Connect with us

HUKUM

YLKI Tolak Revisi UU KPK karena Korban Praktik Korupsi Adalah Konsumen

Published

on

YLKI mendesak revisi UU KPK tidak dipaksakan untuk disahkan pada periode anggota DPR yang akan habis masa jabatannya.

Indonesia.co.id, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korban praktik korupsi adalah konsumen juga.

“Kami menyatakan protes keras terhadap segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan institusi KPK,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/9/2019) pagi, menanggapi sengkarut revisi UU KPK oleh DPR dan sorotan adanya upaya pelemahan KPK akhir-akhir ini.

Menurut Tulus, pada konteks kepentingan publik, klimaks dari praktik koruptif adalah publik dan atau konsumen sebagai korban dengan
Ia menegaskan, upaya pelemahan KPK hanya akan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia sebab tidak akan ada lagi lembaga yang kredibel dan wibawa dalam pemberantasan korupsi.



“Dan tingginya harga barang dan tarif suatu jasa akan makin tak terkendali sebab biaya/ongkos korupsi dimasukkan ke dalam komponen harga/tarif suatu barang/jasa tersebut,” kata Tulus.

Karena itu, YLKI mendesak revisi UU KPK tidak dipaksakan untuk disahkan pada periode anggota DPR yang akan habis masa jabatannya, tetapi dibahas pada masa anggota DPR baru periode 2019-2024.

Hal itu agar konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dalam pembahasan revisi UU KPK berjalan maksimal.

Selain itu, dalam banyak kasus, tambahnya, UU yang diketok/disahkan di akhir masa jabatan anggota DPR pada akhirnya banyak menimbulkan masalah.

“Salah satu contohnya adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan,” kata Tulus. Seperti kutip di Anatara (esj)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Lima Tahanan KPK Dikabarkan Terpapar Covid-19, Dirawat di Mana Ya

Published

on

Ilustrasi Tahanan penjara. /Pixels.com/RODNAE Productions.

INDONESIA RAYA – Lima tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terpapar Covid-19. 

Pihak KPK belum mengetahui dari mana para tahanan terpapar Covid-19. Ali juga mengaku, belum dapat memberikan data para pasien tersebut.

“Belum bisa dipastikan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.



Ali mengatakan, selama menjalani perawatan di Wisma Atlet, para tahanan akan dijaga oleh petugas khusus. 

KPK menugaskan dua tim terdiri dari 12 personel pengawal tahanan KPK yang juga dibantu anggota kepolisian. 

Seperti diketahui, setelah penambahan lima pasien positif, jumlah tahanan KPK yang sedang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wiswa Atlet, Kemayoran, Jakarta, menjadi 19 orang. 

Sebanyak 14 orang di antaranya masuk lebih dulu pada Kamis 7 Januari 2021 lalu.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Merugikan Konsumen Hingga Rp17 M, Owner Grabtoko Akhirnya Jadi Tersangka

Published

on

Penangkapan owner Grab Toko, Yudha Manggala Putra oleh Bareskrim Polri. /Dok. humas.polri.go.id.

INDONESIA RAYA – Bos (owner) Grabtoko (Grabtoko.com) yang saat ini menjadi tersangka, yaitu Yudha Manggala Putra mengaku telah menerima pesanan barang dari 980 konsumen (pembeli). 

Tetapi, dari ratusan konsumen yang telah memesan, pihaknya hanya mengirimkan barang pesanan ke sembilan konsumen saja.

“Dari 980 customer yang memesan barang elektronik di situs online Grabtoko, hanya sembilan customer yang menerima barang pesanan,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Slamet Uliandi kepada wartawan, Rabu 13 Janauri 2021.



Sembilan barang yang dikirim ke konsumen itu, ternyata dibelinya dari pusat perbelanjaan ITC. Adapun produk dibeli dengan harga normal. 

Sementara, sisanya 971 konsumen lain tak pernah menerima produk pesanan.

Dalam proses penyidikan, Dittipidsiber Bareskrim Polri bekerja sama dengan beberapa bank. Antara lain, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

“Pihak bank membantu penyidik dalam upaya penanganan tindak pidana ini. Total kerugian ditaksir sekitar Rp17 miliar dari pihak iklan dan pembeli,” ujar Brigjen Slamet.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Dipanggil Jadi Saksi Benih Lobster, Gusril Mangkir Tanpa Alasan Konfirmasi

Published

on

Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi. /Instagram.com/@humaskabupatenkaur.

ADIL MAKMUR – Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 11 Januari 2021.

Seharusnya Gusril diperiksa sebagai saksi dalam kasus penetapan izin ekspor benih lobster untuk tersangka pemberi suap yakni, Suharjito.

“Gusril Pausi (Bupati Kaur Bengkulu), tidak hadir tanpa ada konfirmasi dan akan diagendakan untuk pemanggilan kembali,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa 12 Januari 2021.



Ali Fikri menyatakan, pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu karena adanya kebutuhan penyidikan untuk menjadi lebih terangnya dugaan rangkaian perbuatan para tersangka.

KPK mengimbau, pihak-pihak yang dipanggil dapat kooperatif.

“Untuk itu KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang dipanggil KPK agar bersikap kooperatif memenuhi kewajiban hukum tersebut,” kata Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017