksplisit agar semuanya terakomodasi dalam RUU dan kewajiban negara untuk memberikan dukungan optimal baik dari sisi kebijakan, pembinaan, sarana prasarana, dan anggaran.

Jazuli mengatakan bahwa FPKS dalam pendapatnya menegaskan pesantren terdiri atas:
(a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning;
(b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin;
(c) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

“Poin (a) untuk mengakomodasi usulan dan kekhasan pesantren NU. Poin (b) untuk mengakomodasi pesantren bercorak khusus, seperti Gontor dan sejenisnya, serta poin (c) untuk mengakomodasi karakter pesantren lain di luar dua corak sebelumnya, yang baru-baru ini diusulkan oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas lain,” katanya.

Ia bersyukur dalam rapat kerja penyampaian pendapat akhir minifraksi pada hari Kamis (19/9/2019) rumusan usulan Fraksi PKS itu disetujui masuk RUU.

Jazuli berharap keberadaan UU Pesantren menjadikan pesantren di Indonesia makin berkualitas sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan peradaban. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

DPR Pahami Keinginan Pemerintah tidak ada Dana Abadi Pesantren

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi VIII DPR RI memahami keberatan pemerintah yang tidak setuju ada dana abadi pesantren yang diatur secara khusus dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren.

“Dalam Pasal 49 soal dana abadi pesantren, pada akhirnya kami dapat memahami bahwa pemerintah sudah terlalu banyak menyiapkan dana abadi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia mengatakan, penjelasan pemerintah sangat logis, yaitu ada kerugian kalau dana abadi pesantren tetap ada.

Marwan menjelaskan hal itu karena dana tersebut harus diputar lagi, sehingga baru menghasilkan dana pengelolaan dan itu yang boleh digunakan.

“Dana abadi dikelola menghasilkan dana pengelolaan, itu lah yang bisa dipakai. Besaran dana kelola itu tidak sebanding dengan kebutuhan namun bunga yang dipakai dari pinjaman dana abadi itu besar dan hasilnya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Dia mengatakan Komisi VIII DPR memahami penjelasan pemerintah itu maka pasalnya diperkuat yaitu selain dana yang dititip di seluruh kementerian/lembaga, dana abadi pendidikan menjadi bagian dari keikutsertaan pemberdayaan pesantren.

Marwan menjelaskan alasan Komisi VIII DPR menginginkan ada dana abadi pesantren untuk menopang keberlanjutan pesantren karena secara historis dan sosiologis, pemerintah layak menyiapkan dana tersebut.

“Penjelasan pemerintah itu logis, lebih baik anggaran itu tidak teronggok sebagai dana abadi namun dititip pada kementerian/lembaga. Atas penjelasan itu maka ditempatkan Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan klausul pasal itu sehingga bisa diakses anggarannya,” katanya.

Sebelumnya, Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan pemerintah pada Kamis, menyepakati RUU Pesantren dibawa dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Dalam Raker tersebut ada sejumlah pasal yang menjadi perdebatan seperti Pasal 42 dan Pasal 49 yang ada dalam RUU Pesantren.

Pasal 42 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan”.

Pemerintah menginginkan agar kata “dapat” dalam Pasal 42 tersebut dihapus. Dan dalam Raker tersebut disepakati usulan pemerintah tersebut yaitu kata “dapat”, dihapus dalam Pasal 42.

“Sepakat Pasal 42 kata ‘dapat’ dicabut kemudian muncul kalimat pada 49 ayat 1 seperti yang sekarang,” kata Ali.

Selain itu, pemerintah juga menginginkan agar Pasal 49 terkait dana abadi pesantren dihapus karena keberadaan dana abadi itu akan menjadi beban bagi negara. Namun di sisi lain, Komisi VIII DPR tetap menginginkan adanya dana abadi pesantren.

Raker tersebut akhirnya menyepakati adanya perubahan dalam Pasal 49 ayat 1 menjadi “pemerintah menyediakan dan mengeluarkan dana abadi pesantren bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan”. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Golkar Siap Berikan Kader Terbaik untuk Kursi Menteri

Published

on

Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Ace Hasan mengatakan partainya siap memberikan kader terbaik untuk posisi menteri, jika nantinya diminta oleh Presiden Joko Widodo.

“Melalui Presiden tentu Partai Golkar siap menyediakan kader yang terbaik,” ujar Ace di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia mengatakan pemilihan nama-nama menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata dia, Golkar telah menyiapkan kader-kader terbaik yang siap dilepas apabila nantinya dipercaya oleh Jokowi untuk menjabat dalam jajaran kabinet.

“Partai Golkar memiliki banyak kader jika diminta oleh presiden, misalnya mau menteri perekonomian kita punya kader, mau menteri milenial kita juga bisa, mau menteri apa saja Golkar punya,” ucap dia.

Presiden Joko Widodo saat ini tengah menggodok nama-nama menteri yang akan masuk ke dalam jajaran kabinet. Sejumlah pihak dimintai pendapat terkait nama-nama tersebut, salah satunya adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

“(Pertemuan) soal menteri, pilih kabinet yang bagus, yang betul-betul, dari partai juga boleh, tapi orang yang profesional, punya integritas, itu saja,” kata Buya Syafii di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Buya Syafii menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (19/9/2019) siang.

Presiden minta saran Buya Syafii terkait menteri Kabinet Kerja Jilid II

“Idealnya Presiden tahu, jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, tidak apa-apa, tapi yang setia kepada Presiden, jangan yang bikin kacau,” tambah Buya Syafii. seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending