Connect with us

OPINI

YANG HARUS DILARANG ITU MEMUJA-MUJI PRESIDEN, BUKAN MENGHINANYA

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

KABARNYA, saat ini sedang diproses pembuatan pasal-pasal tentang penghinaan presiden. Pasal-pasal itu telah dicantumkan ke dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Sudah disepakati oleh DPR. Tinggal ketuk palu.

Kalau sudah diketuk, para terdakwa penghina bisa masuk penjara empat setengah tahun.

Presiden mungkin puas bisa memenjarakan orang yang menghina dia. Tapi salah kaprah. Kalau pasal penghinaan presiden disahkan. Rugilah rakyat. Rugi besar. Kenapa?

Karena beberapa hal. Pertama, seorang presiden pada dasarnya adalah orang yang hina. Dia mengemis kepada rakyat minta dipilih menjadi presiden. Sering pula dia terpaksa membeli suara. Hina sekali, bukan?

Kedua, presiden itu pejabat publik. Dia pasti sudah tahu risiko yang akan dihadapi. Presiden itu dipilih bukan untuk dipuji-puji. Dia didudukkan untuk dikritik. Dikritik tajam. Saking tajamnya terkadang tak beda dengan penghinaan.

Sebetulnya presiden tidak perlu tersinggung, atau merasa terhina. Sebab, dia sudah dimuliakan secara konstitusional. Dia menjadi kepala negara, dia menjadi panglima tertinggi, dan dia dibekali kekuasaan yang besar.

Dengan kekuasaannya itu, presiden dimuliakan di mana-mana. Dia juga banyak dipuji dan ditakuti. Para jenderal bintang empat selalu merunduk di depan dia. Singkatnya, kemuliaan yang paling masif untuk manusia, ada pada presiden.

Karena itu, sangat wajar kalau kemuliaan presiden itu diimbangi dengan penghinaan. Tentunya penghinaan yang memiliki dasar yang masuk akal. Supaya dia tidak menjadi angkuh. Tidak sombong.

Kalau si presiden memang hebat, visioner, adil, taat, tidak korupsi, maka hampir pasti tidak ada alasan untuk menghina dia. Tapi, kalau sebaliknya si presiden sok pintar, sok kuasa, tidak memihak rakyat, dan kerjanya menggadaikan kedaulatan negara, maka sangat wajarlah dia dihina baik disengaja apalagi tak disengaja. Karena dia memang hina.

Ketiga, presiden itu perlu dihina agar Indonesia ini bisa memiliki kepala negara yang tangguh, jujur, dan berkemampuan. Sehingga, di masa-masa selanjutnya otomatis akan muncul tokoh yang mendekati kesempurnaan. Yang tak mampu paati tak berani muncul.

Keempat, presiden yang mulia itu tidak pernah merasa hina. Sebagai contoh, Gubernur DKI Anies Baswedan tidak pernah merasa teesinggung atau terhina di tengah hujan penghinaan terhadap dirinya. Anies malah merasa terhormat ketika dia dihina. Karena dia yakin dirinya tidak hina dan apa yang dia kerjakan sebagai gubernur juga tidak hina. Dia tidak punya beban keterhinaan.

Nah, orang seperri Anies ini, kalau dia menjadi presiden, tidak akan menuntut pembuatan pasal penghiinaan presiden. Karena bagi dia, penghinaan akan dijadikan peluang untuk menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Anies tidak perlu dibantu dengan pasal-pasal penghinaan untuk meraih kemuliaan.

Karena itu, salah besar kalau kita berasumsi bahwa kemuliaan seorang presiden bisa diciptakan dengan pembuatan pasal-pasal penghinaan. Sangat keliru dan sangat feodalistik jika Anda berpendapat bahwa seorang presiden akan mengukir kemuliaan dengan memenjarakan para penghinanya.

Jadi, demi Indonesia yang lebih baik, yang harus dilarang adalah memuja-muji presiden. Bukan menghinanya.

Bukti sejarah menunjukkan bahwa rata-rata presiden terjerembab dalam kehinaan karena puja-puji. Sebaliknya, seorang presiden yang pantas dimuliakan akan tetap mulia meskipun dia setiap hari dia dihina-hina.

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

DELAPAN PRINSIP MEMBANGUN BUDAYA LITERASI MASYARAKAT

Published

on

Budaya literasi pasti melibatkan pengetahuan di segala bidang, pengetahuan genre dan kultural secara kognitif.

BUDAYA literasi atau kemampuan literasi, sering disebut banyak orang. Namun, apakah seseorang menyadari. Bahwa dirinya sudah literat atau belum? Budaya literasi harusnya bertumpu pada kesadaran untuk belajar. Seseorang yang “sadar diri” untuk mau menambah pengetahuan dan keterampilan, selalu berpikir kritis dalam memecahkan masalah, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Sehingga paham dan mampu untuk mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Literasi prinsipnya adalah paham dan mampu sehingga terhindar dari pikiran dan perilaku yang tidak bijak.

Maraknya hoaks, ujaran kebencian, bahkan fitnah menjadi bukti masyarakat yang tidak literat; masyarakat yang tidak punya budaya literasi. Karena pada masyarakat yang literat, ada nilai yang tertanam untuk selalu cek dan ricek dari setiap informasi. Dan yang terpenting, menentukan suatu informasi bermanfaat atau tidak. Bila tidak manfaat, untuk apa disebarkan?

Jadi, budaya literasi sejatinya bukan hanya sekadar mampu membaca dan menulis. Tapi budaya literasi pasti melibatkan pengetahuan di segala bidang, pengetahuan genre dan kultural secara kognitif, di samping kemampuan berbahasa secara lisan dan tulisan.

Karena itu, bila dipahami, budaya literasi bertujuan untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat akan berbagai informasi bermanfaat (bukan yang tidak manfaat). Pemahaman yang memampukan seseorang dalam mengambil kesimpulan dengan akurat. Sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan karakter dan budi pekerti yang baik. Hingga akhirnya, lahir budaya untuk bertindak dalam meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang. Agar lebih bermanfaat dalam hidupnya.

Maka untuk membangun budaya literasi di masyarakat, baik di organisasi atau di lingkungan, setidaknya ada 8 (delapan) prinsip budaya literasi yang menjadi acuan:

1. Kegiatan literasi harus dimulai dari kesadaran untuk belajar; sadar diri.

2. Kegiatan literasi harus sesuai dengan konteks dan organisasi belajar masing-masing. Formal atau informal; anak-anak, remaja atau dewasa. Kegiatan literasi harus disesuaikan, bukan disamaratakan.

3. Kegiatan literasi harus berimbang, sesuai dengan jenjang usia, pendidikan, profesi, bahkan konteks yang menjadi bahasan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

4. Kegiatan literasi harus terintegrasi. Artinya, literasi jangan berdiri sendiri. Harus dikaitkan dengan berbagai ranah kehidupan, di samping harus melibatkan semua pihak yang ada di dalam organisasi.

5. Kegiatan literasi dapat dijalankan kapanpun. Literasi sederhana bisa dimulai dari membaca dan menulis, dan kegiatan itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Berdiskusi pun menjadi bagian dari budaya literasi.

6. Kegiatan literasi berujung pada kebaikan budaya lisan. Berkomunikasi secara lisan menjadi titik penting adab atau budaya literasi di masyarakat. Berbahasa lisan tidak cukup baik dan benar, namun harus santun dan bijak. Itulah cerminan budaya literasi.

7. Kegiatan literasi harus menyentuh semua kurikulum kehidupan. Mulai dari pengetahuan, sikap, dan perilaku sesuai dengan level organisasinya masing-masing.

8. Kegiatan literasi harus berbasis keberagaman. Kemauan untuk menghargai perbedaan dan menghormati pendapat orang lain adalah basis budaya literasi. Sehingga literasi bukan mempersempit cara berpikir tentang multikultural, melainkan memperluas cakrawala berpikir untuk kemaslahatan yang lebih besar.

Bila ke-8 prinsip dalam membangun budaya literasi dijalankan dengan seksama, maka bukan tidak mungkin terwujud masyarakat literat di bumi Indonesia. Sebuah masyarakat yang paham dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika peradaban, termasuk di tengah gempuran era digital atau revolusi industri 4.0. Budaya literasi adalah budaya universal yang harus ada dalam kehidupan setiap orang. Literasi dasar seperti membaca dan menulis, literasi media, literasi teknologi, literasi sains, literasi humaniora, literasi finansial, literasi poltik, bahkan literasi pemerintahan. Semuanya bertumpu pada budaya paham dan mampu untuk memampukan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Itulah arti penting budaya literasi di masyarakat. Maka, semua pihak harus terlibat aktif dalam gerakan membudayakan literasi di semua ranah kehidupan. Untuk keadaan masa depan yang lebih baik. Karena intinya, setiap pikiran dan tindakan seseorang adalah tanda level literasi pribadinya.

[Oleh: Syarifudin Yunus. Penulis adalah Pegiat Literasi & Pendiri TBM Lentera Pustaka]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

AKHIRNYA MENPORA KENA JUGA

Published

on

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi.

AKHIRNYA Menpora, Imam Nahrawi jadi juga tersangka. KPK, Kamis (18/9/2019) mengumumkannya dalam jumpa pers. Dunia olahraga nasional kembali berguncang. Ini merupakan menteri kedua di jajaran kemenpora, sebelumnya Andi Malarangeng yang terseret kasus Sentul.

Untuk kalangan dunia olahraga nasional, khususnya dijadikannya Imam Nahrawi sebagai tersangka, sesungguhnya bukanlah kejutan. Meski belum bisa dibuktikan, kabar adanya permainan anggaran di lingkungan kemenpora, sudah bukan hal aneh.

Sekali lagi, ini bukan tudingan, tapi rumor yang beredar di kalangan dunia olahraga nasional, nadanya seperti itu.

Tak heran jika BPK dua kali berturut-turut membuat opini disclaimer pada kementerian itu. Seperti diturunkan republika.co.id (29/3/18). Tahun 2017, Kemenpora mendapatkan opini disclaimer  atau tidak menyatakan pendapat dari BPK dalam penggunaan anggaran tahun 2016. Opini tersebut adalah penilaian terburuk dari BPK terkait pengelolaan anggaran.

Kemenpora telah mendapatkan opini tak memberikan pendapat dari BPK sebanyak dua kali. Pada laporan audit 2016, atas penggunaan anggaran 2015, BPK juga mendapuk Kemenpora sebagai salah satu kementerian dengan pengelolaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Jadi, sebetulnya, sudah sejak awal, ada yang tidak beres atas pengelolaan keuangan di sana, tetapi menpora sendiri seperti sakti mandraguna. Ia seolah tak terjangkau.

Kiprahnya seperti akan berhenti saat pesta olahraga bangsa-bangsa Asia, Asian Games ke-20, 2018. Waktu itu ada kasus sosialisasi AG, di beberapa kota. Arah anak panah sudah ke sana, tapi kemudian berbelok arah.

Menpora kembali tersenyum. Namun KPK tak menyerah. Perlahan tapi pasti, akhirnya kena juga. Kita ingat pepatah lama, Sepandai-Pandai Tupai Melompat, Akhirnya Jatuh Juga.

Artinya tidak ada orang yang sempurna di mana setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan/kejahatan/kegagalan. Begitulah akhir dari perjalanan seorang Imam Nahrawi.

Non Partisan

Menyimak dua kasus Andi Malarangeng dan Imam Nahrawi, kedepan pos kementerian itu harus diisi oleh orang yang bukan politisi. Meski tak separah di era Imam, di era Andi juga ada orang-orang partai yang berkeliaran di kementerian. Kehadiran mereka kasat mata, mencari dana.

Kabarnya di era Imam ada puluhan anggota partai yang ditempatkan di pos-pos tertentu dan rata-rata menjadi penentu. ASN yang sesungguhnya menempati posisi struktural, justru seperti pelayan saja. Meski kabar ini sudah beredar ramai, tapi, kita tetap harus mendalami untuk membuktiannya.

Di samping itu, kedepan pemuda dan olahraga wajib dipisahkan. Pemuda, seluruh aktivitasnya bersentuhan dengan politik praktis, sementara olahraga, seluruhnya untuk keharuman bangsa dan negara. Dan sepanjang ada kementerian yang afiliasinya kemenpora sejak 1948, baru Maladilah satu-satunya menteri yang berasal dari dunia olahraga. Maladi adalah mantan kiper nasional.

Semoga dengan ditersangkakannya Imam Nahrawi, maka seluruh kasus yang ada di kemenpora bisa terungkap kepublik. Dan semoga juga pemerintah tidak keliru lagi untuk mendanai dunia olahraga. Serta dana olahraga tidak lagi jadi bahan bancakan. Aamiin…

[Oleh: M. Nigara. Penulis adalah Wartawan Olahraga Senior]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

BERBANGGALAH KALIAN PARA TALIBAN DI KPK

Published

on

Para penyidik KPK dari generasi muda yang selama ini ditakuti oleh para koruptor, setelah revisi akan menjadi tak berdaya. Inilah target pemerintah bersama DPR.

SANGAT terhormat julukan itu. Taliban di Komisi Pemberantasan Korypsi (KPK). Orang-orang yang memberikan julukan itu yang tidak paham makna kata itu dan tak tahu latar-belakang sejarah mereka.

Taliban adalah pelajar. Tak salah juga disebut ‘santri’. Bisa juga diartikan mahasiswa. Di Afgahanistan, Taliban ikut berperang menghadapi superpower Uni Soviet. Taliban mengambil alih kekuasaan dari tangan boneka Moskow. Mereka menguasai Afghanistan dari 1996-2001.

Taliban berani mati melawan pendudukan yang menginjak-injak harga diri orang Afghanistan. Mereka tak gentar menghadapi serbuan NATO menyusul insiden 11 Septermber 2001 (911) di New York City.

Pasukan Taliban tidak memiliki senjata canggih seperti persenjataan angkatan bersenjata NATO. Tetapi, mereka tak bisa dikalahkan oleh bomber B-52, Stealth, maupun rombongan helicopter Apache yang dikerahkan oleh Presiden George W Bush.

Taliban di Afghanistan membuat Amerika jengkel. Bom karpet (carpet bombing) mereka tak banyak mengurangi personel Taliban. Sedikit pun tak mengerdilkan nyali dan semangat tempur mereka. Sampai akhirnya Amerika lelah sendiri.

Itulah Taliban di Afghanistan. Amerika dan para sekutunya hanya bisa melancarkam kampanya hitam tentang Taliban. Mereka mengatakan Taliban adalah pejuang yang kejam dan sadis. Padahal, ketika mereka menangkap seorang koresponden wanita dari harian Sunday Express, Yvonne Ridley, seluruh dunia terkejut mendengar bahwa wartawan Inggris itu diperlakukan sangat baik dan sopan. Bu Ridley sendiri tak lama kemudian mengucapkan syahadat. Dia menjadi seorang muslimah yang aktif berdakwah di Inggris.

Di KPK, para penyelidik dan penyidik korupsi yang berani mati digambarkan seperti Taliban. Militansi kelas tinggi. Mereka tak lagi memikirkan kenyamanan duniawi. Kalau mereka mau, para Taliban KPK bisa mencari duit besar dalam berbagai kasus korupsi ukuran superjumbo.

Para koruptor dan calon koruptor merasa resah. Begitu juga para sponsor dan pelindung mereka, ikut pula gelisah. Para politisi di DPR, para ketua parpol, serta para pejabat eksekutif menjadi ‘tak fokus bekerja’. Takut ditangkap OTT KPK. Singkatnya, para penyidik militan di KPK membuat mereka tak bisa tenang. Mereka Tidak bisa mendikte jalannya perkara korupsi.

Jadwal korupsi mereka menjadi tersendat-sendat akibat dikejar bayangan Taliban KPK. Sumber biaya orpol terancam. Peluang memperkaya diri menjadi sempit. Semua ini gara-gara Taliban KPK.

Akhirnya, semua orang di DPR menyepakati revisi UU tentang KKP nomor 30 Tahun 2002. Wewenang KPK dipangkas habis. KPK akan didikte oleh Dewan Pengawas (DP) bentukan DPR. Bakal tak ada lagi operasi penyadapan telefon. Harus meminta izin DP. Karena itu, OTT akan menjadai barang langka.

Kongkalikong orang DP dengan para koruptor bisa menggagalkan kejaran KPK terhadap para pencolong kekayaan negara. Revisi UU KPK akan memberikan peluang kepada para koruptor agar kasus mereka dihentikan. KPK bisa menerbitkan SP3 (penghentian perkara).

Para penyidik KPK dari generasi muda yang selama ini ditakuti oleh para koruptor, setelah revisi akan menjadi tak berdaya. Inilah target pemerintah bersama DPR.

Tidak sampai di situ. Pimpinan baru KPK periode 2019-2023 pastilah akan melenyapkan para penyidik militan yang mereka sebut Taliban itu.

Revisi UU tentang KPK dan pemilihan orang-orang tak berintegritas menjadi pimpinan lembaga antikorupsi itu, tak keliru kalau disebut sebagai upaya DPR dan pemerintah untuk melindungi para koruptor. Inilah langkah mereka untuk menghancurkan KPK.

Para Taliban di KPK, pada dasarnya, tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi tindakan pembonsaian yang sedang dilakukan terhadap mereka. Revisi UU itu harus menang. Pastilah upaya untuk melindungi para koruptor itu akan berjaya. Presiden Jokowi mendukung penuh revisi ini.

Tak lama lagi, Anda bisa menyaksikan pesta pora para koruptor dan dalang-dalang politik mereka. Mereka akan merayakan penyingkiran para Taliban dari KPK.

Begitulah Indonesia. Negara ini, suka tak suka, telah dikuasai oleh para koruptor. Dan hari ini, kekuasaan mereka semakin menancap dalam. Rakyat hanya bisa menonton.

Tapi, setidaknya Anda bisa berbangga bahwa di negeri ini pernah berkiprah para penyelidik dan penyidik militan di KPK. Anda bisa mengenang masa-masa jaya KPK yang independen dan kuat.

Anda pantas mengepalkan tinju dan berteriak keras kepada para penyidik militan itu: “Berbanggalah kalian para Taliban di KPK. Kalian buat para koruptor terbirit-birit.”

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending